Articles
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali ]]>
<![CDATA[Sukria Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara bagi anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Polewali tidak efektif, hal ini dikarenkan aparat penegak hukum masih banyak memberikan pidana penjara terhadap anak dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dianggap belum mampu menekan angka kriminalitas di masyarakat yang senantiasa mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat terlaksana dengan baik jika hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mendukung kearah tersebut. The research objective is to analyze the application of imprisonment for minors as perpetrators of crimes and analyze the influencing factors. This research is empirical research. The results of the study show that the implementation of imprisonment for children who commit crimes at the Polewali District Court is not effective, this is because law enforcement officials still give imprisonment to children a lot and do not pay attention to the best interests of the child. Imprisonment of imprisonment is considered not able to reduce the crime rate in society which is always increasing. Factors that influence the effectiveness of the implementation of imprisonment for children who commit crimes consist of factors of legal substance, legal structure and legal culture. The effectiveness of applying prison sanctions against children can only be carried out properly if the law is upheld and the morality of law enforcers and the community support this direction.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba ]]>
<![CDATA[Andi Citra Trisnaningsih Syahril]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1475
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalsis Efektifvitas Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Polres Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian hukum emperis yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efekktivitas penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum oleh Polres Bulukumba kurang efektif, Proses penangan perkara dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Peraturan peradialan Anak diatur dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Faktor yang mempengaruhi Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasana, faktor Kesadaran hukum Masyarakat. The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of children who are in conflict with the law handled by the Bulukumba Police. This research is empirical legal research, namely research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the study show that the effectiveness of investigations into criminal acts of children in conflict with the law by the Bulukumba Police is less effective. The case-handling process is carried out through the investigation and investigation stages. Juvenile justice regulations are regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Factors that influence the investigation of criminal acts of children in conflict with the law are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community legal awareness factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Studi Kasus Polres Gowa ]]>
<![CDATA[Ayuning Tyas Rhamadhani]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1504
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas proses penyidikan tindak pidana siber di wilayah Polres Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung dari Polres Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penyidikan tindak pidana siber di wilayah Kepolisian Resort Gowa proses bahwa penyidik gowa telah melakukan proses penyidikan tindak pidana siber yang mana ditemukan bahwa penyidikan tindak pidana siber tidak jauh beda dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Faktor yang mempengaruhi efektifitas penyidikan tindak pidana Siber yaitu karena adanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of cybercrime investigations in the Gowa Police area and the factors that influence the effectiveness of the cybercrime investigation process in the Gowa Police area. This study used primary data obtained directly from the field. Primary data in this study were data obtained directly from the Gowa Police. The results of this study indicate that: The effectiveness of the investigation of cyber crimes in the Gowa Resort Police area is the process that Gowa investigators have carried out the process of investigating cyber crimes in which it was found that the investigation of cyber crimes is not much different from other conventional criminal investigation processes. Factors that influence the effectiveness of cybercrime investigations are legal, law enforcement, infrastructure, facilities, community, and cultural factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Syahrul Gunawan]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1526
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilaya Hukum Kota Makassar tepatnya di Instansi Polrestabe Makassar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas Penerapan E-Tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar, sudah mengalami peningkatan dari awal mula penerapannya namun peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Penerapannya masih kurang Efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala didalam penerapannya. 2. Kendala Penerapan: Sosialisasi belum maksimal, Kendaraan yang menggunakan PLAT palsu/gantung, Tidak menggunakan Nomor Plat Polisi, Kendaraan yang telah dijual namun tidak balik nama, Kurangnya pemahaman Hukum Masyarakat. The research objective is to analyze the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police, and to analyze the obstacles in the application of e-tickets to the Traffic Police Unit of the Makassar City Police. The type of research is empirical legal research and is carried out in the Makassar City Law Area, to be precise at the Makassar Polrestabe Agency. The results of this study indicate that: 1. The effectiveness of the application of E-tickets implemented by the Makassar Polrestabes Traffic Unit has increased from the beginning of its application, but the researchers concluded that the application system is still not effective because there are several obstacles in its application. 2. Obstacles to Implementation: Socialization is not optimal, Vehicles using fake/hanging LICKETS, Not using Police Plate Numbers, Vehicles that have been sold but not renamed, Lack of understanding of Community Law.]]>
<![CDATA[Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Reski Anisari]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1497
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan keadilan restorative sebagai upaya meminimalisasi penggunaan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan empiris atau social legal research. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa keadilan restorative pada tahap penuntutan di Kejaksaan belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kemampuan SDM Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum anak. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of restorative justice as an effort to minimize the use of punishment for juvenile offenders at the prosecution stage and to identify and analyze the factors that influence the application of restorative justice in dealing with children in conflict with the law. This type of research is research with an empirical approach or social legal research. The results of the research have found that restorative justice at the prosecution stage at the Attorney General's Office has not been effectively implemented as an effort to minimize the use of criminal sanctions for children in conflict with the law. Factors that influence the implementation of restorative justice in dealing with children in conflict with the law are legal substance factors, legal structure factors, and factors of the Attorney General's human resources capacity, especially the Child Prosecutor.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.402
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan hukum terhadap Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanggulangan untuk terpidana mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Rekomendasi penelitian adalah jika hukuman mati masih menjadi salah satu pemidanaan di Indonesia dari instansi penegakan hukum maka harus dilakukan evaluasi setiap rangkaian proses peradilan dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan hukuman mati Namun hukuman seumur hidup jauh lebih bisa memberi efek jera sebab manusia pada umumnya memiliki ketakutan yang jauh lebih besar saat kebebasannya dibatasi di dalam sel tahanan]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusuf Rahman]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The arrangement of parking spaces creates various problems so that it can affect land use that does not provide prosperity for the people. The very significant growth of vehicles has resulted in serious problems in parking lots. The parking fees that become the income of each region should be used as an effort to increase the people's prosperity evenly, but the potential for the growth of parking managers who do not have (illegal) permits makes this article break down the problem so that it can provide solutions to the same problems in various natural tourism areas. Legal research methods with a phenomenon approach to parking users and law enforcers are used to describe social facts in the tourism area specified in this article. The results show that natural and culinary tourism locations provide great potential for land acquisition and illegal parking use, thus affecting the level of regional income through parking fees and disturbing road users. As a result, it is described that the growth or procurement of proper and safe parking space as mandated by the regulations has encountered obstacles, even though the community needs their rights as parking service users to be fully accommodated. This article concludes that there are rights needed by the community according to the applicable regulations, but the fact is that the majority of the people themselves who do not carry out their obligations and take a stand in support of these violations still exist as parking lots that do not get legality. Abstrak:Penataan ruang parkir menjadikan beragam problematika sehingga dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan yang tidak memberikan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan kendaraan yang sangat signifikan mengakibatkan permasalahan serius pada lahan parkir. Retribusi parkir yang menjadi pendapatan setiap daerah seharusnya bisa dijadikan sebagai upaya peningkatan kemakmuran rakyat secara merata, namun potensi tumbuhnya pengelola parkir yang tidak memiliki izin (liar) membuat artikel ini mengurai persoalan agar dapat memberikan solusi bagi persoalan yang sama diberbagai wilayah pariwisata alam. Metode penelitian hukum dengan pendekatan fenomena pada pengguna parkir dan penegak hukum digunakan untuk mendeskripsikan fakta sosial didaerah pariwisata yang ditentukan dalam artikel ini. Hasil menunjukkan bahwa lokasi pariwisata alam dan kuliner memberikan potensi besar timbulnya pengadaan lahan dan pemanfaatan parkir liar, sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan daerah melalui retribusi parkir dan mengganggu pengguna jalan. Dampaknya, terdeskripsikan pertumbuhan atau pengadaan lahan parkir yang layak dan aman sebagaimana amanat regulasi mengalami hambatan, padahal masyarakat membutuhkan hak-hak sebagai pengguna jasa parkir terakomodir utuh. Artikel ini menyimpulkan adanya hak yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana aturan yang berlaku, namun faktanya mayoritas masyarakat sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya dan bersikap mendukung pelanggaran tersebut tetap eksis menjadi lahan parkir yang tidak mendapat legalitas.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Aulia Ramadhani]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Munir Husein]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to describe the basis for the application of material criminal law to criminal acts of narcotics abuse and to find out the judges’ consideration in imposing rehabilitation sentences for victims of narcotics abuse. This research approach is a qualitative approach. Interviews with related parties is one of the data collection techniques. The subjects of this research is the decision case No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. This research uses empirical methods, collecting primary and secondary data, analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research and discussion shows that : 1) in the decision No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, the public prosecutor uses the third alternative indictment, the indictment has been deemed proven by the public prosecutor, that the acts and the elements of the article match each other. 2) In decision No.5/Pid.Sus/2021/PN Mks. The defendant was imprisoned for 8 (eight) months anda was ordered to undergo medical dan social rehabilitation at the Rehabilitation Center of BNN BADDOKA. Abstrak “Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Wawancara dengan pihak-pihak terkait merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ini adalah putusan kasus No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode empiris, mengumpulkan data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : 1) dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif ketiga, dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum, antara perbuatan dan unsur-unsur saling mencocoki. 2) Dalam putusan No. 5/Pid.Sus/2021/PN Mks, terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dibalai rehabilitasi BNN BADDOKA.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Ulfa Aqila Ap Amirullah]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Munir Husein]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to identify and analyze criminal law policies in dealing with criminal acts committed by street children and to find out how the actions at the Makassar Polrestabes in dealing with street children who commit crimes. This study uses empirical research methods, namely research where field data is the main data source, such as the results of interviews. Empirical research is used to analyze laws that are seen as patterned community behavior in life.The results of this study indicate that the criminal law policy in dealing with crimes committed by street children is currently still integrated with the policy in dealing with children in general. Policies in dealing with street children are based on the Criminal Code and Law no. 11 in 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. The Makassar Police's actions in dealing with street children who commit criminal acts are handled by the Makassar Police Criminal Investigation Unit and handled by several units, not only the PPA unit. The handling process is in accordance with established procedures. The recommendation of this research is expected to the government so that the regulations governing specifically for street children should be added, so that the rights of street children when committing a crime both as perpetrators and victims become clearer and so that in the handling process there are no violations of children's rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak jalanan serta untuk mengetahui bagaimana tindakan di Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Kebijakan dalam menangani anak jalanan didasari oleh KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan Polrestabes Makassar dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dan ditangani oleh beberapa unit, tidak hanya unit PPA. Proses penanganannya pun sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar peraturan yang mengatur khusus anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan, agar hak anak jalanan jika melakukan tindak pidana baik sebagai pelaku maupun korban semakin jelas dan agar dalam proses penanganannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Polrestabes Makassar) ]]>
<![CDATA[Andi Nurwahidah]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Sutiawati]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to describe the factors that cause police officers to commit criminal acts of narcotics misuse and identify how to enforce the law on drug abuse committed by members of the police. This study uses empirical research methods. The research location is at Polrestabes Makassar . The types of data used are primary data and secondary data. Sources of data obtained through literature study and information obtained through free interviews. The results of this study show the data of members of the police who committed criminal acts of narcotics abuse from 2017-2020, and also the law enforcement phase if a member of the police commits an offense, especially narcotics abuse. The theoretical recommendation of this research is to contribute ideas for the development of legal science, especially regarding the crime of narcotics abuse committed by members of the Republic of Indonesia National Police. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tindak pidana penyalahgunan narkotika dan mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya adalah di Polrestabes Makassar. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan keterangan-keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan data-data anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2017-2020, dan juga tahap penegakan hukum apabila ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran khusunya penyalahgunaan narkotika. Rekomendasi penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisia Republik Indonesia.]]>
