Nunik Retno Herawati
Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 137 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati Tahun 2023 (Studi Penelitian Unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Febrianto, Muhammad Aziz; Herawati, Nunik Retno; -, Fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di unit pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati pada Tahun 2023 dengan studi penelitian pada Unit Layanan Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan memakai instrumen pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Variabel dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi: persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kesesuaian produk spesifikasi dan jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan di unit layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati telah tergolong dalam kategori mutu pelayanan Sangat Baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 89,97.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PROGRAM BISKITA TRANS PAKUAN TAHUN 2021-2024 Gradianova, Maharahim -; -, supratiwi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkup pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah menyediakan layanan transportasi umum yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan berkualitas. Progam Biskita Trans Pakuan Kota Bogor merupakan salah satu bentuk dari kewenangan tersebut. Program ini mejadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penataan layanan transportasi umum dengan melakukan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1. Dengan adanya sistem konversi 3:1 menjadi pemicu timbulnya masalah dikalangan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor yang merasa dirugikan dengan adanya reduksi angkutan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjkkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang melibatkan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor. Analisis kedua terkait dengan kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan menunjukkan bahwa Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi umum yang berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesinambungan hak dan kewajiban
ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DALAM BENTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KOTA MAGELANG TAHUN 2022-2023 Novandra, Dhifan Rizqi; Setiyono, budi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi penyaluran BLT bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari DBHCHT menjadi salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang pada tahun 2022- 2023 melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program pelaksanaan tersebut didasari atas implementasi kebijakan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2022 dan Nomor 05 Tahun 2023. Implementasi dimaksudkan sebagai program bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok sebagai bentuk penghargaan dan penanggulangan sosial yang kemudian diteliti menggunakan adopsi teori Implementasi George C. Edward III (1980) yang menggunakan pendekatan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian implementasi kebijakan ini bertujuan untuk membuka informasi dan meneliti permasalahan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyaluran BLT DBHCHT oleh Dinas Sosial Kota Magelang kepada 20 buruh pabrik rokok pada tahun 2022 dan 19 buruh pabrik rokok pada tahun 2023 di Kota Magelang. Melalui metode kualitatif, dalam penelitian ini menunjukkan adanya keberjalanan pelaksana kebijakan yang melalui peran besar Dinas Sosial dengan OPD yang berada di Kota Magelang. Perlu adanya perbaikan dalam bentuk publikasi komunikasi yang jauh lebih baik, agar implementasi tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat Kota Magelang
IMPLEMENTASI APLIKASI E-SPPT PBB-P2 TAHUN 2023 DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIR Dyah Arsyana, Pravda Izvestia; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam memungut pajak dan masyarakat dalam membayar pajak dengan tertib. Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Bapenda Kabupaten Kediri mengimplementasikan aplikasi E-SPPT PBB-P2 untuk memfasilitasi pembayaran pajak bumi dan bangunan secara digital. Penelitian ini menganalisis implementasi aplikasi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen berdasarkan teori implementasi kebijakan Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-SPPT PBB-P2 telah meningkatkan efisiensi pembayaran PBB dan memberikan manfaat, seperti kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, beberapa aspek seperti adaptasi teknologi masyarakat dan jumlah petugas pajak yang terbatas masih menjadi tantangan. Selain itu, koordinasi antara Bapenda dan perangkat kecamatan memerlukan peningkatan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif. Dari enam indikator dalam isi kebijakan, empat indikator telah berjalan dengan baik. Dari tiga indikator dalam lingkungan implementasi, satu indikator berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi, pemerintah perlu memperluas sosialisasi aplikasi, memberikan pelatihan teknologi bagi masyarakat dan petugas pajak, serta meningkatkan dukungan teknis dan infrastruktur. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh pengguna aplikasi dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal dan efisiensi pengelolaan PBB terus meningkat.
PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT “SAPA MBAK ITA” DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Winaldha Puteri, Shakila Griselda; Herawati, Nunik Retno; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Layanan pengaduan digital sebagai inovasi bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan. Sapa Mbak Ita adalah layanan dari Pemerintah Kota Semarang dan Diskominfo yang memungkinkan masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait layanan publik. Dengan sistem yang modern dan mudah diakses, diharapkan setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, menjadikan pelayanan publik di Kota Semarang lebih responsif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penanganan dan tindak lanjut aduan masyarakat dalam Sapa Mbak Ita, menggunakan teori Kristianten, yaitu aksesibilitas dan ketersediaan dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengambilan data melalui wawancara, selain itu juga data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sapa Mbak Ita berdasarkan teori Kristianten melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan regulasi yang menjamin transparansi. Segi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen melalui lima kanal utama, yaitu WhatsApp, SMS, Twitter/X, website, dan aplikasi mobile. Dari segi keterbukaan proses, sistem ini dirancang agar memberikan notifikasi pada setiap tahapan yang dilalui. Setiap notifikasi dilengkapi dengan deskripsi lengkap serta bukti pendukung yang relevan, sehingga memungkinkan pemantauan setiap tahapnya. Dari segi Transparansi yang menjamin regulasi, salah satu bentuk implementasinya adalah pelaporan hasil koordinasi kepada para pemangku kepentingan terkait, guna memastikan semua proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terdapat kekurangan dari segi kejelasan dan kelengkapan informasi dimana pusat informasi masih tertera dalam dua kanal yakni Instagram dan Website dan tidak adanya panduan dalam bentuk tertulis secara langsung
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO DI KOTA BEKASI TAHUN 2023” Ristiani, Tri Meila; Herawati, Nunik Retno; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 2020 hingga 2023, Kota Bekasi memiliki permasalahan terkait kemiskinan. Kota ini memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di antara kota-kota lain di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah mengimplementasikan Program Sembako sebagai bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk tunai maupun nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi mekanisme dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023, program ini dilaksanakan dengan prinsip dekonsentrasi melalui pendelegasian sebagian wewenang Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sembako di Kota Bekasi pada tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Sembako di Kota Bekasi tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Program ini berhasil mencapai tujuan dalam mengurangi beban pengeluaran dan memberi kendali bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program juga dapat mewakili kepentingan berbagai pihak dan memberikan manfaat seperti peningkatan ketahanan pangan dan menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi tahun 2023. Para pelaksana telah menjalankan tugas sesuai prosedur dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam menangani keluhan KPM. Lingkungan program yang kondusif dengan pembagian kewenangan yang jelas turut mendukung keberhasilan program ini. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti KPM yang tidak melakukan transaksi, keterbatasan jumlah Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), dan sulitnya pengawasan penggunaan dana bantuan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan saran bagi pemerintah untuk menindaklanjuti KPM yang tidak melakukan transaksi, menambah personel TKSK di setiap kecamatan beserta kompensasi yang lebih layak, serta memperkuat sosialisasi dan pemantauan penggunaan bantuan untuk memastikan dana dimanfaatkan sesuai tujuan program
PELAYANAN BUS TRANS BANYUMAS BAGI PENYANDANG TUNADAKSA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022-2023 Elfarizza, Aliefia -; Herawati, Nunik Retno; astrika, lusia -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggara pelayanan publik pada dasarnya memiliki kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk dalam pelayanan transportasi umum. Dalam mewujudkan aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan Bus Trans Banyumas khusus bagi penyandang disabilitas tunadaksa yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti halte dan Tempat Pemberhentian Bus. Halte dan Tempat Pemberhentian Bus Trans Banyumas terdiri dari berbagai jenis, namun belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menghambat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan Bus Trans Banyumas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelayanan Bus Trans Banyumas bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kabupaten Banyumas, menggunakan teori pelayanan publik dalam paradigma New Public Service menurut Carlson dan Schwarz dalam (Denhardt dan Dehnardt, 2007), meliputi aspek kemudahan, keamanan, reliabilitas, perhatian pribadi, indikator pemecahan masalah, keadilan, tanggung jawab fiskal, dan pengaruh warga. Diteliti dengan metode kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan data sekunder sebagai pendukung yang bersumber dari, jurnal, buku, maupun artikel internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di dalam Bus Trans Banyumas sudah memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Fasilitas seperti ramp bus, informasi rute perjalanan, dan fasilitas lainnya yang tersedia di dalam bus sudah mudah diakses oleh penyandang disabilitas tunadaksa. Namun, terkait penyediaan fasilitas halte dan Tempat Pemberhentian Bus masih menjadi hambatan utama karena penyediaan fasilitas seperti ramp halte akses penerangan, dan distribusi informasi keamanan belum merata di setiap halte sehingga belum sepenuhnya aman dan ramah bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Rekomendasi yang diberikan mencakup upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas hendaknya melakukan perbaikan terhadap fasilitas halte yaitu dengan menyediakan ramp halte yang merata di setiap halte. Selain itu dalam, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menyediakan akses penerangan dan papan informasi keamanan secara merata di setiap halte dalam upaya meningkatkan kualitas keamanan halte. Langkah-langkah ini bertujuan agar proses pelayanan Bus Trans Banyumas bagi penyandang disabilitas tunadaksa di Kabupaten Banyumas semakin mudah dan banyak diminati oleh masyarakat terutama penyandang disabilitas
ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BATANG SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19 Oktavianto, Dwi Putra; Adnan, Muhammad -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pariwisata di Kabupaten Batang yakni tidak tercapainya target pengunjung wisata tahunan. Kebijakan penutupan tempat wisata selama pandemi menekan pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Batang Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal. Selain itu, data sekunder dari dokumen resmi dan laporan statistik. pemerintah daerah mengimplementasikan tiga strategi utama: (1) mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan promosi digital; (2) pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata; dan (3) pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan fokus pada ekowisata dan pengurangan sampah plastik. Pasca pandemi, strategi berlanjut dengan peningkatan ekowisata, pengurangan sampah plastik, serta pengelolaan destinasi berbasis komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap sektor pariwisata, namun juga membuka peluang untuk transformasi pariwisata di Kabupaten Batang. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kemampuan digital pelaku usaha, serta promosi wisata berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, sektor pariwisata Kabupaten Batang memiliki potensi untuk bangkit dan menjadi lebih tangguh di masa depan
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KELURAHAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Fadilla, Zano Akbar; Herawati, nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik di kelurahan Kota Semarang dilandasi oleh Peraturan Walikota Semarang (Perwal Kota Semarang) No. 50 Tahun 2016 sebagai standar pelayanan publik di kelurahan. Pelaksanaan pelayanan ini memuat beberapa standar pelayanan yang dilaksanakan oleh kelurahan kepada masyarakat. Kelurahan Gajahmungkur merupakan salah satu kelurahan yang berada di lingkup pemerintahan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Oleh karenanya implementasi pelayanan di Kelurahan Gajahmungkur didasari Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Sepanjang tahun 2024, Kelurahan Gajahmungkur telah melaksanakan sebanyak 778 pelayanan dengan standar implementasi Perwal Kota Semarang tersebut. Kemudian, secara mendalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti standar operasional prosedur pelayanan publik dan implementasi kebijakan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016 di Kelurahan Gajahmungkur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Teori yang diadopsi dalam penelitian ini menitik beratkan pada teori implementasi kebijakan publik Edward III (1980). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data pustaka. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya SOP pelayanan publik di Kelurahan Gajahmungkur standar yang sesuai dengan Perwal Kota Semarang No. 50 Tahun 2016. Kemudian, implementasi kebijakan oleh pelaksana pelayanan publik telah mencapai dimensi komunikasi yang jelas dan konsisten kepada masyarakat; ketersediaan SDM dan fasilitas yang sesuai; disposisi yang disadari dengan baik oleh pelaksana kebijakan; dan struktur birokrasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan. Penelitian ini menunjukkan adanya keberhasilan pelaksanaan SOP pelayanan publik dan implementasi kebijakan pelayanan publik yang di Kelurahan Gajahmungkur. Oleh karenanya bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengadopsi teori yang sama untuk menganalisis peraturan pelayanan publik yang berada di tingkat kelurahan.
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DESA DI KABUPATEN SEMARANG Kustrijanto, Danica Ivania; Herawati, Nunik Retno; setiyono, budi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menghadapi tantangan di era digital, pemerintah Kabupaten Semarang terus melakukan upaya digitalisasi di ranah desa untuk mewujudkan e-government desa di Kabupaten Semarang. Namun dalam implementasinya, program e-government desa di Kabupaten masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan egovernment desa yang ada di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Serta bertujuan untuk melihat sejauh mana pemerintah telah melakukan pengembangan terhadap desa-desa di Kabupaten Semarang serta kendala apa saja yang ditemui dalam pengembangan e-government desa di Kabupaten Semarang. Penelitian ini akan dikaji menggunakan landasan teori egovernment dan layanan online Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer maka diadakan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang valid dari sumber aslinya, sehingga dilakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Semarang. Hasil penelitian akan menunjukkan analisis tahap pengembangan e-government desadi Kabupaten Semarang menggunakan teori World Bank (2002) yaitu terdapat empat tahapan meliputi Presence (kehadiran), interaction (interaksi), transaction (transaksi), transformation (transformasi). Kesimpulannya Pemerintah Kabupaten Semarang menerima 45 titik atau desa penerima program Desa digital, dari 208 Desa yang ada di Kabupaten Semarang. Terlihat sudah beberapa desa yang berhasil dalam penerapan desa digital. Namun saat ini, program desa digital di Kabupaten Semarang masih berjalan mencapai presentase kurang lebih 45%, hal ini karena penyiapan sumber daya pendukung Desa digital belum sepenuhnya optimal
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Achmad Taufiq Adi - Prabowo Adnan, Muhammad - Afia - Azkia Afif - Fadhilah agnes anindita krisilvana Agustin Mellyana Setiani Ahmad Muhammad Fakhruddin Ahmad Zein Abdurrahman Akhsan Fakih . Amira Lathiva Riyanto Anbiya, Hafiizh Sufi Angga Fredika Anggit Henggar Jati Anisa - Azriana Anugraheni Titis Aprilianawati Apolonaris Gai Asti - Sasmitha astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Bagus Utama Aditya Putera Bagus Wahyu Setyawan Bangkit A. Wiryawan Budi setiyono Cindy Martha Devi Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu Desi Indah Pratiwi desy tegar nurani, desy tegar Dewi - Erowati Dewi Erowati Dhani Rutdatin Dhian Kartika Sari Dian Iskandar Dian Ratika Yuniasari Dimas Yogi Nor Wicaksono Dipta Rosmeykha Irianto Diyah Intan Putri Banowati Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Erwin Fakhrul Alim Esti Sarirani Fadilla, Zano Akbar Faiz - Rahmadhia Febi - Wulandari Febrianto, Muhammad Aziz Firhandika Ade Santury Fitriyah Fitriyah Fuad Setyo Budi Girenda Kumala Cahyaningtyas Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hilmi, Emma Maulida Holyness Nurdin Singadimedja Husnah, N. Lailatul - Illen La - Reartha Irfan Hidayat Nur Huda Istikomah, Siti - Jihad, Rajendra Walad Kenya, Adalia - Khanif Maulana Iman Kushandajani . Kushandajani Kushandajani Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Lusia Astrika M. Adnan Arsyad M. KHANIF HERMAWAN M.Fajar Asshiddiq Simatupang Mahardika, Satya Malio Adam Nurwana Marcella Nais Thessha Chonica Marlina, Neny - Mazidatur - Rohmaniyah Mega Dayana Putri Meta Dyah Puspita Meutia Pelangi Hapsari Mila Dwi Yanti Mohammad Toha Putra Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan . Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Tiarasari Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nafil Fadlul Rahman Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva Neny - Marlina neny marlina Niswa Adlina Labiba Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Novandra, Dhifan Rizqi Novita Trisniawan Nur Agustina Legowo Putri Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti puji - astuti Puji Astuti Purwoko . Purwoko . . Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Rahma Putri Pringgodani Rahmawati . Renata, Azelia - Rico Dwi Octavianda Rina Martini Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rt. Ta’sya Ismaya Putri Rum, Muhammad Sabila Fitra Pertiwi Sadtyaji, Dewi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiani - - Setiyono, Budi - Shavira Putri Damayanthi Sholeha, Septia Mar’atus Siti Jamilatus Sa'diyah Suci - Wulansari Sukma, Aji - Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Sulistyowati . . Supratiwi . Susilo Utomo Susilo Utomo Sutrisno . Suwanto Adhi Syafriyan Fais Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Taufiqi Ilham Adzim Teguh Yuwono Teofilus Aglis Mariano Titis Perdani Totok Inwantoro Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Utari Nourma Diyah Vicky Aprilia Dwi Saputri Vivaldy Mahardhika Putra Wachid Abdulrahman WARSITO - Warsito . Wicitra, Made Widyarini Kusuma Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda wisnu tejamurti, wisnu Yovita Bilqis Saba Taqwa yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -