Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.665

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kalabbirang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Baharuddin Badaru

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2486517

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat M Yusuf; M Said Karim; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum, dan 2) Untuk mendeskripsikan mendeskripsikan kekuatan pembuktian visum et repertum terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum adalah sebagai alat bukti surat yang mana hasil dari Visum et Repertum merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan berat. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntuttan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya yang merupakan kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Visum et repertum juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam tuntutan Penuntut Umum begitupun dalam dakwaanny. The research aims to: 1) To describe the position of visum et repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor, and 2) To describe the strength of proof of visum et repertum against criminal offenses. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The position of Visum et Repertum as evidence in support of the evidence of the public prosecutor is as a documentary evidence which results from the Visum et Repertum are authentic evidence and make the cause of severe persecution. By attaching Visum et Repertum in a case file at the examination stage in the prosecution process by the Public Prosecutor, then submitted to the trial, the evidence of the Visum et Repertum letter includes legal evidence as mentioned in Article 184 Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The strength of proof of Visum et Repertum is a perfect evidence of what is contained therein which is the conclusion or opinion of the doctor stated therein must be trusted as long as there is no other evidence that is debilitating.

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan Dearty Puspitasari B; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Implementasi justice collaborator dalam sistem pidana di Indonesia. Penguatan instrumen Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian atau Lembaga, termasuk diantaranya Kementerian Hukum dan HAM untuk setidaknya menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan. Peran kesaksian seorang justice collaborator dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana. The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of justice collaborators in the criminal system in Indonesia, and 2) To find out and analyze the role of the testimony provided by justice collaborators in uncovering cases of corruption in court trials. This type of research is normative. The results of the study the authors found that: Implementation of justice collaborator in the criminal system in Indonesia. The strengthening of the Whistle Blower and Justice Collaborator instruments in the prevention and eradication of corruption was further reinforced through Presidential Instruction Number 2 of 2014 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption in 2014 which mandated Ministries or Institutions, including the Ministry of Law and Human Rights to at least provide Standard Operating Procedure (SOP) which guarantees protection and confidentiality. The role of a justice collaborator's testimony in the context of revealing a corruption case is to be able to provide testimony for other criminal acts and participate in revealing the legal facts needed in proving the case.

Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Rezky Sulyanwar; Baharuddin Badaru; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penanganan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa pengungkapan kasus melalui metode sidik jari (Fingerprint) juga sebagai bukti berupa kesaksian ahli (verklaringen van een deskundige: kesaksian ahli). Ayat 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli di bidang pengadilan negara. Tindakan polisi yang diambil untuk melakukan skrining terhadap kasus pidana, bila dilihat menurut sikap kaku hukum pidana yang tidak mengenal kompromi, itu tidak bisa dibenarkan. Alasan sosiologis yang kadang-kadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif melekat dalam diri polisi, serta situasi dan kondisi. Kemampuan petugas dalam mengidentifikasi merupakan elemen penting dalam mencari bukti. Petugas akurasi identifikasi juga sangat diperlukan dalam mengumpulkan bukti dari TKP. Peralatan juga dari faktor yang paling penting dalam identifikasi. This study aims to determine the Effectiveness of the Use of Fingerprints as Evidence in Revealing Criminal Acts at the Directorate of General Criminal Investigation of the South Sulawesi Regional Police and to determine the process of handling the identification unit in the investigation process to uncover a crime. This research was conducted in Makassar City, namely the South Sulawesi Regional Police Directorate General's Office of Criminal Investigation using data collection techniques through field studies. Based on the results of the study, it was concluded, namely that the disclosure of cases through the fingerprint method was also as evidence in the form of expert testimony (verklaringen van een deskundige: expert testimony). Paragraph 186 of the Criminal Procedure Code states that expert statements in the field of state court. The police actions taken to screen criminal cases, if viewed according to the rigid attitude of the criminal law that knows no compromise, it cannot be justified. Sociological reasons, which are sometimes used in practice, are usually more influenced by subjective elements inherent in the police, as well as situations and conditions. The ability of officers to identify is an important element in finding evidence. The identification accuracy officer is also very much needed in gathering evidence from the crime scene. Equipment is also the most important factor in identification.

Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili Yakop Lili; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Malili, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Secara umum implementasi terhadap eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Malili dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui mekanisme perdata dengan gugat perdata dan kedua melalui mekanisme pelaksanaan putusan pidana. Untuk mekanisme perdata sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi putusan pengadilan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan putusan pidana baru bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of additional crimes in corruption, and 2) To find out and analyze the factors that influence the application of additional crimes in corruption. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Malili District Attorney's Office, then conducted a quantitative descriptive analysis. The results of the study the authors found that: In general, the implementation of the additional criminal executions of extra money made by the Malili District Attorney's Office can be done in two ways, first through a civil mechanism with a civil suit and second through the mechanism of implementing a criminal decision. The civil mechanism can be carried out since the investigation phase, the prosecution stage and the stage of execution of court decisions. Whereas the mechanism for implementing criminal rulings can only be done after a court decision has permanent legal force. Factors affecting the application of additional crimes in corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelalaian Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Andi Muhammad Ishar; Said Sampara; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain. Tipe penelitian ini adalah Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Empiris (Legal Research). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain. Responden terdiri atas Polisi Lalu Lintas 5 orang, Jaksa 5 orang, Pengacara 5 orang, Tokoh Masyarakat 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian lalu lintas menyebabkan matinya orang lain di Kota Makassar cukup terlaksana dengan baik sesuai dengan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4). The research objective is to analyze and explain the implementation of criminal liability for traffic negligence actors causing the death of others. This type of research is in this study the authors use Empirical Law research (Legal Research). The population in this study are all parties involved in the handling of traffic violations that cause the death of other people. The respondents consisted of 5 Traffic Police, 5 Prosecutors, 5 Lawyers, 10 Community Leaders. The results showed that (1) the implementation of criminal liability against traffic negligence actors caused the death of other people in Makassar City was carried out quite well in accordance with Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Those who cause the victim to die are subject to Article 310 paragraph (4).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak Anggun Dinianti; Baharuddin Badaru; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan; dan putusan hakim terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam perspektif perlindungan anak. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melalukan kejahatan ada 2 bentuk yang dapat diterapkan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat. pidana penjara bagi anak adalah altenatif terakhir yang lebih mengedepankan sifat ultimum remedium daripada primum remedium. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis, dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. This study aims to examine and analyze criminal liability against children who commit crimes; and judges' decisions against children who commit crimes from a child protection perspective. Research conducted by the author is empirical juridical research. The results showed that there are 2 forms of criminal responsibility against children who commit crimes, namely the main crime and additional crimes. Where the main punishment consists of warning crimes, conditional offenses, job training, training in institutions, and imprisonment. Meanwhile, additional penalties consist of confiscation of profits and fulfillment of customary obligations. imprisonment for children is the last alternative which prioritizes the nature of ultimum remedium rather than primum remedium. In deciding a case, a judge must consider matters such as statements of witnesses and defendants, indictments, demands of the public prosecutor and so on. Judges' considerations are based on juridical, sociological, psychological, philosophical, and age considerations of the perpetrator even though they are not necessarily included in the decision.

Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ahmad Ahmad; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu “tambahan,” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi. Rekomendasi penelitian ini adalah harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti. The research objective is to analyze the payment of replacement money in the judge's decision as an additional crime in corruption cases. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that there is still dualism in the calculation of the value of the replacement money and the purpose of paying the substitute money, as well as the application of the penalty. As the name implies, namely "additional," additional punishment is optional with the consequence that the sentence can be imposed but not mandatory. In various judges 'decisions, the judges' legal considerations still apply replacement money to compensate the state for losses. In fact, normatively, the imposition of substitute money punishment is aimed at seizing the proceeds of corruption. The recommendation of this research is that the convict's existing and existing assets are guaranteed to pay off replacement money.

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo Muh. Syukur; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Faktor- faktor yang mempengaruhi Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk melakukan upaya Restorative Justice terhadap penyelesaian perkara Pidana yang dilakukan oleh anak Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, Dari hasil penelitian ditemui bahwa penerapan Restorative Justice telah diterapkan melaui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam penyelesaian kasus perkara anak tidak semuanya bisa diselesaikan dengan Restorative Justice. kurang efektif pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku oleh karna dipengaruhi oleh Faktor Subtansi hukum (legal substance), Faktor Struktur (legal structure), Budaya hukum (Legal culture). The research objective is to analyze the implementation of Restorative justice in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Gorontalo High Court and the factors that influence the Prosecutors at the Gorontalo High Court to make Restorative Justice efforts to resolve criminal cases committed by children. Between normative legal research and sociological legal research, it was found that the application of Restorative Justice has been applied through Diversion based on the Restorative Justice approach. In solving child cases, not everything can be resolved with Restorative Justice. the implementation is less effective in accordance with the provisions of the applicable laws because it is influenced by the legal substance factor, legal structure factor, legal culture.

Eksploitasi Memperkerjakan Anak Sebagai Pengemis Dikota Makassar: Perspektif Kriminologi Muhammad Nurfajar Syafar; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalis memperkerjakan anak sebagai pengemis dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan.kedua untuk mengetahui dan aktor-faktor ayang mempengaruhi seorang menjadi pengemis dikota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu pertama,perlunnya pemerintah kota Makassar mengusulkan pendirian lembaga-lembaga dibawah naungan dinas social atau semacam LSM serta masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan pengemis dalam upaya pemberantasan terhadap eksepoilatasi.kedua perlunnya adanya pendidikan khusus bidang pencegahan eksepolitasi dalam upaya peningkatan kemampuan anggota dalam menagani kasus seperti ini serta perlunnya sarana dan prasarana dalam mendukung intusitusi dinas social dalam menyesailkan kasus yang terjadi didalam masyarakat. The research objective is to analyze employing children as beggars in realizing prevention and control. The second is to find out and the factors that influence someone to become a beggar in the city of Makassar. This type of research is empirical legal research. The recommendations of the results of this study are first, the need for the Makassar city government to propose the establishment of institutions under the auspices of social services or some kind of NGOs and the community towards the prevention and control of beggars in an effort to eradicate exepoilitation. handle cases like this and the need for facilities and infrastructure in support of social service institutions in regretting cases that occur in society.

Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Kriminologi Muh. Hafiluddin; Ahyuni Yunus; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor menyebabkan anak melakukan pengulangan (residivis) di kota makassar dan upaya penanggulangan yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini POLRESTABES Makassar, Kejaksaan dan Lembaga Khusus Pembinaan. Hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi residivis di Kota Makassar yang pertama faktor ekonomi (kemiskinan), kedua lingkungan tempat bersosialisasi (tempat bergaul), yang ketiga adalah rendahnya pendidikan (Intelegensi). Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum seperti POLRESTABES Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan LPKA Maros (Khusus tahanan/narapidana anak Kota Makassar menjalankan masa pidana dan pembinaannya di LPKA Maros) adalah upaya Pre-Emtif (upaya pecegahan untuk pertamakali) dengan membentuk Babinkabtibmas yang melakukan pengawasan di lingkup masayarakat terkecil, upaya Represif (upaya menghambat) dengan membuat regulasi secara khusus, upaya Preventif (pencegahan) dengan melakukan penyuluhan, serta upaya pembinaan mental dan keterampilan oleh LPKA Maros. The research objective is to analyze the factors that cause children to do repetition (recidivist) in the city of Makassar and the countermeasures made by law enforcement, in this case the Makassar POLRESTABES, the Attorney General's Office and the Special Development Institute. The results showed that the factors that cause children to become recidivists in Makassar City are the first economic factor (poverty), the second is the environment where they socialize (a place to hang out), the third is the low level of education (intelligence). The countermeasures carried out by law enforcers such as the Makassar Police, Makassar District Prosecutor's Office and LPKA Maros (specifically for prisoners / prisoners for children in Makassar City carry out a criminal period and their guidance at LPKA Maros) is a Pre-Emtive effort (first prevention effort) by establishing Babinkabtibmas supervising in the smallest community, repressive efforts (efforts to inhibit) by making specific regulations, preventive efforts (prevention) by providing counseling, as well as mental and skills development efforts by LPKA Maros.

Co-Authors A.M. Rieker M Abd Rahman Abdul Agis Abu Rizal Tadjuddin Agung Riyadi Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahyuni Yunus Ahyuni Yunus Ahyuni Yunus Yunus Akbar Ainur Ramadhan Amirullah Amirullah Ananda Eka Saputra Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Kalsum Andi Muhammad Fahmy Andi Muhammad Ishar Andi Nur Alifah Bau Djemma Andi Nur Fitriani Andi Nurwahidah Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggun Dinianti Apriani Putri Ananda Ari Yudha Satria Aulia Ramadhani Ayuning Tyas Rhamadhani Azwad Rachmat Hambali Bakri Bakri Bambang Eka Jaya Baso Sutrianti Dachran S. Busthami Dearty Puspitasari B Devi Y. Rante Ernawati Djabur Feby Annisa Hadijah Augiri Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardjoko Hardjoko Ikbal Sahardian Ilham Abbas Iskandar Iskandar Ismiyanti Ismiyanti Jhoni Haulussy Kailwa Kailwa Khofifah Anri Krisfian Fatahilla La Ode Husen Lusyana Sucitra M Said Karim M Yusuf M. Yusuf Sidang Amin Ma'ruf Hafidz Mirnawati Wahab Muh. Hafiluddin Muh. Syukur Muhammad Asyharudddin Muhammad Fahrul Muhammad Ilyas Muhammad Irvan Muhammad Kamal Hidjaz Muhammad Nurfajar Syafar Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Sabir Muhammad Syarif Nuh Muhammad Yusuf Rahman Muliaty Pawennei Mulyati Pawennai Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Munir Husein Musdalifa SamSam Mustakim Tenreng Mustamin Nadia Widiawati A. Mutty, Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurdin Nurdin Nurindah Asliana Reski Anisari Retno Dwianty Rezky Sulyanwar Rio Satriawan Roby Robinsar R Said Sampara Satrih Satrih Shenora Gusti Anasakila Silva Nugrawati Ide Siswandi Siswandi St. Nurlaelah Ramadhani Suehrmanto Suhermanto Sufirma Rahman Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sukria Indah Lestari Sutiawati Syadzafitri Kamila Ridwan Syahruddin Nawi Syahrul Gunawan Ulfa Aqila Ap Amirullah Wahyuni Anindhita Wiwin Firman Yakop Lili Zaufi Amri Hasnah Hasnah

Title

Found 74 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 74 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 74 Documents
Search