Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.759
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Humanities and Social Studies PERSPEKTIF SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Pengabdian Vokasi
Nunik Retno Herawati
Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 137 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 137 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
PROGRAM KARTU TANI: ANALISIS HAMBATAN DARI PERSFEKTIF INTEREST GROUP DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023 Anbiya, Hafiizh Sufi; Alfirdaus, Laila Kholid; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Wilayah Indonesia yang luas dan hasil pertanian yang melimpah, perlu dilakukan proses distribusi pupuk subsidi yang aman agar memenuhi kebutuhan pupuk di setiap wilayah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program kartu tani. Kartu tani adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Proses pelaksanaan program kartu tani mengalami beberapa hambatan sehingga penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Hambatan Politik Kebijakan Program Kartu Tani: Tinjauan Teori Interest Group (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023). Penelitian ini ingin mengetahui siapa aktor-aktor pelaksanaan kartu tani di Kabupaten Majalengka dan hambatan apa saja yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori Interest group dari David B Truman dalam bukunya "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion"( 1951) dengan empat variabel dan Faktor hambatan dari Sunggono Bambang (1994: 151). Teori tersebut tersebut berguna untuk mencari bias politik dalam kebijakan dengan menemukan kelompok kepentingan yang terlibat dalam politisasi kebijakan beserta hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengobservasi secara langsung ke lapangan serta mengeksplorasi dari subjek yang berhadapan langsung dengan objek Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya bias politik dan kecurangan yang dibuat oleh kelompok kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat membelakangi kios pengecer dan Lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edarnya. Adapun hambatan kartu tani seperti tumpeng tindih kewenangan antar pelaksana kebijakan, Hambatan-hambatan dalam mengakses kartu tani seperti proses perbaikan mesin EDC yang lama, proses perbaikan kartu tani jika rusak terlalu kompleks oleh pihak bank karena tidak dapat di wakilkan. Kondisi fenomena double salur sehingga petani dalam korupsi atas kuota pupuk dan kios pun menjadi kekurangan pupuk
Aplikasi SAKPORE : Inovasi dalam Pelayanan Perizinan Berbasis E-Government di Kota Pekalongan Prasetyowati, Mei -; Astuti, Puji -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi disebut sebagai salah satu langkah inovatif yang dirancang oleh suatu Organisasi Pemerintahan dengan tujuan memberikan perubahan yang mengarah pada pelayanan yang lebih inovatif, efektif dan juga efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya hubungan anatara inovasi dan pelayanan publik akan terus berdampingan seiring dengan masalah di Masyarakat yang kian kompleks. Melalui penciptaan SAKPORE oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan mendorong arus perubahan dalam sistem pelayanan perizinan yang kini mendukung penuh pelayanan yang transparan, efektif dan juga efisien. SAKPORE adalah Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis yang diciptakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai alat yang digunakan Masyarakat Kota Pekalongan yang hendak mengurus perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. didalamnya memuat fitur-fitur pelayanan perizinan dalam bentuk digital yang dikemas sedemikian rupa sesuai dengan Masyarakat Kota Pekalongan butuhkan. Dimana fitur tersebut menjanjikan bentuk kepastian kepada pengguna atau pemohon, sehingga pemohon bahkan petugas dapat mengetahui proses maupun prosedur pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi SAKPORE di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai inovasi pelayanan perizinan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif deskriptif yang disertai dengan teknik pengumpulan data memalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penciptaan SAKPORE memberikan keuntungan materiil dan juga non materiil bagi Masyarakat Kota Pekalongan. Selain keuntungan yang dirasakan kehadiran SAKPORE kemudian menciptakan alur birokrasi yang efisiensi dan juga trasnparan. Dikemas dalam bentuk digital yang mendukung penggunaan teknologi yang kian maju dan mengedepankan keminiman biaya serta kesulitan bagi Masyarakat yang hendak mengurus perizinan di Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan. Sehigga dapat disimpulkan bahwa SAKPORE adalah alat inovasi yang memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna pelayanan perizinan dan keberlangsungannya perlu dipertahankan untuk terus menciptakan lingkup birokrasi dan pelayanan yang optimal
PENGELOLAAN “APLIKASI WADULE” DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018-2021 Gustama, Raffi -; Adnan, Muhammad -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wadule merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik yang dikelola oleh Diskominfo Pacitan, namun pada pengelolaannya menuai polemik dari segi SDM seperti keterlambatan penanganan pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberlangsungan pengelolaan serta menggali faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya. Penelitian ini menggabungkan dua teori yakni teori manajemen dari George Robert Terry (perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan) dan teori e-government dari Richardus Eko Indrajit (content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, capital). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih oleh peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan aplikasi wadule Pacitan terdapat aspek yang terimplementasi dengan baik dan aspek yang belum terimplementasi dengan baik. Dari aspek yang terimplementasi dengan baik seperti SOP yang jelas, penunjukan admin pengelola, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemberian bimbingan teknis admin, dasar hukum yang jelas, keterjaminan perlindungan privacy, penyebaran informasi melalui media offline maupun online, serta sumber permodalan yang jelas. Dari aspek yang belum terimplementasi dengan baik ialah kerusakan infrastruktur teknologi, keterlambatan penanganan pengaduan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kurangnya transparansi anggaran. Untuk faktor pendukungnya ialah admin tingkat Kabupaten dikarenakkan posisi sentralnya sebagai admin utama. Terkait faktor penghambat program ialah kendala infrastruktur teknologi seperti kerusakan perangkat admin, server yang down, serangan malware dan admin tingkat Perangkat Daerah yang kurang responsif.
Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Putra, Yogatama Al Rasyid; Herawati, Nunik Retno; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mengembangkan suatu hal agar lebih mudah dalam perkembangannya, dalam hal ini desa menjadi pembahasan utama yaitu kolaborasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kabupaten Semarang. Desa merupakan instrumen dalam negara yang setingkat dengan kelurahan. Desa juga identik dengan potensinya, selain itu potensi di desa juga menjadi daya tarik bagi beberapa orang. Potensi tersebut dalam pengembangannya harus memiliki kolaborasi antar sektor agar dapat berkembang dengan pesat. Desa Jetis dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai potensi ekonomi yang beragam, terutama sebagai sentra bunga dan tanaman hias, produksi buah alpukat berkualitas tinggi dan sejumlah besar tanaman hias. Namun potensi ekonomi lokal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya terkait dengan peran BUMDes dan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung inisiatif pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, terdapat kendala berupa banyaknya miss komunikasi yang terjadi antar sektor, hal tersebut tentu menghambat perkembangan dari BUMDes dan Desa Jetis sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana keberjalanan dan juga tingkat keberhasilan Collaborative Governance dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2007: 543) dan menggunakan indikator kolaborasi antar sektor milik: Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, penelitian dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa permasalahan dalam kolaborasi antar sektornya yang menyebabkan Collaborative Governance belum berjalan secara maksimal. Permasalahan mengenai komunikasi, anggaran dan transparansi merupakan permasalahan utama yang terjadi dalam kolaborasi di Desa Jetis ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi lokal di Desa Jetis. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan dan strategi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat setempat
PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMASARAN PRODUK UMKM MELALUI GALERI SALAPAK DI KOTA BANDUNG Renata, Azelia -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekonomian di Kota Bandung tidak lepas dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung. Aktivitas perekonomian di Kota Bandung jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya merupakan sebagai wiraswasta. Kota Bandung merupakan kota yang berada di dataran rendah, sehingga aktivitas perekonomian di Kota Bandung didukung olehbanyak kegiatan, salah satu nya kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam upaya untuk mempertahankan kestabilan perekonomian masyarakat Kota Bandung. Melihat permasalahan yang ada terkait UMKM khususnya terkait permasalahan pemasaran, sudah seharusnya pemerintah Kota Bandung ikut andil dan turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Galeri Salapak Mikroshop pertama. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Data didapatkan melalui hasil wawancara,dokumentasi, dan observasi di lapangan. Kemudian ditambah dengan teori pemasaran 4p yaitu product, place, price, promotion dalam mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terciptanya Galeri Salapak Microshop yang menggunakan teori peran pemerintah sebagai Fasilitator,Regulator,dan Katalisator. Peran pemerintah sebagai Fasilitator terdapat empat indikator yaitu mempermudah perizinan,membantu pengembangan usaha dan Kerjasama,membantu pemasaran,dan membantu pengembangan sumber daya. Peran pemerintah sebagai Regulator terdapat tiga indikator yaitu pengawasan kualitas,pemberian bantuan,dan pengawasan kebijakan.Kemudian terakhir peran pemerintah sebagai Katalisator terdapat dua indikator yaitu pendampingan peningkatan kualitas usaha dan pengawasan keamanan produk. Hal tersebut digabungkan dengan teori 4p yaitu product, price, place, people untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota bandung. Pemerintah berupaya untuk menghadirkan UMKM terbaik dari pilihan wiraswasta di Kota Bandung
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening, Kecamatan Singorojo) Haqiqi, Brilliant Nauval; Manar, Dzunuwanus Ghulam; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastructure development is an important thing that is carried out for the smooth running of the national or regional development process. One of the infrastructures that is the concern of the government is the road, because the infrastructure can encourage the smooth mobility of people, goods, and services. Kendal Regency government is addressing the problems of road infrastructure development in the region, especially district roads. One of the problematic kabuaten roads in Kendal Regency is in Cening Village, Singorojo District because it has been damaged for 35 years. The research method used by the researcher in carrying out this research is qualitatively descriptive, with data collection in the form of interviews, observations, and documentation. Researchers use qualitative methods because they want to find out and analyze in depth related to how Development Management, inhibiting factors, and solutions to complete the existing district roads in Cening village, where the road section has long been in a damaged condition. The main speakers in this study were the Public Works and Spatial Planning Office of Kendal Regency and the Cening village government. This study uses the management theory of George R. Terry that includes planning, organizing, executing, and supervising. The concept is used in the process of development of district road infrastructure in Cening Village. However, in the process of road construction, there are several obstacle factors that will be evaluated using the concept of Bridgman & Davis with indicators in the form of inputs, processes, outputs, and outcomes. On the other hand, the Regency Road in Cening village has not been completely built one hundred percent, but still leaves the Cening-Kaliputih road section which is still in a badly damaged condition. Therefore, the Cening village government felt the need to report back and inquire about the news of the certainty of the construction of the Cening-Kaliputih road to the relevant parties. Furthermore, the Kendal Regency government through the Kendal Regency DPUPR must also be able to solve the problem of damaged roads in Kendal Regency in general and Cening village in particular.
STRATEGI PENGEMBANGAN SERULINGMAS INTERACTIVE ZOO OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS BANJARNEGARA Putri, Civanda Adi; Herawati, Nunik Retno; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of Regional Regulation Number 5 of 2017 concerning the Establishment of the Serulingmas Wildlife Recreational Park Regional Public Company means that the Serulingmas Interactive Zoo tourist attraction changed its ownership from the Tourism and Culture Department to the Regional Public Company. This change in management was motivated by a policy from the Ministry of Forestry and Environment which states that zoos are included in conservation tourism whose management must be based on independence so that management is not bound by regulations which often make development difficult. Through these problems, the privatization of Perumda TRM Serulingmas was carried out in order to increase operational efficiency, improve service quality, and reduce the burden on the regional government budget. This research aims to examine the strategy for developing the Serulingmas Interactive Zoo tourist attraction by Perumda Serulingmas Wildlife Recreation Park using strategic management and privatization theories. The aim of this research is to analyze the development strategy of Perumda TRM Serulingmas towards the Serulingmas Interactive Zoo tourist attraction. The research method used is a descriptive qualitative method. The research results show that the privatization of Perumda TRMS Serulingmas in the development of the Serulingmas Interacive Zoo has had a positive impact as seen from the increase in capacity and quality of facility functions and services, tourism image and attractions, partnerships, tourism cooperation, HR capacity and capability as well as promotions carried out through digital marketing in various social media. However, there are several things that are not appropriate and need to be used as evaluation material, namely that income has not been achieved due to the lack of support in terms of capital and investment from the local government to help with the Serulingmas Interactive Zoo development plan
ANALISIS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2024 Istikomah, Siti -; -, Yuwanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the supervision process carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election. The aim is to address violations of ASN neutrality, which remain a complex issue that has persisted through the 2024 Election Event. ASNs are expected to refrain from taking sides or showing favoritism towards any candidate. The study utilizes Donelly et al.'s supervision theory (in Zuhad, 1996: 302), which encompasses Pre-eliminary Control, Current Control (Supervision at the Election Implementation Stage), and Feedback (Post-Voting Supervision). This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including interviews and literature studies. The findings of this study reveal that the supervision process regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election, carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), has been largely effective. This is evidenced by the monitoring of 46 instances of ASN neutrality violations by forwarding to KASN for the imposition of. Firstly, in supervising the preparation for the 2024 Election, Bawaslu Central Java has taken a series of preventive measures to avert violations of ASN neutrality. These include socialization efforts, establishment of supervision standards in accordance with laws and regulations governing ASN neutrality, collaboration with various stakeholders for supervision, and provision of adequate budget. Monitoring the implementation of the 2024 Election stages, Bawaslu has developed procedures and processes for reporting on ASN neutrality, both through direct office visits and online submissions via Sigap Laporprovided training, debriefing, and technical guidance to enhance the supervisory capabilities of all collaborating stakeholders; oversees the monitoring of violations of ASN neutrality both directly and indirectly; repressive action to follow up on violations. Post-voting supervision is conducted to assess effectiveness, quality, and identify any shortcomings that require evaluation. For instance, issues such as inadequate budget resources causing interruptions in the online reporting system through Sigap Lapor, limited human resources to process large volumes of data, and lack of supervision leading to ASNs being affiliated with political parties are highlighted
ANALISIS IMPLEMENTASI HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN (HCDP) PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022 Azhari, Balqis Khaylaryanda; Herawati, Nunik Retno; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor utama dan faktor kunci bagi organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam melakukan pelayanan publik. Untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik, perlu dilakukan upaya pengembangan pegawai aparatur sipil negara (ASN) guna mewujudkan pegawai ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, kompeten dan mampu berkinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Kompetensi menjadi salah satu unsur utama dalam pengelolaan ASN, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merupakan bagian dari pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah. Berangkat dari hal tersebut melalui program Human Capital Development Plan (HCDP) yang dirumuskan dalam kerangka pikir yang komprehensif dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi kebutuhan pengembangan SDM yang dihadapai oleh kementerian/lembaga guna menghilangkan adanya gap atau kesenjangan antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh ASN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 dengan teori implementasi kebijakan menurut Charles O.Jones mengenai tiga aktivitas utama pada implementasi kebijakan. Di dalam teori tersebut terdapat indikator penilaian yang dapat menilai keberjalanan suatu implementasi kebijakan diantaranya yaitu berdasarkan indikator organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan. Adapun data diperoleh dengan wawancara serta analisis data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang tidak sesuai atau dilewatkan dalam pengimplementasian HCDP pada Kementerian Dalam Negeri, namun secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan serta fungsi utama program HCDP yaitu membuat dokumen acuan untuk pengembangan kompetensi SDM
IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 Kenya, Adalia -; Herawati, Nunik Retno; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab kurangnya angka pendidikan adalah permasalahan biaya pendidikan yang tergolong tidak murah. Pemerintah Kabupaten Bogor menawarkan Beasiswa Pancakarsa kepada generasi muda di kabupaten tersebut yang berusia 16 hingga 30 tahun, baik yang baru memulai maupun yang sedang mengikuti program sarjana. Dengan batasan maksimal Rp 10.000.000 setiap semester, besaran beasiswa disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan maksimal delapan semester, atau sampai lulus. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlangsungan implementasi program Beasiswa Pancakarsa dan permasalahan yang dihadapi dalam keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan pengambilan data dari dokumen terkait, adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pengimplementasian program Beasiswa Pancakarsa walaupun sudah berjalan secara baik dan rutin, tetapi masih ada permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengimplementasiannya seperti web yang sering down dan permasalahan kurangnya komunikasi antara Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) dengan para pendaftar beasiswa. Sampai saat ini beasiswa pancakarsa masih terus berjalan dan membiayai pendidikan perguruan tinggi bagi para pemuda Kabupaten Bogor dan masih terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kebijakan ini. Sudah seharusnya pihak TKPBP mendapatkan pendidikan dan latihan untuk mengatasi web yang sering down dan terus membangun komunikasi yang baik antara TKPBP dengan para pendaftar dan penerima Beasiswa Pancakarsa.
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Achmad Taufiq Adi - Prabowo Adnan, Muhammad - Afia - Azkia Afif - Fadhilah agnes anindita krisilvana Agustin Mellyana Setiani Ahmad Muhammad Fakhruddin Ahmad Zein Abdurrahman Akhsan Fakih . Amira Lathiva Riyanto Anbiya, Hafiizh Sufi Angga Fredika Anggit Henggar Jati Anisa - Azriana Anugraheni Titis Aprilianawati Apolonaris Gai Asti - Sasmitha astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Bagus Utama Aditya Putera Bagus Wahyu Setyawan Bangkit A. Wiryawan Budi setiyono Cindy Martha Devi Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu Desi Indah Pratiwi desy tegar nurani, desy tegar Dewi - Erowati Dewi Erowati Dhani Rutdatin Dhian Kartika Sari Dian Iskandar Dian Ratika Yuniasari Dimas Yogi Nor Wicaksono Dipta Rosmeykha Irianto Diyah Intan Putri Banowati Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Erwin Fakhrul Alim Esti Sarirani Fadilla, Zano Akbar Faiz - Rahmadhia Febi - Wulandari Febrianto, Muhammad Aziz Firhandika Ade Santury Fitriyah Fitriyah Fuad Setyo Budi Girenda Kumala Cahyaningtyas Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hilmi, Emma Maulida Holyness Nurdin Singadimedja Husnah, N. Lailatul - Illen La - Reartha Irfan Hidayat Nur Huda Istikomah, Siti - Jihad, Rajendra Walad Kenya, Adalia - Khanif Maulana Iman Kushandajani . Kushandajani Kushandajani Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Lusia Astrika M. Adnan Arsyad M. KHANIF HERMAWAN M.Fajar Asshiddiq Simatupang Mahardika, Satya Malio Adam Nurwana Marcella Nais Thessha Chonica Marlina, Neny - Mazidatur - Rohmaniyah Mega Dayana Putri Meta Dyah Puspita Meutia Pelangi Hapsari Mila Dwi Yanti Mohammad Toha Putra Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan . Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Tiarasari Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nafil Fadlul Rahman Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva Neny - Marlina neny marlina Niswa Adlina Labiba Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Novandra, Dhifan Rizqi Novita Trisniawan Nur Agustina Legowo Putri Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti puji - astuti Puji Astuti Purwoko . Purwoko . . Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Rahma Putri Pringgodani Rahmawati . Renata, Azelia - Rico Dwi Octavianda Rina Martini Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rt. Ta’sya Ismaya Putri Rum, Muhammad Sabila Fitra Pertiwi Sadtyaji, Dewi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiani - - Setiyono, Budi - Shavira Putri Damayanthi Sholeha, Septia Mar’atus Siti Jamilatus Sa'diyah Suci - Wulansari Sukma, Aji - Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Sulistyowati . . Supratiwi . Susilo Utomo Susilo Utomo Sutrisno . Suwanto Adhi Syafriyan Fais Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Taufiqi Ilham Adzim Teguh Yuwono Teofilus Aglis Mariano Titis Perdani Totok Inwantoro Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Utari Nourma Diyah Vicky Aprilia Dwi Saputri Vivaldy Mahardhika Putra Wachid Abdulrahman WARSITO - Warsito . Wicitra, Made Widyarini Kusuma Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda wisnu tejamurti, wisnu Yovita Bilqis Saba Taqwa yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -