Claim Missing Document
Check
Articles

Penegakan Hukum Electronic Traffic Law Enforcement Bagi Masyarakat Di Wilayah Provinsi Gorontalo. Kadri, Muhammad; Nur, Rafika; Insani, Nur
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/ws9d0815

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mengubah sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Metode tilang konvensional seringkali dianggap tidak efektif karena proses yang panjang, keterbatasan personel, dan rentan terhadap pungli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem Penegakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diperkenalkan sebagai inovasi teknologi yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ETLE di Provinsi Gorontalo dan mengidentifikasi kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif yang didukung oleh analisis perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Gorontalo, dilengkapi dengan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ETLE telah berkontribusi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat, sebagaimana tercermin dari penurunan pelanggaran yang tercatat secara signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Sistem ini juga telah meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pengguna jalan, sehingga mengurangi potensi praktik ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, data kepemilikan kendaraan yang tidak lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tingginya biaya denda yang dianggap memberatkan oleh sebagian pengguna jalan. Kendala-kendala ini membutuhkan perbaikan infrastruktur, edukasi publik yang berkelanjutan, dan penguatan kebijakan untuk memastikan ETLE berfungsi secara efektif dan adil. Secara keseluruhan, ETLE merupakan langkah penting menuju modernisasi penegakan hukum lalu lintas dan mendorong budaya berkendara yang aman dan tertib di Provinsi Gorontalo.
Limitation Of Judicial Review Authority by Constitutional Court of the Republic of Indonesia Regarding Criminal Provisions in Laws Amriyanto Amriyanto; Rafika Nur
Khairun Law Journal Vol 2 No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v2i1.1880

Abstract

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-XIV/2016 which rejects the extension of meaning and scope of adultery, rape and fornication in Indonesian criminal law becomes polemic in society. This is because the acts are very contrary to the moral and religious values, and Pancasila as the ideology of the Indonesian nation. The limitation of judicial review authority by Constitutional Court of the Republic of Indonesia related to criminal provisions is the reason for not willing to take the exclusive authority of the legislator in the formulation of criminal provisions. On the other hand, the Constitutional Court itself often extends the meaning and scope of norms in laws unrelated to criminal provisions.
Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Gorontalo Karmila Mokodongan; Rafika Nur; Asdar Arti
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 1 (2023): Februari: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.641

Abstract

The objective taken by the researchers was to find out what the BPOM's obstacles were in controlling the distribution of illegal cosmetics in Gorontalo City, one of the efforts made by the government to improve public health and carry out supervision by forming BPOM. Cosmetic products that do not have distribution permits or are illegal which do not comply with applicable regulations are still a problem for the people of Gorontalo. This can be seen from the existence of cosmetic distribution facilities that sell illegal cosmetics that have not been controlled by BPOM in Gorontalo City. This study uses an empirical juridical legal research method that aims to analyze the problems that are carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. From research at the BPOM office, the authors found that there are still many unlicensed cosmetics business actors who commit fraudulent acts in producing cosmetics without a distribution permit with chemicals obtained at low prices without thinking about the impact on the consumers who use them, which causes BPOM's losses. obstacles in distribution monitoring. Illegal cosmetics due to lack of control over goods entering the city area, especially the city of Gorontalo, lack of public knowledge to distinguish genuine cosmetics from fakes, so that the circulation of illegal cosmetics is rampant. In general, people are only interested in cheap prices without being keen to know the basic ingredients for making these cosmetics, cosmetic ingredients that are easily and cheaply found on the market and counterfeiters' knowledge about the composition of counterfeit cosmetics are the contributing factors. Illegal distribution of cosmetics.
Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) Awaludin S. Habie; Rafika Nur; Rusmulyadi
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6041

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem pengereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kenderaan, Perlengkapan Kenderaan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor yang tidak diatur jalur melintas, Administrasi Kenderaan Bentor yang tidak sesuai dengan peruntukkan kenderaan penumpang, Perindustrian Kenderaan Bentor yang tidak memiliki Izin Usaha Produksi, standarisasi Pembuatan produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi. Kemudian Kenderaan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber matapencaharian masyarakat Gorontalo. Sehingganya dalam Perda Bentor perlu untuk ditinjau kembali, agar sesuai dengan perundang-undangan.
Co-Authors Abbas, Zilfinaz Abdullah, Mohamad Iqbal Adiguna Kharismawan ahmad, isnawir Akili, Wahyudin M. Alhasni, Mohamad Rizky Amboaha, Wahyumi Amriyanto Andi Intan Purnamasari Arti, Asdar Asdar Arti Asdar Arti Awaludin S. Habie Badu, Harun A. Bakhtiar, Handina Sulastrina Baliana Amir Djafar, Marwan Djakia, Haryono Suyono Ekwan Ahmad Ekwan Ahmad Fattimah Maddusila Gito Alan Ali Gobel, Rongki Ali Haeranah, Haeranah Hambali , Azwad Rachmat Handar Subhandi Bakhtiar Hasanuddin Hasanuddin Hijrah Lahaling Igirisa, Ridwanto Intan Purnamasari Jayantri Ribunu Jupri Jupri Karim, Rosmawaty Karmila Mokodongan Karmila Mokodongan Kindom Makkulawuzar, Kindom Lumpeng, Putri Indriani A.S male, nismawaty Manga Patila Martvina Sapii Marwan Djafar Marwan Marwan Marwan Marwan Mohammed Zabidi, Ahmad Fakhrurrazi Muhammad Ikbal Muhammad Kadri, Muhammad Mustawa, Mustawa Novita Anggriani Lahabu Nur Azisa Nur Insani Nur Insani Nurhayati Mardin Nurul Miqat P, Umar Pakaya, Suprin Pebrian, Pebrian Podungge, Alamsyah Pramana, Nova Prayitno Imam Santosa PUJI LESTARI Pulukadang, Novarolina Rahman, Mohammad Arif Rahmawati, Rahmawati Rais, Suardi Rusmulyadi Rusmulyadi, Rusmulyadi Sahabat, Andi Inar Saputra, Farhat Saso, Nurul Fathin A. Savitri, Rahma Soewondo, Slamet Sampurno Suaib, Suaib Sukiman Sukiman Sulilawati, Susi Sumiaty Sumiaty Sumiyati Beddu Sumiyati Beddu SUMIYATI SUMIYATI Sunardi Purwanda Susi Susilawati Suyanto, Moh. Afan Syamsidar Uloli, Frengki Usman, Rusli Virgayani Fattah Zabidi, Ahmad Fakhrurrazi Mohammed