Articles
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Nur Fitriani]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.244 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.352
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dikota makassar melalui rehabilitasi kurang efektif dikarenakan salah satu dari proses penegakan hukum melaui putusan rehabilitas di Pengadilan Negeri Makassar masih banyak terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang tidak berhasil menjalani proses rehabilitas sehingga membuat korban menjadi ketergantungan terhadap narkotika. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika di kota makassar antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective was to analyze the effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's study found that: The effectiveness of law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar through rehabilitation is less effective because one of the law enforcement processes through the rehabilitation decision at the Makassar District Court there are still many victims of narcotics abuse who fail to undergo the rehabilitation process so that the victim becomes dependent against narcotics. Factors that influence law enforcement against victims of narcotics abuse in the city of Makassar include: legal substance, legal structure and legal culture.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Jhoni Haulussy]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.298 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.370
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum putusan masyarakat adat mandacan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat mandacan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi pada Kepolisian Resor Manokwari). Hasil penelitian; Putusan masyarakat adat Mandacan tidak berpengaruh dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan akan tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam proses putusan Hakim. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Mandacan adalah faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the legal strength of the mandacan customary community decisions in the investigation process of murder crime; and to find out, explain and analyze the factors that influence investigators in conducting investigations into the crime of murder in the Mandacan community. The research method is empirical legal research, namely field research (field research), by collecting data in the research field. Based on the problems raised in this study which emphasizes the power of the Mandacan Indigenous Peoples' Decision in the Investigation Process of Murder Crime (Studies on the Manokwari Police). Research result; The decision of the Mandacan indigenous people has no effect in the process of investigating the crime of murder but can be a consideration in the process of the Judge's decision. Factors Affecting Investigators in Conducting Investigations on Murder in the Mandacan Community are the legal structure and legal culture factors of the community.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Hadijah Augiri]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.865 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. adalah Majelis hakim penjatuhan pidana sudah efektif yaitu dengan secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu berakibat buruk terhadap anak tersebut dan membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum Hakim bagi Pelaku tindak pidana pedofilia adalah Hakim melihat dari faktor kesadaran Terdakwa yang mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan faktor pembuktian sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit. The research objective to analyze the pedophilia crime in the decision of the Makassar District Court and to find out the factors that influence the judges' judgment for the pedophile offender. This research is an empirical research. The result of this research is that the application of the pedophile law in the decision of the Makassar District Court. is the panel of judges for the imposition of crimes that have been effective, namely by cumulatively imprisonment with a fine based on Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because what the defendant had done had a bad effect on the child and traumatized the child and also damaged the child's future . Factors affecting Judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts of pedophilia are judges seeing from the awareness factor of the Defendant who admitted to being honest and deeply regretted the act he had committed against the victim and the evidentiary factor in accordance with the testimony of witnesses and the results of Et Repertum from Hospital Forensic Medicine.]]>
<![CDATA[Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Lusyana Sucitra]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.9 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan para penegak hukum pada perkara Tindak Pidana pencurian serta penerapan Diversi pada perkara Nomor: 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada Penetapan hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksaan Diversi. The research objective is to analyze the considerations of law enforcers in the criminal act of theft and the application of Diversion in case Number: 235 / Pid.Sus-anak / 2015 / PN.Mks and secondly, to determine the efficiency and effectiveness of the implementation of Diversion in case Number: 235 / Pid. .Sus-children / 2015 / PN.Mks. The research method uses empirical legal research. The results showed that the consideration of law enforcers in taking diversion steps in the determination of the judge in case No. 235 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks is in accordance with the legislation in this matter regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in taking the Diversion step the Judge has given considerations in accordance with the provisions and terms regarding implementation of Diversion.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kriminologis Pelanggaran Lalulintas Yang Dilakukan Oleh pengantar Jenazah Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Fahmy]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.463 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian Sosiolegal (Sosio-legal Research) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar adalah Faktor lingkungan sosial dan faktor kesadaran hal ini disebabkan karena banyak masyarakat pengantar jenazah tidak mengetahui peraturan lalintas serta banyaknya menimbulkan pelanggaran. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengantar jenazah adalah Upaya Pre-emtif melaksanakan penyuluhan tata tertib berlalulintas di lingkungan masyarakat, preventif melakukan pengawasan di lapangan dengan cara melakukan sweeping, Represif menindaki para pengantar jenazah yang melakukan pelanggaran. The research objective is to analyze the factors that cause traffic violations committed by the caretakers of the corpse in the city of Makassar. The method used by the researcher here is the type of this research is sociolegal research (socio-legal research). The results of this study indicate that: because many people carrying bodies do not know the traffic regulations and cause many violations. The countermeasures carried out by the Makassar Police in tackling traffic violations by corpse carriers are Pre-emtive Efforts to carry out traffic order education in the community, preventive conduct surveillance in the field by means of sweeping, Repressive acts on corpses who commit violations.]]>
<![CDATA[Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi ]]>
<![CDATA[Bambang Eka Jaya]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.627 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dan menganalisis Penerapan Aturan Gugatan Perdata Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara. Metode penelitian menggunnakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, KEPRES Nomor 86 Tahun 1999, dan KEPJA Nomor KEP-115/J.A/10/1999.(2) Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Oleh Jaksa Sebagai Pengacara Negara lebih dapat diwujudkan melalui jalur hukum perdata karena dalam proses ini Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata untuk menyelamatkan aset sekalipun dalam kondisi tidak terbukti unsur tindak pidananya, terdakwa sudah meninggal atau terdakwa sudah divonis bebas. Sehingga ketika Negara menjadi korban tindak pidana korupsi tetap dapat dipulihkan kerugiannya. The research objective is to analyze the Regulation of the Attorney's Authority as State Lawyer and to analyze the Application of Civil Lawsuits Rules in Taking Asset Result of Corruption by the Prosecutor as State Lawyer. The research method uses normative legal research. The results showed that the regulation of the authority of the prosecutors as state lawyers in the laws and regulations in Indonesia is regulated in Law Number 5 Year 1991, Law Number 1 Year 1995, Law Number 4 Year 1998, Law Number 1 Year 1999. , KEPRES Number 86 of 1999, and KEPJA Number KEP-115 / JA / 10/1999. (2) In taking the Corruption Result by the Prosecutor as State Lawyer, it can be realized through civil law channels because in this process the State Attorney can file a lawsuit. civil law to save assets even though the condition is not proven to have a criminal act, the defendant has died or the defendant has been acquitted. So that when the State becomes a victim of corruption, the losses can still be recovered.]]>
<![CDATA[Peranan Advokat Dalam Proses Perkara Pidana: Studi Kasus Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Abu Rizal Tadjuddin]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.364 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peranan advokat dalam perkara pidana di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Advokat dalam menjalankan perannya. Penelitian ini adalah penelitan yang bersifat Normatif-Empiris dan dilakukan di Kantor Advokat Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Kota Makassar, Mustandar S.H & Partner dan Viani Octavius law Firm. Respondennya adalah setiap kantor memiliki 1 responden. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian Peranan advokat dalam proses perkara pidana di Kota Makasar adalah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. The research objective is to analyze the role of advocates in criminal cases in Makassar City and the factors that become barriers for advocates in carrying out their roles. This research is a Normative-Empirical research conducted at the Advocate Office of Tadjuddin Rachman Law Firm, DPC Peradi Makassar City, Mustandar S.H & Partner and Viani Octavius law Firm. The respondent is that each office has 1 respondent. Then the data needed in this study are primary data and secondary data and data collection techniques are using interviews for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of the research on the role of advocates in criminal proceedings in Makassar City are in accordance with Law Number 18 of 2003 concerning Advocates that advocates are people whose profession is to provide legal services both inside and outside the court who meet the requirements based on the provisions of this law,]]>
<![CDATA[Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Luwu Utara ]]>
<![CDATA[Nadia Widiawati A. Mutty,]]>;
<![CDATA[Muliaty Pawennei]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.444 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhimya. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris.Hasil penelitian bahwa efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika di kota Luwu Utara masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya polisi saat ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu secara preventif, pre-emtif, dan represif. Namun upaya-upaya ini belum efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika serta mudahnya narkotika didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di Luwu Utara antara lain : faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime and to find out and the factors that influence it. The type used in this study is the type of empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the police function in investigating narcotics crime in the city of North Luwu is still not effective. This is evidenced by the increasing number of illicit trafficking and drug abuse. The current police efforts can be classified into three parts, namely preventive, pre-emptive, and repressive. However, these efforts have not been effective due to the lack of public awareness of the dangers of narcotics abuse and the ease with which narcotics are obtained by the community. Meanwhile, the factors that influence the role of the police in tackling the illicit trafficking of narcotics in North Luwu include: legal substance factors, legal structure factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal culture factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online ]]>
<![CDATA[Silva Nugrawati Ide]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.769 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online dan faktor-faktor/kendala yang dihadapi dalam menangani oleh aparatur hukum khususnya unit tipid cyber polda sulsel dalam penanggulangi dan meminimalisir kejahatan cyber di wilaya hukum polda sulsel. Penelitian merupakan peneltian lapangan, yang mana mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode wawacara langsung terhadapa beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian yaitu penyidik yang perna menangani tindak pidana penyebaran berita bohong melalui median online di wilaya hukum daerah sulsel. Hasil dari penetian ini adalah bahwa penyedikan atas tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online masih belum efektif dan faktor-faktor kendala yang pempengaruhi efektivitas penyidikan atas tindak pidana berita bohong adalah (1) faktor hukum, (2) faktor penegakan hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of the criminal act of spreading fake news through online media and the factors / constraints faced in dealing with the legal apparatus, especially the South Sulawesi Police cyber tipid unit in overcoming and minimizing cyber crime in the South Sulawesi Regional Police. This research is a field research, which collects data which is carried out by means of direct interviews with several parties related to the research topic, namely investigators who have handled the crime of spreading fake news through online medians in the South Sulawesi legal area. The results of this determination are that the provision of criminal acts of spreading fake news through online media is still ineffective and the constraints that affect the effectiveness of investigations on fake news crimes are (1) legal factors, (2) law enforcement factors, (3) facilities and infrastructure factors, (4) community factors, and (5) cultural factors.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Di Kepolisian Resort Maros ]]>
<![CDATA[Roby Robinsar R]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.211 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan responden: Penyidik 10 orang, Advokat 5, dan Masyarakat Umum 10 orang. Secara keseluruhan sampel untuk seluruh lokasi penelitian sebanyak 25 orang yang dipilih secara random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros kurang optimal. Kurang optimalnya penyidikan dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Maros yang dilaporkan ke Polres Maros adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penyidik, faktor sarana prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the optimization of criminal defamation investigations through social media at Polres Maros and the factors that influence it. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. This research was conducted in Maros Regency, with the respondents: 10 investigators, 5 advocates, and 10 general public. Overall, the sample for all research locations was 25 people who were selected by random sampling. The results of this study indicate that the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Maros Police Station is less than optimal. The investigation was not optimal because it was constrained by the identity of several reported parties using fake accounts or the identity of the owner of the account was known. The factors that influence the optimization of criminal defamation investigations through social media at the Maros Police Station that are reported to the Maros Police Station are the legal substance factor, the investigator apparatus factor, the infrastructure factor, the community legal awareness factor and the community's legal culture.]]>
