Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 185 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT BPR SINAR PUTERA MAS Putu Dian Kusuma Wardani; Dewa Gde Rudy; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.923 KB)

Abstract

Bank merupakan salah satu lembaga yang melakukan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan. Pada setiap bank tentunya melaksankan suatu prinsip kehati-hatian, yang dimana prinsip tersebut sangat penting untuk dapat menciptakan suatu sistem perbankan yang baik. Tetapi, pada kenyataannya masih saja ada bank-bank yang terkena kendala tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PT BPR Sinar Putera Mas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah analisis pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian 5C di PT BPR Sinar Putera Mas belum maksimal dimana masih ada kekurangan pada salah satu penilaian prinsip kehati-hatian 5C, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di PT BPR Sinar Putera Mas yaitu faktor intern bank dan faktor ekstern bank. Kata Kunci : Implementasi, Prinsip Kehati-Hatian, Kredit Bank.
PENYELESAIAN SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT. BPR KRISNA YUNA DANA DI GIANYAR Gede Yudhi Sutrisna; Dewa Gde Rudy; A. A. Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.581 KB)

Abstract

Banks in providing credit to make the binding fiduciary with fiduciary deed notarized and then registered by the fiduciary registration . However, because the registration does not expressly include a deadline until when the fiduciary deed registered , then sometimes in practice, many creditors are no longer register the warranty deed fidusianya tersebut.Oleh fieldwork was conducted at PT . RB Krishna Yuna Fund to learn about solving problems if the debtor with a fiduciary breach . The issues discussed in this paper , namely : whether the creditor can execute the fiduciary holder object warranty by parate execution when the debtor defaults , and how the process execution objects fiduciary if the debtor defaults on PT . RB Krishna Yuna Fund . The method used in this paper is by using the method of empirical legal research where research is done because there is a gap between the law ( das solen ) and the reality on the ground (das Dein) . Results Of Research Done Fiduciary Based Execution Objects In This Parate Execution Debtor Defaults On PT . RB Krishna Yuna is the Creditor Fund fiduciary holder can execute security objects by parate execution when the debtor defaults . This is because the debtor fiduciary holder serves as a secure creditor has the right to take precedence over debt repayment . At PT . RB Krishna Yuna Fund , binding fiduciary implemented using notarized deed made before a notary , where this deed also have binding legal force as court decisions . At PT . RB Krishna Yuna Fund , in the event of default settlement is not done with parate execution . However, if there is problems then settled through kinship . By doing sales directly by the debtor objects fiduciary , or assisted by the bank .
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT Ni Komang Ayu Noviyanti; I Wayan Wiryawan; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.751 KB)

Abstract

Businesses is any individual or business entity, whether incorporated or not alegal entity established and domiciled or conducting activities within the jurisdiction ofthe Republic of Indonesia, either alone or jointly conduct business activities throughagreements in various fields of economic. In this paper entitled businessmenresponsibility for the use of traditional medicines that contains drugs chemicals, whichthe issue of how businesses accountable for losses suffered by consumers because theuse of traditional medicines that contain drugs chemicals. Method used is the method ofnormative. Conclusions of this paper businesses responsible for the losses incurred bythe consumer if the consumer has direct knowledge of the drug when consumed containdrugs chemicals.
PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN OBAT KUAT ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Komang Adi Murti Pranata; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.906 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p13

Abstract

Dalam perkembangan dunia bisnis, sering terjadi kasus yang dapat merugikan konsumen. Salah satunya adalah peredaran obat kuat ilegal. Hal ini jelas merugikan konsumen di Indonesia karena obat kuat yang diedarkan tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga belum dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penggunaannya. Selain itu, obat kuat tersebut mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya untuk kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Permasalahan yang diangkat di dalam permasalahan ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran obat kuat ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat kuat ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen obat kuat ilegal dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi obat kuat ilegal. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan wajib mendapatkan hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumusi obat kuat ilegal. Selain itu, peredaran obat kuat ilegal ini mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan . Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Obat-Obatan
PELAKSANAAN SUBROGRASI DALAM PRAKTEK KREDIT DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan; Dewa Gde Rudy; A A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.672 KB)

Abstract

Dalam suatu perjanjian hutang-piutang, acap kali pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal, dan hal inilah yang sering membuat kredit yang diberikan itu menjadi bermasalah, untuk menghindari hal tersebut banyak debitur menggunakan jasa pihak ketiga untuk mau membayarkan hutang-hutangnya, hal ini lazim digunakan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara dengan praktek Subrogasi. Subrograsi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris, yakni hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam subrograsi pada BPD Cabang Negara agar pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur, maka harus dirumuskan dalam akta notaris. Dengan adanya subrograsi, maka akan timbul kreditur baru yaitu pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut menggantikan kreditur lama sebagai pihak yang berpiutang dan berhak untuk mendapat pelunasan dari debitur, sedangkan akibat hukum terhadap debitur yakni debitur tetap membayar pelunasan kredit kepada kreditur baru, dan pihak BPD Cabang Negara berhak memperoleh pelunasan kredit dari debitur melalui pembayaran klaim dari pihak ketiga dan menyebabkan bank tidak berhak lagi memperoleh pelunasan kredit dari debitur. (Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Subrograsi)
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Agus Fahmi Prasetya; I Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.527 KB)

Abstract

Act number. 8 of 1999 on the Consumers Protection has a provision that States that all of the existing legislation and relates to consumer protection continue to apply, as long as it does not conflict or have been regulated by special laws. This paper aims to acknowledge and identify about arrangements on the protection of consumers in Indonesia. Types of research methods used in this research, is a kind of normative, legal research in the writing of this researching the sources of consumer law. So Indonesia in various laws and regulations have clearly and firmly set on the protection of consumers.
UPAYA HUKUM BANK TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM HAL WANPRESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK GAJAH MADA DENPASAR I Gusti Ngurah Krisna Suryana; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.353 KB)

Abstract

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang banyak digunakan pada zaman yang modern ini karena kepraktisan dan keamanan dalam membawa uang untuk digunakan dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, Bank seringkali mendapatkan masalah akibat pemegang kartu kredit yang wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya membayar tepat waktu pada pihak bank. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar yaitu tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu kredit, adanya kebutuhan lain yang mendesak, pemegang kartu kredit di PHK. Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar terhadap pemegang kartu kredit wanprestasi adalah dengan melakukan upaya hukum non litigasi bank melakukan negosiasi dengan cara menagih tagihan kartu kredit melalui Telepon, Surat peringatan, dan melakukan kunjungan. Kata Kunci: Upaya Hukum, Kartu kredit, Wanprestasi.
SAHNYA HIBAH DIBAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.335 PK/Pdt 1987 DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR Putu Ayu Ratih Tribuana; I Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.796 KB)

Abstract

Indonesian Supreme Court Verdict o.335 PK/ Pdt/1987 as dated as 2nd ofSeptember 1989 had granted applicant’s appeal regarding “unauthorized grant”under the consideration of Supreme Court Released Letter No.3 Year 1963 asdated as 5th of September 1963, whereas the document shall not be considered assources of law. Within that, the Released Letter of Indonesian Supreme Court hadimplied firmly that provisions stipulated within Article 1682 BW which obligednotary act for every grant act committed shall be no longer valid according tocurrent law.
TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL DI PROVINSI BALI I.B. Gede Agung Suryaningrat; Dewa Gde Rudy; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.973 KB)

Abstract

A paper entitled "Duties and Authority of the Regional Investment CoordinatingBoard In Investment In Bali Province" is motivated by the formation of the coordinatinginstitution for the Regional Investment Coordinating Board (BKPMD) which is charged withoverseeing the implementation of capital investment in the province of Bali. On the otherhand, there is the Investment Coordinating Board (BKPM) formed by the central governmentstill has the authority related to the implementation of investment in Indonesia. For thisreason this paper is made in order to determine the duties and authority BKPMD investmentin Bali as well as to know the requirements and procedures that must be followed wheninvestors want to make investments in the province of Bali. By using the method of empiricalresearch juridical, it is found that the results into conclusions in this paper are: the dutiesand authority of the Province of Bali BKPMD the capital investment associated only withsupervision in the areas of licensing, while the authority to decide whether or not to investand registration may be investment in Province Bali is still the authority of BKPM /government. Requirements and procedures that must be followed when investors want tomake investments in the province of Bali is set in the Decree of the Head of BKPM No. 57 /SK / 2004 on Guidelines and Procedures for Investment for the Purpose of DomesticInvestment and Foreign Investments (Decree of the Head of BKPM No. 57 / SK / 2004).
PELAKSANAAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN KEBENDAAN DI KOPERASI KREDIT TRI TUNGGAL CABANG KEROBOKAN Putu Pogy Kusuma; Dewa Gde Rudy; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.407 KB)

Abstract

Pelaksanaan wanprestasi dalam perjanjian krekdit pada Koperasi Krekdit Tri Tunggal dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi, wanpprestasi terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya isi perjanjian. Adapun permasalahannya adalah Apa faktor penyebab wanprestasi dan bagaimana menetukan kriteria wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan? Dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan kredit terhadap debitur wanprestasi pada Koperasi Kredit Tritunggal Cab. Kerobokan?, metode yang dipergunakan adalah emperis yaitu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara yang bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisa secara diskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wanprestasi terhadap perjanjian krkkkedit koperasi terhadap debitur wanprpestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi karena Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, Melakukan apa yang dijanjikan tetapu terlambat. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Pelaksanaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan/atau kredit macet ialah dengan cara melakukan restrukturisasi kredit. Terutama bagi nasabah debitur yang memiliki itikad baik dan berniat menyelesaikan kredit bermasalah serta mempunyai potensi dalam melakukan kewajibannya. Bagi nasabah debitur yang tidak memiliki itikad buruk, maka upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan kredit macet ialah dengan melakukan eksekusi terhadap agunan. eksekusi secara non-litigasi, yaitu dengan prinsip kekeluargaan sampai kepada menjual objek jaminan fidusia secara lelang.[1] Kata Kunci: Benda JaminanKredit, Eksekusi, Wanprestasi.
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani