Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.773

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM AL-Daulah MAGISTRA KUKILA Jurnal Dinamika Hukum Tadulako Law Review Diponegoro Law Review MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Publication Library and Information Science Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL CENDEKIA HUKUM Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan Halu Oleo Law Review Ensiklopedia of Journal Ornamen Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Kriya Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Pendidikan Edutama Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Teknik Mesin Cakram VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan Cepalo JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Genre (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya) Kode : Jurnal Bahasa Journal of Social Research Journal of Social Empowerment Protection: Journal Of Land And Environmental Law RechtIdee Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Joko Setiyono

Faculty Of Law, Universitas Diponegoro

Author-ID : 377514

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Responsibility of the Board of Directors for Tax Billings of the Bankrupt Company (A Case Study of PT United Coal Indonesia's Tax Debt Claims Which Have Been Declared Bankrupt by the Commercial Court) Fadjrin Wira Perdana; Joko Setiyono; Wahyudi Siswanto; Sri Kartini; Irwan Irwan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3329

Based on the KUP Law, companies that have been declared bankrupt by the Commercial Court are still burdened with tax debt because the Commercial Court's Bankruptcy Decision only stops the company's wheels but does not stop the tax debt. On the other hand, related to tax debt, based on the Limited Liability Company Law, it is the responsibility of the company's Board of Directors, so that companies that have been declared bankrupt still have to pay tax bills as happened to PT. United Coal Indonesia (PT. UCI).

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Kurniasanti Kurniasanti; Joko Setiyono
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 1 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i1.270

The crime of piracy at sea is one of the acts of violence or illegal detention, or any act of destruction committed for personal purposes by the crew of a ship or a passenger of a private ship or aircraft and aimed at the high seas, against other ships or aircraft or against persons or goods that are on board a ship or aircraft somewhere outside the jurisdiction of any country. This article aims to analyze the implementation of the universal jurisdiction of a country in tackling the crime of marine piracy in Indonesia and the preventive measures applied by the government in protecting Indonesian-flagged ships in foreign territorial waters that are prone to armed robbery. This research uses doctrinal legal research. Doctrinal legal research is research on law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adhered to by the conceptor and / or the developer. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is statutory, conceptual, and analysis to help solve the problem formulation. Piracy is a common enemy of the international community which has tremendous consequences for international security. Regarding prosecuting perpetrators of piracy crimes, in this case international law itself has transferred its powers to all countries, namely the application of the principle of universal jurisdiction.

PERUBAHAN WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSLUSIF RUSIA DI LAUT HITAM PASCA ANEKSASI KRIMEA Bertoni Dean Simamora; Joko Setiyono
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2079

Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sumber daya yang banyak. Februari 2014 Rusia melakukan aksi aneksasi di Semenanjung Krimea. Konsekuensi anekasi Krimea oleh Rusia melampaui kekhawatiran akan kedaulatan tanah dan jauh ke perairan Laut Hitam terutama yang berhubungan dengan laut Zona Ekonomi Eksklusif. Pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut yang lainnya. Timbul permasalahan yaitu: bagaimana perubahan wilayah laut zona ekonomi ekslusif Rusia di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea dan bagaimana dampak bertambahnya wilayah laut zona ekonomi ekslusif Rusia di laut hitam akibat aneksasi Krimea terhadap Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengenai perubahan wilayah laut zona ekonomi eksklusif Rusia di Laut Hitam pasca aneksasi Krimea serta dampaknya terhadap Ukraina. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Metode penelititan normatif yang bersifat kualitatif dalam penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder yang bertumpu kepada alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen atas permasalahan perubahan wilayah laut zona ekonomi eksklusif Rusia di laut Hitam pasca aneksasi Krimea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erubahan wilayah laut Rusia di laut hitam yang sangat signifikan tentunya juga akan memberi keuntungan yang sangat besar dalam pemanfaatan zona ekonomi ekslusif yang baru ini bagi Rusia. Mahakamah Internasional (International Court of Justice) dapat menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia. UNCLOS 1982 dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian masalah mengingat Rusia dan Ukraina. Bagi Ukraina, Kebutuhan Ekonomi dalam bidang ekonomi seperti Perikanan, Kebutuhan barang tambang, arus lalu lintas laut, kebutuhan Angkatan perang Ukraina, dan jalur perdagangan menjadi dampak di aneksasinya Krimea oleh Rusia.

The Formulation Policy of War Crimes in the Reformation of Indonesian Criminal Law Evin Dwi Nugroho; Joko Setiyono
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p01

This study aims to describe and conduct an in-depth study of the current war crime formulation policies in Indonesia that have not been accommodated and future war crime formulation policies as a form of legal product to anticipate problems related to conflict and war. This study uses a normative juridical method, namely examining legal facts by paying attention to the rules, values, principles, and norms regulated in the legislation. The results of this study, firstly regarding war crimes in Indonesia only include genocide and crimes against humanity as described in the Law on the Human Rights Court, in the Criminal Code regarding war crimes it has not been written with certainty regarding the qualifications of war crimes themselves. Second, Efforts to reform criminal law in Indonesia are currently in the drafting process which aims to replace the Dutch colonial legacy of the Criminal Code through a criminal law policy approach in two ways, namely policy-oriented and value-oriented approaches. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan formulasi kejahatan perang di Indonesia saat ini yang belum di akomodir dan kebijakan formulasi kejahatan perang mendatang sebagai bentuk produk hukum guna mengantisipasi persoalan-persoalan terkait konflik dan perang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji fakta hukum dengan memperhatikan kaidah, nilai, asas-asas dan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini, pertama mengenai kejahatan perang di Indonesia hanya meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, dalam KUHP mengenai kejahatan perang belum tertulis secara pasti mengenai kualifikasi kejahatan perang itu sendiri. Kedua, Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam proses penyusunan yang bertujuan untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda melalui pendekatan kebijakan hukum pidana dengan dua cara yaitu berorientasi kepada kebijakan (policy-oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi kepada nilai (value-oriented approach).

Russian Conflict On Ukraine Based On Humanitarian Law Perspective Yuanda Winaldi; Joko Setiyono
LAW REFORM Vol 18, No 2 (2022)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Russia's conflict with Ukraine which has lasted for a long time has resulted in world commotion and disorder. This problem is certainly an important legal issue to be researched. Based on this, this study aims to examine and analyze the humanitarian law arrangements against Russia's armed attack on Ukraine. The research conducted in this paper is a type of doctrinal research. The conclusion is that based on international humanitarian law arrangements such as the Geneva Conventions, Additional Protocol I 1997 provides protection for civilians and civilian objects in times of war. Russia's act of armed attack is a violation of international humanitarian law. It is hoped that proactive actions from the United Nations will be neutral by carrying out a peaceful settlement. However, if it fails to produce a decision that resolves the conflict, strict sanctions are needed against the violator in accordance with the applicable international humanitarian law regulations.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan Uu Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019) Mantolas, Edi Boni; Cakra, I Putu Eka; Setiyono, Joko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara independen yang dibentuk dengan kewenangan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, lembaga ini memiliki serangkaian kewenangan yang cukup besar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perubahan dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dari yang semula dengan dasar hukum UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 ini membawa beberapa perubahan fundamental yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu perubahan tersebut adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang tidak dimiliki di dalam ketentuan undang undang sebelumnya. Penelitian yang disusun dengan metode yuridis normative ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP3 dapat dikeluarkan KPK dalam hal perkara yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu dua tahun. Penerbitan SP3tersebut bukanlah dalam rangka melemahkan KPK ataupun mendukung koruptor, melainkan harus dipahami sebagai jalan tengah agar KPK sebagai penegak hukum tidak melakukan abuse of power sekaligus menjamin hak tersangka dalam mendapatkan kepastian hukum.

Politik Hukum Hilirisasi dan Inkubasi Bisnis Hasil Riset dan Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri Noveri, Muhammad Rizki; Cakra, I Putu Eka; Setiyono, Joko
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Proses hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi Negeri perlu terus didorong agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kelemahan selama ini terdapatnya gap yang besar antara sisi penelitian dan sisi industri; dari sisi peneliti banyak peneltian yang tidak berlanjut untuk hilirisasi (dimanfaatkan industri) sedangkan disisi industri terdapat keengganan guna memakai hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif (legal research), dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, dilengkapi data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka, yang nantinya berusaha menggambarkan (mendeskripsikan) tentang rumusan masalah yakni: politik hukum hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi guna meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa dan alih teknologi, serta pentingnya penerapan konsep ideal sinegritas elemen (harmonisasi) Quadrulupe Helix guna mempelancar kegiatan hilirisasi dan inkubasi bisnis hasil riset dan penelitian pengembangan oleh Perguruan Tinggi

DEMOKRATISASI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Kharis Syahrial Alif Mamonto; Joko Setiyono
RechtIdee Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v16i2.12065

Berdasarkan landasan filosofis tujuan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu tercapainya nilai demokrasi yang berkelanjutan yakni proses partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pemilihan kepala daerah serentak yang telah terlaksana pada bulan Desember 2020 memunculkan lagi fenomena calon tunggal. Salah satu diantaranya kabupaten/kota yang melaksankan pilkada dengan calon tunggal adalah Kabupaten Boyolali yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini membahas Apakah pilkada serentak dengan menghadirkan pasangan calon tunggal sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang demokratis; Bagaimanakah partisipasi pemilih di Kabupaten Boyolali yang hanya terdapat calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder, penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data dari kajian kepustakaan dan literatur hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hadirnya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah 2020 di Kabupaten Boyolali merupakan bentuk demokrasi empirik dan berkembang secara dinamis dan hukum harus mengikuti setiap perkembangan sosial masyarakat yang ada di daerah masing-masing.

Strategi Penjualan Pemula bagi UMKM Masyarakat Desa Kedungadem Kabupaten Bojonegoro melalui Pemanfaatan Media Sosial Online Shop Ismaya, Heru; Zuriah, Fifi; Lestari, Sely Ayu; Rohman, Nur; Sujiran, Sujiran; Setiyono, Joko; Solehhudin, Muhamad; Matin , Moh. Fuadul
Journal of Social Empowerment Vol. 8 No. 2 (2023): Journal of Social Empowerment
Publisher : LPPM STKIP PGRI Pacitan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21137/jse.2023.8.2.7

Perkembangan informasi dan teknologi sangat cepat. Salah satu perkembangan tersebut ditandai dengan keberadaan internet yang menyediakan berbagai layanan. Bentuk layanan yang dihadirkan internet sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mulai dari akses data, informasi aktual, iklan, komunikasi, dan sebagainya. Selain keuntungan tersebut, keistimewaan lain dari internet adalah kemudahan untuk mengakses atau mengoperasikannya yang dapat dilakukan oleh siapapun baik anak-anak hingga orang dewasa. Disisi lain, hak tesebut dapat menghadirkan produk yang biasa saja bisa menjadi sebuah produk dengan nilai jual besar tanpa batasan ruang lingkup penjualan. Salah satu cara memanfaatkan perkembangan ini dengan membuat setrategi online shop. Berbagai produk bisnis mulai dari bisnis kecil sampai besar khususnya bagi penjual pemula dapat dikenalkan melalui media sosial

The implementation of state's rights and obligations in outer space: is it equal? Yusliwidaka, Arnanda; Roisah, Kholis; Setiyono, Joko
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.35312

The provisions of Outer Space Law govern a state's activities in outer space. The implementation of such activities needs advanced technology, which limits the ability of many countries to explore and exploit outer space. Data indicates that developed nations dominate outer space management, leaving countries without access to sophisticated technology unable to participate fully in space exploration and exploitation. This dominance triggers disparity between developed and developing countries, leading to unequal application of rights and obligations as outlined in Outer Space Law. While the law promotes international collaboration to address this issue, it does not explicitly require developed countries to involve developing nations in outer space activities. This study aims to refine the concept of international collaboration to ensure fair management and exploitation of outer space by all countries. This study is normative in nature, focusing on evolving the concept of international collaboration in outer space. Primary and secondary legal materials and non-legal sources were used as secondary data collected through a literature review and analysed qualitatively. The developed concept emphasises international cooperation and mutual assistance, proposing a framework for collaboration between developed and developing countries. This concept seeks to ensure equitable management of outer space. It reshapes the rights and obligations of states by encouraging all launching states to involve developing countries in space exploration and exploitation.

Co-Authors Ade Irawan Adinegoro, Ilham Pradana Agus Darmuki Andini Kusuma Putri Andre, Gusti Muhammad Anestasia Kudadiri Arief Darmawan Arief Rachman Hakim Arnanda Yusliwidaka Aruan, Bagas Christofel Aryadi, Duwi Barasa, Abdur Rachman Parlindungan Bertoni Dean Simamora Cakra, I Putu Eka Dananggana Satriatama Darminto Hartono Domini Serang, Gratius Eduard Quiko Elde N. R Oscilata Evin Dwi Nugroho Fadjrin Wira Perdana Faradlina Mufti Fitriani, Ellysa Handoyo, Satria Putra Heru Ismaya Imam Subaweh Irwan Irwan Jones, Steve Kawet, Natalia Magdalena Khairullah, Muchammad Nur Imani Kharis Syahrial Alif Mamonto Kharismunandar, Jhuanda Fratama Kholis Roisah Kisnanto, Imam Kudadiri, Anestasia Kurniasanti Kurniasanti Kurniasanti Kurniasari, Linda Aprilia Mantolas, Edi Boni Mas Unting Matin , Moh. Fuadul Muchlas Rastra Samara Muksin Muhamad Sholehhudin Muhammad Andy Hakim Muhammad M Amna Mustofa M NABELA, Nadia Natalis, Aga Noveri, Muhammad Rizki Nur Rohman Nurdin S Budi Ook Mufrohim Rahmatyar, Ana Richard A Noske Richard A Noske Richard Noske Richard Noske Riyano, Hendiko Rama Sabono, Adriana Sely Ayu Lestari Septi Dyah Tirtawati Septiyo, Tendy setyowati, agustina dyah Siti Diniarsih Siti Hajar Solehhudin, Muhamad Sri Kartini Steve Jones Suhartono, Tonny Sujiran Sulaiman Rasyid sulanjari, Sulanjari Sunny Ineza Putri Wahyudi Siswanto Widiyantoro, Reza Bagoes Wijaya, Handika Yanu Yuanda Winaldi Zaidun, Zaidun Zuriah, Fifi

Title

Found 62 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 62 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 62 Documents
Search