Claim Missing Document
Check
Articles

EKSISTENSI DAN KONSTITUSIONALITAS PIDANA MATI MENURUT UUD 1945 BERKAITAN DENGAN TUJUAN HUKUM ISLAM Muhammad, Abdul Azis; Sodikin, Sodikin
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.167-178

Abstract

The death penalty has unique characteristics that are different from other forms of punishment. The aim of being studied is to know the existence and constitutionality of the death penalty concerning the objectives of Islamic law This research uses doctrinal research with a legislative approach and decisions regarding the death penalty. The results of this research explain that the application of the death penalty as a form of punishment known in Indonesian criminal law is in harmony with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its existence is by Islamic Law. The death penalty in Islamic law states that the concept of the objectives of Islamic law contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the concept of maqashid sharia which can be used as an alternative in resolving legal problems in society
Perlindungan Atas Hak Kehidupan (Right To Life) Masyarakat Rempang Sodikin, Sodikin
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i4.4259

Abstract

The right to life includes the entitlement of every individual to a good and healthy environment. It is essential for the state to protect these human rights, including the right to life of the Rempang community. The focus of this writing is to investigate how the right to life of the Rempang residents is safeguarded under existing laws and regulations. The research employs a normative juridical method, aiming to identify and formulate legal arguments through problem analysis. The findings indicate that, constitutionally, the Rempang community's rights are guaranteed by Article 28H, paragraph (1) of the 1945 Constitution. These rights are further implemented through various laws, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 17 of 2023 concerning Health. In addition to these national laws, several international conventions also address the right to a healthy environment, which serves as a foundation for states to develop policies that protect human rights within the community. There is also a pressing need for reaffirming law enforcement in regards to human rights, particularly the right to a good and healthy environment, as mandated by existing laws and regulations. The government is expected to act in order to protect, fulfill, and respect human rights, especially the right to a good and healthy environment, at all levels of society
DINAMIKA KEPARTAIAN DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA Sodikin, Sodikin
Al-Qisth Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): AL-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.6.2.179-204

Abstract

Sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam hal sistem kepartaian pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah memberikan bukti bahwa dinamikan kepartaian pada masa tersebut adalah sistem multi partai. Permasalahan adalah bagaimana dasar hukum adanya partai politik pada masa pemerintahan tersebut dan sistem kepartaian dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengurai permasalahn tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya partai politik pada masa pemerintahan jajahan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pemeirntah HIndia Belanda melarang kegiatan organisasi politik. Adanya dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi sosial. Melalui peraturan tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi tersebut, maka lahirnya beberapa organisasi sosial seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan lainnya yang kemudian organisasi tersebut menjadi organisasi politik, sehingga dikenal pada masa itu dengan partai politik. Berbagai aliran ideologi yang berkembang pada saat itu melahirkan banyak partai politik. Di sinilah awal mulanya di Indonesia hingga sekarang ini dikenal menganut sistem multi partai.Kata Kunci: Sejarah Hukum, Multi Partai, dan Ketatanegaraan.The history of Indonesian constitutionalism in terms of the party system during the reign of the Dutch East Indies has provided evidence that the party dynamics at that time was a multi-party system. The problem is what is the legal basis for the existence of political parties during the reign and the party system in constitutional life. To unravel these problems, this study uses a descriptive-normative approach. The results of the study show that the emergence of political parties during the colonial government did not have a strong legal basis, because the Dutch East Indies government prohibited the activities of political organizations. The existence of a legal basis made by the Dutch East Indies government was freedom of opinion and social organization. Through the regulation on freedom of opinion and organization, several social organizations were born such as Budi Utomo, Islamic Trade Unions, and others which later became political organizations, so they were known at that time as political parties. Various ideological currents that developed at that time gave birth to many political parties. This is where it started in Indonesia until now it is known to adhere to a multi-party system.Keywords: History of Law, Multi-Party, and State Administration.
Dasar Hukum Program Inkubasi Bisnis Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Rahman, Fadly; Sodikin, Sodikin
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2598

Abstract

Perlindungan hukum terhadap upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program inkubasi bisnis merupakan upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah tercantum pada Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) No. 14 tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi. Inkubator bisnis mempunyai peran dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta melakukan pendampingan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang data kepustakaan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. UMKM di Indonesia menghadapi berbagai masalah, di antaranya Keterbatasan modal, Manajemen Keuangan, Masalah Perizinan, Kurangnya inovasi produk, Kesulitan mengembangkan Bisnis. Dengan adanya Inkubator Bisnis sangat membantu bagi UMKM dalam memperbaiki kinerjanya dan mendorong kreativitas UMKM.
DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA YANG BERASAL DARI KENDARAAN BERMOTOR Suhaedi, Edi; Sodikin, Sodikin
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.244

Abstract

Kendaraan bermotor banyak memberikan sumbangan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan lingkungan dan berakibat buruk pada kesehatan. Dampak buruk akibat dari gas buang kendaraan bermotor perlu ada penanggulangan secara komprehensif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Hasil penelitian ini merupakan temuan penelitian yang menjelaskan tentang kewenangan pemerintah dalam penanggulangan pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat banyak membuat regulasi dan kebijakan tentang penanggulangan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak semuanya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangannya.
DASAR HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA YANG BERASAL DARI KENDARAAN BERMOTOR Suhaedi, Edi; Sodikin, Sodikin
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.244

Abstract

Kendaraan bermotor banyak memberikan sumbangan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan lingkungan dan berakibat buruk pada kesehatan. Dampak buruk akibat dari gas buang kendaraan bermotor perlu ada penanggulangan secara komprehensif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Hasil penelitian ini merupakan temuan penelitian yang menjelaskan tentang kewenangan pemerintah dalam penanggulangan pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah pusat banyak membuat regulasi dan kebijakan tentang penanggulangan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Kebijakan yang dibuat pemerintah pusat tidak semuanya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangannya.
Fiduciary Duties of Directors in the Management of State-Owned Enterprises : Case Study of PT Timah Tbk Rohatta, Helly; Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13815

Abstract

Law Number 16 of 2025 introduces a new governance framework for State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia by strengthening the Business Judgment Rule (BJR) doctrine and establishing BPI Danantara as a state-owned legal entity with significant authority over national investments. This study aims to construct the concepts of fiduciary duty and the Business Judgment Rule within the context of Law No. 16 of 2025, focusing on how these regulations can prevent the abuse of authority, as seen in the case of PT Timah. The research method employed is descriptive-analytical, which serves to outline the development of regulations and their implications for improving SOE governance practices within the Indonesian legal system. The findings indicate that Law No. 16 of 2025 establishes a new governance paradigm for State-Owned Enterprises, mainly through the codification of the Business Judgment Rule (BJR) and the creation of BPI Danantara as a state investment superholding with strategic authority. Additionally, this law provides legal protection for decision-makers, provided their actions are conducted in good faith, with prudence, free from conflicts of interest, and in the best interests of the company. Nevertheless, this research highlights that the expansion of legal immunity should be strictly interpreted within the context of fiduciary duty, as SOEs manage public assets and are not solely focused on profit generation.
Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mencegah Putusan Ultra Vires Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ichsan Maulana; Sodikin
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Desember 2025 - Januari 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i5.1503

Abstract

Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menjamin tegaknya konstitusi, tetapi juga mempraktikkan prinsip self-restraint agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah digariskan konstitusi. Pada praktiknya Mahkamah konstitusi menunjukkan kecenderungan dalam putusannya telah menafsirkan dengan menambahkan norma baru dalam undang-undang yang diuji. Permasalahannya yang ada adalah bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar mencegah terjadinya putusan ultra vires yang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis dengan menguraikan, dan menganalisis pokok permasalahan yang ada. Pokok permasalahan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangan sebagai lembaga peradilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan bergerak dari tekstual menuju institusi, lalu ke ekologi hubungan antar lembaga. Pada tingkat tekstual, undang-undang perlu memberi rambu yang tegas mengenai bentuk amar dan standar pertimbangan, sehingga dorongan menulis norma baru dapat dipatahkan oleh hukum positif itu sendiri. Pada tingkat institusi, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kebiasaan etik dan metodologi putusan yang transparan, berpijak pada uji proporsionalitas, serta disertai penilaian dampak yang jujur. Pada tingkat ekologi, dialog dengan pembentuk undang-undang harus diformalkan agar koreksi konstitusional tidak berujung pada pengambilalihan kebijakan.
Legal Protection for Directors Through the Business Judgment Rule in the Acquisition Case of PT Jalan Nusantara Dimas Adhitia; Sodikin Sodikin
Interdisciplinary Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Interdisciplinary Social Studies
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v5i1.979

Abstract

The Business Judgment Rule (BJR) is a corporate law principle that provides protection to directors for business decisions taken in good faith, prudence, and orientation to the interests of the company. This concept becomes important when the directors' decisions result in losses or alleged criminal acts, as occurred in the case of the acquisition of PT Jalan Nusantara (JNT) by PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) which involved three former directors of the company. The problem is how the Business Judgment Rule (BJR) can provide legal protection to directors in the strategic decision-making process, as well as assessing the limitations and exceptions to its application if there are indications of abuse of authority, serious negligence, or conflicts of interest. By using a normative juridical approach and analysis of court decisions, laws and regulations, and corporate law literature, this study shows that the application of the Business Judgment Rule (BJR) requires proof that the directors acted in accordance with fiduciary duty standards, including the duty of care and duty of loyalty. The research findings confirm that the Business Judgment Rule (BJR) cannot be used as a shield if acquisition decisions are made without adequate feasibility studies, deviate from corporate procedures, or carry the potential for state losses. Therefore, this contribution contributes to understanding the limits of legal protection for state-owned enterprise directors and its legal implications for corporate decision-making practices in Indonesia.
The Principle of Legality vs. Digital Sentencing Innovation: The Dialectics of Revocation of Internet Access Rights as a Criminal Penalty in Cybercrime Cases Amirullah, Setyo; Sodikin, Sodikin
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 2: Oktober 2025 - Maret 2026
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i2.553

Abstract

The evolution of increasingly sophisticated cybercrimes, such as revenge porn, has triggered a paradigmatic tension within the Indonesian criminal justice system between the need for sentencing innovation and absolute adherence to the principle of legality. This research aims to analyze disparities in legal paradigms across court levels, examine the juridical qualification of the penalty for the digital restriction order, and examine the constitutional implications of the cyber norm vacuum. Through prescriptive doctrinal legal research, this study dissects Decision Number 6069 K/Pid.Sus/2023, which affirms Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PT BTN regarding the annulment of the additional penalty of revocation of internet access rights in Decision Number 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. The research results indicate that such annulment constitutes an affirmation of legal positivism, rejecting judicial activism, even though, sociologically, this penalty is crucial for preventing recidivism. Juridically, this penalty lacks a basis of legitimacy in the EIT Law, the Old Penal Code, or the New Penal Code, thereby creating a legal vacuum (rechtsvacuum) that harms victims. The research concludes that formal adherence to the principle of nullum crimen, nulla poena sine lege without accompanying legal reform has injured substantive justice. Therefore, it is recommended that legislators immediately undertake legislative modernization by adopting digital rights restriction penalties as a constitutional sentencing instrument to ensure the justice system’s responsiveness in tackling crime in the era of technological disruption.
Co-Authors Abdul Azis Muhammad Abdul Azis Muhammad Abdul Kahar Maranjaya Abu Tamrin Adelia Septa Kusuma Adinda Herlia Putri Adinda Rizkyta Dinda Afriyanti, Mera Ahmad Syariuddin Aji Priyono, Aji Aliah Bagus Purwakania Hasan Alustri Darmawati Amirullah, Setyo Anggito, Tegar Dwi Anisa Asmir Anisa Annisa Mutiara Annissa Antaris Fahrisani Ardhi Rachmat Ramadhan Arifin, Abiyyu Paras Syakir Aris Sugeng Mujiarto, Aris Sugeng Asiandi Asiandi, Asiandi Azis, Muhammad Abdul Azra Alya Sakinah Bening Setara Bulan Chaerani Budianti Cipta Lina Retnosari, Cipta Lina Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Damayanti, Putri Nabila Dewantara, Muhammad Fajar Tubagus Dewi Rahmawaty, Dewi Dimas Adhitia Dyah Sriwigati, Dyah Edi Suhaedi Efendi Efendi Efendi Efendi Eko Winarto Endiyono Endiyono, Endiyono Fatimah Fauzi Fauzi Gunawan Santoso Gunawan Santoso Santoso Hartati, Sawitri Yuli Ichsan Maulana Iin Iswadi Ishak Alwi Jadmiko, Agus Jimmy Himawan Juriah Kamal Yusuf Kartikasari, Pratiwi Khermarinah Khermarinah Kuntjoro Kuntjoro Lathifa Matlahu Chahyadi Miskun Miskun Miskun, Miskun Moch Zuchri Yoga Franoto Muhammad Hayun Muhammad Ilyas Muhammad, Abdul Azis Munawar Mustafaenal Mustafaenal Mustiah Yulistiani Muttaqin, Wahyu Wahid Nada Hurriyah Nasir, Nasir Wirawan Sinaga Ova Emelia, Ova Permana, Divia Rekha Prima Hazairin Bakhtiar Raden Aditya Barkah Nugraha Rahman, Fadly Rasyid Rahmat Rayhan Arkan Relia, Afifah Rifda Afifah Rohatta, Helly Roosdiana Harahap Salman Abdul Muthalib Sari Lenita Christi Sawitri Yuli Hartati S. Setiawati Setiyo Indra Prayitno, Setiyo Indra Siti Adinda Permatasari Siti Jariya Sri Suparti Subroto, Wishnu Suhaedi, Edi Sukma Wiyogo Asri, Sukma Wiyogo Sulistianingsih Sulistianingsih Suyanti Suyanti Titin Sujanah Ulfatussakinah Ulfatussakinah UMI SOLIKHAH Wawan Widarsono Widarsono Yuliarti Yuliarti