Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.206
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Buletin Ilmiah Nagari Membangun Pagaruyuang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Semar : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat Ekasakti Journal of law and Justice Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Otong Rosadi
Ekasakti University Master Of Law Program, Padang, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 93 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : ekasakti legal science journal

 1 
Penggunaan Alat Bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat) Masri, Reni; Otong Rosadi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/cypm7883

Abstract

Korupsi di Indonesia telah banyak merugikan keuangan negara. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, dirumuskan dalam Undang-Undang tersendiri diluar KUHP. Sebagai tindak pidana khusus tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Penggunaan alat bukti surat perintah perjalanan dinas dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri Pasaman Barat adalah alat bukti surat temuan pihak kejaksaan selama penyidikan. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasaman Barat ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di Pulau Jawa yang masing-masing dengan agendanya melakukan tindak pidana korupsi dengan membesarkan anggaran seperti kuitansi pembayaran hotel, biaya rental mobil, tiket pulang pergi yang menyebabkan kerugian negara. tindak pidana korupsi yang ditemukan setelah adanya proses laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: 700/36/LHA.DTT/Inspekt-2021 tanggal 05 Oktober 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Penyidik menemukan kendala yaitu alat bukti surat yang dijadikan alasan sudah hilang atau sulit untuk ditemukan korupsi dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, korupsi dilakukan secara bersama-sama karena kelima terdakwa melakukan perjalanan dinas luar kota ke kota yang sama tetapi dengan tujuan instansi berbeda-beda sehingga masing-masing terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyidik mengalami kesulitan karena harus merincikan satu persatu.
Perlindungan Hukum Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Anggraini, Nicel Riza; Otong Rosadi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/0k4ny383

Abstract

Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Akan tetapi, fakta di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan Tenaga Harian Lepas di Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  masih belum memperoleh pelakuan yang adil dan masih jauh dari kesejahteraan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif seperti: a) adanya dibuat surat perjanjian antara Tenaga Kerja Harian Lepas dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota b) adanya klausul yang jelas terkait Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian di Taspen, klausul tentang dapat menerima biaya lembur, biaya perjalanan dinas dan klausul tentang tata cara PHK dicantumkan dalam perjanjian. Perlindungan hukum represif yaitu: 1) memberikan sanksi administratif kepada pengusaha atau instansi yang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas secara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, 2) melakukan penangguhan (usaha) kepada pengusaha atau instansi yang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas tidak berdasarkan Undang-Undang. Kedua, Kendala-kendala yang ditemukan oleh Tenaga Kerja Harian Lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah: 1) Aturan yang ada tidak memberikan ketegasan dalam memberikan upah yang layak kepada tenaga harian lepas, 2) Tidak ada ruang negosiasi antara Tenaga Harian Lepas dan Sekretaris DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terkait keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, 3) Tidak ada klausul terkait jumlah gaji yang akan diterima Tenaga Harian Lepas dalam Perjanjian Kerja, 4) Tenaga Harian Lepas tidak patuh terhadap aturan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang telah ditandatangani.
Penjatuhan Pidana Edukatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi (Studi Pada Unit PPA Satuan Reskrim Polres Pariaman) Otong Rosadi; Fitri, Iusticia
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 3 (2024): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/phcaa611

Abstract

Pembinaan anak berkonflik hukum memerlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan menyangkut kepentingan anak maupun penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Pengambilan keputusan dalam penanganan anak berkonflik hukum harus benar-benar dapat mengatur dan mengembangkan anak menuju masa depan yang dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat yang bertanggung jawab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, serta disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin  Pada Satreskrim Polres Sijunjung Kadir Jailani, Abdul; Rosadi, Otong
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/5zv3ee29

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang mineral dan batubara melarang kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Namun dalam kenyataannya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)  banyak terjadi, salah satunya adalah di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan dari para penambang yang tidak memiliki izin ini sudah menjadi perkerjaan utama/tetap. Dalam hal tertangkap tangan, maka yang dijerat adalah para pekerja saja tanpa menangkap pemilik modal atau beking yang selalu lepas dari jerat hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Sijunjung sangat diperlukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Syahrial; Rosadi, Otong; Febria, Thomas
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7m9dph71

Abstract

Asas perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 3 UU Npmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Namun asas monogami ini tidak bersifat absolut, karena seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu dengan persyaratan tertentu. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana seperti dalam perkara yang sudah diputus oleh Hakim pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN. Psb dengan putusan pemidanaan. Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS memenuhi unsur Pasal pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN. Psb dipenuhi unsur Barangsiapa; dan unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto
Upaya Penanggulangan Potensi Konflik Akibat Pengelolaan Tambang Batuan Andesit Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota Andrisno, Robi; Rosadi, Otong
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/v5015e68

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum Polres 50 Kota adalah dengan cara melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan peledak juga dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melakukan pemantauan distribusi, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak agar tidak disalahgunakan dan tetap aman bagi lingkungan dan warga sekitar. Program Safari Kamtibmas yang melibatkan dialog dengan masyarakat membantu mengurangi ketegangan dengan mendengar aspirasi warga secara langsung. Jika terjadi pelanggaran atau potensi kekerasan terkait konflik tambang, Polres bertindak tegas dengan menerapkan penegakan hukum. Ini mencakup pengamanan wilayah tambang, serta penanganan demonstrasi yang mungkin terjadi agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik fisik. Kendala dalam upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum Polres 50 Kota antara lain kurangnya sosialisasi dan keterbukaan dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Warga sering merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai dampak lingkungan dan prosedur keamanan. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan tambang dan penggunaan bahan peledak. Meskipun Polres telah melakukan patroli dan monitoring rutin, pengawasan ini memerlukan kerja sama lebih erat antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang.
Politik Hukum Penerapan Sistem Self Assesment Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan Bangunan Pada Transaksi Jual Beli M. Fauzal; Rosadi , Otong
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/t0zzsm72

Abstract

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan pendekatan self-assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri. Prinsip ini juga diterapkan pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat, kini menjadi kewenangan daerah sesuai politik hukum berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Kabupaten Agam, penerapan sistem ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Meski telah diatur secara normatif, pelaksanaan sistem self-assessment dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Agam menunjukkan ketidaksesuaian secara aturan dan penerapannya. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, bagaimana penerapan sistem self-assessment dalam pemungutan BPHTB pada transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Agam? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem ini? Permasalahan ini menarik karena terdapat indikasi ketidaksesuaian antara dasar hukum dan pelaksanaannya, seperti dominasi penggunaan nilai pasar oleh Badan Pendapatan Daerah dibandingkan harga transaksi yang dilaporkan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait penerapan sistem self-assessment dalam pemungutan BPHTB. Lokasi penelitian difokuskan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pertama, penerapan sistem self-assessment dalam pemungutan BPHTB di Kabupaten Agam belum optimal karena adanya intervensi fiskus dalam penetapan nilai objek pajak. Kedua, kendala utama dalam penerapan sistem ini meliputi: 1) kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, 2) inkonsistensi dalam penerapan kebijakan oleh Badan Pendapatan Daerah, dan 3) lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self-assessment.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Manao, Tiyer Desting; Rosadi, Otong; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/sergwb53

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian dengan kekerasan Pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl pertimbangan secara yuridis telah terpenuhi unsur kekerasan dalam Pasal 365 KUHP namun tingkat kekerasan yang dilakukan tidak sampai menimbulkan cedera serius bagi korban, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal dalam pasal tersebut. Secara non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Pada putusan No. 480/Pid.B/ 2022/PN Bgl pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada tingkat kekerasan yang lebih tinggi serta lokasi kejadian yang berada di dalam tempat tinggal korban. Dalam kasus ini, terdakwa memasuki kosan korban pada malam hari, mengambil barang milik korban, dan menggunakan kekerasan fisik secara langsung dalam bentuk pemukulan, tendangan, dan cakaran, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik. Secara non yuridis tidak ada yang dipertimbangkan hakim. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan No. 160/Pid.B/2023/PN Bgl berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 tahun 6 bulan.  Pada putusan No. 480/Pid.B/2022/PN Bgl, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara, yang lebih berat dibandingkan dengan putusan pada perkara sebelumnya. Perbedaan kedua putusan ini, dapat dilihat bahwa tingkat hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bergantung pada apakah unsur pencurian dengan kekerasan terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti tempat kejadian, modus operandi, tingkat kekerasan yang dilakukan, serta dampak terhadap korban.
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbentuk Pemerasan Dalam Jabatan oleh Kepala Sekolah Otong Rosadi; Fandri Irawan; Zennis Helen
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 2 (2026): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/sc1h5p84

Abstract

Pemerasan dalam jabatan merupakan perbuatan korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor: LP/15/III/2023/Spkt Res Pasbar. Hasil penyidikan Satreskrim Polres Pasaman Barat pada pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan di sekolah MAN Lembah Melintang. Kendati besaran uang sumbangan dari hasil keputusan rapat bersama, namun ditemukan pihak yang merasa dirugikan dari Ketetapan yang dikeluarkan kepala sekolah. Rumusan masalah bagaimanakah penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah dan apa hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah. Metode pendekatan yaitu yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Data diolah dan dianalisis menggunakan teori secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analistis. Hasil penelitian, pertama penyidikan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat terhadap tindak pidana pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah adalah adanya wali murid dipaksa dan diancam secara lisan untuk membayar uang sumbangan pendidikan apabila menolak maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Penyidik periksa saksi, diperoleh bukti Surat: Ma.03.34/PP.00.6/ 393/2022 tentang besaran uang sumbangan siswa yang tidak sah sebab yang bertandatangan bukan ketua komite dan besaran uang sumbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 huruf e PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan tersangka menerima keuntungan dari pembayaran uang tersebut. Sehingga cukup bukti terhadap perbuatan tersangka selaku Kepala Sekolah, telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor. Kedua, hambatan penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi berbentuk pemerasan dalam jabatan oleh kepala sekolah yaitu dalam penerapan unsur paksaan hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti ancaman bahwa tidak diperbolehkan mengikuti ujian belum dapat dibuktikan sebab pada saat penyidikan belum memasuki jadwal ujian bagi siswa. Sehingga untuk memenuhi alat bukti, penyidik meminta keterangan terhadap saksi ahli administrasi, ahli pidana dan ahli dari Dinas Pendidikan.
Co-Authors Abdi Abdul Kadir Jailani Adhi Wibowo Adhi Wibowo Afdhal Bustami Afrinal, Afrinal Afrizal, Dedi Ahwan Fanani Aji Wibowo Aji Wibowo Ali, Yoddizal Andrisno, Robi Anggraini, Nicel Riza Anriady Ardila, Mirza Ariwibawa, Kokoh Aswad Satria Awi Ramadani Azan Fujiyanto Bahary, Syamsul Bahri, Afwanul Bilsofer Hikman Bisma Putra Pratama Bustami, Afdhal Darmini Roza Darmini Roza Dedi Afrizal Desi Fitria Desi Fitria Dewi Nadya Maharani Edi Harto Edi Karan Prianto Edminuddin Edminuddin Edminuddin, Edminuddin Edwar, Ricky Ekasaputra, Marrio Fahmiron Fahmiron Fahmiron, Fahmiron Fandri Irawan Febria, Thomas Ferdi Ferdi Ferdi Ferdi, Ferdi Ferdianto Purna Fitri, Iusticia Fujiyanto, Azan HARTO, EDI heince sagitarisa Helen, Zennis Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Hendra Jesastra Saragih Hendra Saputra Hikman, Bilsofer Ilham Putra Irwan Sukma Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Ismansyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah Iyah Faniyah, Iyah Jailani, Abdul Kadir Kadir Jailani, Abdul Kokoh Ariwibawa Kurnia, Yossa Indra Leo Murphi M. Fauzal Manao, Tiyer Desting Mardianto Marrio Ekasaputra Masri, Reni Masrizal, Buyung Muhammad Reza Muhammad Reza Mulyanda, Satria Mulyawan, Fitra Mulyawana, Fitra Murphi, Leo Neni Vesna Madjid Prianto, Edi Karan Purna, Ferdianto Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat Ramadani, Awi Ramadhan, Puja Ramadhana, Teuku Ramadhani Ricky Edwar Rufi'i sagitarisa, heince Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Sahnan Sahuri Siregar Saputra, Sigit Saragih, Hendra Jesastra Satria, Aswad Setyawan, Donny Haryono Siregar, Sahnan Sahuri Siska, Diana Siti Nurmala Siti Nurmala Sukma, Irwan Sulistyowati Sulistyowati Susi Delmiati Sutrisno, Sutrisno Syahrial Syamsul Bahary Vesna Madjid, Neni Widia Wiliandri Wiliandri, Widia Yardi, Novry Yoddizal Ali