Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.667
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 105 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES MAMUJU Ahmad, S; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.333

Abstract

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. (b) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif yakni penelitian yang mengkaji permsalahan dengan menggunakan data perimer dan sekunder dengan cara melalui wawancara, kuesioner dan observasi langsung kelapangan serta menggunakan buku-buku, artikel melalui penelusuran internet termasuk peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju dapat dikatakan cukup baik dan hal ini dapat dilihat dari Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju melalui (1) fungsi penyelidikan, (2) fungsi pengamanan., (3) fungsi penggalangan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju juga dapat dilihat dalam tiga hal yaitu (1) Faktor sumber daya manusia, (2) Faktor Sarana dan prasarana, (3) Faktor kondisi wilayah. The research aims to know: (a) the effectiveness of the function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police. (b) the factors that affect the effectiveness of the Function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police. The research method used was descriptive research, a research that is used to collect primary and secondary data through interview, questionnaire and direct observation supported by the use of books and articles from the internet as well as the law and regulations in the Constitution related to the topic of this research. The result of the research shows that the effectiveness of the function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police is quite well, which is proven by the effectiveness of the function  of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police through the function of (1) Investigation, (2) Security, (3) Coordination, while the factors that affect the effectiveness of the function of Indonesian Police Force Intelligence to create security and order in Law District of Mamuju Resort Police consist of (1) Human resources, (2) Infrastructure and (3) District Environment.
ANALISIS HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERDAKWA DI TINGKAT PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN Idris, Idris; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis boleh-tidaknya terdakwa menyangkali keterangannya dalam persidangan. Dan untuk menganalisisnya bagaimana implikasi yuridis dari Penyangkalan terdakwa dalam hukum pembuktian, dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif emperis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif emperis. Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara pidana yang berkenaan dengan adanya penyangkalan keterangan terdakwa ditingkat persidangan Pengadilan (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Makassar),  kemudian menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang - undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif mengenai penyangkalan keterangan terdakwa ditingkat persidangan dan implikasinya dalam pembuktian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyangkalan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. The study aims to analyze whether or not the defendant denying his statements in the trial. Also, it aims to analyze how the juridical implications of the denial of the defendant in the evidentaiary law with a reasearch method used is a normative emprical approach. The results showed that the defendant’s denial in the trial may be conducted by the defendant, on the conditon of revocation conducted during court procedings and hearings must be accompanied by basic and logical reasons. The fundamental and logical reasons mean that the reasons are the basis for revocation must be proven true and strengthened or suuported by other evidence that shows that the reason for the revocation is true and can be proven by the judge.
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN ANAK KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL Soeardy, Soeardy; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.406

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) serta kendala yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak kasus narkotika di LPKS tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar. Responden penelitian ini adalah petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum terlaksana secara optimal. Efektivitas fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni tahap pelaksanaan pengawasan yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, tahap pembimbingan yakni pemberian saran, nasihat dan motivasi, serta tahap evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga kurang optimal, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar yang sangat luas, serta kurangnya peran orangtua dan keluarga klien anak dalam mendukung upaya rehabilitasi bagi klien anak tersebut. This study aims to determine the effectiveness of the social advisers’ function in the supervision of child clients with narcotics cases at the Social Welfare Organizations (LPKS) as well as the constraints that affect the effectiveness of the supervisory function for child clients with narcotics cases in the LPKS. This type of research is empirical law research. The research locations were in the LPKS in the form of the Social Rehabilitation Center for Children Needing Special Protection (BRSAMPK) in Toddopuli Makassar and at the Class I Makassar Correctional Center (Bapas). Respondents of this study were social advisers’ for Bapas Class I Makassar who handled child clients. Data collection methods used interviews and literature studies. Based on the results, it was concluded that the effectiveness of the social advisers’ function in monitoring child clients with narcotics cases at BRSAMPK Toddopuli Makassar has not been implemented optimally. The effectiveness of the social supervisory function is carried out in 3 (three) stages, namely the implementation stage of supervision, which is direct supervision and indirect supervision, the guidance stage, which is the provision of advice and motivation, and the evaluation and reporting stage which is carried out periodically. As for the obstacles in implementing the social supervisory function of child clients, there are limited human resources (HR), budget constraints, less optimal coordination between institutions, the very wide coverage of the Class I Makassar Bapas work area, as well as the lack of the role of parents and families of child clients in supporting rehabilitation efforts for the child clients.
EFEKTIVITAS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR Harliyanti, Harliyanti; Renggong, Ruslan; Haris, Abd. Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice, terhadap pendampingan, pembimbingan, Pengawasan  anak pelaku tindak pidana belum efektif,  disebabkan masih terdapat kendala sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan kualitas dalam penerapan restorative justice. Faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkauan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan Restorative Justice, kurangnya partisipasi  korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana. This study aims to determine the role of Parole and Probation Officers in the implementation of restorative justice against children who are dealing with the law and to determine the factors that inhibit the role of social counselors in the implementation of restorative justice against children who commit criminal acts at Bapas Kelas I Makassar. This research was conducted at the Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, by using data collection techniques in the form of literature research and field studies by conducting direct interviews with relevant parties. The results of this study indicate that: (1) The role of Parole and Probation Officers is very important in the implementation of restorative justice, providing assistance, guidance, supervision as well as conducting research and reporting through (LITMAS) to have a significant influence on children who are dealing with the law and the victims in implementing restorative justice. (2) Coordination between institutions that deal with the problem of children in conflict with the law, limited number of Parole and Probation Officers, incompatible tasks performed with what should be done, lack of understanding from the perpetrators and victims regarding restorative justice manifested in the form of diversion, and determination of agreements on compensation victims who can be accepted by children who are dealing with the law.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DARI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR Immawati, Andi; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.455

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembebasan bersyarat yang dilaksanakan oleh BAPAS serta mengetahui kendala seperti apa yang dihadapi Bapas saat melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Fokus Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka yang bertugas dalam mengurus pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat sudah berupaya semaksimal mungkin bahkan mengusulkan sebanyak-banyak narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat namun hal yang terjadi adalah tidak semua narapidana yang diusulkan dapat pula terealisasi semuanya, hal ini karena ulah si narapidana sendirilah yang menghambat proses pelaksanaan pemberian hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. This study aims to determine the mechanism of parole supervision conducted by BAPAS (Penitentary) as well as to find out what are the obstacles faced by Bapas in conducting parole supervision. This research was conducted in Makassar City at Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. That is the approach taken to analyze the effectiveness of supervision of prisoners who receive parole by Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that those who are in charge of administering prisoners' rights to get parole have tried their best to even propose as many prisoners as possible to get parole rights, but what happens is that not all proposed prisoners can all be realized. This is because of the act of the prisoners themselves who obstruct the process of giving prisoners the right to obtain parole.
EFEKTIVITAS DOKTER KEPOLISIAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Salim, Desy Natalia; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana Ilmu Kedokteran Forensik berperan pada pembuktian tindak pidana penghilangan nyawa di persidangan. Selain itu buat mengetahui pelaksanaan verifikasi tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik. Metode pendekatan yg dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis empiris yg menerapkan pendekatan berasal sudut kaidah-kaidah serta aplikasi peraturan yg berlaku pada warga serta dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yg terdapat pada lapangan. sesuai yang akan terjadi penelitian serta pembahasan, pelaksanaan verifikasi tindak pidana penghilangan nyawa atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensika dalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 184, Undang-Undang RI nomor  23 Tahun 1992 perihal kesehatan, Undang-Undang RI angka 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yg kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu masalah, hal-hal yang mendukung diperolehnya verifikasi atas tindakan yang dilakukan terdakwa, serta keterangan-kabar yg diperoleh pada persidangan. This study aims to describe the extent to which Forensic Medicine approves the proof of the crime of murder in court. In addition, it aims to know the verification process for the follow-up implementation of the application of Forensic Medicine. The method uses empirical juridice that applies the requirements of the rules and application of regulations that apply to citizens and is done by connecting secondary data that is released, then proceeded with research examining primary data in the field. In accordance with what will occur, the research and discussion, as well as the implementation of verification of the sentence carried out on the basis of the application of Forensic Medicine is the Criminal Code, special Criminal Code Article 184, Republic of Indonesia Law number 23 of 1992 concerning health, Indonesian Law number 4 of 2004 concerning Power The judiciary, which agrees with the issue of judgment, matters that support the verification of the actions of the defendant, and the answers obtained at the trial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBELIAN KENDARAAN RODA EMPAT Krowin, Pontianus Apa Rume; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dan (2) pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, wawancara, dan pengamatan.  Populasi dan sampel dalam penelitian berjumlah 50 responden debitur dan seorang sebagai pengelolah hutang pada PT. Mandiri Tunas Finance. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan akan dipaparkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya hukum yang dapat di tempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dapat ditempuh melalui pemberian surat teguran (somasi) dari kreditur, penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu pembayaran (reschedulle), perundingan atau tawar-menawar kembali ke pihak kreditur untuk mencapai mufakat (negosiasi), penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai pemediator (mediasi), dan mengupayakan penyelesaian akhir dengan membawa masalah ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku (litigasi). (2) Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi oleh Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 huruf a - g mengenai pelarangan pecantuman klausul baku oleh pelaku usaha, perlindungan terhadap debitur menurut otoritas jasa keuangan yaitu pelaku usaha dalam membuat format perjanjian tidak boleh menyertakan klausul yang merugikan debitur, dan perlindungan hukum terhadap nasabah menurut undang-undang perbankan yaitu pelarangan pembuataan format perjanjian kredit sepihak. This study aims to determine (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles and (2) implementation of legal protection forms for debtors with default in purchasing four-wheeled vehicles. This type of research uses an empirical approach, interviews, observations, documentation studies. Populations and samples in the study were 50 debtor respondents and one as a debt manager at PT. Mandiri Tunas Finance.  The results of the study show that: (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles can be achieved through granting letters of reprimand (Subpoena) from the creditor, rescheduling or extension of payment (Reschedule), rescheduling or bargaining again to the creditor to reach a consensus (negotiation), resolving the problem by involving a neutral third party as a mediator (Mediation), and seeking a final settlement by bringing this matter to court for legal settlement (litigation). (2) Implementation of the form of legal protection for debtors no. 8 of 1999 concerning consumer protection Article 18 paragraph 1 letter a - g concerning the prohibition of inclusion of standard clauses by business actors, protection of debtors according to the financial services authority, namely business actors in drafting an agreement may not include clauses that harm the debtor, and legal protection for customers according to banking law, which prohibits the formulation of a unilateral credit agreement format.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DI WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Natsir, Jufri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.560

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah rinci di wilayah Maros. penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dari data primer dan sekunder. Kemudian data diolah dan disusun melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Verivikasi data menggunakan dua macam triangulasi, yaitu trianggulasi sumber dan triangulasi teori. Penerapan ketentuan pidana terhadap perkara yang terjadi di Maros hakim membebaskan terdakwa oleh karena hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dianggap bukan tindakan pidana tetapi merupakan perkara pedata berdasarkan hasil dan fakta persidangan. The purpose of this study was to determine the implementation of the law and the consideration of judges in the falsification of detailed land certificates in the Maros region. This research uses empirical legal research. Data sources are from primary and secondary data. Then the data is analysed and arranged through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusions. Data verification uses two types of triangulation, namely source triangulation and theory triangulation. The implementation of criminal provisions against cases that occurred in Maros, the judge acquitted the defendant because the judge considered the actions carried out by the defendant were considered not a criminal act but constituted a court case based on the results and facts of the trial.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR Umbara, I Tri; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan terkait pelaksanaan tugas dalam hal mencegah pengulangan tindak pidana oleh Klien Pemasyarakatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauhmanakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum serta mengamati tingkah laku para narapidana dan pembimbing kemasyarakatan di dalam Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat penting dalam pencegahan pengulangan tindak pidana bagi klien yang ditandai dengan berkurangnya jumlah residivis dalam dua tahun terakhir. This study aims to determine the role of Community Supervisors as law enforcers in conducting counseling to Correctional Clients and to find out the inhibiting factors faced by Community Supervisors related to the implementation of tasks in terms of preventing the repetition of criminal acts by Correctional Clients. The observations made in this study were in the Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of the approach taken is to analyze the extent to which a statutory regulation or law that is effectively applied in society regarding the role of Community Supervisors as law enforcers as well as observing the behavior of prisoners and community counselors in the Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that the implementation of the role of social counselors as law enforcers is very important in preventing the repetition of criminal acts for clients which is marked by the reduced number of recidivists in the last two years.
DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Sikati, Syarief; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai bentuk mediasi dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Maros. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Data bersumber dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan anak walaupun tidak semua kasis yang dilakukan anak diselesaikan dengan diversi This study aims to analyze diversion as a form of mediation and alternative settlement of criminal cases of children in the Maros Regional Police (Polres Maros). This research was conducted in Maros Regency. The research approach uses a normative and empirical judicial approach. Data sourced from interviews and literature study. The results showed that diversion was an alternative solution of crimes done by children even though not all cases made by children were resolved by diversion.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Salam Siku Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur MARWAN MAS Masri Masri Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Ristanto, Adhi Yudha Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli