p-Index From 2021 - 2026
12.544
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prasada JCRS (Journal of Community Research and Service) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Cakrawala Ilmiah Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum The Easta Journal Law and Human Rights Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Legal Advice Jurnal Hukum LamLaj Suara Edukasi Hukum Jurnal Begawan Hukum Nusantara: Journal Law and Islamic Law Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Claim Missing Document
Check
Articles

THE IMPLEMENTATION OF LAW ON THE PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS FOR THE LAW EXISTENCE OF PEOPLE IN GORONTALO CITY Dungga, Weny Almoravid
Journal of Community Research and Service Vol. 2 No. 1: January 2018
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v2i1.9854

Abstract

AbstractThe people's need of legal certainty is the responsibility of all parties to make it happen. Various cases raised in society require the law enforcement agencies to follow up and protect the witnesses and victims. Gorontalo city is inseparable with some legal cases taken place in urban communities that require contributions from law enforcement agencies, including universities. This study focuses on the implementation of law on the protection of witnesses and victims for the law existence to people in Gorontalo city that employed normative juridical method in which it is a law study aimed at finding out the norms and œdas Sollen. The result reveals that the implementation of law on the protection of witnesses and victims to people in Gorontalo city has not been effectively applied as resulted from the empirical factual review. Further, there are five important aspects that determine the existence of witness and victim protection agency, including 1) laws, 2) the witnesses™ and victims™ mental attitude, 3) professional law enforcement officers, 4) community control, 5) electronic media. Keywords: Protection, Witnesses, Victims
UPAYA PENYELESAIAN JIKA DEBETUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA BRI KCP UNIT PAGUYAMAN Pantika Mayulu; Weny Almoravid Dungga; Zamroni Abdussamad
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 5: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out what the settlement efforts are if a debtor defaults in a credit agreement with fiduciary collateral at BRI KCP UNIT Paguyaman and what causes bad credit in terms of creditor behavior in credit agreements with fiduciary collateral at BRI KCP UNIT Paguyaman bank. This research uses empirical legal research methods and data collection techniques in this research are taken from the results of observations and interviews. The results of this research show that the creditor's out-of-court or non-litigation settlement efforts will invite the debtor to discuss the problem in order to find the best way for both the creditor and the debtor. Settlements that can be carried out include negotiation or mediation, with mutual openness from the parties, peaceful efforts will be found in resolving the credit agreement so that a civil lawsuit will not be filed in the District Court first through the normal procedural legal process until a decision is issued by the court. Factors – Factors that cause default in paying debts are health factors, economy problem, misuse of goals, and lack of good faith.
Implementasi PPDM Desa Iluta Pesisir Danau Limboto Melalui Manajemen Keuangan dan Standarisasi Ragam Produk Eceng Gondok sebagai Produk Unggulan Wolok, Tineke; Sulila, Ismet; Dungga, Weny Almoravid
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 2 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i2.5625

Abstract

Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membawa dampak pada otonomi desa dalam pembangunan masyarakat. Kondisi tersebut dipandang sebagai peluang dan tantangan dalam pemanfaatan potensi wilayah. Desa Iluta merupakan salah satu desa mitra binaan LPPM Universitas Negeri Gorontalo yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor. 45/PM/LPM/2012 tentang penetapan Desa Binaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Desa Iluta merupakan desa pesisir danau Limboto yang selama ini selalu berhadapan dengan masalah pertumbuhan eceng gondok. Implementasi PPDM tahun pertama telah difokuskan pada : 1) pemanfaatan eceng gondok sebagai ragam produk kerajinan tangan, 2) penguatan sumber daya manusia dalam penanggulangan gulma eceng gondok, 3) penguatan fungsi dan unsur manajemen serta penerapannya dalam usaha kelompok. Berdasarkan realisasi program tahun pertama maka untuk tahun kedua program yang akan diimplementasikan adalah : 1) lanjutan pemanfaatan eceng gondok sebagai ragam produk unggulan, 2) penguatan fungsi dan unsur manajemen keuangan serta penerapannnya dalam kegiatan usaha kelompok, 3) standarisasi ragam produk unggulan kerajinan tangan berbahan dasar eceng gondok. Pada tahun kedua ini target yang dicapai adalah 1) berkurangnya jumlah eceng gondok di pesisir danau limboto, 2) meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, 3) adanya standarisasi ragam produk unggulan eceng gondok.
Upaya Penyelesaian Jika Debetur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bri Kcp Unit Paguyaman Pantika Mayulu; Dr. Weny Almoravid Dungga; Dr. Zamroni Abdussamad
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 2 No. 7 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BRI KCP UNIT Paguyaman dan Apa yang menjadi penyebab kredit macet dilihat dari sisi perilaku debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank BRI KCP UNIT Paguyaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical law research) dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan. Faktor-Faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam membayar hutang yaitu Faktor Kesehatan, Masalah Ekonomi, Penyalahgunaan Tujuan, dan Tidak Adannya Itikad Baik.
Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara Rahmatiya Latif; Weny Almoravid Dungga; Sri Nanang M. Kamba
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober : Amandemen : Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i4.1303

Abstract

This research aims to analyze the forms of legal protection for consumers in the case of illegal cosmetic circulation in the Traditional Market of Moluo Village, Kwandang District, North Gorontalo Regency, and to examine the roles of the Health Department and the Gorontalo Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in supervising and guiding business actors. The research method used is empirical legal research with a non-doctrinal qualitative approach, thru interviews with sellers, consumers, and supervisory authorities, as well as field observations and document studies. The research results show that the majority of vendors in the market already understand the importance of a distribution permit from BPOM and choose to sell legal products, although in practice illegal cosmetics are still found due to high consumer demand for instant results. The main obstacle lies in consumers who are often aware of the dangers of illegal cosmetics but still purchase them. BPOM Gorontalo implements legal protection thru two channels: preventive measures such as socialization, education, and routine inspections, and repressive measures such as legal action in accordance with Article 435 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The implications of this research confirm the need for more comprehensive legal protection strategies with cross-agency collaboration, increased public legal literacy, and consumer empowerment to make them more critical in product selection.
Problematika Hukum dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi atas Pemanfaatan Cagar Alam untuk Kegiatan Ekonomi di Indonesia Mutiara I. Kadir; Weny Almoravid Dungga; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2507

Abstract

Penelitian ini membahas problematika hukum penguasaan kawasan konservasi di Indonesia dengan fokus pada pemanfaatan Cagar Alam Tangale untuk kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya perkebunan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa kegiatan penguasaan dan pembukaan lahan di kawasan konservasi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara yuridis, tindakan tersebut mengandung implikasi pidana, perdata, dan administratif yang mengharuskan pelaku untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan. Namun, penelitian ini juga menyoroti faktor ekonomi dan sosial masyarakat sebagai penyebab utama perambahan, yang menuntut pendekatan hukum berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan. Diperlukan kebijakan kolaboratif melalui kemitraan konservasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum yang humanis dan edukatif diharapkan mampu menciptakan tata kelola kawasan konservasi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
PKWT or Modern Slavery?: Exploring The Legal Consequences of Abuse of Contract Worker Status Ahmad Fauzan; Kasim , Nur Mohamad; Dungga , Weny Almoravid
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11467

Abstract

This study discusses the misuse of the status of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in the Indonesian employment system and its legal implications for worker protection within the framework of the Pancasila rule of law. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations amended the limitative provisions of Article 59 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which originally provided legal certainty through time limits and an automatic conversion mechanism from PKWT to PKWTT. These changes create legal uncertainty, weaken protection for contract workers, and create potential violations of citizens' constitutional rights to decent work and livelihoods as guaranteed by Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach to examine the effectiveness of legal norms and their implementation practices in the field. The analysis shows that the misuse of PKWT has made employment relationships an instrument of exploitation, not protection, thus contradicting just and civilized humanitarian values. From the perspective of a Pancasila-based state based on the rule of law, the law should serve as a protector of vulnerable groups and ensure a balance between legal certainty, justice, and expediency. Therefore, a reconstruction of employment policy is needed that reaffirms the law's function as an instrument of social justice by strengthening oversight mechanisms, sanctions, and ensuring the status of contract workers in Indonesia.
Juridical Analysis Related to Freeze Contract Clause in E-Sport Career Employment Agreement in Indonesia Harun Setiawan Hatibie; Weny Almoravid Dungga; Nurul Fazri Elfikri
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 2 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v2i1.182

Abstract

The e-sports industry in Indonesia is fostering professional relationships between athletes and team management through work agreements. However, the lack of specific legal frameworks has led to concerning contractual clauses, notably the freeze contract clause, which allows team management to indefinitely suspend an athlete's contract while preventing them from pursuing professional opportunities. This study examines the implications of such clauses on athletes' rights and welfare, utilizing normative legal research with legislative and conceptual methodologies. The findings indicate that while the freeze contract is rooted in the freedom of contract principle, it often lacks good faith and balance, resulting in potential bargaining inequalities, loss of wages, and career sustainability issues for athletes. Consequently, there is a pressing need for more precise regulations and contractual guidelines from e-sports institutions to enhance legal protection and equitable welfare for athletes.
The Probative Value of Digital Signatures in Authentic Deeds R. Dian Luthfiana Harun; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.239

Abstract

This study examines the validity and legal implications of electronic signatures in notarial agreements within the Indonesian jurisdiction. Although the Electronic Information and Transactions Law recognizes electronic signatures as valid legal evidence, their direct application to authentic deeds still faces severe normative constraints under the Notary Public Act. Specifically, the Act firmly mandates the physical presence of all parties, the verbal reading of the deed, and the physical signing before an authorized notary. Utilizing normative legal research and statutory approaches, this analysis demonstrates that employing electronic signatures without careful regulatory harmonization degrades the evidentiary power of authentic deeds, effectively reducing them to mere underhand deeds. This systemic conflict generates profound legal uncertainty while significantly increasing the professional liability risks for notaries nationwide. Therefore, comprehensive statutory synchronization alongside the establishment of definitive implementing regulations remains absolutely essential to support a secure, legally sound, and highly prudent digital transformation of notarization practices.
Consumer Legal Protection Against the Distribution of Illicit Cosmetics in North Gorontalo Rahmatiya Latif; Weny Almoravid Dungga; Sri Nanang M. Kamba
Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Vol. 1 No. 3 (2026): Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections
Publisher : Yayasan Cerdas Pedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/lawric.v1i3.240

Abstract

The distribution of illicit cosmetic products in North Gorontalo traditional markets poses highly substantial health risks, highlighting a critical gap between statutory consumer protection norms and empirical practices. This study evaluates the efficacy of legal safeguards in ensuring consumer security. Employing an empirical juridical methodology with statutory and conceptual frameworks, this research utilizes field interviews with the Gorontalo BBPOM enforcement team, market traders, and consumers, alongside comprehensive literature reviews. Findings indicate that legal protection operates through preventive mechanisms, including public socialization and routine surveillance, alongside repressive measures like product confiscation and strict law enforcement. However, systemic effectiveness remains fundamentally constrained by consumers' inadequate legal awareness and the complex dynamics of online distribution networks. Ultimately, this current study concludes that fortifying public legal literacy and substantially augmenting institutional supervisory capacities constitute indispensable strategic imperatives for actualizing optimal, sustainable consumer protection against hazardous, unregulated commodities within the contemporary Indonesian domestic retail marketplace.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdul Hamid Tome Abdullah, Mayanti H. Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Aldan Syaifullah Alulu Aldi Alpiyanto Abidun Ananda Putri S. Maksum Annisa Nur Fitriyani Daud Anugrah, Krisna Apri Yahya Langago Arshad, Azhani Awad Al-Khalaf Barmin Rahmat Yusuf Bella Putri Hunowu Cono, Moh Syahnez Welden A D. Matona, Marshanda Adella Dai, Rahmawaty Deby Fatria Ntobuo Dewi Mulyanti Dewi Mulyanti Dimas Ardiansyah Sugiatno Djafar, Lucyane Dolot Alhasni Bakung Dr. Zamroni Abdussamad Erman I. Rahim Fadila Febiola Fajrianty, Nurul Putri Faradiba Mutiara Dewi Fayza Tazkia Suleman Fence M Wantu Fence M Wantu Fence M. Wantu Fenty U. puluhulawa Ferdy Hasan Harun Setiawan Hatibie Hasan, Ferdy Hatu, Mohamad. Akbar R. Humairah Hasan Sabaya Hunowu, Bella Putri Husaeri Husain Mulki Hilala Iffatriansyah Soga Imsaskia Zalzabilha Habibie Inaku, Rifka Intan Saputri Abudi Ismet Sulila Ismet Susila Iulius T.Mandjo Ivan Rahmat Santoso Iwan Permadi Julius T. Mandjo Karem Aboelazm Karem Aboelazm Kristianto Jansen Hengkengbala Lestari, Nurdiana Lucyane Djaafar Lulu Salsabila Sudarmo Lune, Nur Dilang W Mandjo, Julius T. Mayulu, Selvin Mellisa Towadi Meylan Dama Moh. Fadlan Wahidji Moh. Ismail Mantolongi Moh. Taufiq zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhammad Arief Tungkagi Muhammad Tahta A.R Mutiara I. Kadir N. Moeda, Nur Wulan Naue, Karmila Nisrina M. Adam Novendri M. Nggilu Novendri M. Nggilu Nur Mohamad Kasim Nuraisah Masita Utiarahman Nurhayati Abdullah Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikry Nurul Putri Fajrianty Pahlevi Iyabu, Moh. Riza Pakaya, Dian Pakaya, Salahudin Panabulu, Krisdeyanti Pantika Mayulu Pantui, Darwin Papeo, Dizky Ramadani Putri Patrya Karim, Marsella R. Dian Luthfiana Harun Rafni Suryaningsih Harun Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmatiya Latif Rahmatiya Latif Rahmawati Dai Randi Randi Razak, Ferli Reynaldi Alfrido Kurniawan Rifka Tunanga Rizal Bobihu Rizal Bobihu Rizkawati Gasin Roslina Mantolongi Rotinsulu, Indriyawaty Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Sarah Magfirah Daud Seldi Munandar Silvana Nur Rahmat Lukum Silvani Nur Rahmat Lukum Siti Mutmaina Suci Lasri Isra Siti Sahnas Dunggio Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nanang Meyske Kamba Sukma Asmarandani Ramelan Supriyadi A Arief Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Tineke Wolok Triyanto Nuriman Idrus, Agung Usman, Sartika Dewi Waode Mustika Wirda Moliju Yanti Aneta Yuniar Supu Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Nurullah Wahdania Zamroni Abdusammad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh