Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Jurnal Silvikultur Tropika (JST) MEDIA KONSERVASI Forum Pasca Sarjana Indonesian Journal of Geography JURNAL ECONOMIA AGRISAINS Jurnal Hidrolitan SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Indonesian Journal of Forestry Research JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Journal of Regional and City Planning Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia MAJALAH ILMIAH GLOBE Jurnal Belantara Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Forest and Society Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Jurnal Sylva Lestari The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Manusia dan Lingkungan West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Kartodihardjo, Hariadi
Department Of Forest Management, Faculty Of Forestry IPB, Academic Ring Road, Campus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia 16680
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation Other

Published : 108 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 108 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
The Effectiveness of Policy Implementation of Sultan Syarif Hasyim Forest Park in Riau Province Nur Suhada; Hariadi Kartodihardjo; Dudung Darusman
Media Konservasi Vol 24 No 1 (2019): Media Konservasi Vol. 24 No. 1 April 2019
Publisher : Department of Forest Resources Conservation and Ecotourism - IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.661 KB) | DOI: 10.29244/medkon.24.1.77-84

Abstract

Since it was established as the Sultan Syarif Hasyim Forest Park in 1999, the implementation of policies management has not been effective due to increase of land tenure issue which has caused deforestation to become oil palm planation. The objective of this study was to formulate a strategy to increase the effectiveness of SSH Forest Park policies management. The SSH Forest Park policy management incapability of facts and implementation were influenced by high political and economic interests, participation and low level of community empowerment, human resources competencies and the low responsiveness of target groups. Those are due to the ineffectiveness of the policy content and policy environment implementation so to improve the implementation of the policy the government needs to streamline the contents of the policy and policy environment implementation. This also needs to be supported by reforms and governance arrangements to address policy gaps and implementation in the field such as strengthening and optimizing protection, agroforestry and ecotourism partnerships, zoning integration, improving communication for targeted groups in terms of implementation effectiveness of SSH management policies. Keywords: effectiveness, forest park SSH, implementation, land tenure, policy
STRATEGI TENURIAL PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG: STUDI KASUS HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN Asis Budiawan; Hariadi Kartodihardjo; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 1 (2015): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan lindung yang berfungsi utama sebagai penyangga sistem kehidupan dalam ekosistem perlu dipertahankan keberlanjutannya. Hutan lindung berkarakteristik common–pool resources (CPRs) sehingga dalam pengelolaannya memiliki inherent risks yang tinggi. Risiko terkait dengan ciri substraktibilitas dan ekskludabilitas aliran manfaat hutan. Untuk itu diperlukan pengelolaan kelembagaan  yang mampu menjaga keseimbangan fungsi kawasan lindung serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar hutan secara berkeadilan dan berkesinambungan. Hasil kajian mengungkapkan kombinasi tenurial yang tepat dan mantap yang mampu mengurangi dan mengantisipasi ketidakpastian (uncertainty) tenurial. Kepastian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengelola, namun juga masyarakat subsisten yang mengklaim atau menguasai lahan di kawasan hutan lindung.
EFEKTIVITAS TENAGA TEKNIS PENGUJI KAYU BULAT DALAM PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (STUDI KASUS HUTAN ALAM KALIMANTAN TENGAH) Hajrah Hajrah; Hariadi Kartodihardjo; Bramasto Nugroho
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 3 (2015): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga teknis dalam pengusahaan hutan di Kalimantan Tengah mengalami kecenderungan peningkatan namun tidak diimbangi dengan peningkatan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kelestarian usaha. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas tenaga teknis dalam penatausahaan hasil hutan. Dengan menggunakan content analysis dan agency theory diketahui bahwa selama periode 1990 sampai dengan sekarang kebijakan penatausahaan hasil hutan hampir tidak mengalami perubahan secara substantif dan tetap berimplikasi pada tingginya biaya transaksi. Biaya pengawasan yang dibebankan kepada agent selaku pihak yang diawasi menimbulkan konflik kepentingan baik pada principal maupun agent, sehingga berakibat pada ketidakefektifan tenaga teknis dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari hal tersebut maka sumber daya untuk keperluan pengawasan harusnya menjadi tanggung jawab principal. Kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penatausahaan hasil hutan.
KEBIJAKAN PERUBAHAN FUNGSI PARSIAL HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI KABUPATEN TORAJA UTARA) Fidelia Balle Galle; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung bertujuan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan.  Perubahan fungsi hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara mengalami keterlambatan karena adanya pandangan yang berbeda antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.  Tujuan penelitian ini adalah menggali wacana yang mendasari antara Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen PHKA yang memunculkan narasi terhadap kebijakan perubahan fungsi, memunculkan aktor/jaringan dan kepentingan/politik yang menyebabkan proses perubahan fungsi berjalan lambat.  Proses yang mengalami keterlambatan dilihat dari sudut wacana, aktor dan kepentingan sehingga dapat digunakan pendekatan kerangka IDS 2006.  Aktor yang terlibat dalam proses perubahan fungsi hutan lindung memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda sehingga perubahan fungsi hutan lindung akan sulit dilakukan.  Oleh karena itu perlu mengambil kebijakan yang mempertimbangkan persamaan wacana dengan kepentingan yang sama dan dukungan aktor yang mempunyai visi yang sama.
JEJARING AKTOR DALAM PENGELOLAAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT KONTEKS KPH OK Hasnanda Syahputra; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo; Nyoto Santoso
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jejaring aktor memiliki konsep suatu hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Hubungan ini dapat dipandang sebagai sebuah interaksi yang saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan utuh yang terikat melalui satu jaringan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa aktor yang menjadi pusat informasi didalam jaringan (centrality), aktor yang menjadi perantara (betweenness) dan aktor yang mempunyai hubungan terdekat (closeness) dengan para aktor lainnya sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan. Metode analisis data menggunakan pendekatan social network analysis (SNA), yaitu dengan melihat pola keterhubungan didalam jaringan. Hasil studi menunjukkan bahwa yang masuk katagori tertinggi untuk indegree :  kepala desa, dinas kehutanan provinsi, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa pusong kapal,  outdegree: kepala desa, kesatuan pengelolaan hutan (KPH), perguruan tinggi, dan dinas kehutanan provinsi. Incloseness : kepala desa, KPH, perguruan tinggi, dinas kehutanan provinsi. Outcloseness  yaitu dinas kelautan dan perikanan Aceh Tamiang, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat lembah tari, dan perguruan tinggi. Betweeness terdiri dari kepala desa, KPH, perguruan tinggi, dan dinas kehutanan provinsi.
KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT STUDI KASUS KELOMPOK TANI TARUNA TANI DESA KARYASARI KECAMATAN LEUILIANG BOGOR Raka Aditya Aditya ibisono; Hariadi Kartodihardjo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 3 (2017): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jejaring Kelembagaan menentukan nilai-nilai dan kebiasaan dalam sebuah kelompok agar menjadi aturan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dan efektifitasnya dalam menentukan pengelolaan hutan rakyat pada kelompok Taruna Tani. Data dikumpulkan dengan metode wawancara focused interview dan studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan dalam kelompok Taruna Tani mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Secara struktural, kelompok Taruna Tani memiliki struktur organisasi yang lengkap. Aturan tertulis (formal) dibuat berlandaskan dari kebiasaan dan nilai-nilai yang telah dijalani masyarakat sedangkan aturan informal berupa larangan-larangan dan kesepakatan masyarakat Desa Karyasari dalam mengelola hutan rakyat. Salah satu kendala yang dialami dalam kelompok Taruna Tani yaitu tidak adanya pelaksanaan tugas dari seksi-seksi yang ada dan tidak adanya regenerasi kepengurusan dalam kelompok, hal tersebut perlu dilakukan agar pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok tani dapat berjalan efektif.
Sericulture has been long time in South Sulawesi become one of agriculture activities.  Silk clothes is a tradition in South Sulawesi culture.  South Sulawesi is the main producer of cocoon and raw silk in Indonesia.  In recent years, the production of cocoon and raw silk was decreasing because of many factors, while demand of raw silk for weaving industry was increasing.  The purpose of this study are to find the relation among institution, conduct and performance of sericulture activity, to fi Andi Sadapotto; Hariadi Kartodihardjo; Hermanu Triwidodo; Dudung Darusman; Mappatoba Sila
Forum Pasca Sarjana Vol. 33 No. 2 (2010): Forum Pascasarjana
Publisher : Forum Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sericulture has been long time in South Sulawesi become one of agriculture activities.  Silk clothes is a tradition in South Sulawesi culture.  South Sulawesi is the main producer of cocoon and raw silk in Indonesia.  In recent years, the production of cocoon and raw silk was decreasing because of many factors, while demand of raw silk for weaving industry was increasing.  The purpose of this study are to find the relation among institution, conduct and performance of sericulture activity, to find institutional arrangement of sericulture, to find incentive that can improve efficiency and performance of sericulture.  The study was carried out in Enrekang and Soppeng of South Sulawesi and Luoding City of Guangdong Province, China.  Data were collected using structured interviews, direct observation and documentations.  The sample was consisted of 84 farmers, 3 civil servants, 2 sericulture experts, 2 egg producers,  drawn using combination of random sampling and purposive sampling.  The result of the study show that the difference in performance of sericulture in South Sulawesi and Guangdong because the difference in contract agreement between farmer and cocoon buyer, which make the the conduct of the farmer in Guangdong more consistent in their farming.  Sericulture in South Sulawesi need to arrange their economic institution to improve their performance.   Key words: institutional arrangement, sericulture, performance, South Sulawesi
The establishment process of Gunung Halimun National Park resulted in tenurial insecurity for local people, farmers, and hunters.  This condition leads to the open conflict between local people and the government.  One of the issues that make local people fight for is their rights to have an access and control toward the resources.  As a development model of sustainable tourism, ecotourism has been used to respond this type of conflict.  The aims of this study were to evaluate whether or not the Sudhiani Pratiwi; Hadi S. Alikodra; Soehartini Sekartjakrarini; Hariadi Kartodihardjo
Forum Pasca Sarjana Vol. 31 No. 3 (2008): Forum Pascasarjana
Publisher : Forum Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment process of Gunung Halimun National Park resulted in tenurial insecurity for local people, farmers, and hunters.  This condition leads to the open conflict between local people and the government.  One of the issues that make local people fight for is their rights to have an access and control toward the resources.  As a development model of sustainable tourism, ecotourism has been used to respond this type of conflict.  The aims of this study were to evaluate whether or not the ecotourism development in the case study perform the ideal criteria of ecotourism concept and to determine how the existing institutional arrangement support the fulfillment of the criteria.  Two analytical methods were used to achieve these goals.  They were analysis of the performance of ecotourism criteria and institutional analysis of ecotourism development (consists of stakeholder analysis, need analysis and policy analysis).  The results of ecotourism assessment showed that the ecotourism development in the case study do not fulfill the ideal criteria of ecotourism.  While the result of institutional analysis indicated three main findings, namely, insufficient rules and policy to guide ecotourism development, unequal role between stakeholders of ecotourism development, and lack of accountability in implementing the roles in the study area.  This study suggests that in order to perform the ideal ecotourism development, stakeholders should develop agreed local ecotourism policy, reinforce existing organization and improve the capacity of human resources.   Key words: ecotourism, institution, national park, policy analysis, qualitative analysis
Mengatasi Persoalan Institusional Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA): Pembelajaran dari Kasus Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) di Provinsi Riau Hariadi Kartodihardjo; Chalid Muhammad
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 5 No 2 (2019): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v5i2.95

Abstract

Penulis mengaji Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) di Provinsi Riau untuk mengatasi persoalan pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang telah terjadi puluhan tahun lalu. Hasil identifikasi arena aksi yang terjadi selama 3 tahun terakhir menunjukkan adanya inovasi-inovasi penyelesaian masalah, keterbukaan pengambilan keputusan serta fleksibilitas tindakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun prakarsa ini nampak mulai terkendala atas semakin lemahnya dukungan politik, sehingga berpotensi melonggarkan ikatan-ikatan modal sosial yang sudah mulai tumbuh di wilayah itu. Pembelajaran yang dapat diambil mencakup urgensi terhadap beberapa hal seperti pemetaan sosial untuk memprioritaskan kekuatan lokal, pentingnya membangun trust, penguasaan arena aksi, pertimbangan sejarah dan budaya untuk menghindari kecemburuan atas pilihan kelompok masyarakat dari proses administratif, orientasi pada outcome bukan hanya capaian administrasi, adanya kebutuhan pendekatan ekologi politik, skala ekosistem, maupun keterbukaan informasi.
INSTITUTIONAL ANALYSIS OF REVOLVING FUND LOAN (RFL) FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST PLANTATIONS (CFP) Entin Hendartin; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo; Dudung Darusman
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 8, No 2 (2011): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Agency for Standardization of Environment and Forestry Instruments

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2011.8.2.158-169

Abstract

The purpose of this study was to formulate effective and efficient institutions of Revolving Fund Loans for Community Forest Plantation development (RFL CFP) in accordance with variation of field conditions. Benchmarking techniques were used to formulate the institution of RFL CFP. For that purpose, Independent of Direct Assistance Rural Agribusiness Development (IDA RAD) from the Ministry of Agriculture was selected as a benchmark as it was good in performance. The study was conducted in three provinces, i.e. Riau, South Kalimantan (November 2008 to April 2009) and West Java (May 2009 to February 2011). Comparative study was used to analyze the institutions based on the agency theory. The results showed that the institutional of RFL CFP have not accomodated the differences in characteristics, perceptions and capacities of the parties. As a result, the institutions have not been able to overcome the risk of moral hazard, adverse selection and high transaction costs. On the other hand, the institution of IDA RADhas a positive impact on agency relationship. High repayments by IDA RADagent and the increasing number of agents each year have proved the impact.
Co-Authors Abdul Wahib Situmorang Abdullah, Maryati Adi Sutrisno Agus Hikmat Agus Isnantio Agus Justianto Agus Justianto Agus Justianto Agustiono, Ariyadi Ahmad Dermawan Ahmad Maryudi Alan Purbawiyatna Alan Purbawiyatna Amelia, Nur Rizky Amelia, Nur Rizky Andi Sadapotto Andry Indrawan Ardi Ardi Ari Purbayanto Ariati, Niken Arief Budi Kusuma Arif Satria Armansyah H Tambunan Arya Hadi Dharmawan Asis Budiawan Azis Khan Aziz Khan Badi'ah Bahruni . Bambang Pramudya Bambang Supriyanto Bergas Chahyo Baskoro Bernadinus Steni Bonar M Sinaga Bramasto Nugroho Budi Budi Budi Chalid Muhammad Didid Sulastiyo Didik Suhardjito Djakapermana, Ruchyat Deni Djuara P Lubis Dodi Ridho Nurrochmat Dodik Ridho Nurrochmat Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dwi Putra Aprianto Dwiko Budi Permadi Eka Widiyastutik Elisabet Repelita Kuswijayanti Endang Koestati Sri Harini Muntasib Eno Suwarno Entin Hendartin Ernan Rustiadi Ervizal A.M Zuhud Ervizal Amir Muhammad Zuhud Ervizal AMZU Erwidodo Erwidodo Fahmi Hakim Fauzi Rachman, Noer Fidelia Balle Galle Gamin Gamin Gamin Gamin, Gamin Grahat Nagara Gustan Pari Hadi S Alikodra Hadiyanto Sapardi Hajrah Hajrah Handian Purwawangsa Hardjanto Hardjanto - Hariyadi Hariyatno Dwiprabowo Hariyatno Dwiprabowo Hariyatno Dwiprabowo Haryatno Dwiprabowo Hendrayanto . Heri Santoso Hermanu Triwidodo Herry Purnomo Hidayaturahmi Hidayaturahmi Hidayaturahmi Hidayaturahmi, Hidayaturahmi I Nengah Surati Jaya Iin Ichwandi Irdika Mansur Ismariana, Ema Johanis R Pangala Joko Suwarno Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti K Karsudi Karsudi . Karsudi K Kurnia Sofyan Kusuma, Aprisep Ferdhana La Ode Ifrisala Lahandu, Jamlis Lala M Kolopaking Leti Sundawati Librianna Arshanti Lila Juniyanti LILIK BUDIPRASETYO Mappatoba Sila Maria Helena Yeni Pareira marwoto marwoto Messalina Lovenia Salampessy, Messalina Lovenia Muhammad Ashlam Tangngalangi Muhammad Ashlam Tangngalangi, Muhammad Ashlam Muhammad Buce Saleh Muhammad, Chalid Mulyaningrum Mulyaningrum Munawar Fuadi Nur Suhada, Nur Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa Nurwadjedi Nurwadjedi Nyoto Santoso Oding affandi Ok Hasnanda OK Hasnanda OK Hasnanda Syahputra Pernando Sinabutar Pernando Sinabutar Pernando Sinabutar Putro, Haryanto R. Raka Aditya Aditya ibisono Rina Kristanti Rina Kristanti Rina Mardiana Rinekso Soekmadi Rizaldi Boer Rudi C Tarumingkeng Rudi Subarudi Rudy C. Tarumingkeng Rudy Dwi Siswantoro Sabitah Irwani Saeful Rachman Salampessy, Messalina Santoso, Widodo Budi Satria Astana Siti Masitoh Kartikawati Sitorus, Santun R. P. SM Kartikawati Soedomo, Sudarsono Soehartini Sekartjakrarini Soeryo Adiwibowo Sri Lestari Munajati Sudarmalik Sudarmalik Sudhiani Pratiwi Sudirman Daeng Massiri Sulistya Ekawati Sulistya Ekawati Sunjaya, Etrin Herabadi Tjahjo Tri Hartono Wahyu Hidayat Yaconias Maintindom Yayuk Siswiyanti Yayuk Siswiyanti Yudi Setiawan Yulius Hero