Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Jurnal Penyuluhan Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan MEDIA KONSERVASI Jurnal Manajemen dan Agribisnis Indonesian Journal of Forestry Research Jurnal Penelitian Hasil Hutan Jurnal Penelitian Hutan Tanaman JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE) Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) E-Journal Jurnal Organisasi Dan Manajemen Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Forest and Society Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita Jurnal Penelitian Hasil Hutan Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Dinamika Lingkungan Indonesia Jurnal Ilmu Kehutanan Jurnal Ilmu Kehutanan Jurnal Pallangga Praja Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Dodik Ridho Nurrochmat
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN MELALUI SKEMA PHBM DI DESA TUGU UTARA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Reza Purnomo; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Tugu Utara dilakukan suatu proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan lahan, hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan. Metode  yang digunakan dalam  menganalisis kebijakan tersebut adalah metode analisis kebijakan ex-post. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara dilaksanakan dalam tiga bentuk pemanfaatan lahan dan pola tanam yang berbeda yakni pemanfaatan lahan di bawah tegakan pinus dan damar adapun pola tanam adalah agroforestry yakni dengan menanam kopi, pemanfaatan lahan-lahan kosong dengan penanaman rumput gajah yang ditanam pada lahan-lahan kosong yan terletak pada bagian terluar dari areal yang dimanfaatkan, dan pemanfaatan lahan sebagai obyek wisata.  Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya adalah kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih belum mapan, rendahnya nilai jual kopi di Desa Tugu Utara, dan masih minimnya upaya dari Perum Perhutani untuk menunjang terwujudnya peningkatkan kualitas dan nilai jual produk kopi di Desa Tugu Utara.
STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK MELALUI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN Trina Ayuni; Dodik Ridho Nurrochmat; Nastiti Siswi Indrasti
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari jumlah penjualan barang elektronik yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi limbah elektronik yang cukup besar dan setiap tahun terus bertambah. Dari jumlah tersebut, perangkat elektronik bekas sebagian besar diolah oleh sektor informal dengan cara yang tidak ramah lingkungan karena ketiadaan kebijakan khusus tentang limbah ini.  Jika hal ini terus terjadi, banyak pihak yang akan memanfaatkannya untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan pembuangan limbah elektronik ilegal di masa yang akan datang. Untuk mengatasinya, pemerintah harus memulai menjalankan sejumlah strategi pengelolaan limbah elektronik dengan dukungan berbagai stakeholder. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan QSPM dengan responden yang berasal dari beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan limbah elektronik, maka diketahui bahwa strategi prioritas yang harus dilakukan saat ini adalah mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah elektronik ramah lingkungan sehingga sistem pengolahan dan daur ulang dapat berjalan dengan skema ramah lingkungan.
KESIAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PASCA TERBITNYA UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Christine Wulandari; Pitojo Budiono; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 2 (2016): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pengembangan perhutanan sosial telah terbit pada akhir tahun 2016 dalam rangka menyesuaikan kebijakan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 (PermenLHK 83/2016) tentang Perhutanan Sosial belum bisa secara langsung dapat menjawab pemasalahan yang ada di lapangan sebagai dampak atas terbitnya UU Pemerintahan Daerah.  Dalam PermenLHK 83/2016 disebutkan adanya persyaratan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai program perhutanan sosial dan menyediakan anggaran untuk memgimplementasikannya. Persyaratan inilah yang dalam tindak lanjutnya memerlukan adanya pertimbangan dan strategi lebih lanjut agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana harapan pemerintah pusat.Kata kunci:  perhutanan sosial, pemerintahan daerah, pemerintah pusat
STRATEGI PEMASARAN PRODUK OLAHAN JAHE MERAH (STUDI KASUS PADA PT PERFORMA QUALITA MANDIRI) Shelly Atriani Iskandar; Arief Daryanto; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 2 (2016): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jahe merupakan tanaman obat yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki tiga jenis jahe yang biasa diperdagangkan, yaitu jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah. Dari ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah memiliki komponen kimia yang lebih unggul, terutama kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi. PT Performa Qualita Mandiri (PT PAQAR) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang agroforestri berinisiatif untuk mengembangkan jahe merah menjadi produk minuman kemasan dengan label JaeQ. Hal ini didasari keinginan untuk memanfaatkan jahe merah yang mengandung banyak khasiat bagi tubuh dan bertujuan untuk meningkatkan nilai jahe merah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kegiatan pemasaran produk olahan jahe merah pada PT PAQAR dan juga memberikan alternatif strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan performa perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan khasiat dan bahan alami yang terdapat pada produk tersebut sebagai materi pemasaran untuk menarik minat konsumen. Strategi selanjutnya yang dapat diterapkan yaitu memperluas jangkauan pemasaran dengan menambah outlet rekanan dan juga memperbaiki kemasan produk untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk olaha jahe merah JaeQ.Kata kunci:jahe merah, agroforestri, strategi pemasaran, minuman kemasan, JaeQ
TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Siti Nurkomariyah; Muhammad Firdaus; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 3 (2016): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi non tarif barrier yang dibuat oleh pemerintah. Seluruh produk kayu tidak dapat menembus semua pasar ekspor jika tidak memiliki sertifikat legalitas kayu dan dokumen v-legal. Deregulasi  menimbulkan kerisauan bagi industri furnitur kayu. Tarik ulur regulasi menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah atas regulasi yang dibuatnya. Akibatnya, selama tujuh tahun ditetapkan kebijakan ini  belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing industri furnitur kayu. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil kajian menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi implementasi SVLK secara menyeluruh dengan melibatkan industri dan seluruh stakeholder kehutanan. Pemerintah juga harus melakukan deregulasi antara lain dengan cara menurunkan standar biaya sertifikasi dan menetapkan standar maksimum tarif sertifikasi yang diberlakukan lembaga verifikasi (LV). Mandatory SVLK khusus pasar Uni Eropa dan niche market yang dilandasi dengan voluntary partnership agreement (VPA) seperti halnya yang dilakukan dengan Uni Eropa.
STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI ZONA TRADISIONAL TAMAN NASIONAL UJUNG KULON Aldila Paramita; Leti Sundawati; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 1 (2017): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi. Zona tradisional merupakan zona lainnya yang Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan secara turun temurun. Pemanfaatan SDA berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak terlepas dari adanya persoalan terkait akses. Faktor yang mempengaruhi akses kawasan adalah kebijakan yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akses zona tradisional yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengidentifikasi aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam PP 28 tahun 2011 pasal 35 bahwa pemanfaatan tradisional berupa pemungutan HHBK, budidaya terbatas, dan perburuan tradisional terbatas. Namun akses yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat tertulis dalam peraturan tanpa implementasi yang jelas. Aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi berdasarkan self assesment dan penilaian aktor lainnya adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). KLHK mempunyai peran yang sangat berpengaruh karena perumus kebijakan, serta mempunyai program-program di dalam kawasan.
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DAN KESESUAIAN KONTEN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK Rio Firmansyah; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 4 No 2 (2017): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum masyarakat adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari. Implementasi kebijakan belum optimal, dilihat dari hanya satu kasepuhan yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total 522 kasepuhan yang tercantum di Peraturan Daerah. Tujuan penelitian adalah mengategorikan masyarakat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang berdasarkan kepatuhannya terhadap ketentuan adat, mengevaluasi kesesuaian konten Peraturan Daerah (rule in law) dan aturan adat (rule in use) untuk mendorong pengelolaan wilayah adat secara lestari. Berdasarkan hasil penelitian, Kasepuhan Pasireurih dikategorikan masyarakat yang patuh, sedangkan Kasepuhan Cirompang sudah luntur dalam mempraktikkan ketentuan adat. Kesesuaian rule in law dan rule in use terjadi pada aspek pengakuan masyarakat, batas sumber daya alam yang dikelola adat, tujuan pengelolaan dan jangka waktu pengelolaan. Ketidaksesuaian terjadi pada aspek objek yang dikelola dan mekanisme pengelolaan. Rekomendasi kebijakan pemungkin yaitu pembuatan peraturan Bupati yang lebih operasional, mendorong penataan tata batas dan mendorong penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
SIMULASI MODEL PENGEMBANGAN GASIFIKASI LISTRIK BERBASIS BIOMASA HUTAN TANAMAN ENERGI Mira Yulianti; Dodik Ridho Nurrochmat; Budi Kuncahyo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 5 No 1 (2018): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v5i1.27210

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan pengembangan model gasifikasi listrik berbasis biomasa di daerah-daerah pinggiran, melalui pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE).  Data primer dan sekunder diolah dengan regresi logit, gap analysis dan dirangkum dalam permodelan sistem dinamis. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada listrik dan produknya dan bersedia untuk membayar lebih akibat adanya listrik. Jika hutan tanaman dialokasikan untuk menyediakan biomasa yang akan digunakan untuk listrik maka strategi utama yang harus disiapkan adalah menjamin kepastian harga beli bahan baku biomasa sehingga menjamin kelayakan usaha pemegang ijin hutan tanaman.  Pengembangan biomasa terutama kaliandra dipandang penting karena mampu menyediakan energi primer yang berdasarkan kajian ini masih jauh antara rencana dengan realisasi.  Rasio elektrifikasi akan lebih cepat tercapai jika hutan tanaman energi dengan jenis kaliandra dikembangkan dengan serius. Untuk itu, strategi yang sesuai adalah menjamin harga bahan baku di angka Rp 400.000/ton dan pengaturan intensitas panen. Strategi pemungkin lain adalah subsidi untuk instalasi pembangkit listrik gasifikasi. 
EVALUASI KEBIJAKAN PELATIHAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN INDUSTRI KIMIA AGRO: STUDI KASUS DI PT. TRIDHARMA POLAKARSA Daniel Pontoan; Dodik Ridho Nurrochmat; Ono Suparno
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 1 (2021): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i1.27212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pelatihan karyawan yang dilakukan PT. Tridharma Polakarsa terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terlibat dalam pelatihan yang diadakan perusahaan sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode SEM PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square) dengan program Smart PL 2.0 M3 dengan melakukan penilaian dari hasil pengukuran model melalui faktor konfirmatori dengan menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SEM PLS pelatihan dapat meningkatkan motivasi karyawan serta pelatihan dan motivasi dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.
EVALUASI RENCANA AKSI MITIGASI DENGAN PENDEKATAN EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN JAYAPURA Martha Christina Yufuai; Dodik Ridho Nurrochmat; Suyanto Suyanto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 8 No 1 (2021): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v8i1.31963

Abstract

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura bertumpu pada sektor berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kondisi ini harus dikelola dalam kerangka ekonomi hijau (green economy) sehingga dapat menjadi jalan tengah antara peningkatan populasi dan penurunan sumber daya lahan. Kabupaten Jayapura memiliki luas kawasan hutan sebesar 1.225.505 ha atau 70,73% dari luas Kabupaten Jayapura. Kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung 661.799 ha (38,04%), Cagar Alam 8.262 ha (0,74%), Hutan Suaka Marga Satwa 160.163 ha (9,23%) dan Hutan Budidaya 395.281 ha (22,72%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aksi mitigasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayapura dan membangun strategi kebijakan bagi Kabupaten Jayapura dalam Green Growth Economy. Penelitian ini menggunakan perangkat LUMENS dalam menganalisi input-output ekonomi Kabupaten Jayapura untuk mengetahui dampak aksi mitigasi dan trade off analysis dalam pertumbuhan ekonomi, dan membangun strategi pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura dapat memanfaatkan sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi, sepanjang pemerintah menjadikan sumberdaya alam sebagai penghasil devisa dan dapat mencipatakan kesejahteraan masyarakat, maka kawasan yang dapat dijadikan sumberdaya stock carbon adalah kawasan konservasi (9,70%) dan kawasan hutan lindung (38,04%). Makna dari pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, menjadi investasi dalam modal sosial, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam dalam bentuk formal maupun informal. Memberikan ruang bagi pemerintah untuk menciptakan investasi sesuai dengan fungsi kawasannya. Strategi pembangunan ekonomi hijau Kabupaten Jayapura dapat dicapai dengan dukungan kebijakan (policy making), kerjasama serta koordinasi (patnership) dan pemerataan pembangunan.
Co-Authors Aceng Hidayat Achmad Fachrodji Agung Wibowo Agus Justianto Agus Justianto Agus Justianto Agus Poerwadianto Agus Wahyudi Ahmad Erani Yustika Aldila Paramita Andi Agustiadi Ardhi Yusuf Ardian surya Nurhakim Ari Suharto Arief Daryanto Arif Satria Arya Hadi Dharmawan Asis Budiawan Baguna, Firlawanti Lestari Bahruni . Bambang Hero Saharjo Bramasto Nugroho Budi Kuncahyo Cecep Kusmana Christine Wulandari Clara M. Kusharto Daniel Pontoan Darwo Darwo David Andreas Deddy Ruchjadi Dewi Febriani Dewi Febriani Dhany Yuniati Di Gregorio, Monica Didik Suharjito Dodi Supriatna Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Dudung Darusman Efi Yuliati Yovi Efi Yuliyati Yovi Emi Roslinda ENDANG SUHENDANG Eno Suwarno Eny Widiya Astuti Ernan Rustiadi Fadhlan K. Hamdja Faradis Alfi Zain Farma Yuniandra Fentie Salaka Fifi Gus Dwiyanti Fitri Nurfatriani Fitri Nurfatriani Fitri Nurfatriani,S.Hut,M.Si Gunawan Santosa Gustan Pari Gustan Pari Handian Purwawangsa Hapsoh Hapsoh Hardjanto Hardjanto - Hardjanto Hardjanto Haris Prasetyo Harisson, Rhett D. Hariyatno Dwiprabowo Hariyatno Dwiprabowo Hermanto Siregar IBNUL QAYIM Ibrahim , Syufriadi Idqan Fahmi Iffatul Ulfah Ignatius Adi Nugroho Ignatius Adi Nugroho Iin Ichwandi Iman Santoso Iman Santoso IPB, BPKB Irdika Mansur Ishak Yassir ISKANDAR ZULKARNAEN SIREGAR Iswanto Iswari, Nurul Isyana Rahayu, Isyana Jadda Muthiah James Thomas Erbaugh James Thomas Erbaugh Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Julijanti Jun Harbi K Kasmaliasari Kartodihardjo, Hariadi Lala M Kolopaking Latifah Kosim Kadarusman Leti Sundawati Lilik Noor Yuliati Lukas Giessen Lutfy Abdulah Lutfy Abdulah M. Krott Manifas Zubayr Manifas Zubayr, Manifas Martha Christina Yufuai Maulana , Agus Meti Ekayani Mimi Salminah Mira Yulianti Muhammad Alif K. Sahide Muhammad Fachril Husain Jeddawi Muhammad Firdaus Muhammad Ridwan Muhammad Sarif Muhammad Sidiq Mukhamad Najib Nandi Kosmaryandi Nastiti Siswi Indrasti Nurheni Wijayanto Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa Nurtjahjawilasa, Nurtjahjawilasa Nyoto Santoso Oki Hadiyati Oktedy Andryansah Ono Suparno P. Perdinan Park, Mi Sun Pitojo Budiono Putra, Heriansyah R. Birner Rahmani, Tabah Arif Rahmat Budiono Rahmat Budiono Reza Purnomo RIKA RAFFIUDIN Rina Mardiana Rinekso Soekmadi Rio Firmansyah Ristianto Pribadi Rizal Syarief Rizaldi Boer S Agus Cahyadi Sarah Burns Secunda Selamet Santoso Secunda Selamet Santoso Setiadi Djohar Setiawan, Dian Shelly Atriani Iskandar Sheriffdeen, Muhammad Sigit Sunarta, Sigit Silalahi, Mangarah Siti Nurkomariyah Sofyan Husein Siregar Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sukadaryati Sulistya Ekawati Sulistya Ekawati Sulistya Ekawati Suria Darma Tarigan Suryanto Suryanto Suyanto Suyanto Syaiful Anwar Tania June TATAN SUKWIKA Tatang Tiryana Thita Moralitha Mayza Trina Ayuni Ujang Sumarwan Ulfah Juniarti Siregar Utami, Anisa Dwi Vania Pramatatya WINDRA PRIAWANDIPUTRA, WINDRA Yelin Adalina Yulius Hero