Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 185 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
ASPEK HUKUM PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (CESSIE) KARENA WANPRESTASI PT. BANK SRI PARTHA KEPADA PT. SRI PARTHA PUSAKA DENPASAR Ida Bagus Gede Partha Suwirya; I Gst. Ayu Puspawati; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.227 KB)

Abstract

In practice there has been a transfer agreement receivable by PT. BankSri Parthato PT. Sri Partha Pusaka, in this case, the receivables transfer from theold lenders to the new lender are moving in different fields. PT. Bank Sri Parthain this case as old creditor moving in banking and PT. Sri Partha Pusaka in thiscase as the new lender who is not moving in banking. Based on the facts thatoccurred in the field, there has been a receivables transfer agreement of theparties engaged in banking to party which is not engaged in banking. Because ofdifferences between the two parties in the receivables transfer agreement, it willlead to legal consequences inside. Therefore, I am willing to research and learnmore about the legal consequences arising following the legal aspects applicableto the receivables transfer agreement by lifting the title "LEGAL ASSIGNMENTDUE ON BEHALF (CESSIE) BECAUSE OF PT. BANK SRI PARTHA’SDEFAULTto PT. SRI PARTHA PUSAKA ".
TANGGUNG JAWAB UD. LUIGI’S VESPA SEBAGAI SUPPLIER TERKAIT DENGAN CACAT PRODUK BARANG Hardy Pranata; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.797 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab UD. Luigi’s Vespa sebagai Supplier terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pada perusahaan pembiayaan konsumen dan juga untuk mengetahui upaya penyelesaian dari UD. Luigi’s Vespa sebagai Supplier terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan cacat produk barang yang menjadi objek pada perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian melalui pengamatan di lapangan, dengan menggunakan data primer yang didapat melalui hasil wawancara dengan narasumber, dan juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan. Pemasok (Supplier) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Selain definisi Supplier di atas, terdapat juga beberapa definisi mengenai siapa yang dimaksud Supplier, antara lain: Supplier adalah individu atau instansi yang menyediakan sumber daya yang kita butuhkan baik materiil atau immaterial; Supplier adalah seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang (produk) tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kerap menjadi permasalahan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh UD. Luigi’s Vespa dengan Konsumen adalah apabila barang yang dibeli ternyata mengalami cacat produk padahal baru dibeli oleh Konsumen, lebih lagi apabila dalam transaksi jual beli tersebut juga terdapat pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang dalam hal ini diwakilkan oleh PT. Tiara Indah Abadi. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Supplier, Cacat Produk
PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA DENPASAR I Kadek Alit Buda Astawa; Dewa Gde Rudy; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.843 KB)

Abstract

Pada Karya ilmiah skripsi ini mengambil judul Penyelesian Wanprestasi Jual Beli Rumah Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Melalui Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar. Permasalahan yang diteliti adalah; 1). Keberadaan kasus-kasus wanprestasi jual beli rumah pada BPSK Kota Denpasar. 2). Penyelesaian wanprestasi jual beli rumah pada BPSK Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk kategori penelitian Hukum Empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui prosedur iventarisasi dan identifikasi serta klasifikasi sesuai permasalahan penelitian. Proses analisa dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan; 1). Kasus-kasus tanah dan perumahan cukup banyak yang diselesaiakan melalaui BPSK Kota Denpasar. Tahun 2015 ada 59 kasus dan tahun 2016 ada 24 kasus. 2). Penyelesaian wanprestasi jual beli rumah di BPSK Kota Denpasar lebih banyak diselesaikan secara arbitrase. Kata kunci: wanprestasi, jual beli rumah, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
TANGGUNG JAWAB PEMILIK TOKO ONLINE DALAM JUAL-BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Putu Surya Mahardika; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.742 KB)

Abstract

Melihat praktek jual-beli online (e-commerce) yang semakin marak di Indonesia sangat menguntungkan bagi Masyarakat selaku konsumen dalam memilih berbagai jenis jasa dan/atau barang namun pelanggaran hak-hak konsumen sangat dimungkinkan terjadi mengingat jual-beli online mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional sehingga membuka kesempatan adanya praktek tidak baik dari pelaku usaha ataupun pihak ketiga terkait kemanan data pribadi yang dijaminkan oleh pemilik Toko Online sehingga berimplikasi pada perlindungan konsumen yangmana bilamana terjadinya kerugian oleh Konsumen terkait data pribadi baik identitas pibadi, password, dan kemanan nomor kartu kredit atau pembayaran lainnya yangmana apakah dapat Pemilik Toko Online dapat dimintai pertanggung jawabannya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tanggung jawab pemilik toko online terhadap konsumen bilamana mengalami kerugian terkait kerahasiaan data pribadi, dan bagaimana penyelesaian sengketa terkait kerugian Konsumen oleh Pemilik Toko Online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Pengaturan mengenai perjanjian jual-beli online (ecommerce) belum terperinci dan belum memperhatikan perlindungan terhadap konsumen. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa
PENGABULAN DAN CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP PEMBERI PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI BERDASARKAN STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya; Dewa Gde Rudy; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.543 KB)

Abstract

Ekonomi sebagai sector pembangunan Negara, juga dibangun atas dasar semangat gotong royong, lahirlah koperasi sebagai sebuah sistem pemberdayaan ekonomi Negara yang berbasis kkerakyatan dan berdasrkan semangat gotong royong, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengenai prosedur pengabulan pinjaman terhadap pemberian peminjaman dan upaya penyelesaian ppinjaman bermaalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur peminjaman dan penyelesaian pinjaman pada KSP Dana Mandiri. Metode yang digunakan yuridis Empiris. Dalam proses pengabulan pinjaman, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Standar Oprasional Prosedur KSP Mandiri. Dalam hal penyelesaian pinjaman dilakukan dengan pendekatan pada nasabah dengan beberapa solusi. Pelaksanaannya dengan penagihan melalui kantor dan penagihan kelapangan. Kata Kunci: Penyelesaian, Lembaga Koperasi, Pinjaman Bermasalah
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH YANG IDENTITASNYA DIPAKAI TANPA IZIN DALAM KREDIT FIKTIF Ni Luh Wayan Kori Agustini; Cok Istri Anom Pemayun; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.006 KB)

Abstract

Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (fraud) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit. Dalam kredit fiktif berkas yang diajukan ada akan tetapi nasabahnya tidak ada, hal ini dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas milik nasabah bank lain. Atas dasar itu nasabah bank tentunya sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun imateriil. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui mengenai tanggungjawab bank terhadap nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata bank wajib bertanggungjawab dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank. Kata Kunci: Tanggungjawab Bank, Nasabah Bank, Kredit Fiktif.
PERANAN DINAS KOPERASI KABUPATEN BADUNG DALAM PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI I Nyoman Restuin Mangdalena; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.129 KB)

Abstract

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah, namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia belum begitu maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung sehingga harus dibubarkan, serta peran Dinas Koperasi Kab. Badung dalam hal pembubaran badan hukum koperasi. Pentingnya melakukan penelitian ini karena untuk memahami mengenai kendala yang dihadapi koperasi serta peran pemerintah dalam pembubaran badan hukum koperasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di Dinas Koperasi Kabupaten Badung, dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung yaitu kendala dalam hal operasional, selain itu kesadaran anggota untuk berkoperasi masih sangat kurang dan keterbatasan modal juga menjadi hambatan dalam koperasi di Kab. Badung. Peran dinas koperasi Kab. Badung adalah memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang mengalami masalah dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dengan memeriksa secara langsung maupun melalui pemeriksaan atas laporan berkala dan tahunan yang dibuat oleh koperasi di Kab. Badung. Kata Kunci: Koperasi, Pembubaran Badan Koperasi, Dinas Koperasi.
KEWAJIBAN PERUSAHAAN GO PUBLIC UNTUK MELAKSANAKAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Putu Dyva Dhamahadi Yadnya; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.474 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility, is an act or concept taken by the company(according to the ability of the company), in accordance with what is stipulated in the Law.No. 40 of 2007 which confirmed again by Government Regulation No. settings. 47 of 2012and Law no. 25 of 2007 On Investment. Examples of responsibilities that can be done is anactivity that can improve the livelihoods of the people can be: environmentalimprovements, scholarships, funding for public places, medical assistance, etc., in order toreach a harmonious relationship between the company, shareholder, stakeholder.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY TERKAIT DENGAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN LAUNDRY DI KECAMATAN KEDIRI I Ketut Arjuna Satya Prema; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.908 KB)

Abstract

Jasa mencuci pakaian atau sering disebut dengan laundry sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Dengan adanya jasa laundry tersebut otomatis akan memudahkan masyarakat dalam menghemat tenaga maupun waktu. Dijaman seperti ini, sudah banyak pelaku usaha laundry yang membanjiri daerah perkotaan untuk membuka dan menjalankan usaha laundry sebagai lahan dalam mencari nafkah. Tidak jarang kita temui bahwa pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku tersebut seringkali terdapat klausula eksonerasi yang sebenarnya sangat merugikan konsumen. Permasalahan yang diangkat yakni mengenai bagaimana penggunaan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry. Jenis penelitiian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, karena adanya keadaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan sebagai data primer. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian laundry yang dibuat oleh pelaku usaha laundry mengunakan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundrynya tetapi ada beberapa pelaku usaha laundry yang hanya sekedar mencantumkan klausula eksonerasi karena mengikuti pelaku usaha laundry lainnya. Tanggung jawab pelaku usaha laundry didasarkan atas profesional liability yang mana pelaku usaha memberikan tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa laundry tersebut. Akan tetapi dalam kerusakan – keruskan tertentu pelaku usaha laundry tidak akan memberikan tanggung jawab.
PENGATURAN BUNGA PINJAMAN DALAM LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL JENIS PEER TO PEER LENDING Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.347 KB)

Abstract

The purpose of this article is to know and understand loan interest arrangements on Financial Technology services, the type of peer to peer lending (P2P lending) services and OJK's responsibility in regulating and overseeing the implementation of P2P lending services. The method used is normative legal research. The conclusions of this paper show that in P2P lending services it is inseparable from the imposition of interest on loans which is one of the requirements in electronic documents as determined by the parties. In its determination, loan interest is based on the agreement between the lender and the loan recipient based on the recipient of the approval on the basis of an agreement on the fairness and financial development on a national basis. Regulations imposed by the OJK as an institution that require regulation and supervision in the financial services sector are currently based on the OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 about Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services have not provided a clarity regarding the regulation of loan interest on P2P lending services precisely in terms of loan interest limits. The efforts taken by OJK are in the form of preventive and repressive efforts towards the implementation of P2P lending services. OJK stipulates indirect regulations regarding the maximum amount of lending interest in P2P lending services through the AFPI code of ethics. Key Words: Financial Technology, Lending Interest Arrangement, P2P Lending, OJK
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani