Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.134
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum JURNAL PENELITIAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social, Humanity, and Education Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Penelitian TOFEDU: The Future of Education Journal Law and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ahmad Jaeni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kepastian Hukum Beracara Dalam Persidangan Keluarga Besar TNI di Pengadilan Umum Buaton, Tiarsen; Jaeni, Ahmad; Wiradinata, Raden Gustaman
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (KBT) yang berstatus sipil ketika terlibat dalam proses persidangan di pengadilan umum. KBT, yang meliputi pasangan, anak, orang tua, purnawirawan, dan anggota keluarga lainnya, secara yuridis tunduk pada yurisdiksi peradilan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menelaah landasan hukum, prosedur beracara, hak-hak hukum, serta potensi hambatan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara KBT yang berstatus sipil dengan warga negara lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum dijamin oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya potensi tantangan, seperti intervensi non-hukum, mispersepsi yurisdiksi, tekanan sosial-psikologis, serta sorotan publik yang lebih besar terhadap perkara yang melibatkan KBT. Faktor-faktor ini meskipun tidak diatur dalam norma tertulis, berpotensi memengaruhi dinamika proses peradilan.Penelitian ini merekomendasikan penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi peradilan, sosialisasi yurisdiksi secara masif kepada masyarakat dan KBT, serta mekanisme pengawasan yang proaktif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memastikan implementasi prinsip kepastian hukum secara konsisten, adil, dan non-diskriminatif, sehingga pengadilan umum dapat berfungsi optimal sebagai benteng terakhir penegakan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk KBT.
RELASI KUASA DALAM KEMASAN PRODUK MAKANAN BERBAHASA ARAB DI INDONESIA Musoffa Basyir; Ahmad Jaeni; A.Ubaedi Fathuddin
JURNAL PENELITIAN Vol 9 No 2 (2012): Volume 9 Nomor 2 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/kag4n463

Abstract

Packaged products including Arabic food circulating in Indonesia are made in three main contexts: first, the emergence of neo-liberal strategy in the free market area (at the economic level), and the rise of fundamentalist Islamic movements at the religious level of religion; second, the implementation of halal certification on any food product by MUI; third, Arabic has a strategic position in the Indonesian Muslim community. This study contains semiotic study of communication to other forms of text and discourse and symbols of language on the packaged food products including Arabic language circulating in Indonesia. This study does not only uncover denotative and connotative meanings as a sign, but also the ideologies behind it. This study is important to do because language, including advertising and packaged product, loaded with power because in itself, it appeares as a representative of and space for performances (deployment) a wide range of power. This study managed to lift the veils (social, cultural, political, economic, religious, and others), even in its most subtle and unconscious because it is natural and reasonable.
Hukum Pidana dan Victimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia Sukmawati, Christin; Markoni, Markoni; Jaeni, Ahmad
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6987

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum pidana dan viktimologi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif, melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, serta data empiris terkait kasus kekerasan seksual anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus meningkat dari tahun ke tahun. Perspektif viktimologi menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban, yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, diperlukan reformasi kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada korban, serta sinergitas antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini menegaskan urgensi perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjaga hak asasi manusia dan keberlangsungan generasi bangsa.
KEPASTIAN HUKUM TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PRAJURIT TNI BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENIADAAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN Jaeni, Ahmad; Setyawan, Maliki; Mau, Hedwig Adianto; Ramdan, Rudy M
Journal of Social, Humanity, and Education Vol. 6 No. 3 (2026): May
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jshe.v6i3.3955

Abstract

Purpose: This study examines the legal implications of the dismissal of Indonesian National Armed Forces (TNI) soldiers, particularly when a Military Court's review decision revokes the dismissal penalty. It explores whether soldiers, once dismissed for legal violations, should be entitled to reinstatement if the dismissal penalty is nullified. Research Methodology: The research uses a qualitative approach with document studies and interviews. Document studies analyze legal documents, court rulings, and administrative regulations, while interviews involve legal experts, TNI personnel, and stakeholders in military law. Results: The findings suggest that the revocation of the dismissal penalty in a review decision can be considered a novum (new legal fact), nullifying the legal basis for the dismissal. As a result, the dismissal becomes invalid, and the soldier may be entitled to apply for reinstatement in the military. Conclusions: The study concludes that soldiers whose dismissals are revoked in a review decision should have the right to seek reinstatement. However, current regulations do not provide for such a provision, highlighting the need for regulatory changes to accommodate this right. Limitations: The study is limited by the availability of relevant legal cases and the absence of administrative regulations on reinstating dismissed soldiers. Further research may be needed to explore broader implications for TNI personnel. Contributions: This research contributes to the understanding of legal processes regarding military personnel, offering recommendations for policy reforms in military justice and personnel management.
Co-Authors A. Ubaedi Fathuddin A.Ubaedi Fathuddin Abdul Hakim Abdurrohman, Rizal Adianto, Hedwig Aditya Pratama, Maulana Aditya Wicaksono Afif, Zarkasi Ali Akbar Ali Akbar Andi Setiawan Anwar, Tryda Meutia Arief Suryono Arifin, Yusuf Rachmat Astuti, Tri Maryani Kusuma Buaton, Tiarsen Budi Purnomo Diah Arimbi Dina Puspita Dwi Martiningsih Dwi Martiningsih Edwin Esti, Wulan Rohmah Dwi Putri Faddly, Harits Fadlly, Harits Harits Fadlly Heridadi, Heridadi Hifni , Muchammad Himawan, Hartani Huri, Sapwan Ignatius, Sinthu Bas Imam Arif Purnawan Indrajit, Wahyoedho Irwan Irwan Irwan Irwan Jonni Syatri Kantikha, I Made Karsoma, Ateng Kholifatin, Rizqiya Linda, Maura Markoni Markoni Mau, Hedwig Adianto Maulana, Rizal Fa’jrin Muchlis Muhammad Hanafi Muhammad Musadad Musadad, Muhammad Mushoffa Basyir Musoffa Basyir Mustopa Mustopa Nasser, Muhammad Pabidang, Siswanto Parluhutan Sagala Prasetyo, Teguh Prastopo Prastopo, Prastopo Ramdan, Rudy M Retnowati, Anis Sanggel, Ade C I Setyawan, Maliki Sigit Mustika, I Komang Slamet Riyadi Sukmawati, Christin Suri, Debi Intan SUTRISNO Suwani, Suwani Syahbunan, Devina Indra Syatri, Jonni Tambun, Jerry G. Teguh Prasetyo Tiarsen Buaton Tri Agus Suswantoro W. Indrajit Wijayanti, Edy Williasari, Erih Wiradinata, Raden Gustaman Yulius S Soeiono, Immanuel Zainal Arifin