<![CDATA[Potensi militerisasi di Laut Cina Selatan memiliki pengaruh terhadap kelestarian cagar budaya di Kepulauan Riau. Dampak terjadinya militerisasi dapat menyebabkan punahnya cagar budaya bangsa yang senantiasa dijaga dan dilestarikan. Fokus kajian penulis yaitu pengimplementasian peraturan nasional dan internasional terkait perlindungan cagar budaya. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pemerolehan suatu sumber data utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan kepustakaan (Library Research). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research), seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, internet dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat merawat cagar budaya Makam Engku Puteri Raja Hamidah yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage merupakan konvensi UNESCO yang berperan dalam melindungi cagar budaya diseluruh dunia.]]>
