p-Index From 2021 - 2026
9.861
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Yustisia Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pembelajaran Fisika Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA Jurisprudence INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Halu Oleo Law Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services KRTHA BHAYANGKARA The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Walisongo Law Review (Walrev) Jurnal Esensi Hukum Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence PAMALI: Pattimura Magister Law Review Arkus COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi JURNAL INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat TRANSPUBLIKA INTERNATIONAL RESEARCH IN EXACT SCIENCES (TIRES) Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Maternity and Neonatal : Jurnal Kebidanan Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) International Journal of Law Society Services Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia Jurnal Hukum Prioris Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Riptek Edutainment : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan E-JRM Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan (JURRIPEN) JOEEL (Journal of English Education and Literature) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Annual Review of Legal Studies Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Indonesia Media Law Review Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Law Research Review Quarterly Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jurnal Abdimas Dosma Indonesian Journal of Criminal Law Studies Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Didakta: International Journal of Social Sciences, Language, and Education Resocia: International Journal of Applied Research and Innovation Indonesian Court and Justice Review Indonesian Minority Justice Review Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy
Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya Pratiwi, Luh Prabha; Masyhar, Ali; Wulandari, Cahya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah sampah kini tetap jadi problema yang sukar diselesaikan, disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat perlunya jaga  kebersihan lingkungan, dengan tak buang sampah selain ke dalam tong sampah. Penyelesaian hukum untuk warga sembarangan buang sampah di jalan tak sama di tiap wilayah. Peraturan ini menyiratkan kewenangan kepada pemerintah setempat guna menentukan hukuman unutk orang yang buang sampah sembarangan. Untuk  kasus membuang sampah sembarangan, tampaknya lebih cenderung menggunakan teori relatif, yang mana hukuman digunakan untuk mengoreksi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kini sistem hukum pidana  Indonesia  cenderung mengikuti pandangan  teori  relatif. Tapi pada praktiknya bermunculan masalah serta   perdebatan, sehingga  telah waktunya dilakukannya refleksi  guna menemukan ide baru berkaitan dengan  teori hukum pidana Indonesia.
When Victims are Criminalized: Reflections on the Politics of Criminal Law from the Baiq Nuril Case Wakhidatul Mubarokah; Ali Masyhar Mursyid; Cahya Wulandari
JURNAL RISET RUMPUN ILMU PENDIDIKAN Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus : JURRIPEN : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurripen.v4i2.5439

Abstract

The Baiq Nuril case is a clear reflection of the political problems of criminal law in Indonesia, especially in the context of protecting victims of sexual violence and the application of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). Baiq Nuril, a victim of verbal harassment by her superior, was criminalized through Article 27 paragraph (1) of the ITE Law after she recorded an obscene conversation as a form of self-protection. This research uses a normative juridical approach by analyzing relevant legal instruments and their application in the Baiq Nuril case. The results show that the use of the article contains structural bias and shows an imbalance of perspectives in the criminal justice system, which tends to ignore the position of victims as well as the social context and power relations that surround them. In addition, the article's multiple interpretations open space for criminalization of victims, especially women, instead of providing protection. This case emphasizes the importance of criminal law reform oriented towards substantive justice and in favor of victims, as well as the need to revise the ITE Law so that it does not become a tool of repression against vulnerable groups. The amnesty granted by the President to Baiq Nuril is a political corrective step, but has not touched the root of systemic problems in law enforcement that have not been in favor of victims of gender-based violence.
Tinjauan Teori Kriminologi Dalam Kejahatan Siber (Kasus Kebocoran Data Nasabah) Rizki Duana, Gumelar; Masyar, Ali; Wulandari, Cahya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2949

Abstract

Internet atau mobile banking merupakan aplikasi atau layanan yang menghubungkan perangkat nasabah dengan sistem bank. Layanan internet dan mobile banking memiliki banyak manfaat, terutama memudahkan transaksi yang hanya menggunakan perangkat elektronik yang memiliki akses internet. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut juga terdapat risiko dan ancaman bagi para pengguna jasa tenologi tersebut. Dalam beberapa kasus, bank dapat mengalami gangguan pelayanan digital yang disebabkan oleh serangan hacker. Serangan hacker termasuk kedalam kejatahan siber dan pelanggaran hukum. Dengan adanya teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas perntayaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkaji teori kriminologi yang dapat digunakan dalam kejatahan siber pada kasus kebocoran data nasabah. Dengan metode penelitian yuridis-empiris maka penulis mengharapkan dapat mengkaji teori kriminologi dalam kejahatan siber, sehingga teori tersebut dapat digunakan untuk penanggulangan kejahatan siber pada kasus kebocoran data nasabah. Kesimpulan dari kajian ini yaitu terdapat empat teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis kejahatan siber kasus hacker dalam kebocoran data nasabah, yaitu: teori anomi, asosiasi diferensial, kontrol social, dan netralisasi. Teori kriminologi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan penalisasi dan non penal terhadap kejahatan siber di perbankan Indonesia.
Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Dyajeng Ayu Musdalifah; Ali Masyhar; Cahya Wulandari
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2485

Abstract

The principle of legality is a fundamental concept in criminal law that ensures legal certainty by stipulating that an act can only be punished if it has been clearly regulated by law prior to its commission and is not applied retroactively. This principle protects individuals from arbitrary actions by law enforcement and serves as the main foundation for criminal law enforcement. However, its application must be balanced with attention to substantive justice through interpretations that are responsive to the social and cultural context of society. Thus, the principle of legality not only guarantees legal certainty but also allows room for balanced and dynamic justice, functioning as a bridge between legal certainty and justice within the criminal justice system.
PEMBINAAN MASYARAKAT DESA SIMPANG PETAI MELALUI PEMBERDAYAAN SANITASI LINGKUNGAN: sanitasi lingkungan Wulandari, Cahya; Riska, Eka; Malaika, Shera; Krisdayanti; Rahayu, Tasya; Agustin, Marsya
JURNAL ABDIMAS DOSMA (JAD) Vol. 3 No. 2 (2024): JUNI
Publisher : IKATAN ALUMNI DOSEN MAGANG KEMENRISTEKDIKTI TAHUN ANGKATAN 2017

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70522/jad.v3i2.60

Abstract

The development of an area usually begins with improving public health. With healthy conditions, people will be able to carry out all activities well. The aim of this activity is to improve environmental sanitation and health in the Simpang Petai village community. With better sanitation and environmental health conditions, it is hoped that the community development program will be achieved. To find out the efforts of the government and local communities in dealing with sanitation problems in their environment. Community empowerment through environmental sanitation programs can involve education, active participation in waste management, and the construction of environmentally friendly sanitation facilities.
The Urgency of Clinical Legal Education through Developing of Legal Aid on Campus as an Effort to Realize a Humanist Law Winarsih, Winarsih; Cahya Wulandari
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 1 No. 3 (2019): September
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i3.36350

Abstract

Legal education constitutes a fundamental pillar in the formation of law enforcement in Indonesia, yet current legal practice often reflects a rigid, rule-bound orientation that fails to adequately serve societal needs. This gap between legal norms and social realities is rooted in educational processes that emphasize theoretical knowledge over experiential learning. Although law faculties offer doctrinal courses, judicial practice modules, and internship programs, these have not been sufficient in producing graduates able to apply the law in a socially responsive and justice-oriented manner. Clinical legal education through the development of campus legal aid institutions offers a strategic solution to bridge this gap. This study examines (1) the urgency of clinical legal education within Indonesian legal education, and (2) its implementation through strengthened legal aid facilities on campus. The findings show that clinical legal education is essential for equipping students with practical competencies, deepening their understanding of community legal issues, and fostering progressive legal reasoning. Effective implementation requires expanded student engagement in community-based legal services, a shift in lecturers’ pedagogical approaches toward practice-oriented instruction, and optimization of campus legal aid institutions as laboratories for real-world legal problem-solving. These measures are expected to produce graduates capable of advancing a humanistic and justice-centered model of law enforcement.
Law Enforcement for Lawyers Committing Contempt of Court in The Criminal Justice System in Indonesia with Thailand Haykal, Salman Daffa; Wulandari, Cahya
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 5 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Postgraduate Program in Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i3.3232

Abstract

Introduction: Law enforcement against lawyers as perpetrators of contempt of court in the criminal justice system in Indonesia still faces significant challenges. The contempt of court case between lawyer Razman and Hotman Paris shows that the law enforcement process is still convoluted.Purposes of the Research: To examine the law enforcement against Advocates who commit contempt of court and to compare law enforcement with Thailand.Methods of the Research: This research uses a quantitative juridical-normative method through a statute approach by comparing the legal foundations in the enforcement of contempt of court.Results Main Findings of the Research: The findings indicate that in Indonesia, law enforcement is still convoluted as it goes through the reporting process via the police, then the prosecutor's office, and the court. This is different from Thailand, where Article 33 of the Civil Procedure Code states that a judge can impose a penalty on the suspect without going through the reporting process to the police and so on. Therefore, there is a need for an article that accommodates the law enforcement process for lawyers committing contempt of court during the trial.
RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN: The Legal Relevance of Penal Mediation in Resolving Criminal Acts in the Samin Tribe Community Winarsih Winarsih; Cahya Wulandari
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 1 No. 1 (2016): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2016)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/v9k2gm77

Abstract

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karateristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: Pertama, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. Kedua, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian pertama, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP. Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this reseach are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.
PARALEGAL EXISTENCE IN PROVIDING ACCESS TO JUSTICE FOR THE POOR IN CENTRAL JAVA Cahya Wulandari; Sonny Saptoajie Wicaksono; Umi Faridatul Khikmah
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 4 No. 2 (2019): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2019)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v4i2.36304

Abstract

The lack of Legal Aid Implementers compared to Legal Aid Recipients is expected to hamper access to justice for the poor. Therefore this research aims to provide space for Paralegals especially in the Law Faculty of UNNES to be able to provide free legal assistance outside the court of the poor in Central Java. This research will at least discuss two issues, namely 1) How is the existence of the Law Faculty UNNES Paralegal in a juridical and institutional manner in providing Legal Aid? and 2) What is the role of the Paralegal Faculty of Law at UNNES in providing Legal Aid to the poor in Central Java ?. The method used in this research is sociological juridical with a qualitative approach. The results of this study indicate that currently Paralegals can only carry out non-litigation Legal Aid. This happened because the Supreme Court based on Decision Number 22 P / HUM / 2018 had canceled the Paralegal's role in litigation. The role of Paralegals from UNNES Law Faculty students is as a facilitator or intermediary in accommodating complaints of cases and consultation from Legal Aid recipients to be conveyed to Legal Aid Providers namely lecturers who are members of the Center for Legal Aid Study, while the role of Paralegals from UNNES Law Faculty alumni is as an assistant or who helps Advocates in carrying out non-litigation Legal Assistance such as mediation, consultation, negotiation, advocating cases outside the court and making trial files. The provision of legal aid by the Paralegal is considered to be very helpful for Lecturers and Advocates in fulfilling access to justice for the poor.
Evaluation of Electronic Evidence in Criminal Justice in the Era of Advanced Artificial Intelligence Technology Benny Sumardiana; Pujiyono Pujiyono; Irma Cahyaningtyas; Cahya Wulandari
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 9 No. 2 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i2.36634

Abstract

Law enforcement is one of the many facets of society that have seen substantial changes as a result of the quick growth of digital technology, especially artificial intelligence (AI). The purpose of this study is to assess how electronic evidence is used in Indonesia's criminal justice system, pinpoint the difficulties encountered, and offer suggestions for enhancing the efficiency and equity of electronic evidence in the age of artificial intelligence. In line with the technological elements included in digital and criminal investigation research methodologies, this qualitative study aids in the creation of a theoretical framework for the use of electronic evidence in the setting of artificial intelligence. The results show that Indonesian law is now able to meet the needs of the digital age with its adaptation to technological advancements. Finding material truth in court proceedings is made possible by electronic evidence, which is legally acknowledged as a legitimate tool in criminal justice. To successfully address these issues and optimize the use of AI in the legal system, it is imperative to develop a strong ethical framework, improve law enforcement capacities, and update rules on a regular basis.
Co-Authors Abdurrahman - Abidah, Shofriya Qonitatin Abu, Roziya Adityo Putro Prakoso Aen, Kurotul Agung Aditya Agustin, Marsya Ahadi, Nugroho Aisyah Nur Rafidah Aiyanti, Silvia Nur Aldianto, Isrhaul Alfakar, Muhammad Wahyu Ali Mashyar Ali Masyar Ali Masyhar Ali Masyhar Mursid Ali Masyhar Mursyid Ali Masyhar Mursyid Ali Masyhar Musyid Amara Nanda Sari Anggyi Trisnawan Putra Ari Rahmayani, Chanidia Arya Pradana, Seta Aryani, Fajar Dian Asnel, Roza ASYAFFA RIDZQI AMANDHA Atsari Setiyowati, Tsaniya Atuzzuhro, Qoni' Aulya, Zahra Avilla Deva Aryanda Baidhowi Baidhowi, Baidhowi Bayu Arya Sakti Benny Sumardiana Chanidia Ari Rahmayani Cornelius Samuel Sipahutar Damanik, Yeriko Anugrah Pratama Daniel Nte, Ngboawaji Dede Indraswara Deo Renaldi Saputra Derita Prapti Rahayu Diaudin duana, Gumelar Dyah Maya Nihayah Dyajeng Ayu Musdalifah Emha, Zidney Ilma Fazaada Endang Susilaningsih Endang Susilaningsih Fadillah, Ahmad Arif Fahreshi Arya Pinthaka Faisal Faisal Fauzi, Ricky Dermawan Fikriyah, Amalina Fitrian Aliffah, Shelly Fitrianah, Fia Frasiska, Winda Galuh Nita Prameswari Ginta Amelia Cahya Ginta Amelia Cahya Gumelar Rizki Duana Hassan, Muhamad Sayuti Haykal, Salman Daffa Hidayatuzzakia, Hana Hudha Bagus Setyadi Ignatius Henri Pelupessy Indah Sri Utari Indraswara, Dede Indung Wijayanto Indung Wijayanto Indung Wijayanto Irma Cahyaningtyas Irma Cahyaningtyas, Irma Ismah, Ismah Isna Ariyani Yuni Vita Jauza Lasta Kautsar Justika Hairani K Kasmui Karnowo - Kasmui -, Kasmui Kautsar, Jauza Lasta Kautsar, Jauza Lasta Khikmah, Umi Faridatul Krisdayanti Laily Rosida, Elva Loso loso Malaika, Shera Mardana Rifta Oktaviana Mardiana - Masfuah, Lulu Zalianti Masrukhi Masrukhi Masyar, Ali Masyhar Mursyid, Ali Maulidya, Sarah Mifbakhuddin Moh. Khoiruddin Mohammad Rizal, Mohammad Muhammad Afis Saifunuha Muhammad Azil Maskur Muhammad Saifullah Muhammad Wahyu Alfakar Mukhoyyaroh, Vina Durrotul Muliadi Munandar, Tri Imam Mursidah, Siti Ngboawaji Daniel Nte Ningrum, Dwi Rahayu Kusuma Novice Afnan El Fikry Nugroho, Andre Setyo Nur Aiyanti, Silvia Nursuci Sekardi, Fadiya Nurzahro, Yufaida Paramitha Aulia Putri Nandira Pasaribu, Nauli Pinorsinta Pinky Nurazizah, Reza Pratiwi, Luh Prabha Primerta Putri Hapsari Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Putut Marwoto Qoiri, Mutmainah Nur Rabbani, Najmi Rafida, Aura Rahmatun Rafidah, Aura Rahmatun Rafikawati, Yulia Fajar Rahayu, Tasya Rahman, Aisha Nur Rahmawati Sucipto, Mega Rasd Rasdi Rasdi - Rasdi Rasdi, Rasdi Ratna Dewi Kusumaningtyas Ridwan Arifin Rindia Fanny Kusumaningtyas Rindia Fanny Kusumaningtyas Rindra, Sarah Riska, Eka Riyadi, Nabilla Aisyah Rizki Duana, Gumelar Rodiyah royce wijaya setya putra Royce Wijaya Setya Putra Sahrurosi, Putri Adinda Saifunuha, Muhammad Afis Saifunuha, Muhammad Afis Salsabila, Arini Sarno Setiawan Sekardi, Fadiya Nursuci Setiawan, Sarno Setiawan, Sarno Siburian, Panusunan Sonny Saptoajie Wicaksono Sonny Saptoajie Wicaksono SRI RAHAYU Sucipto, Mega Rahmawati Sudibya, Dafa Pranaja Sarwahita Sugianto Sugianto Suhadi Suhadi Sukadari Sukadari Sunusi Dauda Surtikanti, Monika Widyastuti Susilo Tri Widodo Uliana Sianipar, Jennifer Margareth Umi Faridatul Khikmah Unaenah, Een Undang Rosidin Wahdania Wahid Anshori Wahyu Sinta Dewi Pramudita Wahyuningtyas, Nanik Wakhidatul Mubarokah Wakhidatul Mubarokah Widya Hary Cahyati Wilson, Jack Andrew WINARSIH Winarsih Winarsih Winarsih Winarsih Winarsih Winarsih Yovitha Yuliejantiningsih, Yovitha Yuda Hanafi Lubis Yuliawati, Dea Yusril Ihza Mahendra Zalianti Masfuah, Lulu