p-Index From 2021 - 2026
6.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Sriwijaya Law Review MUDRA Jurnal Seni Budaya Journal of Government and Civil Society Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) JUMANJI (JURNAL MANAJEMEN JAMBI) Dewa Ruci : Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Titian: Jurnal Ilmu Humaniora Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Syntax Transformation Unri Conference Series: Community Engagement Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Administrative and Environmental Law Review Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Edukasi El-Ibtida'i Sophia ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Prosiding Seminar Nasional Humaniora Journal of Management and Social Sciences Majority Science Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Joong-Ki Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Citizen Research and Development Nursing Care Journal Brilliant International Journal of Management and Tourism International Journal of Economics and Management Research FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis
Claim Missing Document
Check
Articles

Understanding Stakeholder Engagement in Coal Transportation Governance Hartati Hartati; Dony Yusra Pebriyanto; Firmansyah Putra; Dinda Syufradian Putra; Muhammad Reza Halomoan
Administrative and Environtmental Law Review Vol 7 No 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v7i2.5372

Abstract

Coal transportation in Jambi Province created traffic congestion, road deterioration, traffic accidents, environmental degradation, and conflicts between economic interests and public welfare. This study examined stakeholder engagement in responding to these challenges and assessed how stakeholders addressed the impacts of coal transportation. A qualitative case study approach was employed using secondary data from 39 online news articles published by 14 national and local media outlets throughout 2023, complemented by reports from environmental organizations. Data were analyzed using QDA NVivo R1 through coding, classification, and stakeholder relationship mapping. The findings identified five major stakeholder groups: central government, local government, law enforcement agencies, civil society, and business actors. Stakeholder responses remained fragmented and predominantly reactive, with greater attention to traffic congestion, road damage, traffic accidents, and dedicated coal transportation roads, while environmental degradation, pollution, and community welfare receive comparatively limited attention. This study contributed to the stakeholder governance literature by demonstrating that stakeholder engagement was not determined solely by the presence or visibility of actors, but also by the balance, coordination, and integration of their responses across governance issues. Strengthening inter-stakeholder collaboration and integrated governance was essential to balance economic development, environmental sustainability, and public interests.
Transformation of Krinok to Bungo Krinok Music: The Innovation Certainty and Digital-Virtual Contribution for Cultural Advancement Mahdi Bahar; Johannes Johannes; Uswan Hasan; Indra Gunawan; Zulkarnain Zulkarnain; Hartati M; Fatonah Fatonah
Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol. 16 No. 1 (2021)
Publisher : Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33153/dewaruci.v16i1.3529

Abstract

Innovation is a certainty for the development of folk music. The use of digital technology is part of the creation of folk music in the sense of evolution itself. Krinok music is one of Jambi’s traditional music themes. This music genre is a cultural wealth that has great potential for artistic development and advancement. Musical systems, melodic contours, musical grammar, and interval patterns make up the distinctive character of krinok music. The normative freedom of the singing text’s spontaneous expression in presenting this musical entity and its changes is the entity that colors this uniqueness. The contribution of digital technology in processing krinok music has the potential for reproduction and publication as an integral part of the creative process itself. The placement of krinok music as cultural property is an effort to process it creatively. The result was the birth of new music as a transformation of Jambi folk music called “bungo krinok” music. This creative activity is an effort to progress the Indonesian nation’s culture.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan M Afif Ar Rasyid; Hartati Hartati; Arrie Budhiartie
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6022

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif peraturan perundang-undangan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pengawasan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan dimasa yang akan datang. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan pendidikan terhadap anak anak penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas, sejalan dengan tujuan nasional dan internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pendidikan yang layak untuk semua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan mekanisme pendidikan yang tepat bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Status Tenaga Honorer Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Anisa Salsabila; Hartati Hartati; Raden Sarwani
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6280

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap status tenaga honorer dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi dan dampak kebijakan status tenaga honorer. Kemudian metode penelitian berupa penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penegakan kasus sehingga pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum berupa pengumpulan bahan hukum pemahaman bahan hukum interprestasi bahan hukum Analisis terhadap konflik norma dan rekomendasi untuk penyempurnaan. Adapun hasil penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah terhadap status tenaga honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah menghapus tenaga honorer dan mengalihkannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional melalui penerapan sistem merit berbasis kualifikasi dan kinerja. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan regulasi, kepatuhan hukum, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan guna menjamin kejelasan status tenaga honorer dan implementasi dan dampak kebijakan status tenaga honorer adalah meskipun kebijakan ini membawa dampak positif seperti penataan sistem kepegawaian yang lebih tertib, penyetaraan hak antara PNS dan PPPK, serta efisiensi anggaran pemerintah, implementasinya juga menimbulkan sejumlah tantangan serius, seperti meningkatnya angka pengangguran, ketidakpastian sosial bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam proses seleksi PPPK. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung dan pelaksanaan yang transparan, adil, serta bertahap agar transisi menuju sistem ASN yang lebih profesional dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan para tenaga honorer.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Rizwan Handika; Hartati Hartati; Arfa'I Arfa'I
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6275

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga pengumpulan bahan hukum yaitu Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis bahan hukum yaitu inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan beberapa undang-undang terkait. Kewenangan ini mencakup sengketa tanah garapan, ganti rugi pembangunan, dan tanah kosong, yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat tumpang-tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, serta kurangnya harmonisasi peraturan, yang menyebabkan kebingungan prosedural, keterlambatan, dan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dan Mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan metode non-litigasi, seperti fasilitasi administratif, mediasi terpadu, dan pengesahan hak ulayat melalui Peraturan Daerah. Namun, partisipasi tokoh adat dalam musyawarah dan perumusan Perda rendah, dokumentasi hasil mediasi minim, dan kapasitas teknis aparat terbatas. Akibatnya, sengketa tanah sering berlanjut ke ranah litigasi dan hak kolektif Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya dipulihkan secara adil.