Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Baharuddin Badaru
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa Rio Satriawan; Baharuddin Badaru; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.674 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis d efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analyze the effectiveness of investigations into drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort is still less effective. This is due to several obstacles, such as limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. The factors that influence the investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.
Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator Muhammad Fahrul; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.54 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana dan pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitin bahwa (1) Adapun peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. (2) Pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada pasal 5 yang jika disimpulkan hukum memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. The research objective to analyze the role of justice collaborators in corruption in the criminal justice system and the regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research uses normative legal research methods. The results of the study are that (1) The role of justice collaborator in corruption in the criminal justice system is someone as a suspect but not the main actor, that person can expose the people involved in it. In this case, even though he was corrupt, he also received leniency because he had helped in a process of uncovering facts and justice. (2) The regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is contained in Article 5 which, if concluded, the law provides protection and assistance to witnesses and victims. The protection in question is a form of action that provides shelter and protection for someone in need so that they feel safe from threats around them.
Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Krisfian Fatahilla; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.098 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare dan faktor-faktor yang mempengaruhi. mMtode penelitian yaitu penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) dan penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Efektivitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare kurang efektif, hal ini terlihat dari perkembangan kasus 3 tahun terakhir terkait penyalahgunaan Narkotika masih sangat tinggi khususnya di penyalahgunaan narkotika bagi orang dewasa, berdasarkan hasil penelitian juga sangat terlihat jelas bahwa ancaman pidana yang berat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta penerapan pidana yang tinggi oleh Hakim tidak membuat masyarakat jerah untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. (2) Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah Kota Pare-pare terdapat 2 faktor yaitu Faktor Internal Pelaku dan Faktor Eksternal Pelaku dalam faktor eksternal terdapat 3 faktor didalamnya yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ketergantungan dan Faktor Keluarga. The research objective to analyze the effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare and the factors that influence it. The research methods are empirical or sociological research (field) and normative research. Based on the results of the study, it can be concluded that the conclusions in this study are (1) The effectiveness of punishment in the process of law enforcement for narcotics crimes in the City of Pare-Pare is less effective, this can be seen from the development of cases in the last 3 years related to narcotics abuse, which is still very high, especially in Narcotics abuse for adults, based on the results of the study, it is also very clear that the severe criminal threat in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the application of high crime by judges does not discourage people from committing criminal acts of narcotics abuse. (2) The factors that influence the eradication of narcotics crime in the City of Pare-Pare there are 2 factors, namely the Internal Factors of the perpetrators and the External Factors of the perpetrators.
Tinjauan Yuridis Jual Beli Terhadap Tanah Negara: Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep Muhammad Sabir; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.035 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis jual beli terhadap tanah negara dikabupaten Pangkep karena banyak terdapat proses jual beli tanah yang menjadi sasaran pembangunan pemukiman, pertokoan, perkantoran dan idustri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dikabupaten Pangkep, penulis mengambil lokasi penelitian dikabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebagaimana telah terjadi proses jual beli terhadap tanah negara yang dikuasai masyarakat. Adapun kesimpulan, pelaksanaan jual beli terhadap tanah negara diKabupaten Pangkep masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena masih terdapat praktek pembuatan akta Jual Beli Terhadap Tanah Negara atau Jual beli dibawah tangan dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli. Tinjauan hukum mengenai jual beli tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat diKabupaten Pangkep masih kurang, sehingga untuk mencari status hukum hak atas tanah merupakan hal terpenting dalam permasalahan jual beli. The research objective to analyze the sale and purchase of state land in Pangkep Regency because there are many processes of buying and selling land which are the targets of residential development, shops, offices and industries. The type of research used is empirical juridical research. This research was carried out in Pangkep Regency, the authors took the research location in Pangkep Regency, South Sulawesi as there had been a buying and selling process on state land controlled by the community. As for the conclusion, the sale and purchase of state land in Pangkep Regency is still not in accordance with applicable regulations, because there is still the practice of making a deed of sale and purchase of state land or buying and selling under the hands and the lack of public knowledge about buying and selling. The legal review regarding the sale and purchase of state land controlled by the community in Pangkep Regency is still lacking, so seeking the legal status of land rights is the most important thing in buying and selling problems.
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Shenora Gusti Anasakila; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.29 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aturan-aturan Militer ketika berada disatuannya Dalam menjalankan tugasnya, militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilokasi penelitian di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, yaitu data kasus perkara tindak pidana desersi dari tahun 2019-2021.Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Proses penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar antaranya (1) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (2) UU RI nomor 58 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (3) Peraturan Panglima TNI nomor 7 tahun 2018 tentang kedudukan daerah hukum pengadilan militer, Oditurat Militer tinggi. Sehingga setiap penyelesaian setiap perkara tindak pidana mempunyai keabsahan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI, serta hasil putusan tersebut akan menjadikan pembelajaran parajurit untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dijadikan contoh prajurit lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar: (1) faktor internal yaitu : faktor rumah tangga ,faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan si pelaku,faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil (mental). (2) faktor eksternal yaitu: kurang dipahaminya peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, faktor tugas,faktor lingkungan faktor perlakuan atasan atau penguasa. The research objective to analyze the military rules when they are in the unit. In carrying out their duties, the military has regulations that must be obeyed. This study uses Primary Legal Materials obtained directly in the field with sources from interviews and direct observations at the research location at the High Military Authority IV Makassar, namely data on cases of criminal acts of desertion from 2019-2021. Data analysis uses qualitative methods. The results of this study indicate that (1) The process of law enforcement for the crime of desertion in the high military oditurat IV Makassar includes (1) Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Courts (2) Law of the Republic of Indonesia Number 58 of 2009 concerning Judicial Powers (3) Regulation of the Commander in Chief TNI number 7 of 2018 concerning the legal area of ​​the military court, the High Military Authority. So that every settlement of every criminal case has legal validity in the unitary state of the Republic of Indonesia, and the results of the decision will make the learning of soldiers to be good soldiers and can be used as examples for other soldiers. Factors influencing law enforcement for desertion in the high military oditurat IV Makassar: (1) internal factors, namely: household factors, economic factors, intention factors, age factors, education factors of the perpetrators, factors that are not ready to be placed in conflict areas and remote areas (mentally). (2) external factors, namely: lack of understanding of the regulations that apply within the TNI, task factors, environmental factors, treatment factors of superiors or authorities.
Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar Ismiyanti Ismiyanti; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.22 KB)

Abstract

Tujuan penelitian mengalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari Polrestabes dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) data sekunder diperoleh melalui dokumen atau iyaitu data kasus anak sebagai pelaku anak jalann oleh anak dari tahun 2019 – 2021. Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar masih kurang efektif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan adalah faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze criminal law policies in dealing with street children who commit crimes and the factors that influence them. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from the Polrestabes and the Child Special Guidance Institute (LPKA). . The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of criminal law policies in dealing with street children who commit crimes in Makassar is still less effective (2) the factors that influence the effectiveness of criminal law in dealing with criminal acts committed by street children are enforcement factors. law and social factors.
Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Irvan; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.337 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; (2) mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the prosecution of corruption at the South Sulawesi High Court; (2) knowing and influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out but is still running less effectively; (2) the factors that affect the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office are factors of legal structure, legal substance, facilities and infrastructure, and legal culture.
Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Devi Y. Rante; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. (2) Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. The research objective is to analyze the application of the death penalty in law enforcement in Indonesia and to find out how the death penalty is associated with human rights. In this study, the type of legal material used is secondary legal material obtained from library data, namely about the existence of the death penalty in law enforcement in Indonesia in review from the aspect of human rights (HAM). The results of this study indicate that: (1) The application of the death penalty in Indonesia has an impact on the application of sanctions. Statistical figures and hypotheses of some criminologists find the fact that there is no scientific evidence to suggest that the execution of the death penalty has a greater deterrent effect than life imprisonment to reduce crime rates. (2) The regulation of capital punishment in the legal system in Indonesia is contrary to human rights, namely the right to life as stated as guaranteed by the 1945 Constitution.
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Wiwin Firman; Baharuddin Badaru; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1)Pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks adalah kurang tepat sebab kendatipun hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan, adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan faktor-faktor lain yang relefan dengan hal tersebut. Namun, Hakim membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya salah. The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding the crime of hiding the perpetrators of the crime in the decision case number: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. This research was conducted in Makassar City, especially at the Makassar District Court and Makassar District Attorney. The findings obtained in this study are: (1) The consideration of prosecutors and judges in deciding the crime of hiding the suspected perpetrator of a crime in the case of decision number: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks is not appropriate because even though the judge has first considered the facts in the trial, the existence of witness testimony, the testimony of the defendant, paying attention to the results of the research of the community advisor, and other factors that are relevant to this matter. However, the Judge confirmed that the Public Prosecutor's indictment was actually wrong.
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna BPJS Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar M. Yusuf Sidang Amin; Baharuddin Badaru; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar pengguna BPJS belum berjalan optimal, karena dalam kehidupan seharihari masih ada hak-hak pasien yang diabaikan. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pelayanan yang layak masih menjadi hal yang sering dialami oleh pasien. Ada dua jenis perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan yakni perlindungan hukum preventif dan refresif. Faktor yang mempengaruhi terhadap pasien pengguna BPJS terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat seperti: komunikasi yang kurang, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS Kesehatan yang kurang, fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai dan lingkungan kerja. Faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu: pasien yang tidak lengkap membawa persyaratan, pasien yang salah mendaftarkan diri, pasien yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan. The research objective is to analyze the legal protection of patients using BPJS for Health Services at the Tourism Hospital of UIT Makassar. This type of research is empirical legal research. The results of the study that the legal protection of patients using BPJS for Health Services at the UIT Makassar Tourism Hospital for BPJS users has not run optimally because in everyday life there are still patients' rights that are ignored. For example, the right to get information and get proper service is still something that is often experienced by patients. There are two types of legal protection for BPJS participants in health services, namely preventive and repressive legal protection. Factors that affect BPJS user patients on health services at the UIT Makassar Tourism Hospital consist of internal factors and external factors. Internal factors that become obstacles include lack of communication, lack of complaint facilities for BPJS Health patients, inadequate facilities for health workers/doctors and the work environment. External factors that become obstacles are patients who do not complete the requirements, patients who register incorrectly, and patients who do not pay BPJS Health contributions.
Co-Authors A.M. Rieker M Abd Rahman Abdul Agis Abu Rizal Tadjuddin Agung Riyadi Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahyuni Yunus Ahyuni Yunus Ahyuni Yunus Yunus Akbar Ainur Ramadhan Amirullah Amirullah Ananda Eka Saputra Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Kalsum Andi Muhammad Fahmy Andi Muhammad Ishar Andi Nur Alifah Bau Djemma Andi Nur Fitriani Andi Nurwahidah Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggun Dinianti Apriani Putri Ananda Ari Yudha Satria Aulia Ramadhani Ayuning Tyas Rhamadhani Azwad Rachmat Hambali Bakri Bakri Bambang Eka Jaya Baso Sutrianti Dachran S. Busthami Dearty Puspitasari B Devi Y. Rante Ernawati Djabur Feby Annisa Hadijah Augiri Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardjoko Hardjoko Ikbal Sahardian Ilham Abbas Iskandar Iskandar Ismiyanti Ismiyanti Jhoni Haulussy Kailwa Kailwa Khofifah Anri Krisfian Fatahilla La Ode Husen Lusyana Sucitra M Said Karim M Yusuf M. Yusuf Sidang Amin Ma'ruf Hafidz Mirnawati Wahab Muh. Hafiluddin Muh. Syukur Muhammad Asyharudddin Muhammad Fahrul Muhammad Ilyas Muhammad Irvan Muhammad Kamal Hidjaz Muhammad Nurfajar Syafar Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Sabir Muhammad Syarif Nuh Muhammad Yusuf Rahman Muliaty Pawennei Mulyati Pawennai Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Munir Husein Musdalifa SamSam Mustakim Tenreng Mustamin Nadia Widiawati A. Mutty, Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurdin Nurdin Nurindah Asliana Reski Anisari Retno Dwianty Rezky Sulyanwar Rio Satriawan Roby Robinsar R Said Sampara Satrih Satrih Shenora Gusti Anasakila Silva Nugrawati Ide Siswandi Siswandi St. Nurlaelah Ramadhani Suehrmanto Suhermanto Sufirma Rahman Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sukria Indah Lestari Sutiawati Syadzafitri Kamila Ridwan Syahruddin Nawi Syahrul Gunawan Ulfa Aqila Ap Amirullah Wahyuni Anindhita Wiwin Firman Yakop Lili Zaufi Amri  Hasnah  Hasnah