Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.914
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Masalah-Masalah Hukum Spektrum Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Daulat Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Akta Al-Qisth Law Review Bina Hukum Lingkungan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam SIGn Jurnal Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Interdisciplinary Social Studies Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) Jurnal Impresi Indonesia Bina Hukum Lingkungan Jurnal Pendidikan Transformatif Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Multidisiplin West Science Asian Journal of Applied Education Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure HYPOTHESIS : MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM Law Studies and Justice Journal UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sodikin Sodikin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementation of Social and Environmental Responsibility in Business Practices in Indonesia Miskun, Miskun; Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13545

Abstract

Social and environmental responsibility is a vital aspect of sustainable business practices, where companies play a significant role in fostering social progress while also protecting the environment. In Indonesia, the importance of implementing social and environmental responsibility is becoming increasingly clear, spurred by rising public awareness and regulations that promote the active participation of the business sector in social and environmental initiatives. This article examines how social and environmental responsibility is integrated into Indonesian business practices by reviewing relevant legal foundations, such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. It also assesses how companies are executing social and environmental programs. The methodology used in this study is normative, focusing on the analysis of social and environmental responsibility as outlined in the Limited Liability Company Law. The findings indicate that, despite some progress, there are still challenges, including limited transparency, insufficient accountability, and inconsistencies in reporting. To strengthen social and environmental responsibility in sustainable development in Indonesia, greater collaboration is needed among the government, the business sector, and the community.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Remote atau Tenaga Kerja Digital di Indonesia Dahlan, Dahlan; Sodikin, Sodikin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.14725

Abstract

Fenomena pekerja remote telah menjadi transformasi signifikan dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital dan dipercepat oleh pandemi Covid-19. Namun, realitas kerja yang fleksibel ini berhadapan dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang masih bersifat konvensional. Penelitian normatif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan karakteristik kerja digital serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diperlukan. Melalui metode studi dokumen dan analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini mengungkap bahwa definisi “tempat kerja”, pengaturan “waktu kerja dan lembur”, serta tanggung jawab “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)” dalam regulasi yang ada tidak lagi relevan dan menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja remote. Kerentanan utama teridentifikasi dalam aspek K3 digital (ergonomi dan kesehatan mental), status hubungan kerja yang ambigu, serta akses terhadap jaminan sosial. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu sengketa hubungan industrial dan mengikis kepastian hukum. Meskipun terdapat respons awal dari beberapa kebijakan parsial dan praktik terbaik di tingkat perusahaan, temuan penelitian menegaskan urgensi harmonisasi hukum secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan amendemen terbatas terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan atau penerbitan peraturan khusus yang mencakup redefinisi konsep kerja, pengaturan K3 digital, skema jaminan sosial inklusif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi tenaga kerja digital di Indonesia.
Penerapan Business Judgment Rule dalam Penilaian Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Efendi, Efendi; Sodikin, Sodikin; Azis, Muhammad Abdul
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.15095

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara di indonesia. Konflik antara kewenangan bisnis direksi korporasi dan batas hukum pidana korupsi, sehingga kerugian keuangan negara dari kebijakan bisnis sering dipertanyakan status hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai relevansi business judgment rule sebagai prinsip hukum korporasi yang membedakan risiko bisnis normal dengan unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan untuk menganalisa doktrin business judgment rule dalam hukum perusahaan dan mekanisme penetapan kerugian negara menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa business judgment rule yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5) menegaskan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bebas sari konflik kepentingan. Mahkama konstitusi juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata (actual loss), sehingga kerugian potensial semata tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, keputusan bisnis yang dibuat secara profesional dan rasional tidak boleh dikriminalisasi tanpa adanya kerugian aktual. Pentingnya memperkuat pehaman dan penerapan business judgment rule untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi direksi dalam pengambilan keputusan korporasi.
Akad Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Lunas dan Status Kepemilikannya dalam Perspektif Hukum Islam Ilyas, Muhammad; Sodikin, Sodikin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 2 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i2.1979

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Akad Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas dalam kaitannya dengan peralihan hak kepemilikan menurut perspektif hukum Islam. PPJB kerap digunakan sebagai perjanjian pendahuluan dalam transaksi properti, namun menimbulkan persoalan ketika pembeli telah melunasi pembayaran tetapi belum memperoleh pengakuan hak milik secara hukum. Dengan menggunakan metode normatif yuridis, penelitian ini menelaah ketentuan hukum positif, dan prinsip hukum Islam (fiqh muamalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pelunasan pembayaran belum otomatis menyebabkan peralihan hak milik tanpa penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan notaris. Dalam hukum Islam, kepemilikan (milkiyyah) dapat dianggap berpindah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli (akad bai’ sahih), meskipun belum disahkan secara formal oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PPJB lunas merupakan janji yang mengikat (wa’d mulzim) yang perlu diintegrasikan antara prinsip hukum Islam dan hukum nasional agar tercapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah, terutama dalam perlindungan harta dan hak kepemilikan.
MENINJAU KEMBALI ILMU MAKKI-MADANI (REFLEKSI FILOSOFIS) Sodikin, Sodikin; Fauzi, Fauzi; Muthalib, Salman Abdul
HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences Vol 4 No 02 (2025): HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal Of Social Sciences
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/hypothesis.v4i02.2213

Abstract

Efforts to study the Qur’an comprehensively have been a strong motivation for Muslim scholars since the early generations and continue to the present day. The various branches of knowledge that support a holistic understanding of the Qur’an have received serious attention and development, including the science of Makki and Madani verses. As a branch of ‘ul?m al-Qur’an, this discipline can be examined through the framework of philosophy of science, which is based on three main branches: ontology, epistemology, and axiology. Ontology relates to one’s understanding of reality, epistemology provides insight into the sources and means of human knowledge, and axiology concerns the values and purposes underlying the relationship between the subject and the object of knowledge. This study finds that although the science of Makki and Madani does not possess a single, definitive definition in theory, this very condition constitutes its uniqueness and undeniable usefulness. Consequently, the study of Makki and Madani verses remains relevant and significant to this day.
Analisis Perkembangan Hukum Teknologi Informasi Dan Kaitannya Terhadap Penetapan Tersangka Roy Suryo Notodiprojo Cs Damayanti, Putri Nabila; Sodikin, Sodikin
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 2 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i2.1992

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial, komunikasi, dan dinamika hukum di era digital. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk pelanggaran berbasis siber dan mendorong lahirnya instrumen hukum yang lebih komprehensif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini menganalisis kaitan antara perkembangan hukum teknologi informasi dengan dasar hukum penetapan tersangka terhadap Roy Suryo Notodiprojo dalam kasus penyebaran konten digital yang dianggap melanggar ketentuan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum primer, prinsip-prinsip forensik digital, serta praktik penegakan hukum modern dalam menangani bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum TI khususnya terkait pengakuan bukti elektronik, penguatan prosedur forensik digital, serta kejelasan norma mengenai konten terlarang berperan penting dalam membentuk proses penyidikan dan penentuan pertanggungjawaban pidana dalam perkara berbasis digital. Namun demikian, sejumlah tantangan masih muncul, seperti pasal-pasal UU ITE yang multitafsir, ketidakkonsistenan penegakan, serta kurangnya kompetensi digital aparat penyidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Roy Suryo mencerminkan titik temu antara modernisasi hukum dan penyidikan tindak pidana digital, sekaligus menegaskan perlunya penegakan hukum TI yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Gagasan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati: Mencari Keseimbangan Antara Kebutuhan Dengan Pelaksanaan Yang Manusiawi Sodikin, Sodikin; Abdul Azis Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4966

Abstract

Perjalanan sejarah budaya manusia terhadap pidana mati terdapat perdebatan yang tak kunjung usai mengenai persoalan dipertahankan atau tidaknya pidana mati, namun pada dasarnya jenis pidana ini masih tetap diberlakukan di Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana konsep atau gagasan pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia pada masa yang akan datang, dengan permasalahannya adalah pelaksanaan pidana mati dengan mencari keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk asas-asas hukum, konsep hukum, teori hukum, pendapat ahli. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, adanya ketentuan secara yuridis formal, maka gagasan pidana mati di masa yang akan datang masih akan tetap masih dipertahankan dengan konsep pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan pelaksanaan yang manusiawi sebagaimana konsep KUHP terbaru yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, gagasan pelaksanaan maupun pengaturan pidana mati dimasa depan tentunya harus mempertimbangkan pandangan masyarakat serta kerugian yang dialami oleh korban.
Legal Certainty Regarding Sharia Banking Dispute Resolution In The Context Of Constitutional Court Decision Number 93/PUU/X/2012 Sodikin; Edi Suhaedi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 4 No. 6 (2026): GJMI - Juni
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v4i6.2145

Abstract

Disputes resolution in the field of Islamic banking are actually arranged in Article 55, paragraph (1), (2), and (3) of the Law on Islamic Banking. The Problem appear when choice of legal forum (choice of forum) for finish dispute banking agreed for choose one of the legal forums in settlement dispute when the parties No want to finish it through religious courts and their contracts No stated in a way clear the choice of legal forum selected. This is where the need for certainty of law in settling the dispute in question arises, and how the Constitutional Court's decision for certainty of law can be realized in Islamic banking disputes. The research method used is descriptive normative. Research results explain that the Decision of the Constitutional Court Number 93/PUU/X/2012 confirms certainty of law by deleting dualism of authority justice, making the Religious Court as an institution the sole authority to finish Islamic banking through track litigation. Thus, it can be concluded that this decision cancels the explanation of Article 55 paragraph (2) of the Sharia Banking Law, eliminates forum selection to the District Court; however, it still allows non-litigation settlement, such as Sharia arbitration. The settlement process of disputes in Islamic banking, as arranged in Article 55 paragraph (1), (2), and (3) of the Sharia Banking Law, has given duties and authorities to courts in the neighborhood religious courts.
The Paradox of Nihil Punishment Regulation for Corruption as an Extraordinary Crime Prima Hazairin Bakhtiar; Sodikin Sodikin
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 03 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The imposition of "nihil" (null) punishment on mega-corruption defendants, specifically in the Benny Tjokrosaputro case involving total losses of approximately Rp22 trillion, has sparked intense debate regarding the effectiveness of law enforcement and the public's sense of justice. As an extraordinary crime, corruption should be handled with extraordinary sentencing instruments. However, in practice, the Panel of Judges based the sentencing on Article 67 of the Criminal Code (KUHP), which is designed for ordinary crimes. Consequently, this research aims to analyze the juridical rationality of applying nihil punishment from a welfare state perspective and examine the implications of the legal vacuum within the Anti-Corruption Law (UU Tipikor) on the effectiveness of corruption eradication. Using normative legal research methods, the results indicate that nihil punishment creates a legal anomaly where extraordinary crimes are degraded to ordinary ones, thereby obscuring the dignity of the Anti-Corruption Law as lex specialis. This research proposes a revision of the Anti-Corruption Law by strengthening the extraordinary sentencing system, including the options of the death penalty, aggressive special fines, and the implementation of multiple life sentences to ensure no impunity or legal loopholes for repeat multi-case corruption perpetrators.
Asas Kecermatan dan Verifikasi Kompetensi Dalam OSS-RBA pada KBLI 96112 Siti Jariya; Sodikin Sodikin
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 5 No 06 (2026): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v5i06.3466

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian antara mekanisme penerbitan izin usaha melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dengan aspek verifikasi kompetensi pelaku usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 96112, yaitu jasa tata rias pengantin. Pokok Permasalahan adalah penerbitan izin usaha tanpa verifikasi kompetensi telah sesuai dengan Asas Kecermatan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan konsumen, khususnya aspek keamanan dan keselamatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek hukum, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum, memperoleh NIB tanpa verifikasi kompetensi apapun. Temuan ini mengindikasikan adanya kekosongan norma (rechtsvacuum) yang tidak selaras dengan Asas Kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua subjek hukum membuktikan bahwa absennya verifikasi kompetensi bukan anomali, ini pola sistemik. Dari sudut Hukum Administrasi Negara, ini menyentuh persoalan inkonsistensi normatif, penerapan Asas Kecermatan yang belum optimal dan potensi onrechtmatige overheidsdaad. Dari sudut perlindungan konsumen, ini berarti hak atas keamanan dan keselamatan belum terjamin dengan cara yang bermakna.
Co-Authors Abdul Azis Muhammad Abdul Azis Muhammad Abdul Kahar Maranjaya Abu Tamrin Adelia Septa Kusuma Adinda Herlia Putri Adinda Rizkyta Dinda Afriyanti, Mera Ahmad Syariuddin Aji Priyono, Aji Aliah Bagus Purwakania Hasan Alustri Darmawati Amirullah, Setyo Anggito, Tegar Dwi Anisa Asmir Anisa Annisa Mutiara Annissa Antaris Fahrisani Ardhi Rachmat Ramadhan Arifin, Abiyyu Paras Syakir Aris Sugeng Mujiarto, Aris Sugeng Asiandi Asiandi, Asiandi Azis, Muhammad Abdul Azra Alya Sakinah Bening Setara Bulan Chaerani Budianti Cipta Lina Retnosari, Cipta Lina Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Damayanti, Putri Nabila Dewantara, Muhammad Fajar Tubagus Dewi Rahmawaty, Dewi Dimas Adhitia Dyah Sriwigati, Dyah Edi Suhaedi Efendi Efendi Efendi Efendi Eko Winarto Endiyono Endiyono, Endiyono Fatimah Fauzi Fauzi Gunawan Santoso Gunawan Santoso Santoso Hartati, Sawitri Yuli Ichsan Maulana Iin Iswadi Ishak Alwi Jadmiko, Agus Jimmy Himawan Juriah Kamal Yusuf Kartikasari, Pratiwi Khermarinah Khermarinah Kuntjoro Kuntjoro Lathifa Matlahu Chahyadi Miskun Miskun Miskun, Miskun Moch Zuchri Yoga Franoto Muhammad Hayun Muhammad Ilyas Muhammad, Abdul Azis Munawar Mustafaenal Mustafaenal Mustiah Yulistiani Muttaqin, Wahyu Wahid Nada Hurriyah Nasir, Nasir Wirawan Sinaga Ova Emelia, Ova Permana, Divia Rekha Prima Hazairin Bakhtiar Raden Aditya Barkah Nugraha Rahman, Fadly Rasyid Rahmat Rayhan Arkan Relia, Afifah Rifda Afifah Rohatta, Helly Roosdiana Harahap Salman Abdul Muthalib Sari Lenita Christi Sawitri Yuli Hartati S. Setiawati Setiyo Indra Prayitno, Setiyo Indra Siti Adinda Permatasari Siti Jariya Sri Suparti Subroto, Wishnu Suhaedi, Edi Sukma Wiyogo Asri, Sukma Wiyogo Sulistianingsih Sulistianingsih Suyanti Suyanti Titin Sujanah Ulfatussakinah Ulfatussakinah UMI SOLIKHAH Wawan Widarsono Widarsono Yuliarti Yuliarti