Articles
<![CDATA[Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ]]>
<![CDATA[Sarci Ladiku]]>;
<![CDATA[Ismet Sulila]]>;
<![CDATA[Yanti Aneta]]>
<![CDATA[ Jambura Journal of Administration and Public Service Vol 2, No 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Gorontalo State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37479/jjaps.v2i1.11879
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan penelitian yakni kuantitatif. Metode penelitian expost facto. Populasi yakni aparat desa dan masyarakat kemudian dengan sampel sebanyak 75 orang. Jenis data dalam penelitian ini yakni primer. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran angket kepada aparat desa dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Nilai Koefisien regresi dengan arah postif menunjukan bahwa pengelolaan dana desa yang baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 0,518. Nilai ini menunjukan bahwa sebesar 51,80% variabilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dapat dijelaskan oleh pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya sebesar 48,20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut yakni berupa peran BUMDes, program bantaun sosial pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat pedesaaan.]]>
<![CDATA[DIMENSI STRATEGIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI KOTA GORONTALO (Kajian Lintas Sektoral di Kota Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Ismet Sulila Sulila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i1.78
<![CDATA[Dimensi strategis implementasi kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi apa saja yang menyebabkan adanya pekerja anak di Kota Gorontalo dan dimensi strategis apa saja yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah pertama menunjukkan bahwa terdapat empat dimensi mendasar yang menyebabkan adanya pekerja anak pada sektor informal di Kota Gorontalo, yaitu dimensi ekonomi, dimensi masalah keluarga, dimensi keterpaksaan dan dimensi lingkungan. Hasil penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa dari keempat dimensi mendasar di atas didominasi oleh dimensi ekonomi. Selanjutanya hasil penelitian di lapangan yang berfokus pada masalah kedua tentang dimensi strategis terhadap kebijakan pekerja anak di Kota Gorontalo meliputi dimensi pemberdayaan ekonomi masayarakat/keluarga dan dimensi perlindungan pekerja anak dan dimensi penghapusan pekerja anak. Kajian juga merekomendasikan kepada pemerintah Kota Gorontalo untuk melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dalam implementasi kebijakan terhadap pekerja anak di Kota Gorontalo berdasarkan dimensi strategis yang telah ditemukan dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA GORONTALO ]]>
<![CDATA[Ismet Sulila Sulila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v13i2.109
<![CDATA[Implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di kota Gorontalo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, dengan mengunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah menunjukkan bahwa : Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo ditinjau dari : 1) Ketersediaan Sarana dan prasarana parkir kurang memadai, hal ini disebabkan oleh belum adanya lokasi dikhususkan untuk parkir, sementara yang ada saat ini hanya menggunakan bahu jalan yang relatif sempit sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. 2) Sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo belum dilakukan dengan baik karena masih terdapat oknum tertentu baik perorang maupun kelompok yang menggunakan lokasi tanpa seizin dari pemerintah Kota Gorontalo sehingga berdampak pada penerimaan PAD. 3) Penerapan tarif parkir ditepi jalan umum belum berjalan dengan baik karena masih terdapat pengelola parkir yang tidak memberikan karcis pada pemilik kenderaan, demikian halnya tarif parkir setiap tempat bervariasi, sehingga rawan terjadi penyalah gunaan tarif parkir. Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di kota gorontalo ditinjau dari: 1) Kemampuan pelaksanaan perparkiran ini belum memadai karena terbatasnya personil yang ada dan belum adanya aparatur yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang perparkiran. 2) Sumber daya manusia yang masih rendah sehingga implementasi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo masih belum terealisasi dengan baik. 3) Struktur birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dan belum ada Standar Operasional Prosedur. 4) Belum ada komunikasi dan koordinsi yang baik antara implementor, petugas parkir dan masyarakat sebagai pengguna parkir sehingga tidak dapat menimbulkan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap retribusi itu sendiri.  ]]>
<![CDATA[THE EFFECT OF EFFECTIVENESS OF ADVERTISING TAX COLLECTION AND MATERIAL COMPLIANCE WITH REGIONAL REVENUE OF GORONTALO ]]>
<![CDATA[Ismet Sulila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31113/jia.v16i2.499
<![CDATA[The research aimed to find out the Effect of Effectiveness of Advertisement Tax Collection and Material Compliance towards Local Own- Source Revenue (hereinafter referred to as PAD) of Gorontalo. The approach used in this research was a quantitative method. The data source of this research was primary data performed by distributing a questionnaire to respondents who have met the research samples standard. The technique of data analysis used multiple regression analysis by using SPSS program assistance. The findings of the research showed that (1) the effectiveness of advertisement tax collection had a positive and significant effect on the PAD in Gorontalo. (2) The material compliance had a positive and significant effect on the PAD in Gorontalo. The meaning of the positive coefficient showed that the higher material compliance would lead to the more optimal PAD. (3) The effectiveness of advertisement tax collection and material compliance, simultaneously, had a significant effect on the PAD in Gorontalo. The value of determination coefficient was 0,728 or it meant 72,8% of PAD in Gorontalo variability could be explained by the effectiveness of advertisement tax collection and material compliance, whereas the rest 27,2% could be explained by other variables excluded in this research such as factors which encompassed knowledge, integrity, motivation at work, discipline at work, internal control system, organizational commitment, and work ethic.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Pengurusan NIB di DPMPTSP Kota Gorontalo ]]>
<![CDATA[Rifa Silama]]>;
<![CDATA[Rosman Ilato]]>;
<![CDATA[Ismet Sulila]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 8 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.8341178
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) Penerapan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Pengurusan Nomor Induk Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo (2) Penerapan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Pengurusan Nomor Induk Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo di llihat dari aspek internal dan eksternal. pendekatan yang di gunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Pengurusan Nomor Induk Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo sudah cukup baik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu ada lima poin penting, (a) Tangibles (Berwujud/bukti fisik), (b) Reliability (Keandalan), (3) Responsiveness (Daya tanggap) (4) Assurance (Jaminan), (5) Empathy (Empati). Dari lima point tersebut, salah satu yang belum cukup maksimal dilaksanakan ialah bagian dari bukti fisik, dikarenakan selalu ada kendala pada jaringan dan juga komputer. Kemudian, untuk keandala, daya tanggap, jaminan, dan empati sudah cukup baik. (2) Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam pengurusan nomor induk berusaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Gorontalo dalam hal ini adalah faktor internal dan eksternal. Dari dua poin tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa dari faktor internal dapat peneliti temukan masalah yang sering terjadi ialah pada system jaringan serta pada kegiatan pengembangan kapasitas karena masalah pendanaan. Pada faktor eksternal, hal yang peneliti temukan ialah masih terdapat masalah pada bentuk saluran komunikasi, yaitu, terkait keaktifan pengelolaan media sosial dan juga pembaruan informasi pada web site.]]>
<![CDATA[Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ]]>
<![CDATA[Rahmiyati Bobihu]]>;
<![CDATA[Rosman Ilato]]>;
<![CDATA[Ismet Sulila]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 9 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10003002
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dilihat dari aspek Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan Kegiatan, Pemanfaatan Hasil Pembangunan, Pemantauan dan Evaluasi. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan Observasi dan Wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Hanya saja pada tahap Pengambilan Keputusan kurang maksimal dikarenakan perbedaan pendapat yag kerap terjadi ketika Pemerintah Desa melaksanakan musyawarah seperti MUSDUS maupun MUSRENBANGDES yang mengakibatkan sulitnya dalam menentukan hal apa saja yang akan dilakukan dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ]]>
<![CDATA[Maryam I. Ngguti]]>;
<![CDATA[Ismet Sulila]]>;
<![CDATA[Romy Tantu]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10071781
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan & (2) faktor penentu keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan. Pendekatan yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan cukup baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi. Terdapat tantangan dan upaya perbaikan yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesadaran, koordinasi, pelatihan, dan responsivitas adalah elemen-elemen penting yang dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kemiskinan di tingkat desa. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga tetap menjadi bagian penting dari proses ini guna mencapai hasil yang lebih baik. (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan BPNT di Desa Sidomukti dapat dioptimalkan oleh faktor komunikasi dan sumber daya, sementara sikap pelaksana dan struktur birokrasi masih harus dimaksimalkan. Komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat penerima manfaat menjadi faktor penting. Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan BPNT. Sikap positif dan komitmen dari pelaksana kebijakan mendukung implementasi yang berhasil. Penghormatan terhadap budaya dan nilai lokal serta pelatihan etika pelayanan publik dan nilai-nilai program merupakan upaya untuk memperkuat sikap positif pelaksana. Struktur birokrasi yang mendukung, dengan koordinasi antara berbagai lembaga dan prosedur operasi standar yang jelas, telah menciptakan dasar yang kuat. Namun, perlu perbaikan dalam hal fleksibilitas, koordinasi lintas sektor, dan percepatan proses administrasi.]]>
<![CDATA[EFFECTIVENESS OF THE ELECTRONIC INVESTIGATION MANAGEMENT SYSTEM (E-MP) IN THE GORONTALO POLDA ]]>
<![CDATA[Hendra J. Hasan]]>;
<![CDATA[Ismet Sulila]]>;
<![CDATA[Sukarman Kamuli]]>
<![CDATA[ Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy Vol. 1 No. 6 (2024): European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy ]]>
Publisher : <![CDATA[PT ANTIS INTERNATIONAL PUBLISHER ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61796/jaide.v1i6.691
<![CDATA[This research aims to analyze and describe the effectiveness of the Electronic Investigation Management (E-MP) system at the Gorontalo Regional Police, examining the 5 (five) principles that must be fulfilled in policy effectiveness, namely: Right policy, Right implementation, Right target, Right environment, and Right process. The approach used in this research is qualitative. The research method is descriptive qualitative. Data collection was carried out using interview techniques, observation and documentation studies. The data analysis technique in this research was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The research results show 1) In terms of system accuracy indicators, E-MP has supported the duties and functions of investigations at the Gorontalo Regional Police; 2) The indicator of accuracy in implementing the E-MP system at the Gorontalo Regional Police shows that the system is being implemented properly in accordance with the initial objectives of the E-MP implemented at the Gorontalo Regional Police; 3) The E-MP target accuracy indicator at the Gorontalo Regional Police shows the success of the system with clarity of work targets as planned; 4) The environmental accuracy indicator of the E-MP system at the Gorontalo Regional Police shows that the internal environment is good with interaction between the National Police and the Gorontalo Regional Police through coordination and monitoring. However, the external environment is not yet good, public perception of the E-MP system at the Gorontalo Regional Police is not completely good due to lack of socialization; 5) The indicator of the accuracy of the E-MP system process at the Gorontalo Regional Police shows that the level of E-MP acceptance at the Gorontalo Regional Police is good. Personnel acceptance of E-MP as a useful rule and tool for drug investigations. The Narcotics Directorate and the public, especially suspects, can understand and accept all the rules that have been set. The Narcotics Directorate and the community are ready to be involved in implementing and being part of the implementation of the Electronic Investigation Management (E-MP) system at the Gorontalo Regional Police]]>
<![CDATA[An Analysis of the Effectiveness of Allocation of Village Fund Policy Implementation and Its Determining Factors in Gorontalo Regency ]]>
<![CDATA[Ismet Sulila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 9, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.422 KB)
|
DOI: 10.26858/jiap.v9i2.10947
<![CDATA[Therefore, this study aims at examining the realization of the allocation of village fund, income per capita, and what factors determine the effectiveness of the implementation of village fund allocation policies in Gorontalo District. The complexity of implementing village fund policies requires caution in empirical studies in the field. Therefore the research approach uses qualitative methods. The data source in this study was primary data, which was conducted using a matrix of problem-based interview guidelines. Further, the data analysis techniques used consisted of data collection, data display, data condensation and verifying drawing conclusions. Data obtained in the field show that the allocation of village fund continues to increase. The impact of an increase in the allocation of village fund to the level of development in the village can be seen through per capita income in the last five years that has increased. Furthermore, the results of empirical studies in the field show that there are five important factors that determine the effectiveness of the implementation of village fund policies in Gorontalo District, namely 1) Participation, 2) communication, 3) resources, 4) attitude of implementers 5) organizational structure of implementers, 6) environment.]]>
<![CDATA[Bureaucratic Reform through Public Policy Implementing Quality Dimensions in Integrated Licensing Services ]]>
<![CDATA[Sulila, Ismet]]>;
<![CDATA[Ilato , Rosman]]>;
<![CDATA[Santoso, Ivan Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jap.v14i1.10726
<![CDATA[The bureaucratic reform of the licensing service sector in Gorontalo City was followed up by Regional Regulation Number 14 of 2006 concerning the establishment of a one-stop integrated service unit. However, the integrated service unit has not been able to provide quality services as expected. Therefore, this research is very important to provide corrections and improvements to publicly accessible licensing services. The scope of the study on the two services has reviewed the procedures carried out in the two selected services from the beginning until the licensing documents were issued. The research method used is a qualitative descriptive method through an in-depth and comprehensive study of the series of licensing services. The results showed that 1) there are differences in the application of public service dimensions in environmental permit services and building permits. 2) several factors determine the success of licensing services, namely internal factors and external factors. Internal factors include general management patterns of the organization and the provision of supporting facilities, as well as human resource development. External factors include service patterns, service provision procedures, and service distribution patterns, as well as service delivery patterns. This research provides positive benefits in the efforts of local governments to innovate public licensing services. The practical implications of the research results encourage the organization of regional equipment to meet the facility standards needed to provide quality public services.]]>
