Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.82
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan INTEGRALISTIK PRIVATE LAW Jurnal Pekommas FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Pembaharuan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JMB : Jurnal Manajemen dan Bisnis JUSTISI Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Jurnal Inovasi Penelitian Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesia Private Law Review Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) Journal of Maritime Empowerment Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Research Fair Unisri Verstek Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Atma Inovasia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Nusantara: Journal Of Law Studies Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Recht Studiosum Law Review JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ilmiah Research Student Indonesian Journal of Law Research Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Law, Environmental and Justice Anayasa JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Rechtsvinding HUMANIORASAINS Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Legal Advice Jurnal Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
ITOK DWI KURNIAWAN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : INTEGRALISTIK

 1 
BEKERJANYA DEMOKRASI MELALUI MODAL SOSIAL Kurniawan, Itok Dwi
Integralistik Vol 29, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v29i1.14600

Abstract

Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Ada tiga unsur parameter modal sosial yaitu kepercayaan (trust), norma (norms) dan jaringan (networks). Demokrasi sendiri memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu bekerjanya demokrasi melalui modal sosial perlu berjalan seiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya demokrasi melalui modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial demokrasi dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial masih terhalang akan kebudayaan, hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan di Indonesia.
Perlindungan Mutasi Guru dengan Berlakunya Undang-undang No 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah Kurniawan, Itok Dwi; Al Muchtar, Suwarma
Integralistik Vol 30, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i2.20874

Abstract

Indonesia is a country based on the rule of law, this is in accordance with the mandate of the constitution. Citizens, in this case especially teachers must get protection in order to be able to carry out their rights and obligations comfortably. After the enactment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014, secondary education became a provincial affair so there were a lot of teacher mutations. To anticipate this, the government issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 120/5935 / SJ dated October 16, 2015 concerning the Acceleration of the Implementation of Affairs Under Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The aim of this research is to determine the protection of teacher mutations by the enactment of local government laws. Teachers' protection according to this study can be divided into two, namely preventive (cancellation of regulations / Perbup / Perwali) and repressive (lawsuit of the State Administrative Court). Legal protection for teachers can be done preventively and repressively. Preventively, it could be through the governor's authority as a representative of the government to overturn the decision and repressively, the teacher could submit a claim to the State Administrative Court to cancel the letter of its decision. The existence of this law is expected to improve the welfare of teachers throughout Indonesia.Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, hal ini sesuai dengan amanah konstitusi. Warga negara, dalam hal ini khususnya guru harus mendapatkan perlindungan agar bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan nyaman. Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 ke UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan menengah menjadi urusan provinsi sehingga banyak sekali terjadi mutasi guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan  Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mutasi guru dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah. Perlindungan bagi guru menurut penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu preventif (pembatalan perda/perbup/perwali) dan represif (gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara). Perlindungan hukum terhadap guru bisa dilakukan secara preventif dan  represif. Secara preventif, bisa melalui kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut dan secara represif, guru bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan mutasinya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
Membumikan Ecology Citizenship Melalui Pengetahuan Tentang Isu Lingkungan : Pengembangan Tenaga Panas Bumi Indonesia Gunawati, Dewi; Kurniawan, Itok Dwi
Integralistik Vol 31, No 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v32i2.25014

Abstract

Latar belakang penelitian adalah: a). Dampak eksploitasi  energi fosil menyebabkan  kepunahan energi, diperlukan alternatif energi sebagai solusi , Salah satu bentuk alternatif energi adalah geotermal yang dalam tataran yuridis ditemukan masalah dan kendala dalam implementasi kebijakan geotermal , dalam tataran sosiologis  terdapat masalah   penolakan warga masyarakat terhadap  rencana pemanfaatan atau ekstraksi panas bumi (geotermal) yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sebagaimana terjadi di Kawasan Perlindungan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan di Lereng Gunung Lawu, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Penolakan dilatar belakangi karena dampak yang ditimbulkan oleh ekstraksi mampu merusak biodiversity dan ancaman terhadap penghidupan warga masyarakat disektor pertanian. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis. Metode penelitian: Penelitian doktrinal. Jenis penelitian deskriptif, eksploratif dan evaluatif. Hasil Penelitian: alasan mengapa warga negara harus memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan geotermal sebagai upaya membangun warga negara ekologis adalah bahwa: 1). Pengetahuan atas isu lingkungan yang mencakup hakekat, asal muasal pembentukan dan ruang lingkupnya merupakan dasar bagi masyarakat untuk membentuk sikap dan watak, tindakan untuk menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan secara bertanggung jawab. 2). Sebagai implementasi dari prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa penikmatan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang sama bagi generasi sekarang dan yang akan datang merupakan perwujudan prinsip keadilan yang harus dipahami oleh warga negara ekologi yaitu warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam. 3). Dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan mensyaratkan prinsip pengelolaan yang menjunjung harmoni tujuan ekonomi, sosial dan ekologi.
Co-Authors A.G. Thamrin Ahmad Puji Sulistyo Adi Ajeng Andan Sari Akram, Aqil Syahru Al Muchtar, Suwarma Aldyan, Arsyad Annisa Nurul Alimah AP, Hanuring Ayu Arief Suryono Arsyad Aldyan Bambang Santoso Bambang Santoso Citra Permata DARA PUSTIKA SUKMA Dewi Gunawati Dewi, Putri Maha Dita Septi Damayanti Emilia Sekar Respati Seto Ernia Duwi Saputri Febrian Dafa Putra Fernades, Acacio Fernandes, Acacio Fifi Zuhriah Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Galih Dwi Prasetyo Ginanjar Pratama Ginusti, Gallis Nawang Handayani , Fitri Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Harjono Harjono Harjono Harjono Harjono Heri Hartanto Heru Ismaya Hidayah, Yayuk Ikrimah , Afridah Ismawati Septiningsih Ismawati septiningsih Ismumarno, Ismumarno Jamal Wiwoho Juli Setyo Rini Kristiyadi Kristiyadi Yoke Sarah Asafita Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Muhamad Fathur Rohmi Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri muhammad rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad Wildan Alghozali Muthia Sakti Noviansyah, Wahyu Pati, Umi Khaerah Pipit Widiatmaka, Pipit Pranoto Pranoto Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi Putri, Fairuz Mumtaz Abafiyah Putri, Nabilah Karamina Hadini Rahayu Subekti Rahma Putri Nabilah Rima Sri Agustin Rizki Rizki Rizky Abadi Putra Ro'id, Aufaiz Dzulfaqor Robby, Samuel Bintang Safarina Safarina Santos, Jose Gama Septiningsih, Ismawati Setyawan, Vincentius setyawan, vincentius patria Siallagan, Sahat Poltak Situmorang, Alexander Dwi Agung Soehartono Soehartono , Soehartono Soehartono Soehartono Souad Ezzerouali Sri Wahyuningsih Yulianti Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Subekti Sulastri Sulastri Suwadi , Pujiyono suwadi, pujiyono SUYATNO Thamrin, A.G. Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Tobing, Nastity Aiko Desintha Triasmara, Dhimas Mukti Veithzal Rivai Zainal Vincentius Patria Setyawan Wahyu Noviansyah Wardani, Riska Putri Winarno Budyatmojo Yanuarti, Rini Yovanisa Meirawati Zakki Adhliyati Zakki Adhliyati, Zakki Zakki Adihiyati Zakki Adlhiyati zakki adlhiyati, zakki