Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Afrijal, Afrijal; Helmi, Helmi; Latif, Ikhwan Rahmatika; Usman, Bustami
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i4.3416

Abstract

Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthe government ethical values as an effort to improve the performance of government officials. The method used in this writing is a qualitative method with a literature review study approach. The results of the discussion in this paper show that strengthening government ethics can be realized by internalizing Pancasila values for government officials. Pancasila, as a state ideology and also as a guideline for attitudes and behavior, needs to be synergized by the apparatus in the form of services to the community. Apart from that, it is urgent to implement bureaucratic culture reform by the government as the embodiment of professional and qualified bureaucrats.
URGENSI PENANAMAN NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN PADA SISWA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA PASCA PENDIDIKAN MENENGAH Latif, Ikhwan Rahmatika; Arta, Karuni Humairah; Najamudin, Najamudin; Kesha, Cut Nabilla; Muharrir, Muharrir; Ridha, Arrazy Elba
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.32455

Abstract

Pendidikan bukan hanya tentang penguasaan materi pelajaran, tetapi juga tentang membentuk karakter dan sikap yang akan membawa siswa meraih keberhasilan di masa depan. Kepemimpinan adalah salah satu nilai yang harus ditanamkan dalam proses pendidikan agar para siswa dapat menjadi individu yang tangguh dan siap menghadapi tantangan kehidupan setelah lulus dari tingkat pendidikan menengah. Atas dasar tersebut pelaksanaan pengabdian untuk menindaklanjuti itu dilakukan oleh tim pengabdi dengan menggunakan metode sosialisasi dengan menggunakan kuesioner sebagai uji tingkat pemahaman dan pengaplikasian nilai kepemimpinan pada siswa kelas XII di Sekolah MAN 2 Aceh Barat. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian tersebut, mayoritas siswa kelas XII baik dari jurusan IPA dan IPS telah memahami materi dan mampu menyelesaikan contoh-contoh kasus problematika yang disajikan dalam kuesioner ketika di akhir pemaparan materi. Hal ini menjadi modal penting bagi para siswa MAN 2 Aceh Barat untuk dapat memimpin dirinya sendiri dan mampu menghadapi berbagai probelmatika yang akan mereka hadapi secara nyata pasca menyelesaikan studinya di sekolah menengah atas.
The Abundance of Special Autonomy Funds: An Ironic Portrait of Aceh's Poverty Alleviation Ikhsan, Ikhsan; Latif, Ikhwan Rahmatika; Hajad, Vellayati; Hasan, Effendi; Mardhatillah, Muntaha; Herizal, Herizal
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i1.6441

Abstract

This article examines the financial management of the government of Aceh, which is supported by special autonomy funds. It is a war compensation and recovery from the tsunami disaster following the signing of a peace accord between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of Indonesia for development to increase the Acehnese people's well-being, disbursed by the central government. But the governance of the special autonomy fund it runs has not been able to help Aceh get out of poverty according to national standards. The article employed a descriptive qualitative approach, then purposive sampling used by the authors as the technique to identify people to interview about Aceh's poverty and special autonomy fund issues. Open publications, whether they be official government documents such as rules or decisions, newspapers or magazines, or scientific references such as books or journals were secondary data used by authors. The findings revealed that the management of the special autonomy fund lacks a mature grand design, such that the management rules change annually and are also influenced by the tug-of-war between the Aceh government and the region/city governments. Then, the principle of accountability was not properly implemented, so these two findings were unable to affect the substance of the poverty sector in Aceh, causing Aceh's poverty to consistently fall below the national average.Artikel ini mengkaji masalah pengelolaan keuangan pemerintah Aceh yang ditopang oleh dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus ini merupakan untuk pemulihan dari bencana tsunami dan kompensasi perang setelah penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pembangunan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh, yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Namun tata kelola dana otsus yang dijalankannya belum mampu membantu Aceh keluar dari zona kemiskinan sesuai standar nasional. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, kemudian purposive sampling digunakan oleh penulis sebagai teknik untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan diwawancarai tentang masalah kemiskinan dan dana otonomi khusus Aceh. Publikasi terbuka, baik berupa dokumen resmi pemerintah seperti peraturan atau keputusan, surat kabar atau majalah, atau referensi ilmiah seperti buku atau jurnal merupakan data sekunder yang digunakan oleh penulis. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus tidak memiliki grand design yang matang, sehingga aturan pengelolaannya berubah setiap tahun dan juga dipengaruhi oleh tarik ulur antara pemerintah Aceh dengan pemerintah daerah/kota. Kemudian, prinsip akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik, sehingga tidak mampu mempengaruhi permasalahan  substantif sektor kemiskinan di Aceh dan menyebabkan kemiskinan Aceh secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional.