Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : alqalam

PETA KEKUTAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Itang, Itang
ALQALAM Vol 32 No 2 (2015): July - December 2015
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1389.671 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v32i2.1393

Abstract

This paper examines the economic power of sharia that is not only able to survive but also can grow in the free market zone in Southeast Asia (ASEAN Economic Community (AEC)). The Islamic economic strength in Indonesia can be based on several reasons namely: 1). Muslim population. As the country with the largest Muslim population of about (87-90%), Indonesia should be the pioneer and the great power of Islamic finance in the world 2). Inherent Islamic doctrine and human resources. 3). Regulation of Islamic Economics as a tool that can legalize all policies the implementation of Islamic Economics. 4). Actors of Islamic Economics that come from various backgrounds such as practitioners, academics and customers. 5). Islamic Financial Industry Development. According to the data from Bank Indonesia in October 2013, there are 11 Islamic Banks, 23 Islamic Banks in the form of Sharia Business Unit , and 160 small sharia banks that distribute the fund for the people. Islamic banking assets currently has reached Rp. 228 trillions. The development of Islamic financial institutions does not only reach Islamic banks but also Islamic non­ banks such as insurance and pawnshop. Therefore we  are optimistic that sharia economy can grow in ASEAN Economic Community (AEC).Key word: sharia economy , islamic finance, AEC , ASEAN ,
PELUANG DAN TANTANGAN SPIN OFF UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH Itang Itang
Al Qalam Vol 33 No 1 (2016): January - June 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.457 KB)

Abstract

Spin Off merupakan Amanah Regulasi dengan ketentuan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah kewajiban bagi Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melakukan spin-off atas UUS yang dimilikinya dan dikonversi menjadi BUS. ini harus dilakukan ketika nilai asset UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai asset bank induknya. Peluang Spin-Off awal/sekarang atau 2023 dapat mencapai besaran keuntungan yang dimiliki oleh early entrants dalam hal positioning dan market capture, maka BUS adalah pilihan terbaik. BUS bisa dengan reatif menguasai pangsa pasar iB. Apalagi ketika semua bank pada tahun 2023 akan berbentuk BUS, sangat logis kalau proses UUS menjadi BUS dilakukan sebaik mungkin (painless, effective, biaya rendah). Tantangan mendasar terkait spin-off adalah ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin-off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada pijakan bagaimana operasional selama masa transisi spin-off. Beberapa area krusial tantangan yang mesti diantisipasi oleh UUS dan bank induk, yaitu, pertama, infrastruktur IT dan ebanking. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan.