Articles
<![CDATA[Basic Construction Factors of Participatory Asset Community Development Health In Action (Yudhia) Model to Prevent Complication of Pregnancy and Child-Birth ]]>
<![CDATA[Yudhia Fratidhina]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Rizanda Machmud]]>;
<![CDATA[Artha Budi Duarsa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Vol 7 No 2 (2020): Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Poltekkes Kemenkes Jakarta III ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.209 KB)
|
DOI: 10.32668/jitek.v7i2.246
<![CDATA[High Maternal Mortality Rate (MMR) is mostly caused by a lack of information and a bad habit of pregnant women in high-risk pregnancy treatment. This condition causes an impact to high maternal mortality during childbirth. This study has aims to identify factors as the main construction of the Participatory Asset Community Development Research Action Model (YUDHIA). This study used a qualitative approach. The location of the study is at Cimanuk, Pandeglang, Banten. Informants were chosen based on purposive sampling and snowball techniques. Key informants were four pregnant women that had complication risk. Supporting informants were eight-person. Data collecting used in-depth interviews and recorded by a tape recorder. Analysis data used RAP techniques and released 12 themes that described the main factors in the construction of the YUDHIA model. The description was (1) development of community assets, such as physical, economic, environmental, human, and social assets. (2) Community participation, such as the dimension of community contribution, community development, and organization. This study is community participation has been already existed by forming desa siaga (standby village). The most crucial asset in the community is human assets, midwifery, and dukun (traditional birth attendant), therefore create a strong commitment to giving priority to the needs and lives of pregnant women.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Rahmah Harianti]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Asrinaldi Asrinaldi]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.124 KB)
|
DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.374-387
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan pembentukan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh khususnya dalam rekrutmen Komisi Independen Pemilihan (KIP). Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan sistem desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana prinsip Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyangkut fenomena yang dimuat dalam pasa-pasal tersebut. Dimana Independensi serta etika para penyelenggara patut untuk dipertanyakan menyangkut kinerja dan faktor kepentingan yang terdapat di dalamnya antara penyelenggara pemilu dan legislatif perekrutnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan meilakukan wawancara dengan berbagai informan dan juga dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu di Aceh yaitu Komisioner KIP Aceh dan beberapa informan lain sebagai triangulasi. Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh juga sebagai puncak kontrol dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Aceh, telah menerapkan kedua prinsip ini untuk dapat menegakkan Pemilu yang demokratis di Aceh. Meskipun belum optimal sepenuhnya dikarenakan pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun selebihnya KIP Aceh telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.Kata Kunci: Penyelenggara Pemilu, Independensi, Etika dan Komisi Independen Pemilihan Aceh]]>
<![CDATA[Dinamika Proses Pencalonan Anggota Dprd Kabupaten Solok Untuk Pemilu Serentak Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Viko Darma]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Khairul Fahmi]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.683 KB)
|
DOI: 10.31604/jips.v6i2.2019.344-357
<![CDATA[ Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.Adapun para bakal calon anggota legislatif yang telah dipilih oleh partai politik untuk didaftarkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD perlu melengkapi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang yang mana secara garis besarnya yaitu ada syarat calon dan syarat pencalonan. Dimana kedua syarat ini perlu didaftarkan oleh partai politik ke KPU sesuai dengan tingkatan nya. Namun, dalam melengkapi syarat-syarat, syarat calon dan syarat pencalonan ini ada indikasi terjadi keliru, dan perbuatan manipulasi syarat-syarat dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung maupun oleh bakal calon anggota legislatif ini untuk melengkapi syarat-syarat tersebut agar ditetapkan sebagai calon oleh KPU maupun KPUD.Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara.. Pendaftaran bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatan nya. Dalam rangkaian tahapan/proses pencalonan, ditemukan tindakan yang berkaitan dengan malpraktik pemilu atau pelanggaran pemilu, seperti pemalsuan/pengelabuan dokumen administrasi persyaratan calon maupun proses sengketa pemilu yang ditangani oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu).lokus penelitian penulis adalah di kabupaten Solok, tepatnya di KPU Kabupaten Solok dikarenakan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh bakal calon dalam melengkapi syarat-syarat administrasi pencalonan. Kata kunci:Pencalonan, Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)]]>
<![CDATA[MANAJEMEN KAWASAN WISATA LEMBAH HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ]]>
<![CDATA[Deki Yusman]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Ifdal Ifdal]]>
<![CDATA[ Menara Ilmu Vol 15, No 1 (2021): VOL. XV NO.1 APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/mi.v15i1.2545
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau dan bagaimana peranan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengelolanya. Metoda yang dipakai untuk mendapatkan hasil penelitian ini dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif, dengan mendeskripsikan kondisi yang ditemukan dilapangan serta membandingkannya dengan literatur yang ada. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa manajemen dalam pengelolaan kawasan wisata Lembah Harau saat ini belum optimal karena fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya belum terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan Kawasan wisata Lembah Harau peran swasta dalam saat ini sangat menonjol, hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya atraksi, wahana, penginapan dan sarana penunjang wisata lainnya yang berkembang di kawasan wisata Lembah Harau, namun hal ini tidak diringi dengan pengawasan yang dilakukan dinas terkait Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Pariwisata, Peran, Stakeholder]]>
<![CDATA[MEDIA PENYALURAN KAMPANYE MELALUI INSTAGRAM BSBI DALAM PROGRAM BEASISWA SENI DAN BUDAYA 2019 ]]>
<![CDATA[Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari Dewi]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Emeraldy Chatra]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 1 (2022): Vol. 5 No. 1 Edisi 1 Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (963.83 KB)
|
DOI: 10.33559/eoj.v5i1.1282
<![CDATA[Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS) that displays Indonesian arts, and culture is a program which is held by the Directorate of Public Diplomacy, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. This program was conducted face-to-face from 2003 to 2019. Through this program, a good opportunity is certainly obtained by Indonesia state to spread Indonesia cultural values. This research analyzes how Instagram can play an important role in promoting the 2019 IACS program so that, the general public can know about this program. This research was being analyzed by using Circuit of Culture model, and specified in Production moment. By analyzing Instagram, we can find out how the account is managed, and the content shared by the committee of IACS 2019. Data were taken based on interview, and social media. The results are MoFA doesn’t use Instagram @iacs_kemlu well. This can be seen from the minimal upload of documentation of the participants, and MoFA is not carrying out the monitoring function regarding the inactive @bsbi_pdg Instagram account. Besides that, on Instagram @iacs.banyuwangi, Instagram management is very lacking. It can be seen from @iacs.banyuwangi Instagram account page.]]>
<![CDATA[KONSEPSI GUANXI PADA ETNIS TIONGHOA DI PADANG, STUDI KASUS : HIMPUNAN TJINTA TEMAN (HTT) PADANG ]]>
<![CDATA[Mardoni Mardoni]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Zainal Arifin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA Vol 8, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36424/jpsb.v8i2.361
<![CDATA[Tulisan ini menbahas praktik nilai-nilai guanxi oleh etnis Tionghoa dalam menjaga eksistensi kebudayaannya di Kota Padang. Eksistensi etnis Tionghoa di Kota Padang ditunjukkan identitas Kampung Pondok sebagai ruang publik dan ruang religi, tradisi hari raya imlek, dan usaha perdagangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa sebagai etnis yang minoritas di Kota Padang memiliki kemanpuan untuk menjaga eksistensi budayanya ditengah kepungan budaya dominan (Minangkabau). Penulisan artikel ini mengunakan pendekatan antroplogi dengan metode kualitatif dalam corak studi kasus pada Himpunan Tjinta Teman (HTT) sebagai organisasi sosial budaya etnis Tionghoa. Lokasi penelitian di lakukan di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Hasil analisis penelitian menemukan bahwa etnis Tiongho sebagai masyarakat yang bermigrasi di Kota Padang manpu menjaga eksistensi kebudayaannya melalui praktik nilai-nilai guanxi. Nilai-nilai guanxi merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikembangkan atas dasar persamaan marga, kerabat, profesi dan teman sepermainnan. Nilai guanxi berperan sebagai modal sosial dalam menjaga keberlansungan praktik-praktik kebudayaan etnis Tionghoa di Padang. Praktik nilai guanxi ada secara implisit ada dalam berbagai kegaiatan-kegiatan sosial budaya etnis Tionghoa pada pranata sosialnya. Pranta sosial yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial budaya ini salah satunya adalah Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang. Organisasi Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang sangat berperan dalam menjaga nilai-nilai guanxi dalam setiap kegiatannya sebagai modal sosial untuk menjaga eksistensi budaya Tionghoa di Padang.]]>
<![CDATA[Etno-Forestri Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Tresno Tresno]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Rizaldi Rizaldi]]>;
<![CDATA[Heri Doni]]>;
<![CDATA[Try Surya Harapan]]>;
<![CDATA[Mahdi Mutashim]]>
<![CDATA[ Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 24, No 2 (2022): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andalas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/jantro.v24.n2.p195-203.2022
<![CDATA[ The United Nations considers indigenous people local knowledge as a part of sustainable development. In fact, the local knowledge of Orang Rimba has transformed due to the pressure of industrialization. This article describe current ethnoforestry of Orang Rimba using ethnoscience and a multidisciplinary landscape assessment method. Data was collected by participatory observation, in-depth interviews, participatory social mapping, and plant collections, with informants being selected by purposive sampling. This research analysis uses an ethnoforestry approach. The ethnoforestry of Orang Rimba is local knowledge that regulates relationship between lowland forest taxonomy and the whole domain of life the Orang Rimba. Orang Rimba recognized various domains including Rimba Bungaron (primary forest) as related to both social organization and kinship (genah), customary (bebalai), and hunter-gather domain (merayau-nyulogh). Benuaron and Sialang (orchards and honey-producing trees) are classified as agroforestry domain and Bahumaon as rubber and oil palm plantations domain. The ethno-forestry of Orang Rimba has long been known as hunter-gather and swidden agliculture which is no longer the case as previous management of lowland forest has shifted the lives of Orang Rimba to rubber cultivation and oil palm plantation in Twelve Hill National Park.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI PENANGANAN KESEHATAN MENTAL SISWA PADA GURU BK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN BK DI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Rika Sarfika]]>;
<![CDATA[Mahathir Mahathir]]>;
<![CDATA[Hema Malini]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>
<![CDATA[ JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 4 (2023): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmm.v7i4.15905
<![CDATA[Abstrak: Remaja merupakan individu yang rentan terhadap masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dapat berdampak pada kinerja akademik yang buruk dan menyebabkan putus sekolah. Oleh karena itu, masalah kesehatan jiwa remaja harus diperhatikan dan diatasi sedini mungkin. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah sangat vital dalam pencegahan masalah kesehatan jiwa pada siswa. Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan guru BK dalam menangani masalah kesehatan mental siswa di sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh lima orang guru BK di SMA Kota Padang. Kegiatan yang dilakukan meliputi mengukur pengetahuan guru BK tentang masalah kesehatan mental siswa (pretest), brainstorming pengalaman guru BK dalam menghadapi masalah siswa di sekolah, memberikan edukasi, dan mengukur pengetahuan kedua (post-test). Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya perbedaan rerata pengetahuan guru BK yang signifikan antara pretest dan post-test (p = 0,035). Perbedaan rata-rata pengetahuan guru BK antara pretest dan posttest adalah -1,60, artinya terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan guru BK sebesar 1,60 setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.Abstract: Adolescents are individuals who are prone to mental health problems. Mental health problems that are left untreated can impact poor academic performance and lead to dropping out of school. Therefore, adolescent mental health problems must be considered and addressed as early as possible. The role of Counseling Guidance teachers in schools is vital in preventing mental health problems in students. This activity aims to increase the knowledge of counseling teachers in handling students' mental health problems at school. These activity was attended by five counseling teachers at Padang City High School. The activities included measuring the counseling teacher's knowledge regarding students' mental health problems (pretest), brainstorming the counseling teacher's experience in dealing with student problems at school, providing education, and measuring the second knowledge (post-test). These activity results showed a significant mean difference in the counseling teachers' knowledge between the pretest and post-test (p = 0.035). The mean difference in counseling teachers' knowledge between the pretest and post-test was -1.60, meaning that there was an increase in the mean scores counseling teachers' knowledge score of 1.60 after participating in socialization activities.]]>
<![CDATA[Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Manajemen BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Rini ELvira]]>;
<![CDATA[Yaswirman Yaswirman]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Dodi Devianto]]>
<![CDATA[ Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 8, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29300/ba.v8i2.12298
<![CDATA[This study aims to determine the causal-comparative relationship between the variable of APBD grant funding assistance and BAZNAS management performance. This study involved all BAZNAS in West Sumatra Province selected by total sampling with data sourced from PuskasBAZNAS publication. Simple linear regression analysis tested the comparative causal relationship between the two variables. The research show that the variable of APBDfunding does not affect to the management performance of BAZNAS in West Sumatra Province, but it is influenced by other factors, such as leadership, employees and organisational culture, availability of financial resources, governance, policies and strategies, technology utilisation, muzakki trust in BAZNAS, transparency and accountability, and local cultural values. The implication of this research is as a basis for future local government policy considerations in allocating APBD grant funding assistance, and for BAZNAS efforts to improve the efficiency and effectiveness of BAZNAS in zakat management.]]>
<![CDATA[Good Amil Governance According to Zakat Core Principles: A Concept to Improve the Efficiency and Effectiveness of Zakat Management ]]>
<![CDATA[Rini Elvira]]>;
<![CDATA[Yaswirman Yaswirman]]>;
<![CDATA[Nursyirwan Effendi]]>;
<![CDATA[Dodi Devianto]]>
<![CDATA[ Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 6 No 3 (2023): Sharia Economic: November, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31538/iijse.v6i3.4358
<![CDATA[The importance of good amil governance in zakat management becomes increasingly urgent along with the complexity and size of the funds being managed. Practices involving transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and legal compliance are the keys to success in achieving efficiency and effectiveness in zakat management. Therefore, it is necessary to carry out further description and exploration regarding the concept of good amil governance based on zakat core principles. This research is a literature study that adopts a descriptive-exploratory qualitative approach. Secondary data sources were obtained from various literature, including journal articles, books, official reports from the BAZNAS Study Center, and government documents, as well as other relevant sources. The Systematic Literature Review (SLR) technique was utilized to optimize the data, which was then analyzed in depth using a descriptive-exploratory qualitative approach to present a comprehensive picture of the concept of good amil governance according to zakat core principles.]]>
