Dzunuwanus Ghulam Manar
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGGUNAAN APLIKASI SI D’nOK OLEH PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Muhammad Fahmi Azhari; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi SI D’nOK oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini diambil karena SI D’nOK merupakan aplikasi yang dibuat ketika terjadi pandemi Coivd-19 dan bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan aplikasi SI D’nOK dalam mewujudkan good governance. Akan tetapi keberjalanan aplikasi ini belum bisa mewujudkan prinsip-prinsip good governance karena masih banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menggunakan aplikasi ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur keberjalanan aplikasi SI D’nOK sebagai perwujudan penerapan good governance di Kota Semarang, digunakanlah teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) yang terdiri atas prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan dua informan, informan pertama adalah Bapak Aris Himawan, S.KOM yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Informan kedua adalah Bapak Afifi Nur Fauzan sebagai masyarakat yang menggunakan aplikasi SI D’nOK. Peneliti juga mengambil sumber ulasan masyarakat dari Google Play Store sebagai tempat pengunduhan aplikasi SI D’nOK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi SI D’nOK belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah Kota Semarang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi ini telah mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang ada. Akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat di Google Play Store, pendapat pemerintah tersebut tidak sesuai. Hal ini terjadi karena buruknya keberjalanan aplikasi ini. Buruknya penggunaan aplikasi ini juka membuktikan hukum yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga dari temuan permasalahan di atas membuktikan bahwa penggunaan aplikasi ini belum mewujudkan good governance dengan maksimal
STRATEGI PENINGKATAN PEROLEHAN PENDAPATAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (STUDI KASUS : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 – 2013) Nindya Prillianti; Dzunuwanus Ghulam Manar; Turtiantoro .
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a Local Government Company, PDAM Semarang Regency has an important role in supporting local revenue (PAD). In 2008-2011 the company was not able to meet its target of government local revenue due to management unhealthy. However, in 2012 the company was able to show as one of the business entities that succed to contribute to local government revenue. The issues that examined in this study is about factors that change of PDAM Semarang Regency during 2008 - 2013, efforts and incentives that being made to increase revenue and the role of local government in stimulating the enterprises improvement. This study used a qualitative research approach with case study research. This study has problems limitations that developmental of PDAM Semarang Regency in 2008 to 2013 that directly affect to company's revenue.Based on the obtained results the study indicates that improvement of PDAM Semarang Regency were influenced by various factors from both internal and external factors , such as leadership, demands of tariff adjustments, demands of improvement employee welfare, demands of society and demands of contribution to local local. Efforts that have been made by the company to increase revenue were improving quality of human resources, customer service improvement, reduction of NRW (Non-Revenue Water),increasing of SR (House Connection), and network management. While theincentives itself also comes from internal and external corporation, debtrestructuring was one of them. Semarang Regency Government also plays animportant role in development of PDAM by forming a regulatory agency,establishing regulation support of Equity Investments and supporting of tariffadjustment policy.PDAM requires to continue and to optimize its performance inimplementing service delivery to local revenue. Therefore PDAM SemarangRegency should continue to expand network and increase promoting for houseconnection (SR) so that the company's revenue would be increaseKeywords : local revenue, Local Government Company (BUMD), PDAM
Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif Dzunuwanus Ghulam Manar
Jurnal Studi Pemuda Vol 7, No 1 (2018): Angkatan Kerja Muda Inklusif
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.757 KB) | DOI: 10.22146/studipemudaugm.39272

Abstract

Pemerintah dengan kebijakan yang dimiliki tidak lagi mampu menjadi aktor utama dalam pemberdayaan kaum muda. Peran pemerintah yang dominan tanpa diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai menjadikan kebijakan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah banyak menemui hambatan. Pada sisi lain, ketergantungan yang sangat tinggi kepada anggaran pemerintah menjadikan kaum muda tidak banyak memiliki prakarsa dan kemandirian. Masalah ini membutuhkan strategi penyelesaian yang berbeda dengan pendekatan-pendekatan kebijakaan kepemudaan yang selama ini telah dilakukan sehingga dibutuhkan terobosan atau inovasi kebijakan kepemudaan. Kompleksitas masalah, dinamika perubahan zaman serta tuntutan profesionalitas mengharuskan pemerintah melakukan inovasi kebijakan pemberdayaan kaum muda. Kebijakan inklusif dapat dipandang sebagai salah satu strategi inovasi karena kebijakan ini membuka ruang partisipasi dan keterlibatan aktif dari semua pihak di luar pemerintah. Sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil menjadi aktor-aktor penting karena ide, prakarsa dan kemandirian yang mereka miliki dapat memperkaya kebijakan kepemudaan pemerintah. Namun demikian nampak bahwa pemerintah belum memiliki gagasan yang komprehensif mengenai kebijakan kepemudaan yang inklusif. Melalui identifikasi terhadap praktik-praktik terbaik kebijakan pemberdayaan kaum muda yang inklusif dari luar negeri diharapkan dapat mendorong keterbukaan pemerintah untuk berjejaring dan bersinergi dengan stakeholder kebijakan kepemudaan. Langkah ini merupakan bentuk keniscayaan inovasi kebijakan agar pemberdayaan kaum muda dapat berjalan dengan komprehensif, efektif dan efisien. Kebijakan pemerintah yang terbatas dan otoritatif sehingga menimbulkan ketergantungan dalam pemberdayaan perlu direduksi dan direvisi melalui adopsi dan inovasi kebijakan sejalan dengan semangat partisipasi publik.
AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DI KOTA SEMARANG: KAJIAN PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PADA PARTAI DEMOKRAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2009-2014 Dzunuwanus Ghulam Manar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.87 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v2i1.1705

Abstract

Accountability is an important instrument within democratic practice. It provides guarantee of the promises and acts of politicians, member of parliament, and elected public official. Partai Demokrat (Democratic Party) as a ruling party in 2009 election of Semarang Municipality does not contributes significant practice of accountability. The research provides evidence that accountability is well known and understood by member of parliament from Partai Demokrat. However, it failed taking into practice.
PILKADA LANGSUNG DAN REKONSTRUKSI DEMOKRASI INDONESIA Dzunuwanus Ghulam Manar
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.18 KB) | DOI: 10.14710/jiip.v2i2.2118

Abstract

Many people assume that success of the direct local leaders election (pilkada langsung) could be an indicator of successfull democracy in the local level. However, that early assumption need to be corrected since direct local leaders election is only a small process within local democracy. After elected as local leaders, it is important to assess their promises, performances, process, and output as manifestation of their political promises.
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah : Lek Paijo (Layanan Elektronik Pajak Daerah Sistem Jaringan Online) Untuk Menciptakan Good Governance di Kota Semarang Tania Ikalia Putri Permana; Teguh - Yuwono; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan kualitas public sehingga dapat menciptakan good governance. Kota Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang meluncurkan suatu aplikasi yang bernama “Lek Paijo” atau Layanan Online Pajak Daerah Sistem Jaringan Online. Tujuan dari penerapan aplikasi ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kepengurusan administrasi perpajakan di Kota Semarang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan bagi para wajib pajak. Maka, tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui proses bagaimana inovasi tersebut dapat berjalan dan mengetahui tingkat kepuasan dari pengguna aplikasi lek paijo hingga dapat menciptakan good governance. Penelitian ini menggunakan Metodologi penelitian mixed method dengan teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara, pengumpulan data sekunder, serta kuesioner. Data dianalisis menggunakan triangulasi teori, sumber dan metode. Selain itu data mentah juga diolah menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari proses keputusan inovasi pada penggunaan aplikasi lek paijo berjalan dan diterapkan dengan baik. Aplikasi lek paijo memberikan kemudahan bagi wajib pajak yaitu untuk melakukan kepengurusan administrasi pajak bisa dilakukan dari rumah saja. Hal ini membuat meningkatnya penerimaan pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang ikut meningkat secara signifikan. Ditemukan juga, aplikasi lek paijo dapat memberikan edukasi kepada wajib pajak sehingga kepatuhan untuk mengurus, membayar da melaporkan mengenai administrasi perpajakan juga semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan 62% kepuasan wajib pajak dalam penggunaan Aplikasi Lek Paijo. Namun masih terdapat kendala yang membuat pelaksanaan dari penggunaan aplikasi lek paijo ini kurang berhasil yaitu terdapat jenis layanan yang tidak dapat diakses seperti layanan E-bphtb dan masalah jaringan yang tidak stabil sehingga terkadang membuat web eror. Sehingga, Bapenda sebaiknya melakukan evaluasi dan uji coba secara berkala terkait system yang terdapat di aplikasi lek paijo dan penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi agar aplikasi lek paijo dapat menjadi lebih baik.
KEBERLANJUTAN INOVASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MEDAN Elias Martin Silalahi; Dzunuwanus Ghulam Manar; puji - astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam implementasi inovasi Online Single Submission (OSS) yang dikelolah DPMPTSP Kota Medan terdapat banyak penyesuaian serta kendala yang harus diselesaikan. Penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan dalam mengatasi permasalahan selama penerapan Online Single Submission (OSS) di kota Medan? Serta Apa  strategi yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan yang mempengaruhi Inovasi Perizinan lewat OSS dapat bertahan dan berlanjut hingga saat ini?Tujuan penelitian ini Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan mengatasi permasalah diterapkannya OSS terkait deregulasi, birokratisasi dan digitalisasi serta  menjelaskan strategi DPMPTSP Kota Medan yang mempengaruhi Inovasi Perizinan lewat OSS dapat bertahan hingga saat ini menggunakan parameter Sustainability atau keberlanjutan pelayanan publik?Penelitian ini menggunakan teori Good governance dengan melihat tiga aspek utama yaitu, deregulasi, birokratisasi dan digitalisasi. Selain itu Teori selanjutnya adalah Sustainability Innovation Territory Map oleh Bowfield, Visser, dan Livesey yang membagi 3 Territory Map yaitu enablers, agents, dan process. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan mewawancarai narasumber utama yaitu bapak Rizal Pahlawan selaku Kepala Bagian Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, dan Pengembangan DPMPTS Kota Medan.Hasil penelitian menunjukkan DPMPTS Kota Medan cukup berhasil dalam menyelesaikan kendala OSS pada awal diimplementasikan adalah dengan beberapa penyesuaian di bidang deregulasi, debirokratisasi, serta dalam aspek digitalisasi, sehingga  dapat diterapkan di Kota Medan. Selain itu peran DPMPTSP Kota Medan sebagai Enablers, Agent, dan Process sudah maksimal dan cukup berhasil dalam menghubungkan inovasi OSS kepada masyarakat di kota Medan, dilihat dengan adanya pertumbuhan nilai investasi di Kota Medan pada tahun 2019. DPMPTSP Kota Medan berhasil merangkul berbagai kalangan dengan sosialisasi serta edukasi serta proses layanan bantuan pembuatan izin melalui OSS
TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA SENDANGDALEM KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN King Abdul Aziz; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina - Martini
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan desa wisata yang begitu pesat menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan, termasuk Desa Sendangdalem, Kabupaten Kebumen. Konsep desa wisata memiliki prinsip berdampak secara ekonomi, berorientasi pada lingkungan dan berkelanjutan sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi masih adanya perbedaan cara pandanga aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan hubungan aktor yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Sendangdalem.Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi serta analisis data dengan teori community based tourism dan stakeholder analyst.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Desa Wisata Sendangdalem telah memberikan ruang diskusi dan menyampaikan aspirasi kepada masyakat dengan mengadakan tiga tahap proses dalam pengelolaan, yaitu perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Terkait pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator dan memberikan arahan strategis. Pokdarwis sebagai pelaksana kegiatan yang berada di lokasi desa wisata dan masyarakat sebagai objek pengembangan desa wisata. Kaitannya dengan hubungan antar aktor, di Desa Sendangdalem terdapat beberapa aktor utama yaitu Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Masyarakat, Madia Massa dan PKK. Hubungan antar berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam kaitanya dengan Desa Wisata Sendangdalem aktor yang paling dominan adalah pemerintah desa dan pokdarwis. Pihak swasta masih kurang berminat karena status desa wisata masih berkembang. Masyarakat desa menjadi pemandu wisata, penyedia penginapan, penyedia makanan, dan tenaga pekerja untuk pembangunan. Pemberdayaan di desa wisata sendangdalem sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh para pengelola dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan desa wisata. Tetapi, jalur river tubing yang digunakan saat ini dikelola oleh dua pokdarwis yang terkadang menyebabkan perselihanBersasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah desa harus menyelesaikan permasalahan dualisme jalur river tubing agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Serta pemerintah dapat lebih memberdaayakan masyarakat sendangdalem dalam kegiatan wisata yang dijalankan
MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA Laila Kholid Alfirdaus; Teguh Yuwono; Wijayanto Wijayanto; Dzunuwanus Ghulam Manar
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 1, No 4 (2020): Nopember 2020
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.305 KB) | DOI: 10.14710/jpv.2020.9251

Abstract

Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan, kewenangan desa makin menguat sehingga inisiatif desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat semakin memperoleh ruang yang luas. Namun demikian, kewenangan yang luas ini tentu perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan pula. Selama ini, keraguan atas implementasi Undang-undang ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa. Tentu saja, karena sudah lama sekali desa dibiarkan tertinggal, desa menghadapi banyak tantangan dalam upaya mengembangkan diri. Namun demikian, bukan berarti pemberian kewenangan kepada pemerintah desa lantas tidak layak untuk diadvokasi. Kelahiran Undang-undang Desa justru merupakan waktu yang tepat untuk memungkinkan dan memberikan kesempatan pemerintah desa untuk memperbaiki celah-celah tatakelola yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah. Penguatan tatakelola pemerintahan desa dengan tujuan mengefektifkan dana desa adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, salah satu inti dari implementasi Undang-undang Desa adalah penyaluran Dana Desa untuk tujuan menunjang pembangunan di desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman mengenai tatakelola pemerintahan desa dengan strategi pengelolaan dana desa yang efektif di desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. 
Mendekatkan Warga dengan Layanan Publik: Inovasi Pengaduan, Saran, dan Pelayanan Kelurahan Berbasis Online Dzunuwanus Ghulam Manar; Teguh Yuwono; Laila Kholid Alfirdaus; Wijayanto Wijayanto; Hendra Try Ardianto
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 2, No 3 (2022): Juni 2022
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.422 KB) | DOI: 10.14710/jpv.2022.14532

Abstract

Di masa lalu, birokrasi dan layanan publik selalu diasosiasikan dengan kondisi yang serba lamban, berbelit-belit, tidak efektif dan efisien. Namun, sejak gelombang reformasi 1998, berbagai regulasi telah berubah dimana profesionalitas menjadi tolok ukur dalam pelayanan. Lebih-lebih, sejak Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, profesionalitas layanan masih harus diimbangi dengan kinerja pemerintah yang inovatif. Dampaknya, beberapa daerah mulai menginisiasi inovasi perihal layanan publik. Adapun artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana inovasi sederhana berupa layanan pesan singkat (short massage service) dan aplikasi whatsaapp yang diinisiasi Pemerintah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang menjadi ruang desiminasi informasi maupun akses layanan warga di Kantor Kelurahan Rowosari. Inisiasi ini hadir sebagai kolaborasi bersama, antara tim pengabdian Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro dengan multistakeholder di Kelurahan Rowosari. Hasilnya, inovasi sederhana ini tidak saja berdampak pada peningkatan dan perbaikan kualitas layanan publik di kelurahan tersebut, tetapi juga menjadi ruang bersama bagi warga untuk merespon kondisi darurat ataupun melahirkan inovasi yang lainnya. 
Co-Authors -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Abdul Aziz ADE FIRLI JULIANTY Adi Yoga Adnan, Muhammad - Agung Syaifuddin Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Alam - Sabdani Alvian Rizal Pratama Alya Namira Ikfinasulkha Amalia Purwatiningrum Andrea Yudhistira Angel Pricilia Saurina Anggita Putri Hanintya Anjasmoro, Rendell Praharsa Aprilianto, Yovi Kurnia Candra Ardian Y P Ariastuti, Ivon Sagyta ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkaan Ariepoetra Nugraha Arkandra, Daffarel - Arsyi Fakhrani Kurniawan Ashari . Auladina Nur Aini, Auladina Nur Bagus Aji Kuncoro Bahari, Nala - Bijak - Punaka Budi Nur Hadi Wibowo Budi setiyono Daniel Teguh Kurniawan Depary, Friech Gunana Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Desyandri Desyandri Dewi - Erowati Dewi, Rindi Antika Diah Setyowati Diani, Resty Okta Dita Fatma Anggraeni Dyah Erina Widia Effendy, Revela Regilia Elias Martin Silalahi Erowati, Dewi - Etkisyan, Johan Arifin Fairuz Thifal Nabila faishal luthfianwar Faris Nurrahman Fina Audya Indah Cahyani Firda Priandhini Firman Bimasakti Firstananda Putri Feby’ Fitriyah Fitriyah Fredinan Yulianda Ghinanti Cahya Munalif GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS Hakim, Moch Alif Taufiqul Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Hisyam Haznil Holyness Nurdin Singadimedja Imas Ulin Nikmah Imtitsal Caesaringi Irfan - Fajri Irfan Hidayat Nur Huda Irvan Mardiansyah . Ivon Sagyta Ariastuti Jaelani, Yazid Suhada King Abdul Aziz KRISNA GUNTUR DWI SAPUTRA Kushandajani . Kuswati, Sundari Laila Kholid Alfirdaus Lina Setiawati Listriani . Luh Putu Ratna Sundari M N Istiyanto Aji Maharani, Devita Dwi Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Mega Angelia Kondorura Meiga Alfa Prananda Miqdad Haqqony Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Affan Ghafar Muhammad Fahmi Azhari Muhammad Naufal Irfan Munadi, Muhammad Arya Muzaki, Muhamad Shulkhan Nadia - Tiarasari Nella - Elvatisha Nevan Alsya Kalihva Nindya Prillianti Nisria Fairuz Husna Nunik Retno Herawati Nuri Adhi Saputr oktanila faria Ovila Marshafeni Pangestika, Reza - Prameisti, Syifa Anaqah Pratama, Adam Putra Prayogo, Radito - Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwati Rahayu Edarsasi Purwati Rahayu Edarsasi, Purwati Rahayu Purwoko . Puspa Nagari, Annisa Pramudita Rachmahwati, Ade - Radityo Pambayun Rahman, Nafil Fadlul Raihan Ardi Muhana Ralina, Aribah Shafa Ramadhani, Dito Arya Ratih Kurnia Ramadhanny Rayanis Maria Ulfa, Rayanis Maria Rayhan, Meiandra Albi Retna Arista Kesi Wijayanti Rezza Abdy Pradana Ria Anggraeni Rina - Martini Rina Martini Rizka Febri Ramadhanni Rizki Dwi Prabowo Rosy - Nabila Rr Hermini S Rumapea, Apri Ella Rurin Roesiyana Ruzaqila, Kayla Alif Saniyya, Faizatu - Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Sella Kusumawati Setiyono, Budi - sheila eka soraya Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom siti dzarroh Soewanto Adhi Sofyan Dwi Fari Solly Aryza Sonia Permatasari Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Supratiwi . Susilo Utomo Suwanto Adhi Suwanto Adhi Syaffa Rahmah Tangguh Hakam Digdayana Tania Ikalia Putri Permana Teguh Yuwono Tulliza, Aishah - Turtiantoro Turtiantoro Wahyu Kurniawan Warsito . . Wibisono, Khadis Satria Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiwik Widayati Yosafat Hernantyo Pramudya Yosie Renda Yuliasari, Devi Putri Yunita Fitri YUNITA RATNA SARI yuwanto - - Yuwanto . Yuyung Candra Yanvingsesa Zulfan, Fajril Izza