Articles
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN ASIMILASI RUMAH DI BAPAS KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA
Bayu Anggoro Krisnapati;
Ali Muhammad;
Umar Anwar;
Budi Priyatmono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.471 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1918-1928
Dampak Covid-19 terlihat dari tingkat kriminalitas di Indonesia yang semakin tinggi dan membuat lembaga pemasyarakatan menjadi klaster baru resiko penyebaran virus. Untuk itu, pemerintah menerapkan pemberian kebijakan Asimilasi Rumah, salah satunya di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Salah satu bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diberikan adalah program kemandirian. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan kendala yang dihadapi dalam program bimbingan kemandirian klien Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus sosial yang mengangkat kasus peran PK dalam program kemandirian di Bapas. Hasil penelitian ditunjukan bahwa program kemandirian berkaitan dengan bimbingan dari PK, pemberian pelatihan dengan kerja sama warga sekitar dan bimbingan baik secara daring dan pelatihan dilakukan rutin di Bapas oleh PK. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala berupa kurangnya pemaksimalan akses internet dan fasilitas teknologi yang tidak mendukung kegiatan sehingga perlu ditingkatkan.
IMPLEMENTASI INOVASI JENGMONA TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN KESEHATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG
Yunike Annisa Nurulita;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.152 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1801-1808
Pelayanan kesehatan yang diberikan serta dijamin oleh pihak Lapas merupakan suatu unsur yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang disebutkan pada hak-hak khusus yang diantaranya ialah hak mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan serta makanan yang layak. Pelayanan kesehatan sendiri adalah salah satu bentuk upaya Kementrian Hukum dan Ham dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi narapidana. Adanya hak bagi narapidana tersebut, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang mempunyai inovasi baru untuk memenuhi hak narapidana tersebut. Inovasi ini dinamakan JengMona yang diartikan Jenguk Monitoring Narapidana, hal ini merupakan wujuad dari kepedulian petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam hal kesehatan. Kesehatan sangat wajib diperhatikan di dalam Lapas, dapat saja kesehatan terganggu akibat banyaknya pikiran dan juga stress berlebih karena berada di dalam Lapas. Hal ini dapat dirasakan oleh petugas sendiri untuk lebih melihat secara langsung kondisi di dalam Lapas tanpa perlu pergi ke ruang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal inovasi tersebut lebih dalam dan seberapa efektiv yang inovasi ini. Metode yang digunakan delam melakukan peneltian ini merupakan metode deskriptif yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dalam pemerolehan datanya diperlukan observasi, dan dokumentasi, serta wawancara. Penelitian tersebut di peroleh hasil yang menunjukkan seberapa berhasilnya inovasi ini dan juga timbal balik yang diberikan oleh warga binaan terhadap inovasi yang telah diberikan.
PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA
Miftahhusifa Sausan Aza Alattas;
Herry Fernandes Butar Butar;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.983 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1260-1268
Fenomena kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Indonesia kian meningkat. Menurut data KPAI dan LPSK tahun 2019 sebanyak 350 kasus menempati posisi paling atas setelah kekerasan fisik dan psikis. Akibatnya LPKA didominasi dengan kasus pelecehan seksual. Di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan data bulan Februari-Maret 2021 ketika penulis melaksanakan magang terdapat 16 kasus pelecehan seksual dari 33 anak yang berada di LPKA Kelas II Yogyakarta. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus untuk memberikan pembinaan yang tepat sehingga menekan pengulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta serta apa latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta serta latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Kelas II Yogyakarta belum mempunyai program pembinaan khusus bagi anak kasus pelecehan seksual serta ada 3 faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu faktor pergaulan dan lingkungan, faktor media sosial, dan faktor pengalaman masa lalu anak. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba menyusun program pembinaan khusus untuk kasus pelecehan seksual yaitu Program Konseling tingkah laku “Self Management Program”
PENERAPAN DIVERSI DAN IMPLEMENTASI PENETAPAN HASIL DIVERSI PADA KLIEN ANAK DI BAPAS KELAS I PALANGKARAYA
Holida Hotman;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.06 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1744-1750
Peran pembimbing kemasyarakatan pada perkara anak di tahap penyidikan, kejaksaan, maupun pengadilan sangat berpengaruh pada nasib seorang anak ke depannya. Rekomendasi Litmas yang diberikan oleh PK menentukan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dilakukan dari awal ketika anak akan dilakukan penyidikkan, dimana seorang PK lah yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tidak hanya untuk perkara anak namun juga untuk semua perkara. Selain itu terdapat upaya diversi sebagai salah satu penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk diversi atau pengalihan proses penyelesaian di luar persidangan melalui musyawarah untuk ke depannya akan lebih banyak diupayakan. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai tahapan diversi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi wajib sebagai salah satu kompetensi dari pembimbing kemasyarakatan
PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA
Nia Ananda Yusriani;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.978 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1676-1682
Fenomena stres pada Narapidana adalah hal biasa terjadi. Ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya maka salah satu yang dirasakan adalah stres terhadap hukuman yang harus dijalani.Setelah Narapidana dimasukkan kedalam rumah tahananNegara (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) ia mulai merasakan kehilangan kebebasannya seperti kurangnya waktu besukan, menyesal dengan kesalahan yang telah dilakukan,kehilangan pasangannya, keterpisahan dengan keluarga, label ingkungan, kehilangan pekerjaannya, dan sulitnya beradaptasi dengan lingkungan yang baru sesame teman Narapidana, sanitasi yang tidak memadai, kepadatan penduduk, fasilitas rekreasi yang buruk. Oleh karena itu diperlukan peran professional dalam hal ini profesi psikolog atau konselor.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RESIDIVISME (STUDI KASUS PADA LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA KARANG INTAN)
Muhammad Irfan Hidayat;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.233 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1720-1736
Narkotika adalah zat yang membuat ketagihan. Ketergantungan ini disebabkan oleh menurunnya daya tahan tubuh yang membuat tubuh pemakainya sakit sehingga mengkonsumsi zat tersebut secara terus menerus sedangkan penggunaan zat tersebut sangat dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Bagi pengguna narkotika yang dipidana pidana harus menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Selama di penjara, khususnya narkotika, mereka akan bertemu dengan sesama pengguna, kurir, bahkan pengedar narkoba. Hal ini dapat diambil sebagai positif dan negatif tergantung pada pola pikir masing-masing. Hal negatif yang bisa terjadi jika mereka bertemu dengan orang-orang tersebut di atas adalah berkembangnya pengetahuan mereka tentang narkoba dari sisi bisnis. Dengan jumlah uang yang besar siapapun bisa tergiur olehnya, apalagi pengguna yang hanya mendapatkan hukuman dibawah 4 tahun mereka akan berbisnis diluar jika tergiur. Dengan melakukan kejahatan seperti itu, tentu saja salah satu kakinya sudah terjerat di jeruji besi. Hal inilah yang bisa disebut sebagai pengulangan kejahatan atau residivis. Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan agar para pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika tidak lagi melakukan tindak pidana narkotika dan dapat berintegrasi dengan masyarakat di lingkungan luarnya.
PERPANJANGAN ASIMILASI DALAM MENCEGAHAN DAN MENANGGULANGI PENYEBARAN COVID 19 MELALUI PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021
Irwan Arif Rachmanto;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.018 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1637-1645
Drastisnya peningkatan kasus covid-19 yang ada di Indonesia bahkan harus diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali yang kemudian menjadi sauatu perhatian khusus dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menangani Covid-19 di jajaran Pemasyarakatan. Dengan memahami situasi yang ada dan dirasa perlunya pembaharuan maka munculah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 mengenai Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang Menjelaskan Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dengan adanya peraturan terbaru ini diharapkan menjad jawaban atas permasalahan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada narapidana maupun anak.
PERAN ORANG TUA DAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
Aditya Rangga Suryadi;
Ali Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.953 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1891-1897
Peredaran narkoba di Indonesia menjadi kasus yang terus menerus diupayakan pemberantasannya, berbagai cara terus dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan obat-obatan terlarang itu kepada para penggunanya. Para pengedar yang biasanya juga sekaligus sebagai pemakai ini tidak ragu-ragu untuk menawarkan barang terlarang ini kepada orang-orang, sekalipun anak-anak dibawah umur. Dalam hal ini peran orang tua sebagai orang yang harus memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anak mereka harus memperhatikan tingkah laku putra-putri mereka dalam dunia pergaulan, karena pendirian mereka yang masih labil dan rawan terpengaruh oleh pergaulan bebas yang menjeremuskan ke hal-hal yang buruk. Sebagai upaya nya untuk mendidik dan membentuk karakter anak, para orang tua harus menerapkan hal-hal positif sejak dini terutama dalam hal agama karena dalam agama yang kita anut penggunaan narkotika sangat dilarang karena hal itu haram dan merusak, serta bagaimana mengajarkan moral dalam kehidupan sosial sehingga anak mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk apabila dilakukan. Penggunaan obat-obatan terlarang ini mampu mempengaruhi kondisi kejiwaan dan mental bagi penggunanya, karena sifatnya yang membuat pengguna menjadi ketergantungan dan kecanduan.
PEMBEKALAN PELATIHAN KERJA DALAM MENUMBUHKAN MINAT USAHA BAGI NARAPIDANA DI LAPAS
Maharidho Deel Ziko;
Ali Muhammad
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 5 No 1 (2022): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47080/propatria.v5i1.1592
Abstract The increase in criminal activities occurring in the community has led to an increase in the population of the Institute (LAPAS). The government, as the policymaker in this case, advises prisoners so prisoners do not commit crimes again and are motivated. Work The purpose of this study was to analyze the effect of entrepreneurship training and work motivation on entrepreneurial interest in prisons. Data collection techniques with literature, observation and interviews. The program observed by researchers is an entrepreneurship education program in the form of skills training and direct communication. The tool used for data collection is the interview form. The results of this study indicate that there is a significant impact of entrepreneurship training and 100% motivation on entrepreneurial interest. This means that entrepreneurship training and better motivation for this Work are carried out by inmates, entrepreneurial interest will increase and vice versa.
ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP)
Grace Tresya Sibuea;
Ali Muhammad
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40289
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut meskipun seorang indiviu menjalanj penghukuman kehilangan kemerdekaan. Sehingga, pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan walaupun dengan segala keterbatasan. penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor internal dan eskternal serta strategi yang tepat dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri atas IFE (internal factor evaluation) dan EFE (external factor evaluation). hasil dari penelitian ini adalah strategi diterapkan merupakan strategi turn-around dimana lapas Curup dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana memiliki peluang kerja sama yang besar namun masih terhambat dengan faktor internal. Saran penulis adalah diperlukan adanya pelayanan kesehatan khusus bagi narapidana lansia dan penyakit khusus serta dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia agar pelayanan yang diberikan tetap berjalan dengan maksimal dengan jumlah narapidana