Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.739
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal of Politic and Government Studies Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Journal of Humanities and Social Studies PERSPEKTIF Jurnal Pengabdian Vokasi
Nunik Retno Herawati
Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 141 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 141 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
Analisis Permasalahan Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik Melalui Go-Pay (Studi Penelitian: Pada Bus Rapid Transit Trans Semarang) Nurmayasari, Alfina -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta merupakan salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga tujuan pembangunan dan pengoptimalan pelayanan publik tetap tercapai. Namun, dalam keberjalananya tidak jarang ditemui berbagai kendala atau permasalahan yang dapat menghambat pengoptimalan hasil dari kerjasama. Penelitian tentang analisis permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT Dompet Anak Bangsa dalam Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran Uang Elektronik melalui Go-Pay di BRT Trans Semarang bertujuan untuk menganalisis tiga poin utama yaitu bagaimana permasalahan yang terjadi, dampak, dan upaya mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk mengalisis penelitian ini adalah teori Public Private Partenership dari Kurniadi dengan melihat tiga aspek utama yaitu kepastian hukum, kelembagaan, dan kemampuan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunaan data primer dan sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan atau pembandingan data untuk memastikan keabsahannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT Dompet Anak Bangsa jika dilihat dari aspek Kepastian Hukum, permasalahan yang terjadi adalah tidak diperbaharuinya MoU dan jangka waktu dari MoU dan PKS berbeda. Hal tersebut disebabkan karena ketidak pastian hukum pada peraturan terkait. Dampaknya adalah kerjasama tersebut tidak memiliki payung hukum dan upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan pada peraturan sebelumnya. Sementara dari aspek kelembagaan, permasalahan berkaitan dengan tidak adanya kelembagaan khusus, pengawasan tidak dilakukan dengan sistematis, dan tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengelolaan majamenen aset. Masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya tim pengawasan dan pengendalian. Dampaknya, pemenuhan hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan baik. Dalam aspek kemampuan pemerintah, permasalahan yang terjadi adalah buruknya komunikasi dan negosiasi yang disebebakan karena pemerintah tidak ahli dalam hal tersebut. Dampaknya kepentingan pemerintah tidak dapat teradvokasikan dengan baik dan upaya yang harus dilakukan adalah menyusun strategi negosiasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 Nadyatuzzahro, Salsabilla -; Herawati, Nunik Retno; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat akan pengadaan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan teori dari Grindle (1980: 5) untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan yang dapet ditinjau dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan/konteks kebijak (context of policy). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Beberapa informan untuk mendukung keakuratan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut Drs. Hamdani Azahari, MM. selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Ir. Yayuk Sri Rahayu, ST, MT. selaku Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Afiyahwati, S,Si. Selaku Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Yudo Baskoro, SH. Selaku Staf Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta pengguna layanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Isi Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Lamongan dirancang untuk memenuhi kepentingan masyarakat melalui pelayanan prima dengan menyediakan berbagai jenis layanan publik yang terintegrasi di satu tempat. Selain itu, juga didukung oleh pelibatan berbagai stakeholders dalam pengambilan keputusan serta penempatan SDM pemberi layanan yang sesuai dengan kualifikasinya. Sementara itu, dari aspek konteks kebijakan, Mal Pelayanan Publik Lamongan telah menetapkan strategi jemput bola untuk memperluas jangkauan layanan publik; karakteristik pihak pemberi layanan yang edukatif terkait alur pelayanan; hingga resposivitas dari pihak pemberi layanan yang turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga tidak luput dari berbagai hambatan, seperti, kurangnya alokasi dana yang memadai, kurangnya SDM yang terlatih, perubahan prosedur operasional, resistensi dari berbagai pihak, hingga kurangnya partisipasi secara aktif dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu secara rutin memantau kinerja, meningkatkan anggaran, memperbaiki fasilitas, mengembangkan SDM sesuai kualifikasi, dan mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelayanan di MPP Lamongan.DPMPTSP Kabupaten Lamongan perlu melakukan kampanye edukasi, meningkatkan aksesibilitas MPP, menambah SDM, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik.
MODALITAS PEMENANGAN KANDIDAT KEPALA DESA PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS KEMENANGAN MUSTAFIYATUN DALAM PILKADES KEDUNGMALANG TAHUN 2019) Husnah, N. Lailatul -; -, Wijayanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas modalitas pemenangan Mustafiyatun yang digunakan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019. Pendayagunaan modalitas yang dimiliki oleh Mustafiyatun menyisakan kemenangan baginya sebagai Kepala Desa Perempuan Pertama di Kedungmalang yang berhasil mengalahkan rivalnya, Razikin yang notabene kandidat incumbent. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dari Bourdieu (1986) yang membagi modalitas menjadi empat jenis, yakni modalitas ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa modalitas sosial dan ekonomi memiliki andil paling besar untuk mengantarkan kemenangan bagi Mustafiyatun. Modalitas sosial terdiri atas jejaring kekerabatan dan jejaring sosial yang dilembagakan menjadi tokoh donatur, tim pemenangan, sekaligus pendulang suara dari massa akar rumput. Sedangkan, modalitas ekonomi menjadi pelumas dari manuver politik Mustafiyatun berupa dana yang berasal dari kepemilikan pribadinya maupun dari tokoh donatur yang digunakan untuk melakukan rangkaian pendekatan sosial dan praktik politik uang. Sementara itu, modalitas budaya berkenaan dengan penerimaan masyarakat terhadap eksistensi pemimpin perempuan. Terakhir, modalitas simbolik berkenan dengan privilege, kebutuhan akan penghargaan (prestise), dan legitimasi yang mendasari calon pemilih untuk mengakui dan mempercayai Mustafiyatun sebagai kandidat yang layak untuk dipilih. Akumulasi dari keseluruhan modalitas telah dikerahkan oleh Mustafiyatun untuk memenangkan perhelatan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang Tahun 2019
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI RUMAH BACA DIKATA DI DESA PESANTUNAN KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES Nur Sani, Intan -; -, Fitriyah -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya literasi di Indonesia yang rendah membuat pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi di daerah. Kabupaten Brebes merupakan daerah di Indonesia dengan tingkat literasi yang rendah, maka dari itu banyak bermunculan taman baca atau rumah baca di daerah Brebes untuk membantu meningkatkan literasi di daerah Brebes. Namun, tidak semua taman baca dapat bertahan lama. Salah satu rumah baca yang bertahan lama adalah Rumah Baca Dikata yang berada di Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan yang terjadi hingga Rumah Baca Dikata dapat bertahan lebih dari 3 tahun. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat melalui konsep berkelanjutan Saraswati (Alfitri, 2011). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen, serta teknik pengambilan informan menggunkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Rumah Baca Dikata melalui 6 unsur yaitu Learning by doing dilihat melalui proses kegiatan mengajar program kelas belajar. Problem solving yaitu dengan berdiskusi dan dibicarakan secara langsung terkait masalah yang sedang terjadi. Self evaluation yang dilakukan setelah acara. Self development and coordination dengan koordinasi dan kerjamasa pihak luar seperti instansi dan donatur. Self selection yaitu dengan seleksi program dan sdm relawan dengan lebih selektif. Dan self decism yaitu melihat keputusan founder dan tim founder mendirikan dan bergabung dengan Rumah Baca Dikata. Kesimpulan dari penelitian ini Rumah Baca Dikata sukses berkelanjutan hingga lebih dari 3 tahun diukur dengan konsep pemberdayaan menurut Saraswati dengan aspek learning by doing serta koordinasi dan kolaborasi sebagai aspek yang paling kuat dan aspek self selection yang perlu ditingkatkan. Hal ini karena pemilihan program dan relawan sangat berpengaruh untuk keberlanjutan Rumah Baca Dikata. Maka dari itu, perlu untuk lebih selektif lagi dalam memilah program dan calon tim relawan untuk Rumah Baca Dikata kedepan
Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Rembang Nomor 38Tahun2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di KabupatenRembang Tahun 2022-2023 Putra, Raditya Mahendra; marlina, neny -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023. Melalui kesederhanan syarat, prosedur dan teknis pelayanan maka kemudahan dalam proses pelayanan baik perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana menjadi tujuan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle, jika ukuran keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh derajat dari level implementasi baik dari content of policy dan context of policy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan. teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pada penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang 2022-2023 sudah berjalan baik meskipun belum maksimal. DPMPTSP Kabupaten Rembang sebagai unsur yang berperan besar dalam melancarkan usaha pelayanan perizinan dan non perizinan, maka menjadi terpenting suatu kerja sama dan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam mencapai tujuan kebijakan. Meskipun dalam keberjalanan kebijakan seperti resistensi kepentingan antar pihak kerap mempengaruhi, tumpang tindih standar pelayanan yang terjadi, keterbatasan anggaran, ketidakterdukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya sajian informasi yang diberikan kepada sasaran kebijakan perlu adanya perhatian. Usaha sebagai bentuk tanggung jawab pihak DPMPTSP telah memperlihatkan capaian serta nilai keberhasilan yang beberapa mulai terpenuhi sebagai bagian dari policy outcome. Terlebih, penulis merekomendasikan beberapa saran kepada pihak implementor kebijakan sebagai bahan perbaikan dalam keberjalanan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang
PROGRAM KARTU TANI: ANALISIS HAMBATAN DARI PERSFEKTIF INTEREST GROUP DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020-2023 Anbiya, Hafiizh Sufi; Alfirdaus, Laila Kholid; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Wilayah Indonesia yang luas dan hasil pertanian yang melimpah, perlu dilakukan proses distribusi pupuk subsidi yang aman agar memenuhi kebutuhan pupuk di setiap wilayah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program kartu tani. Kartu tani adalah fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai akses layanan perbankan, dapat berfungsi sebagai simpanan, kartu subsidi, dan penyaluran pinjaman. Proses pelaksanaan program kartu tani mengalami beberapa hambatan sehingga penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Hambatan Politik Kebijakan Program Kartu Tani: Tinjauan Teori Interest Group (Studi Kasus Penyaluran Pupuk Subsidi Di Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2023). Penelitian ini ingin mengetahui siapa aktor-aktor pelaksanaan kartu tani di Kabupaten Majalengka dan hambatan apa saja yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori Interest group dari David B Truman dalam bukunya "The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion"( 1951) dengan empat variabel dan Faktor hambatan dari Sunggono Bambang (1994: 151). Teori tersebut tersebut berguna untuk mencari bias politik dalam kebijakan dengan menemukan kelompok kepentingan yang terlibat dalam politisasi kebijakan beserta hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan. Metode yang digunakan adalah kualitatif untuk mengobservasi secara langsung ke lapangan serta mengeksplorasi dari subjek yang berhadapan langsung dengan objek Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan adanya bias politik dan kecurangan yang dibuat oleh kelompok kepentingan seperti Dewan Perwakilan Rakyat membelakangi kios pengecer dan Lurah yang menjual pupuk subsidi keluar wilayah edarnya. Adapun hambatan kartu tani seperti tumpeng tindih kewenangan antar pelaksana kebijakan, Hambatan-hambatan dalam mengakses kartu tani seperti proses perbaikan mesin EDC yang lama, proses perbaikan kartu tani jika rusak terlalu kompleks oleh pihak bank karena tidak dapat di wakilkan. Kondisi fenomena double salur sehingga petani dalam korupsi atas kuota pupuk dan kios pun menjadi kekurangan pupuk
Aplikasi SAKPORE : Inovasi dalam Pelayanan Perizinan Berbasis E-Government di Kota Pekalongan Prasetyowati, Mei -; Astuti, Puji -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi disebut sebagai salah satu langkah inovatif yang dirancang oleh suatu Organisasi Pemerintahan dengan tujuan memberikan perubahan yang mengarah pada pelayanan yang lebih inovatif, efektif dan juga efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya hubungan anatara inovasi dan pelayanan publik akan terus berdampingan seiring dengan masalah di Masyarakat yang kian kompleks. Melalui penciptaan SAKPORE oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan mendorong arus perubahan dalam sistem pelayanan perizinan yang kini mendukung penuh pelayanan yang transparan, efektif dan juga efisien. SAKPORE adalah Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis yang diciptakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai alat yang digunakan Masyarakat Kota Pekalongan yang hendak mengurus perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. didalamnya memuat fitur-fitur pelayanan perizinan dalam bentuk digital yang dikemas sedemikian rupa sesuai dengan Masyarakat Kota Pekalongan butuhkan. Dimana fitur tersebut menjanjikan bentuk kepastian kepada pengguna atau pemohon, sehingga pemohon bahkan petugas dapat mengetahui proses maupun prosedur pelayanan perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi SAKPORE di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan sebagai inovasi pelayanan perizinan berdasarkan prinsip-prinsip inovasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif deskriptif yang disertai dengan teknik pengumpulan data memalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penciptaan SAKPORE memberikan keuntungan materiil dan juga non materiil bagi Masyarakat Kota Pekalongan. Selain keuntungan yang dirasakan kehadiran SAKPORE kemudian menciptakan alur birokrasi yang efisiensi dan juga trasnparan. Dikemas dalam bentuk digital yang mendukung penggunaan teknologi yang kian maju dan mengedepankan keminiman biaya serta kesulitan bagi Masyarakat yang hendak mengurus perizinan di Kantor DPMPTSP Kota Pekalongan. Sehigga dapat disimpulkan bahwa SAKPORE adalah alat inovasi yang memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna pelayanan perizinan dan keberlangsungannya perlu dipertahankan untuk terus menciptakan lingkup birokrasi dan pelayanan yang optimal
PENGELOLAAN “APLIKASI WADULE” DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018-2021 Gustama, Raffi -; Adnan, Muhammad -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wadule merupakan aplikasi pengaduan pelayanan publik yang dikelola oleh Diskominfo Pacitan, namun pada pengelolaannya menuai polemik dari segi SDM seperti keterlambatan penanganan pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberlangsungan pengelolaan serta menggali faktor pendukung dan penghambat pengelolaannya. Penelitian ini menggabungkan dua teori yakni teori manajemen dari George Robert Terry (perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan) dan teori e-government dari Richardus Eko Indrajit (content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, capital). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih oleh peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengelolaan aplikasi wadule Pacitan terdapat aspek yang terimplementasi dengan baik dan aspek yang belum terimplementasi dengan baik. Dari aspek yang terimplementasi dengan baik seperti SOP yang jelas, penunjukan admin pengelola, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, pemberian bimbingan teknis admin, dasar hukum yang jelas, keterjaminan perlindungan privacy, penyebaran informasi melalui media offline maupun online, serta sumber permodalan yang jelas. Dari aspek yang belum terimplementasi dengan baik ialah kerusakan infrastruktur teknologi, keterlambatan penanganan pengaduan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kurangnya transparansi anggaran. Untuk faktor pendukungnya ialah admin tingkat Kabupaten dikarenakkan posisi sentralnya sebagai admin utama. Terkait faktor penghambat program ialah kendala infrastruktur teknologi seperti kerusakan perangkat admin, server yang down, serangan malware dan admin tingkat Perangkat Daerah yang kurang responsif.
Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Putra, Yogatama Al Rasyid; Herawati, Nunik Retno; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kolaborasi merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk mengembangkan suatu hal agar lebih mudah dalam perkembangannya, dalam hal ini desa menjadi pembahasan utama yaitu kolaborasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kabupaten Semarang. Desa merupakan instrumen dalam negara yang setingkat dengan kelurahan. Desa juga identik dengan potensinya, selain itu potensi di desa juga menjadi daya tarik bagi beberapa orang. Potensi tersebut dalam pengembangannya harus memiliki kolaborasi antar sektor agar dapat berkembang dengan pesat. Desa Jetis dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai potensi ekonomi yang beragam, terutama sebagai sentra bunga dan tanaman hias, produksi buah alpukat berkualitas tinggi dan sejumlah besar tanaman hias. Namun potensi ekonomi lokal tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya terkait dengan peran BUMDes dan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung inisiatif pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, terdapat kendala berupa banyaknya miss komunikasi yang terjadi antar sektor, hal tersebut tentu menghambat perkembangan dari BUMDes dan Desa Jetis sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana keberjalanan dan juga tingkat keberhasilan Collaborative Governance dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash (2007: 543) dan menggunakan indikator kolaborasi antar sektor milik: Bryson, Crosby, dan Stone (2006). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi, penelitian dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa permasalahan dalam kolaborasi antar sektornya yang menyebabkan Collaborative Governance belum berjalan secara maksimal. Permasalahan mengenai komunikasi, anggaran dan transparansi merupakan permasalahan utama yang terjadi dalam kolaborasi di Desa Jetis ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi lokal di Desa Jetis. Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan dan strategi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat setempat
PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMASARAN PRODUK UMKM MELALUI GALERI SALAPAK DI KOTA BANDUNG Renata, Azelia -; Erowati, Dewi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekonomian di Kota Bandung tidak lepas dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung. Aktivitas perekonomian di Kota Bandung jika dilihat dari segi mata pencaharian masyarakatnya merupakan sebagai wiraswasta. Kota Bandung merupakan kota yang berada di dataran rendah, sehingga aktivitas perekonomian di Kota Bandung didukung olehbanyak kegiatan, salah satu nya kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam upaya untuk mempertahankan kestabilan perekonomian masyarakat Kota Bandung. Melihat permasalahan yang ada terkait UMKM khususnya terkait permasalahan pemasaran, sudah seharusnya pemerintah Kota Bandung ikut andil dan turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung secara resmi meluncurkan program Galeri Salapak Mikroshop pertama. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Data didapatkan melalui hasil wawancara,dokumentasi, dan observasi di lapangan. Kemudian ditambah dengan teori pemasaran 4p yaitu product, place, price, promotion dalam mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota Bandung. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terciptanya Galeri Salapak Microshop yang menggunakan teori peran pemerintah sebagai Fasilitator,Regulator,dan Katalisator. Peran pemerintah sebagai Fasilitator terdapat empat indikator yaitu mempermudah perizinan,membantu pengembangan usaha dan Kerjasama,membantu pemasaran,dan membantu pengembangan sumber daya. Peran pemerintah sebagai Regulator terdapat tiga indikator yaitu pengawasan kualitas,pemberian bantuan,dan pengawasan kebijakan.Kemudian terakhir peran pemerintah sebagai Katalisator terdapat dua indikator yaitu pendampingan peningkatan kualitas usaha dan pengawasan keamanan produk. Hal tersebut digabungkan dengan teori 4p yaitu product, price, place, people untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Bandung dalam upaya pemasaran produk UMKM di Kota bandung. Pemerintah berupaya untuk menghadirkan UMKM terbaik dari pilihan wiraswasta di Kota Bandung
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Turtiantoro -, Turtiantoro - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Achmad Taufiq Adi - Prabowo Adnan, Muhammad - Afia - Azkia Afif - Fadhilah agnes anindita krisilvana Agustin Mellyana Setiani Ahmad Muhammad Fakhruddin Ahmad Zein Abdurrahman Akhsan Fakih . Amira Lathiva Riyanto Anbiya, Hafiizh Sufi Angga Fredika Anggit Henggar Jati Anisa - Azriana Anugraheni Titis Aprilianawati Asti - Sasmitha astrika, lusia - astuti, puji - Azhari, Balqis Khaylaryanda Bagas Pramana Saputra, Bagas Pramana Bagus Utama Aditya Putera Bagus Wahyu Setyawan Budi setiyono Cindy Martha Devi Dalila, Mirza Danaresa, Wahyu Desi Indah Pratiwi desy tegar nurani, desy tegar Dewi - Erowati Dewi Erowati Dhani Rutdatin Dhian Kartika Sari Dian Iskandar Dian Ratika Yuniasari Dimas Yogi Nor Wicaksono Dipta Rosmeykha Irianto Diyah Intan Putri Banowati Dyah Arsyana, Pravda Izvestia Dzunuwanus Ghulam Manar Eka - Rahmawati Eko Wahyu Basuki, Eko Wahyu Elfarizza, Aliefia - Erowati, Dewi - Erwin Fakhrul Alim Esti Sarirani Fadilla, Zano Akbar Faiz - Rahmadhia Febi - Wulandari Febrianto, Muhammad Aziz Firhandika Ade Santury Fitriyah Fitriyah Fuad Setyo Budi Gai, Apolonaris Girenda Kumala Cahyaningtyas Gradianova, Maharahim - Gustama, Raffi - Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hilmi, Emma Maulida Holyness Nurdin Singadimedja Husnah, N. Lailatul - Illen La - Reartha Irfan Hidayat Nur Huda Istikomah, Siti - Jihad, Rajendra Walad Kenya, Adalia - Khanif Maulana Iman Kushandajani . Kushandajani Kushandajani Kushandayani . Kustrijanto, Danica Ivania Laila Kholid Alfirdaus Lawuning Nastiti, Lawuning Lusia Astrika M. Adnan Arsyad M. KHANIF HERMAWAN M.Fajar Asshiddiq Simatupang Mahardika, Satya Malio Adam Nurwana Marcella Nais Thessha Chonica Marlina, Neny - Mazidatur - Rohmaniyah Mega Dayana Putri Meta Dyah Puspita Meutia Pelangi Hapsari Mila Dwi Yanti Mohammad Toha Putra Muh. Saleh, Muh. Muhammad Adnan . Muhammad Shindid Muhaimin Nadia - Tiarasari Nadyatuzzahro, Salsabilla - Nadyla Ayu Suci Rahmadhani Nasution, Muhammad Reza Aulia Nazali, Ilham Alva Neny - Marlina neny marlina Niswa Adlina Labiba Nosin Hafidah Klafikulana Sahid Novandra, Dhifan Rizqi Novita Trisniawan Nur Agustina Legowo Putri Nur faizun, Muhammad - Nur Sani, Intan - Nuri, M. Alfian Zidni Nurmayasari, Alfina - Nurwiyati, Riris Tri Oktavianto, Dwi Putra Perkasa, Ricardo Gita Pradama, Al Haliim - Prasetyowati, Mei - Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti puji - astuti Puji Astuti Purwoko . Purwoko . . Putra, Raditya Mahendra Putra, Yogatama Al Rasyid Putri, Anindya Pramesta Putri, Civanda Adi Putri, Virnanda Cintia Rahma Putri Pringgodani Rahmawati . Renata, Azelia - Rico Dwi Octavianda Rina Martini Ristiani, Tri Meila Ronnyta, Regita Vania Rt. Ta’sya Ismaya Putri Rum, Muhammad Sabila Fitra Pertiwi Sadtyaji, Dewi Samahita, Randi Sardini, Nur Hidayat - Setiani - - Setiyono, Budi - Shavira Putri Damayanthi Sholeha, Septia Mar’atus Siti Jamilatus Sa'diyah Suci - Wulansari Sukma, Aji - Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Sulistyowati . . Supratiwi . Susilo Utomo Susilo Utomo Sutrisno . Suwanto Adhi Syafriyan Fais Syarifah Nirda Azilla, Syarifah Nirda Taufiqi Ilham Adzim Teguh Yuwono Teofilus Aglis Mariano Titis Perdani Totok Inwantoro Triana, Ryanissa Anggun Turtiantoro Turtiantoro Utari Nourma Diyah Vicky Aprilia Dwi Saputri Vivaldy Mahardhika Putra Wachid Abdulrahman WARSITO - Warsito . Wicitra, Made Widyarini Kusuma Wijayanto - - WIJAYANTO WIJAYANTO Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiryawan, Bangkit A. wisnu tejamurti, wisnu Yovita Bilqis Saba Taqwa yuwanto - - Yuwanto . Yuwanto Yuwanto Zahroo, Fathimah -