Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Kalabbirang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum Sehasen Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Baharuddin Badaru
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Resort Sinjai) Wahyuni Anindhita; Baharuddin Badaru; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the factors responsible for a person who is a criminal act of trafficking in persons, to determine the preventive actions taken by law enforcement officials in this case, especially the Sinjai Resrot Police to tackle the crime of trafficking in persons. This type of research is a descriptive empirical legal research. Using a qualitative legal research approach. The location of the legal research was carried out at the Sinjai Police. Types and sources of legal research data including primary data and secondary data. Data interview techniques with interviews and literature study. Based on the results of the research and discussion, the conclusion is that the criminal act of trafficking in persons consists of economic factors, based on work, education and information, disharmony family conditions, consumptive culture, a woman, and mass media factors. Regarding efforts to tackle the criminal act of trafficking in persons, namely by means of law enforcement officials that have an impact on the perpetrators of the crime of trafficking in persons, socialization is needed, urging the public to be active in reporting matters suspected of being related to criminal acts, deepening religious teachings. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini khususnya pihak Kepolisian Resrot Sinjai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di Polres Sinjai. Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang terdiri dari faktor ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pendidikan dan informasi, keadaan keluarga yang tidak harmonis, budaya konsumtif, diskriminasi wanita, dan faktor media massa. Mengenai upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yakni dengan cara aparat penegak hukum memberikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, diperlukan adanya sosialisasi, mendrng masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam melaporkan hal-hal yang dicurigai terkait dengan tindak pidana, pendalaman ajaran agama.
Kinerja Polrestabes Makassar Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Disituasi Darurat Covid-19 (Studi Kasus Polrestabes Makassar) Feby Annisa; Ilham Abbas; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic that attacks the world has had many impacts on the world community in various sectors. Especially the economic sector. regional restrictions imposed by various countries in the world have resulted in an unstable world economy. including Indonesia, the country of Indonesia which consists of an archipelago and a large population affected by this pandemic, especially in the economic sector. Many Indonesians have lost their jobs because their places of work are unable to pay their wages due to this pandemic. This has resulted in the poverty rate in Indonesia increasing because the community has been affected by the Covid-19 pandemic. economic factors that ultimately make some people to be desperate to meet their daily needs. many who end up committing conventional crimes such as stealing to make ends meet. By committing this crime, the perpetrators were always based on urgent economic needs due to unemployment during the Covid-19 pandemic. one of the duties of the police as the protector of the community, whose role is to prevent this crime from occurring. In addition to conventional crimes in this pandemic, new criminal cases such as the forcible collection of the bodies of patients confirmed by Covid-19 are also more of a duty and concern for the police. Abstrak Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia mengakibatkan banyak dampak bagi masyrakat dunia dalam berbagai sector. terutama sektor ekonomi. pembatasan wilayah yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia mengakibatkan perekonomian dunia tidak stabil. termasuk Indonesia, negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan serta jumlah penduduk yang banyak ikut terdampak akan pandemic ini terutama dalam sektor ekonomi. banyak masyarakat Indonesia yang harus kehilangan pekerjaannya karna tempat mereka bekerja tidak mampu membayar upah mereka akibat pandemic ini. hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat karna masyarakatannya yang terdampak pandemic Covid-19. faktor ekonomi yang akhirnya menjadikan Sebagian orang untuk nekad dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. banyak yang akhirnya melakukan Tindak kejahatan konvesional seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan melakukan tindak kejahatan ini, para pelaku selalu berlandasan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak akibat tidak adanya pekerjaan selama pandemic Covid-19. salah satu tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat yang berperan untuk mencegah terjadi tindak kejahatan ini. selain kejahatan konvensional dalam pandemic ini, kasus pidana baru seperti pengambilan paksa jenazah pasien terkonfirmasi Covid-19 juga menjadi tugas serta perhatian lebih bagi kepolisian.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut Nurindah Asliana; Baharuddin Badaru; Dachran S. Busthami
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study contains the application of criminal law and judges' considerations in deciding cases of theft with ongoing weightings. Which is where theft with this weight has been regulated in Article 363 of the Criminal Code. The results of this study indicate that the application of criminal law Article 363 paragraph (1) 3rd to 5th in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) and Articles in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law No. 249 /Pid.B / 2019 / PN.Mrs regarding Theft With Objections Conducted Continually in Decision No. 249 / Pid.B / 2019 /PN. Mrs has been in accordance with the legal facts, both thetestimony of the witnesses, and the statements of the defendant and defendant can be considered physically and mentally healthy, there is no mental disorder so that they are considered capable of being accountable for their actions. Judges considerations in deciding a case in decision No. 249 / Pid.B /2019 / PN.Mrs was appropriate, with the fulfillment of all elements of the indictment article 363 of the Criminal Code (KUHP), as well as witness testimony plus the judges' conviction. In addition, judges in imposing criminal sanctions must consider mitigating matters and things that are burdensome for the defendant, so that the sentence decided is in accordance with the defendant's actions. Abstrak Penelitian ini memuat tentang penerapan hukum pidana dan petimbangan hakim dalam memutuskan kasus tentang kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut. Yang dimana bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, adapun pencurian dengan pemberatan ini sudah diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal –pasal dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Putusan No. 249/Pid.B/2019/PN.Mrs tentang Pencurian Dengan pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dalam Putusan No. 249/Pid.B/2019/PN.Mrs telah sesuai dengan fakta – fakta hukum baik keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dapat dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung- jawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam putusan No. 249/Pid.B/ 2019/PN.Mrs telah sesuai, dengan terpenuhinya semua unsur pasal dakwaan Pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), serta keterangan saksi ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangan hal – hal yang meringankan dan hal – hal yang memberatkan bagi terdakwa, sehingga hukuman yang diputuskan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.
Mekanisme Penuntutan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Maros ( Studi Kasus Perkara No 83/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks)  Hasnah  Hasnah; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to descri be the prosecution mechanism for corruption by the Kejaksaan Negeri Maros in prosecution forcorruption. This research uses empirical method. the research location is Kejaksaan Negeri Maros. The type of data use dare primary data and secondary data. source of data obtained through interviews freely. theres ultof this research in dicate prosecution by kejaksaan negeri maros containedin the indict mentbase dont he cases files transferred from the investigator, if the investigation is deemed complete, the kejaksaan will notify that the investigator’s results are complete (P-21) and immediately draft and indictment. the theoritical recommendation of this research is to contribute ideas to developer of legal science, in particular the criminal actof corruption and provides an explanation of the prosecution mechanism for criminal acts of corruption. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penuntutan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri maros dan mengidentifikasifaktor yang menjadi kendala kejaksaan negeri maros dalam penuntutan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya adalah pada Kejaksaan Negeri Maros. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Maros yang termuat dalam surat dakwaan didasarkan atas berkas perkara yang dilimpahkandari penyidik, apabila penyidikan dianggap sudah lengkap maka kejaksaan memberitahukan bahwa hasi lpenyidikan dianggap sudah lengkap (P-21) dan segera menyusun surat dakwaan. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi serta memberikan penjelasan mengenai mekanisme penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME DI MEDIA SOSIAL Syadzafitri Kamila Ridwan; Baharuddin Badaru; Azwad Rachmat Hambali
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of this study are 1). to find out how the roles of the police in the investigation process in handling cybercrime crimes on social media, 2). To find out the factors that influence and what are the constraints that affect the handling of cybercrime crime on social media. This study uses a qualitative method that is presented descriptively. The location of this research is Polrestabe Makassar, while in this study using primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the handling of cybercrime crime at the investigation stage is the same as the handling of criminal acts in conventional crimes, but it is distinguished by the slightly complicated arrest process because it has to coordinate with several parties, as for the factors that influence the handling of cyber crime, namely if There is intervention, and other factors, namely if the case becomes public attention, it is stated that sometimes the case cannot be continued but because it has become the public's attention, sometimes the case is forced or does not work as it should. The obstacles faced also vary from a lack of experts, often the perpetrators use anonymous accounts whose information cannot be known, to sometimes devices that are simply removed because search and seizure permits have not been issued.
UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA MAKASSAR (Studi Polrestabes Makassar) St. Nurlaelah Ramadhani; Baharuddin Badaru; Mustamin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is the type of research conducted is a type of Normative research. The normative type is to study the rules of law and legal facts through literature study and statutory regulations. The results of this study describe the handling model carried out by the police in responding to the practice of prostitution crimes through electronic media carried out with two efforts, namely preventive and repressive measures. As for the preventive efforts carried out by the police, namely legal counseling on the dangers of prostitution, cooperating with the social service to provide counseling about the dangers of diseases caused by prostitution, conducting mobile patrols in areas deemed prone to prostitution, placing uniformed police officers around prostitution places, in collaboration with telephone provider companies. cellular to track the whereabouts of the perpetrators, the police carried out raids in places prone to prostitution, the police carried out checks at the exclusive boarding house occupied by female students who were suspected of being involved in prostitution crimes through electronic media. As a suggestion, the police should be more observant in the investigation process to determine which victims are due to the tricks of pimps, and who have volunteered to join the online prostitution network.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL Musdalifa SamSam; Ilham Abbas; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research aims to examine and protect the law against children as a criminal act that commits a criminal act in the implementation of legal protection against child victims of criminal acts of sexual abuse. This research uses sociological or empirical research methods, data obtained from document studies and interviews with interested parties in the Makassar City Police and Makassar District Court, then a qualitative analysis is carried out. The results of this investigation show that legal protection for children as victims of criminal acts of sexual harassment in law enforcement practices by the Makassar City Police is a protection in the investigation process. Meanwhile, the legal protection by the Makassar District Court is in court prose. Obstacles in the implementation of legal protection against children as a criminal offense, namely, starting from the statement of the victim as a victim of sexual harassment, the law itself in this case regarding the law on child protection, as well as being technically obedient at the time of carrying out an investigation, in this case the process. the evidence. The recommendation of this research should be that the accountability of parents, family, and state government is a series of activities carried out continuously, integrated and coordinated by authorized institutions in an effort to fulfill the rights of children, especially children victims of sexual violence in order to protect children's rights. It is hoped that the law on child protection needs an amendment that is tailored to the existing legal needs.The research aims to examine and protect the law against children as a criminal act that commits a criminal act in the implementation of legal protection against child victims of criminal acts of sexual abuse. This research uses sociological or empirical research methods, data obtained from document studies and interviews with interested parties in the Makassar City Police and Makassar District Court, then a qualitative analysis is carried out. The results of this investigation show that legal protection for children as victims of criminal acts of sexual harassment in law enforcement practices by the Makassar City Police is a protection in the investigation process. Meanwhile, the legal protection by the Makassar District Court is in court prose. Obstacles in the implementation of legal protection against children as a criminal offense, namely, starting from the statement of the victim as a victim of sexual harassment, the law itself in this case regarding the law on child protection, as well as being technically obedient at the time of carrying out an investigation, in this case the process. the evidence. The recommendation of this research should be that the accountability of parents, family, and state government is a series of activities carried out continuously, integrated and coordinated by authorized institutions in an effort to fulfill the rights of children, especially children victims of sexual violence in order to protect children's rights. It is hoped that the law on child protection needs an amendment that is tailored to the existing legal needs.
Efektivitas Fungsi Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana Andi Nur Alifah Bau Djemma; Hamza Baharuddin; Baharuddin Badaru
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study is aimed at knowing the effectiveness of evidence in a criminal case study number 775/Pid.B/2018/PN MKS. The type of research carried out is an empirical law study, a law study that uses primary data. According to empirical research, knowledge is based on facts obtained from study and observation. The study also used case studies to know the effectiveness of the evidence in settling the criminal case in The Makassar District Court. Based on the evidence’s position and function it's obviously not the same as the evidence. In the practice of law, evidence in the completion of a murder case can change and produce a legal instrument of evidence. For example, when the investigator investigation foreclosed on the badik and parang used for murder. The evidence in the process of proving it will become the legal instrument of evidence both witness and defendants information, drawing forth the witness and defendant’s testimony. The evidentiary system aims to know how to layout the result of sufficient evidentiary force to prove the guilt of the accused. In accordance with KUHAP’S proof system, which is a negative wittelijk proof system. To convict or disprove the accused was not enough either on the basis of the judge’s belief or simply on the basis of evidentiary evidence determined by the law. A new defendant may be found guilty. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Studi Kasus Nomor 775/Pid.B/2018/PN MKS. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut penelitian empiris, pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh hasil penelitian dan observasi. Penelitian ini juga menggunakan Studi Kasus yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan kedudukan dan fungsi barang bukti sudah jelas tidak sama dengan barang bukti. Pada praktek hukum, barang bukti dalam penyelesaian perkara pembunuhan dapat berubah dan menghasilkan alat bukti yang sah. Sebagai contoh, penyidik pada waktu penyidikan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa badik dan parang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Barang bukti tersebut dalam proses pembuktian akan menjadi alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, menggali keterangan saksi dan Terdakwa mengenai barang bukti yang bersangkutan. Sistem pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil kekuatan pembuktian yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal tersebut tentunya sesuai dengan system pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu sistem pembuktian secara negative (Negative Wittelijk). Untuk menyatakan salah atau tidaknya Terdakwa tidak cukup dengan berdasarkan keyakinan Hakim saja ataupun hanya berdasarkan atas cara pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang semata. Seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah.
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Khofifah Anri; Baharuddin Badaru; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out what form of legal protection for the investigation of the rights of defamation suspects through social media. Researchers also obtained the results of research from South Sulawesi Police Investigators which have implemented optimal forms of the legal protection of the rights of defamation suspects in accordance with the rights written in the Criminal Procedure Code Articles 50 – 68. There are also investigators’ efforts, namely making efforts mediation of the defendants and suspects before the report continues in the investigation process. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum penyidikan terhadap terhadap hak-hak tersangka pencemaran nama baik melalui media social. Peneliti pun mendapatkan hasil penelitian dari Penyidik Polda Sulsel yang dimana telah terlaksana secara optimal bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pencemaran nama baik sesuai dengan hak-hak yang tertulis dalam KUHAP Pasal 50 – 68. Ada pula bentuk upaya penyidik , yaitu telah melakukan upaya mediasi terhadap tergugat dan tersangka sebelum laporan tersebut berlanjut dalam proses penyidikan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Online di Kota Makassar Retno Dwianty; Baharuddin Badaru; Mirnawati Wahab
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The importance of law enforcement against suspects of online buying and selling transactions so that people do not become victims of fraud. In the process of collecting data on cases of fraudulent buying and selling transactions online using field research methods and conducting a direct question and answer with related parties. The need for efforts to overcome the occurrence of these crimes law enforcers take preventive and repressive measures and take firm action so that the suspect does not repeat his crime by being charged with the law for harming consumers in Article 48a paragraph 1 Jo Article 28 paragraph 1 Law Number 19 of 2016 regarding amendments to Law Number 11 of 2008. Abstrak:Pentingnya penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana penipuan transaksi jual beli online agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris data diperoleh dari studi wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dilakukan analisis kualitatif. Perlunya upaya-upaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana tersebut pihak penegak hukum melakukan upaya preventif dan upaya represif serta tindakan tegas yang diberikan oleh pihak penegak hukum terhadap tersangka dengan dijerat hukum karena telah merugikan konsumen dalam dalam Transaksi ITE sebagaimana dimaksud Pasal 48a ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008.
Co-Authors A.M. Rieker M Abd Rahman Abdul Agis Abu Rizal Tadjuddin Agung Riyadi Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahyuni Yunus Ahyuni Yunus Ahyuni Yunus Yunus Akbar Ainur Ramadhan Amirullah Amirullah Ananda Eka Saputra Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Kalsum Andi Muhammad Fahmy Andi Muhammad Ishar Andi Nur Alifah Bau Djemma Andi Nur Fitriani Andi Nurwahidah Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggun Dinianti Apriani Putri Ananda Ari Yudha Satria Aulia Ramadhani Ayuning Tyas Rhamadhani Azwad Rachmat Hambali Bakri Bakri Bambang Eka Jaya Baso Sutrianti Dachran S. Busthami Dearty Puspitasari B Devi Y. Rante Ernawati Djabur Feby Annisa Hadijah Augiri Hambali Thalib Hamrullah Hamrullah Hamza Baharuddin Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardjoko Hardjoko Ikbal Sahardian Ilham Abbas Iskandar Iskandar Ismiyanti Ismiyanti Jhoni Haulussy Kailwa Kailwa Khofifah Anri Krisfian Fatahilla La Ode Husen Lusyana Sucitra M Said Karim M Yusuf M. Yusuf Sidang Amin Ma'ruf Hafidz Mirnawati Wahab Muh. Hafiluddin Muh. Syukur Muhammad Asyharudddin Muhammad Fahrul Muhammad Ilyas Muhammad Irvan Muhammad Kamal Hidjaz Muhammad Nurfajar Syafar Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Sabir Muhammad Syarif Nuh Muhammad Yusuf Rahman Muliaty Pawennei Mulyati Pawennai Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Munir Husein Musdalifa SamSam Mustakim Tenreng Mustamin Nadia Widiawati A. Mutty, Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurdin Nurdin Nurindah Asliana Reski Anisari Retno Dwianty Rezky Sulyanwar Rio Satriawan Roby Robinsar R Said Sampara Satrih Satrih Shenora Gusti Anasakila Silva Nugrawati Ide Siswandi Siswandi St. Nurlaelah Ramadhani Suehrmanto Suhermanto Sufirma Rahman Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sukria Indah Lestari Sutiawati Syadzafitri Kamila Ridwan Syahruddin Nawi Syahrul Gunawan Ulfa Aqila Ap Amirullah Wahyuni Anindhita Wiwin Firman Yakop Lili Zaufi Amri  Hasnah  Hasnah