Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.914
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Masalah-Masalah Hukum Spektrum Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Akta Al-Qisth Law Review Bina Hukum Lingkungan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Interdisciplinary Social Studies Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) Jurnal Impresi Indonesia Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pendidikan Transformatif Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Multidisiplin West Science Asian Journal of Applied Education Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure HYPOTHESIS : MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM Law Studies and Justice Journal UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sodikin Sodikin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia: Urgensi Perluasan Subjek Hukum Annisa Mutiara; Sodikin
UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2026): UIN Law Review
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aqn43s61

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah urgensi memperluas cakupan subjek hukum tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Masalah utama yang ditemukan adalah terbatasnya subjek hukum yang hanya mencakup Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye yang tercatat secara resmi di KPU, sehingga menciptakan celah hukum bagi pihak lain  untuk melakukan praktik politik uang tanpa tersentuh hukum. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian ini berkesimpulan bahwa pembatasan subjek hukum tersebut menghambat terwujudnya keadilan elektoral. Hasil penelitian merekomendasikan adanya rekonstruksi regulasi dengan mengadopsi frasa ‘setiap orang’ sebagai subjek hukum, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Pemilihan, guna menciptakan konsistensi hukum dan efek jera yang berdampak lebih menyeluruh
Urgensi Pembatasan Jenis Tindak Pidana dalam Penerapan Perampasan Aset dalam Rancangan Undang Rayhan Arkan; Sodikin Sodikin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17531

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pendekatan ini berkembang karena pemidanaan konvensional dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berasal dari aktivitas kriminal. Namun, kewenangan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, hak kepemilikan, dan prinsip proporsionalitas dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sifat analitis-preskriptif melalui kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan kebijakan legislasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset harus disertai dengan pembatasan yang jelas, terukur, dan rasional mengenai jenis tindak pidana yang dapat menjadi objek penerapan undang-undang. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan hak-hak individu. Tanpa batasan yang tegas, perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penerapan yang tidak proporsional, serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perumusan RUU Perampasan Aset perlu memperhatikan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan asas proporsionalitas guna menjamin efektivitas sekaligus legitimasi penerapannya.
Transformasi Penguasaan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara Pasca Perubahan Modal Moch Zuchri Yoga Franoto; Sodikin Sodikin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17868

Abstract

Formulasi yang menempatkan BUMN sebagai entitas korporasi merupakan perubahan terhadap undang-undang BUMN yang semula Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang kemudian diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan ini menandai adanya pergeseran mendasar dalam konstruksi hukum BUMN. Pergeseran ini tidak semata bersifat redaksional, melainkan mengindikasikan transformasi paradigma dari pendekatan berbasis kekayaan negara menuju pendekatan berbasis modal korporasi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perubahan tersebut masih sejalan dengan konsep penguasaan negara dan prinsip akuntabilitas dalam kerangka negara hukum. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-normatif, adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan, menganalisis, dan memaparkan fenomena atau keadaan masyarakat berdasarkan norma, kaidah, asas, atau peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perubahan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menandai perubahan fundamental dalam konstruksi hukum BUMN di Indonesia. Undang-Undang tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dengan memisahkan fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional. Perubahan konstruksi hukum BUMN pasca perubahan Pasal 4 ayat (1) berdampak langsung terhadap model penguasaan negara terhadap BUMN. Dalam perspektif politik hukum, perubahan norma dalam regulasi BUMN dipandang sebagai bagian dari arah kebijakan negara dalam melakukan korporatisasi dan modernisasi pengelolaan BUMN melalui pendekatan bisnis dan fleksibilitas pendanaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transformasi penguasaan negara terhadap BUMN pasca-perubahan modal menandai berakhirnya era pengelolaan BUMN yang kaku secara birokratis dan dimulainya era korporatisasi murni berbasis hukum privat.
Keharusan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Satu dari Dua Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Korupsi Jimmy Himawan; Sodikin Sodikin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.18561

Abstract

Kerugian keuangan negara sebagai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” merupakan bagian dari dua alat bukti dalam penetapan tersangka korupsi. Syarat minimal dua alat bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tidak boleh dipahami hanya dari jumlahnya saja namun harus dipahami dari kualitasnya terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Permasalahan dibatasi pada keharusan alat bukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebagai bagian dari syarat minimal dua alat bukti dalam menetapkan tersangka korupsi yang memiliki unsur delik “merugikan keuangan negara”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan memfokuskan pada analisa hukum positif seperti perundang-undangan, dan asas-asas hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP, unsur “merugikan keuangan negara” tetap menjadi unsur esensial yang sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian nyata (actual loss). Bahwa dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan penetapan tersangka tanpa menjadikan kerugian keuangan negara sebagai dua alat bukti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara nyata sebagai dua alat bukti yang relevan dengan unsur delik “merugikan keuangan negara”, dan memenuhi standar minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka tindak pidana korupsi.
INTEGRASI DATA PERTANAHAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SERTIFIKAT GANDA DI INDONESIA Siti Adinda Permatasari; Sodikin Sodikin
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 3 No. 1 (2026): Law Studies and Justice Journal
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/18smw426

Abstract

Permasalahan sertifikat ganda masih menjadi salah satu persoalan pertanahan yang sering terjadi di Indonesia meskipun pemerintah telah menerapkan sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Tumpang tindih sertifikat pada umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem verifikasi, belum terintegrasinya data pertanahan secara nasional, kelalaian administrasi, serta masih adanya praktik pendaftaran tanah secara manual di beberapa daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering berujung pada sengketa berkepanjangan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda dan mengkaji optimalisasi integrasi data pertanahan elektronik sebagai upaya pencegahan sertifikat ganda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pertanahan yang ada saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional sehingga sistem validasi data pertanahan masih belum efektif dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi data pertanahan elektronik, peningkatan mekanisme verifikasi, serta optimalisasi mediasi pertanahan guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan meminimalkan sengketa pertanahan di masa mendatang.
Legal Aspects in Determining Floods as a National Disaster Abdul Kahar Maranjaya; Sodikin Sodikin
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The flash floods that struck West Sumatra, North Sumatra, and Aceh in late 2025 resulted in environmental damage and numerous deaths. Community groups have demanded that the government immediately declare the disaster a national disaster. This study employed a descriptive normative method with a qualitative analysis model. The findings explain the legal aspects of disaster management as stipulated in Law Number 24 of 2007, along with its implementing regulations. This law establishes criteria for determining the legal status of a disaster. The regulation stipulates that the legal status of a disaster is determined by whether it qualifies as a national disaster. If the disaster is local in nature, the local government has the authority and responsibility to manage the situation at the regional level. In addition, based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, the President will only fully declare a national disaster if the regional government is completely paralyzed and no longer able to manage resources.
Unpacking Hidden Learning Networks Among Adolescents in Community-Driven Educational Spaces Sodikin Sodikin; Khermarinah Khermarinah; Antaris Fahrisani; Aliah Bagus Purwakania Hasan
Asian Journal of Applied Education (AJAE) Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajae.v5i1.15935

Abstract

Informal learning in community-based education spaces plays a vital role in adolescent development, yet the structure of learning networks within these spaces is often overlooked. This qualitative case study explores learning networks and community dynamics shaping adolescent learning experiences in a community education space in South Tangerang City. Data from interviews, observations, and document analysis reveal that learning occurs through organically formed social networks characterized by key connecting actors, interest-based collaboration, and spontaneous knowledge sharing. Community spaces function as supportive ecosystems that strengthen adolescent agency, creativity, and social capital, complementing formal education and contributing to more adaptive and inclusive non-formal education models.
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Dilusi Saham: Analisis Putusan Pengadilan Raden Aditya Barkah Nugraha; Sodikin Sodikin; Sawitri Yuli Hartati S.
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 11 No 1 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v11i1.13996

Abstract

This study aims to critically analyze judicial legal reasoning at various levels of adjudication, including district court, high court, cassation, and judicial review by the Supreme Court, in interpreting the legal protection of minority shareholders affected by share dilution. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, relying on the analysis of court decisions, statutory regulations, and corporate law doctrines. The findings indicate that although Article 62 of the Indonesian Company Law constitutes an imperative norm oriented toward substantive protection, its application in the judicial review decision tends to be formalistic and disregards power imbalances inherent in corporate ownership structures. Such an approach ultimately weakens legal certainty and undermines minority investor protection within Indonesia’s corporate legal system.
Constitutional Rights of State Civil Apparatus in Politics in Indonesia Ulfatussakinah Ulfatussakinah; Sodikin Sodikin
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 12 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i12.7363

Abstract

The guarantee of the political rights of the State Civil Apparatus (ASN) in the 1945 Constitution is further regulated in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus (ASN) and various derivative regulations. This research aims to answer a fundamental question: how are the constitutional rights of the State Civil Apparatus (ASN) regulated in Indonesian politics, and what is their neutrality concerning the potential conflict between the constitutional guarantees of political rights in the 1945 Constitution and the restrictions on political activities imposed on the State Civil Apparatus (ASN) by legislation. This study employs a descriptive-normative method, utilizing both legislative and conceptual approaches. The findings indicate that the lack of synchronization between regulations and the unclear boundaries between active and passive political activities have generated normative tensions. These tensions arise between the constitutional rights of the State Civil Apparatus (ASN) and their obligation to maintain bureaucratic neutrality. Overly broad restrictions may violate the principle of proportionality and create legal uncertainty for the State Civil Apparatus (ASN). Additionally, this situation allows for varying interpretations among different agencies, leading to inconsistencies in the application of the principle of neutrality in practice. Consequently, it may undermine the political rights of the State Civil Apparatus (ASN) as citizens.
The Practice of Profit-Sharing Agricultural Land According to Islamic Law in Bulukumba Mustafaenal Mustafaenal; Sodikin Sodikin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15604

Abstract

This study examines the practice of agricultural land profit-sharing in Bulukumba Regency through the lenses of Islamic law and Indonesian positive law. The traditional profit-sharing system, known as tudang sipulung, is still conducted orally without formal written agreements, often leading to inequalities in the distribution of profits. Using a descriptive-normative approach, this research analyzes how local profit-sharing practices align with Islamic legal principles, particularly concerning the muzara'ah and musaqah contracts. The findings reveal that agricultural profit-sharing in Bulukumba Regency is deeply rooted in local traditions, even as it incorporates some elements of Islamic law. However, it fails to fully embody the principles of justice outlined in both Islamic and positive law. The lack of written agreements and the observed inequalities in profit-sharing indicate a weak adherence to the principles of justice and legal certainty. Therefore, there is a significant need to integrate Islamic values into agrarian policies to strengthen distributive justice and enhance the welfare of farmers in the region.
Co-Authors Abdul Azis Muhammad Abdul Azis Muhammad Abdul Kahar Maranjaya Abu Tamrin Adelia Septa Kusuma Adinda Herlia Putri Adinda Rizkyta Dinda Afriyanti, Mera Ahmad Syariuddin Aji Priyono, Aji Aliah Bagus Purwakania Hasan Alustri Darmawati Amirullah, Setyo Anggito, Tegar Dwi Anisa Asmir Anisa Annisa Mutiara Annissa Antaris Fahrisani Ardhi Rachmat Ramadhan Arifin, Abiyyu Paras Syakir Aris Sugeng Mujiarto, Aris Sugeng Asiandi Asiandi, Asiandi Azis, Muhammad Abdul Azra Alya Sakinah Bening Setara Bulan Chaerani Budianti Cipta Lina Retnosari, Cipta Lina Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Damayanti, Putri Nabila Dewantara, Muhammad Fajar Tubagus Dewi Rahmawaty, Dewi Dimas Adhitia Dyah Sriwigati, Dyah Edi Suhaedi Efendi Efendi Efendi Efendi Eko Winarto Endiyono Endiyono, Endiyono Fatimah Fauzi Fauzi Gunawan Santoso Gunawan Santoso Santoso Hartati, Sawitri Yuli Ichsan Maulana Iin Iswadi Ishak Alwi Jadmiko, Agus Jimmy Himawan Juriah Kamal Yusuf Kartikasari, Pratiwi Khermarinah Khermarinah Kuntjoro Kuntjoro Lathifa Matlahu Chahyadi Miskun Miskun Miskun, Miskun Moch Zuchri Yoga Franoto Muhammad Hayun Muhammad Ilyas Muhammad, Abdul Azis Munawar Mustafaenal Mustafaenal Mustiah Yulistiani Muttaqin, Wahyu Wahid Nada Hurriyah Nasir, Nasir Wirawan Sinaga Ova Emelia, Ova Permana, Divia Rekha Prima Hazairin Bakhtiar Raden Aditya Barkah Nugraha Rahman, Fadly Rasyid Rahmat Rayhan Arkan Relia, Afifah Rifda Afifah Rohatta, Helly Roosdiana Harahap Salman Abdul Muthalib Sari Lenita Christi Sawitri Yuli Hartati S. Setiawati Setiyo Indra Prayitno, Setiyo Indra Siti Adinda Permatasari Siti Jariya Sri Suparti Subroto, Wishnu Suhaedi, Edi Sukma Wiyogo Asri, Sukma Wiyogo Sulistianingsih Sulistianingsih Suyanti Suyanti Titin Sujanah Ulfatussakinah Ulfatussakinah UMI SOLIKHAH Wawan Widarsono Widarsono Yuliarti Yuliarti