Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Taufik Hidayat; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

This research is based on how organizing Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 chapter 28. The purposes of the research are to find and analyze how Constitution of Regulation Organized, and to find out the role of Regulation of Counter-Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28 to counter and resolves Terrorism Activity in Indonesia. This research method is using qualitative method with Judicial Normative approach by exploring another research inherent and secondary data. The result showed that protection of Terrorist’s suspect on Regulation of Counter Terrorism’s Constitution Number 15, 2003 Chapter 28, has no regulating of terrorist’s suspect rights yet. It means that the terrorists are arrested by the Investigator Officer that has maximum limits by 7x24 Hour, it could cause torturing and many more will come that probably violating of the suspect rights and human rights at the same time. So that Chapter 28 is more subject to causing discrimination to terrorist’s suspect. Conclusion of this research is 7 days Arresting has no Reason, the arresting can only be done based on special condition stated on KUHAP, so that 7 days arresting terrorism’s suspect has no basic regulation because Pre-Arresting conditions is not fulfilled.Keywords: Terrorism, Arresting, Criminal Act AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mencegah dan menanggulangi aktifitas terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Bahwa perlindungan pelaku tindak pidana terorisme dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum mengatur hak-hak pelaku secara manusiawi, yaitu perihal penangkapan oleh penyidik yang dilakukan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam, membuka peluang terjadinya tindakan yang berujung pada penyiksaan atau perbuatan lain yang dapat melanggar hak dari tersangka dan hak asasi manusia. maka pasal 28 rentan akan tindakan diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa waktu 7 (tujuh) hari dalam penangkapan tidak beralasan, penangkapan hanya boleh berdasarkan syarat khusus KUHAP karena itu penangkapan selama 7 (tujuh) hari jadi tidak berdasar karena syarat-syarat pra penangkapan tidak terpenuhi.Kata Kunci : Terorisme, Penangkapan, Tindak Pidana

Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama Diding Suryadi; Diding Rahmat
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 01 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

The purpose of this study was to determine the regulation of material criminal law against perpetrators of criminal acts of premeditated murder and judges' decision in imposing criminal defendant criminal acts of murder committed jointly on criminal case Number 33/PID.B/2015/PN.KNG. This type of research was normative juridical with the stages of research including: literature research and field research. Data was collected in the form of interview with qualitative analysis method. The result of the research was the regulation of the criminal law material against the perpetrators of the crime of premeditated murder committed in Decision Number 33/PID.B/2015/PN.KNG was appropriate and judge's consideration before passing the decision No. 33/PID.B/2015/PN.KNG was in conformity with applicable law.Keywords: Criminal, Murder and Judge’s Decision AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tahapan penelitian meliputi: penelitian pustaka dan penelitian lapangam. Alat pengumpul data berupa wawancara dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG sudah tepat dan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.33/PID.B/2015/PN.KNG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, dan Pembunuhan Berencana

Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Diding Rahmat
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.686

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 maka segala praktek menjalankan due proses of law harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban keuangan negara yang berdimensi merugikan dan atau tidak merugikan keuangan negara dalam perspektif hukum pidana harus berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum,kemanfaatan, keadilan, teori pembuktian dan bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku sehingga kerugian negara mampu dikembalikan dengan hukum yang efektif yaitu melalui hukuman denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis formulasikebijakan pidana denda dan uang pengganti tanpa pengganti penjara dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Methode penelitian ini memakai metode yuridis normatif yaitu methode penelitian dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Peneliti berkesimpualan pertama; Pengaturan pertanggungjawaban hukuman denda hanya terdapat dalam Pasal 10, Pasal 30 dan 31 KUHP sedangkan dalam tindak pidana korupsi hukuman denda tidak mengatur secara rinci kemudian uang pengganti pada terpidana korupsi diatur dalam pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) Undang undang No.31 tahun 1999 jo Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua; perlu adanya Formulasi kebijakan dalam peraturan perundang undangan mengenai hukuman denda dan uang pengganti yang terdapat dalam Undang undang tindak pidana korupsi khususnya mengenai pidana denda dan uang pengganti agar tidak diganti dengan penjara tapi dengan cara di cicil dengan kesepakatan waktu yang diberikan kepada pelaku dan tidak diganti dengan hukuman penjara sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan.

Analisa Kasus Eutahanasia dalam Prespektif Hak Azasi Manusia dan Hukum Pidana Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v1i1.235

Analisa kasus

The Role of Government Institutions in Rehabilitation of Handling Victims of Narcotic Abuse Enggartiasto Adipradana; Suwari Akhmaddhian; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2149

The purpose of this study is to find out the regulations of rehabilitation for victims of narcotics abuse carried out by rehabilitation institutions as well as to analyze the role of Rehabilitation Institution in handling victims of narcotics abuse in Kuningan District. This study employed an evaluative method of analysis which is a method of collecting and presenting data to analyze actual situation and then rational analysis was carried out based on juridical references through library research and field research. The results indicated that the rehabilitation is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation No. 25 of 2011 concerning Implementation of Mandatory Self-Reporting of Narcotics Addicts, Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 08 of 2014 concerning Guidelines for Social Rehabilitation of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse Confronting the Law in Social Rehabilitation Institutions, and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 03 of 2012 concerning the Standard of Social Rehabilitation Institutions for Victims of Narcotics, Psychotropic, and other Addictive Substances. Meanwhile, the role of rehabilitation institution, such as Mandatory Report Recipient Institution (IPWL), is to carry out social rehabilitation programs for victims of narcotics abuse by applying therapeutic community and counseling methods. Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi Penanganan Korban Penyalahgunaan NarkotikaTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika oleh lembaga rehabilitasi dan untuk menganalisis bagaimana peran Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan mengenai rehabiliasu diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. Peran lembaga rehabilitasi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode terapi komunitas, dan konseling.

The Role of Government Institutions in Rehabilitation of Handling Victims of Narcotic Abuse Enggartiasto Adipradana; Suwari Akhmaddhian; Diding Rahmat; Yunusrul Zen
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2149

The purpose of this study is to find out the regulations of rehabilitation for victims of narcotics abuse carried out by rehabilitation institutions as well as to analyze the role of Rehabilitation Institution in handling victims of narcotics abuse in Kuningan District. This study employed an evaluative method of analysis which is a method of collecting and presenting data to analyze actual situation and then rational analysis was carried out based on juridical references through library research and field research. The results indicated that the rehabilitation is regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Government Regulation No. 25 of 2011 concerning Implementation of Mandatory Self-Reporting of Narcotics Addicts, Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 08 of 2014 concerning Guidelines for Social Rehabilitation of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse Confronting the Law in Social Rehabilitation Institutions, and Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 03 of 2012 concerning the Standard of Social Rehabilitation Institutions for Victims of Narcotics, Psychotropic, and other Addictive Substances. Meanwhile, the role of rehabilitation institution, such as Mandatory Report Recipient Institution (IPWL), is to carry out social rehabilitation programs for victims of narcotics abuse by applying therapeutic community and counseling methods. Peran Lembaga Pemerintah dalam Rehabilitasi Penanganan Korban Penyalahgunaan NarkotikaTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika oleh lembaga rehabilitasi dan untuk menganalisis bagaimana peran Lembaga Rehabilitasi dalam penanganan korban penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah metode evaluatif analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan mengenai rehabiliasu diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya. Peran lembaga rehabilitasi sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan metode terapi komunitas, dan konseling.

EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) CIREBON DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI CIREBON Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.407

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam peenanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dan Pengadilan Negeri Cirebon,Â adapun rumusan penelitian yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah bagaimana pengaturan lembaga bantuan hukum menurut Undang-undang RI No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum? Bagaiman Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiÂ regulasi tentang Bantuan Hukum terhadap lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2011, bagaimana Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam penanganan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam penanganan perkara oleh Lembaga Bantuan HukumÂ khususnya LBH Cirebon dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut bantuan hukum perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisis rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Kata kunci : Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Perkara PidanaÂ Â

Reconstruction of Advocate Policy in Assisting Child Cases Based on Value of Justice (A Study in Kuningan District) Diding Rahmat; Teguh Prasetyo; Sri Endah Wahyuningsih
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i2.1222

An advocate is a person whose profession is providing legal services both inside and outside the court that meets the requirements based on legislations. In child cases, the role of advocates is needed to provide legal protection for children in order to create a child generation which is free from discrimination, violence and exploitation. The purpose of this research is to analyze various regulations regarding advocate policy in legal assistance on criminal cases, especially on child cases and how the policy is implemented in assisting child cases at the level of investigations in police, prosecutors office and court in Kuningan District. The method used in this research was the Evaluative Analysis method, which is a method of collecting and presenting the obtained data to analyze actual situation and subsequently carry out rational analysis based on juridical references through library and field research. As results, this research found that the regulations applied in providing legal assistance on child cases include; Article 23 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning System of Child Criminal Justice, and Kuningan District Regulation Article 17 Point (b) Number 15 of 2003 concerning Implementation of Child Protection. Moreover, the implementation of advocate policy in assisting child cases in Indonesia has not been carried out optimally both in police, prosecutor's office and court due to the following factors, namely legislation factors, legal apparatus factors, and society awareness factors (legal culture). Therefore, there is a need for reconstruction of legal awareness through education, training and socialization, especially for the law enforcement of child cases. Besides, the societys legal culture regarding the obligation of advocate assistance needs to be improved so that the objectives to provide child protection can be achieved.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan per Undang Undang. Dalam perkara anak peran advokat sangat di perlukan dalam perlindungan hukum bagi anak yang merupakan bagian terpenting dalam menjaga generasi anak yang bebas dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi sehingga mampu membangun generasi anak bahagia dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbagai peraturan mengenai kebijakan advokat dalam pendampingan hukum dalam perkara pidana khususnya terhadap terhadap perkara anak serta bagaimana implementasi kebijakan peran advokat dalam pendampingan perkara anak di tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisisan, kejaksaan dan pengadilan Negeri Kuningan. Methode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan penelitian ini adalah methode Evaluatif Analisis, yaitu suatu methode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya dan selanjutnya dilakukan analisis rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil Penelitian ini yaitu Pertama,.Pasal 23 ayat (1) Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perda Kabupaten Kuningan Pasal 17 hurp (b) No.15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak .Kedua, Implementasi peran advokat dalam pendampingan perkara anak di Indonesia belum dilaksanakan dengan maksimal baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan hal ini karena faktor faktor sebagai berikut yaitu Faktor Peratuan Perundang Undangan, Faktor Aparat Hukum dan Faktor Kesadaran Masyarakat (Budaya Hukum). Oleh sebab itu perlu adanya rekontruksi peningkatan kesadaran melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi terhadap penegak hukum perkara anak maupun terhadap budaya hukum masyarakat tentang kewajiban pendampingan advokat sehinga tujuan keadilan perlindungan anak dapat terpenuhi.

Legal Protection of Women Victims of Sexual Harassment in Indonesia Tri Astuti Handayani; Teguh Prasetyo; Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1939

The rise of sexual and non-verbal sexual harassment against women by men makes women not have bargaining in criminal law as a victim, this has implications for the psychology of women feeling humiliated, lacking confidence, trauma and fear, due to the above women who are victims of sexual harassment who are unable to carry out their work or even have mental illness, stress or some who commit suicide. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the protection of women due to acts of sexual harassment by men today and how the legal efforts of victims of sexual harassment against women. The methodology used in this study is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials such as laws, journals and books. The researcher concludes: First; There is a need for regulations governing the protection of women, especially regarding acts of sexual harassment. Second; Preventive and repressive efforts are needed to prevent acts of sexual harassment against women in order to protect women so that women are able to rise up, advance, prosperous, happy, independent and contribute to the Family, Nation and State. Preventive efforts can be carried out through socialization, workshops and training on legal awareness of women's protection while repressive efforts include taking action by the police.Keywords: Women, Sexual Harassment, Legal Protection Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia Abstrak : Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki-laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Hasil penelitian Pertama; Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khusunya mengenai tindakan pelecehan seksual. Kedua; Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara . Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan oleh aparat kepolisian.Kata Kunci : Perempuan, Pelecehan Sekual, Perlindungan Hukum

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.478

1

Title

Found 82 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 82 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 82 Documents
Search