Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society Ibrahim, Faiz; Wakhid, Ali Abdul; Suhandi, Suhandi; Shomad, Bukhori Abdul
JURNAL TAPIS Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v16i1.6541

Abstract

Abstract: The Constitution of Medina is the most important element in the establishment of Civil Society. This constitution by the collective consensus of the population of Medina as a common reference in multicultural social life, that is diverse in religion, race, ethnic and nation. This constitution was formed to create social integration after the migration of the Prophet Muhammad SAW to Medina and anticipating the emergence of different interests which often triggers horizontal conflicts caused by tribal fanaticism and religion underlying the social life of Medina. The study of this article is qualitative – descriptive with a historical approach. This study seeks to explore the values contained in the Medina Charter by reflecting the values of leadership of the Prophet  Muhammad SAW Medina Period. The result of the study found that: the Constitution of Medina is a Charter of peace to unite the tribes that are still tribal and often in conflict which is contained in the policies and principles of the state ot the Prophet Muhammad SAW that are democratic and humane in the frame of spirituality by upholding the values of brotherhood, openness, equality of right, respect for human right and law enforcement.Keywords: Medina Constitution, Pluralistic Society, Civil Society Abstrak: Konstitusi Madinah merupakan unsur terpenting tegaknya Masyarakat Madani. Konstitusi ini terbentuk atas konsensus kolektif penduduk Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bemasyarakat yang multikultural yang beragam agama, ras, suku dan bangsa. Konstitusi ini dibentuk untuk menciptakan integrasi sosial Masyarakat pasca hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah dan mengantisipasi munculnya perbedaan kepentingan yang sering memicu konflik horizontal yang disebabkan fanatisme kesukuan dan agama yang melatarbelakangi kehidupan sosial Masyarakat Madinah. Studi artikel ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah. Studi ini berusaha mengeksplorasi nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Periode Madinah. Hasil penelitian mendapatkan bahwa; Konstitusi Madinah merupakan Piagam perdamaian untuk menyatukan kabilah atau suku-suku yang masih bersifat kesukuan dan sering berada dalam konflik yang termaktub di dalamnya kebijakkan dan prinsip kenegaraan Nabi Muhammad Saw yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spritualitas dengan menegakkan nilai-nilai persaudaraan, keterbukaan, persamaan hak, penghormatan hak-hak asasi manusia, dan penegakan hukum.Kata Kunci: Konstitusi Madinah, Masyarakat Pluralistik, Masyarakat Madani
Pergeseran Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.10327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro untuk meningkatkan pelayanan publik dalamrangka reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian terdiri dari 10 orang. Analisis data menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Reformasi birokrasi dibidang pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung dan Kota Metro telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu; pelayanan itu harus menyasar kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas kesejahteran masyarakat, Pelayanan harus adil tanpa membedakan golongan, Kredibel, Kompeten, dan Cepat, dan Terjangkau dari semua lapisan masyarakat, serta Ramah, Nyaman dan iklas dalam memberikan pelayanan
Telaah Pemikiran Ali Sya’riati Tentang Pemerintahan Islam Kontemporer Faizal, Liky; Qohar, Abdul; Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12222

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ali Sya’riati tentang pemerintahan Islam kontemporer. Tulisan ini merupakan tulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah. Data dalam tulisan ini terdiri dari dua sumber data, yakni sumber primer yang berasal dari karya Ali Syari’ati yang dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Selain data primer terdapat pula data sekunder yang diperoleh dari karya-karya lain yang berkaitan dengan tema tulisan.Tulisan ini menyimpulkan bahwa dasar dari pemerintahan Islam itu sendiri adalah keadilan dan Imamah. keadilan yang dimaksudkan oleh Ali Syari’ati adalah keadilan tanpa kelas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Konsep Imamah merupakan bagian dari kepemimpinan dalam pemerintahan Islam menurut Ali Syari’ati. Imamah sendiri tidak didapat melalui pemilihan namun melalui pembuktian kemampuan seseorang. Kedudukan seorang imam menurutnya juga memegang peranan yang ganda, selain pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin politik.
Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pasar Modern Qohar, Abd; Abdul Wakhid, Ali; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14356

Abstract

Persaingan antara pasar modern di dengan pasar tradisional semakin tak terkendali akhir-akhir ini di Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung  terdapat sekitar 14 toko modern yang setiap Tahun nya jumlahnya meningkat sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 10 buah. Dengan munculnya berbagai macam pasar modern di yang telah menjamur di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena supermarket dan minimarket memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan membuat supermarket minimarket mudah dijangkau.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas  Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional  untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Pihak yang  menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung, sedangkan pihak-pihak lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung menjadi informan tambahan. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penelitian dilakukan atau disusun. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengambil berbagai model kebijakan sebagai  upaya untuk mengembangkan pasar tradisional dalam rangka menghadapi maraknya pasar modern. Dan telah juga melakukan berbagai beberapa program pengembangan pasar telah dilaksanakan seperti: revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan sarana prasarana pendukung pasar tradisional, pemberdayaan pasar dan pengembangan dan pembuatan media promosi pasar.  
Pengelolaan Pengaduan Dan Konflik Dalam Pelayanan Publik Pasca Reformasi Birokrasi Abdul Wakhid, Ali; Qohar, Abd.; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i2.17827

Abstract

Abstrak Penanganan dan pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik pasca reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.  Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan serta kepastian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara.  Demi keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dan melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam praktik pelayanan publik, maka diperlukan adanya pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pengaduan dan pengelolaan konflik dalam pelayanan publik pasca undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi.Hasil Penelitian yaitu Untuk memastikan terlaksananya pelayanan publik dengan baik dan melindungi hak-hak setiap warga negara dari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilakukan pengaturan pengelolaan pengaduan, perselisihan, dan sengketa yang mungkin timbul antara masyarakat pengguna layanan dan penyelenggara layanan publik dalam undang-undang tentang Pelayanan Publik.  
Campus Social Responsibility: Program Policy Strategy In Protecting School Droppouts Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v20i2.19552

Abstract

The issue of school dropouts remains an unresolved problem to this day. The Campus Social Responsibility program is an initiative aimed at addressing school dropout issues in Lampung Province, in line with the implementation of Lampung Governor Regulation No. 1 of 2021 on Child Protection. This study explains the policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province. The research uses a qualitative approach with a multiple case design and a single-unit analysis. Data were collected through in-depth and group interviews as well as document analysis. In-depth and group interviews were conducted with 15 subjects. Data was also gathered through document analysis of various policy documents related to the Campus Social Responsibility program for the protection of school dropouts. The results of the study show that there are three policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province: monitoring, facilitating the payment of education fees for underprivileged children. The impact of the Campus Social Responsibility program's policy implementation in protecting school dropouts in Lampung Province has brought about changes, including a reduction in the number of school dropouts, children at risk of dropping out, unemployment, and poverty. Keywords: Program, CSR, school dropouts
The Moderation of Islam In The Modern Islamic Boarding School of Gontor Rofiq, Ahmad Choirul; Mujahidin, Anwar; Choiri, Moh. Miftachul; Wakhid, Ali Abdul
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 19 No 2 (2019): Anaisis: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v19i2.5235

Abstract

Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. penelitian ini akan mengungkap model Islam moderat yang diunggulkan oleh Trimurti (tiga pemimpin pondok Darussalam,) dan akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya moderat dalam menanggapi isu-isu Islam, kebangsaan dan pendidikan. penelitian tergolong dalam penelitian lapangan bersifat kualitatif dan menggunakan metode diskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Gontor telah memberikan kontribusi model Islam moderat secara signifikan. Dalam aspek Islam, lembaga pendidikan ini menerapkan prinsip Berdiri diatas dan untuk semua golongan. Moderasi Islam Gontor dengan model teologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah, tidak fanatik pada aliran pemikiran Islam tertentu, sehingga menjadi jembatan dan mediator bagi semua golongan. Dalam masalah politik, kebijakan Gontor adalah menerima Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dan mendukung Kesatuan Republik Indonesia. Dibidang pendidikan, pendidikan Gontor mengimplementasikan modernisasi sistem pendidikan untuk menciptakan banyak sarjana Muslim yang berpikiran luas.
Problems With the Implementation of Qanun Aceh Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law Qotadah, Hudzaifah Achmad; Wakhid, Ali Abdul; Susanto, Is
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 22 No 1 (2022): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v22i1.6556

Abstract

Aceh as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia has special privileges and autonomy, one of which is the authority to implement Islamic sharia, and Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning jinayat Law is part of Islamic law which is implemented in Aceh through the struggle of the Acehnese people in the application of Islamic sharia. However, after it was ratified, the implementation of the qanun Aceh gave rise to various problems in various circles. Therefore, through qualitative research with literature studies and data analysis through a deductive frame of mind, this article attempts to analyze the problems that arise after the implementation of the qanun Aceh. The results of this study indicate that the implementation of the qanun Aceh raises various problems. The emergence of pros and cons among the community, academia and the government, is assumed to be a barrier to human togetherness and understanding. The content of the qanun which is considered not comprehensive and discriminatory in nature is contrary to the Constitution and a number of laws.
Reformulasi al-Qawā’id al-Uṣūliyyah al-Tashrī’iyyah dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer Nur, Iffatin; Muttaqin, M. Ngizzul; Wakhid, Ali Abdul
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 20 No 1 (2020): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v20i1.6573

Abstract

As a first step in extracting Islamic law, namely through the study of texts, qawa'id al-uṣūliyyah al-tasyri’iyah in this way has an important position in the discourse of studying Islamic law. Unfortunately, in today's situation, al-qawā‘id al-uṣūliyyah al-tashrī'iyyah seems to be ruled out. This position is taken by ijtihād models based on a progressive approach rather than an approach to the text. This study is a discourse analysis using a qualitative method with a normative approach. In this study, the author examines the concept of al-qawā‘id al-uṣūliyyah al-tashrī'iyyah which is then formulated in several issues and problems of contemporary Islamic law. The findings in this study indicate that: first, the al-qawā'id al-uṣūliyyah al-tashrī'iyyah model in determining and establishing Islamic law places more emphasis on the substance of fundamental values in Islamic law, second, reformulation of al-qawā'id al -uṣūliyyah al-tashrī'iyyah in the settlement of contemporary Islamic law puts forward the protection of mafsadat rather than the taking of maṣlaḥah.
Perbedan Qudrati dan Persamaan Hak Gender dalam Prespektif Al-Quran (studi analisis tafsir al-mishbāh) masruroh, Luluk; Qohar, Abd.; Wakhid, Ali Abdul; Tanjung, Akbar
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 21 No 1 (2021): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v21i1.8234

Abstract

Dirasah islamiyah khususnya dibidang keilmuan tafsir mengalami kemujuan dan berkembang seiring dengan pola kehidupan yang kian modern, salah satu topik yang menjadi perbincangan yaitu kesetaraan gender. Posisi perempuan yang selalu dikaitkan dengan lingkungan domestik semata, hal ini seolah menjadi kewajiban agama yang harus dilaksanakan sebagaimana wajibnya mengerjakan kewajiban yang dianggap berdosa jika ditinggalkan. Sementara posisi laki-laki sering dikaitkan dengan lingkungan publik yang bebas mengembangkan dan mengasah minat dan bakat untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan penelitian ini sesuai dengan kegelisahan para kaum wanita yang menawarkan model pembacaan baru terhadap pemikiran dalam memahami konsep feminisme yang digagas oleh M.Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Mishbāh. yang memiliki pemahaman bagaimana merasionalkan tentang perbedaan Qudrati dan persamaam hak Gender,  serta memahami makna feminisme dan menganalisis secara epistemologi hermeneutis model pemikiran M.Quraish Shihab tentang Feminisme. Hasil penelitian ini memberi simpulan tenang adanya ruang kesejajaran antara laki laki dan perempuan dalam memperoleh hak dalam kehidupan, dari mulai hak pendidikan, politik, juga agama. perbedaan biologis bukan menjadi alasan untuk membedakan hak dan juga kewajiban,  perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan permpuan memang sudah menjadi kodrat yang termaktub dalam al-Quran namun Tidak menjadi perbedaan terhadap potensi yang diberikan Allah kepada manusia.