Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.385
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP Chrisnanto, Rendy; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan apakah keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif – normatif.lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majelis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisis sebuah putusan yang berkaitan dengan tema peneltian ini, diperoleh hasil: (1) keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. (2) keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. This study aims to determine whether the verbal witness testimony can support the judge's conviction in deciding a criminal case and whether the verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B /2018/PN.Mam. This research was conducted using quantitative, normative research methods. The research location was at the Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with Judge Majelis and police investigators and analyzing a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case. (2) the testimony of the verbal witness does not contradict the efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Code. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the power of verbal witnesses in their use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. The conclusion of this study is that the use of verbal witnesses (investigating witnesses) in the process of proving a criminal case is necessary if during a trial the witness and/or the defendant denies the information contained in the investigation report because of an element of coercion or pressure either in the form of mental or physical pressure from the investigator at the time of making the investigation report, causing the legal facts obtained in court examination to be less clear.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN : Studi Kasus Polrestabes Makassar Nurfazilah, Nurfazilah; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1195

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes  Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena sanksi yang sangat ringan karena PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal pada pelaku, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu perilaku pelaku ingin melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil, faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor sarana yaitu kurangnya anggaran. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at the Metropolitan Police Station (Polrestabes) Makassar, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at Polrestabes Makassar. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, books, articles and lecture materials obtained. The form of the interview is a data collection technique by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, investigators and the Chair of the Women's Solidarity Institute, Anging Mammiri and asking for data. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar has not been effective, because in 2018-2019 sanctions were not implemented by law enforcers, and law enforcers often made mistakes in imposing articles so that perpetrators were free from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Criminal Acts. Besides, the perpetrators often want to bribe. The factors for the ineffectiveness of law enforcement are the human resource factor, namely the lack of personnel, the community factor due to lack of knowledge so they are afraid to report, and the facility factor is the lack of budget.
ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PNS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Aksan, Muhammad; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1222

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tehnik pengumpulan data yakni Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pindana korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan dan tantangan baik dari segi aspek sumber daya manusia maupun dari aspek kondisi alam, dukungan dana dan sarana dan prasarana, sedangkan pada aspek sumber daya manusia, dapat dilihat banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak berminat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa hal ini disebabkan jabatan yang memiliki resiko besar karena konsekkuensinya adalah terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia. The type of research used in this study is the type of normative research. Data collection techniques, namely the form of library research, namely data collection techniques by studying various literature, both article books and course materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews with competent parties and the object of research, as well as requesting data from related parties. The results of the study show that investigating corruption crimes is an action taken to eradicate corruption, but in its implementation there are many obstacles and challenges both in terms of aspects of human resources and aspects of natural conditions, financial support and facilities and infrastructure, while in the aspect of resources. humans, it can be seen that there are many civil servants who are not interested in becoming officials in the procurement of goods and services. This is because the position has a big risk because the consequences are being involved in legal issues in Indonesia
Siri'na Pacce: a Form of Fulfilling Women's Rights through the Conduct of Responsible Fisheries Yulia Yulia; Baso Madiong; Mustawa Mustawa; Ruslan Renggong; Zulkifli Zulkifli
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.801 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v5i1.17024

Abstract

Conservation of fish resources aims to protect fish species, maintain fish species diversity, protect ecosystems, and utilize fish resources in a sustainable manner. This study aims to analyze the legal protection of women's empowerment in the conservation of fish resources with the siri'na pacce philosophy of the Makasssar tribe. This study uses a qualitative approach, which is elaborated by using legal norms based on the provisions of international law and national law. The results of this study show that women's empowerment in the conservation of fish resources is protected by international and national laws, so that women in Takalar Regency, South Sulawesi, are entitled to legal protection from misbehavior. discriminatory on any basis, to empower instilling children and families' care in conserving fish resources with the Siri'Na Pacce philosophy of not doing Siri' Mappakasiri'siri' which can prevent someone from doing things that are  contrary to the law, norms that live in society, and other things that can harm humans and humanity itself, especially in the protection, utilization, and conservation of fish resources.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Saputra, Andi Irham Andry; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2113

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidan. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN Putri, Rukmanawati; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i2.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan, 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR yang dijatuhi pidana selama 6 bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dengan berdasarkan fakta sesuai dipersidangan dan adanya alat bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti Surat yaitu : 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Keterangan Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perjudian togel. Sanksi yang di jatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan karena hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Rahman, Muh. Ashadi; Renggong, Ruslan; Oner, Basri
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana Abstract The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.
PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR Farid, Firman; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2252

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran korban dalam tindak pidana kekerasan, faktor karena kurangnya kesadaran hukum terhadap debt colector sehingga melakukan tindak pidana kekarasan. Dan pandangan masyarakat terhadap debt colector ini buruk, ketika menyebut debt colector ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan debt colector, pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua debt colector cara menagihnya menggunakan kekerasan tapi masyarakat kota Makassar baranggapan buruk terhadap debt colector. This research was conducted to find out whether there is a victim's role in violent crime and how society views the treatment of debt collectors who commit violence in collecting debts. This type of research is empirical normative, which uses secondary data to see the level of legal synchronization combined with the type of victimological research. Data collection techniques are library research, field research, and interviews. The data analysis method used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the role of the victim in violent crime, the factor due to the lack of legal awareness of the debt collector so that he commits a crime of violence. And the public's view of debt collectors is bad, when mentioning debt collectors there are those who think that dealing with debt collectors, of course, the way to collect them is using force or coercion. Even though not all debt collectors use force to collect them, the people of Makassar city have a bad opinion of debt collectors.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/2021/PN SGM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GOWA Wita Sari, Fikka Kurnia; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2276

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk  mengkaji  dan  menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi yang diteliti untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam peneltian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan  Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Menurut penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan pertimbangan non-yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dan penerapan sanksi pidana kepada Aggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pencopotan jabatan dari sekertaris Satpol PP menjadi staf biasa di kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP. This study aims to examine and analyze the basis for judges' considerations in deciding cases in decision number 292/Pid.B/2021/PN Sgm, and to find out the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit abuses. The location of this research was conducted at the Sungguminasa District Court and the Civil Service Police Unit Office, Gowa Regency. This research method uses qualitative research methods. The types of data used are premier data and secondary data. Data collection techniques were conducted by interviews with Judges at the Sungguminasa District Court, and the Head of the Public Order and Public Peace Unit of the Civil Service Police Unit, and also made observations to observe ongoing activities at the locations studied to record and collect data needed in the research. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the basis for the judge's considerations in decision Number 292/Pid.B/2021/PN Sgm in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of persecution based on the demands of the Public Prosecutor, and considering the severity of the defendant's actions submitted in court. According to the authors, the juridical considerations of the judges were appropriate, namely that they had fulfilled the elements charged against the defendant and non-juridical considerations, according to the authors, the judges in the process of imposing a sentence on the defendant in accordance with the provisions of the law. And the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit violations is given sanctions in the form of imprisonment for 5 (five) months and removal from the position of Satpol PP secretary to ordinary staff at the Gowa Regency Regent's office and his Decree (SK) is terminated at Satpol PP.
TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MAMUJU UTARA : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 115/PID.B/2021/PN PKY Bone, Meliani Meak; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY telah memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan,  atas perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Letawa, hakim mengatakan bahwasannya putusan yang telah di jatuhkan sudah tepat dan seadil-adilnya dalam menjatuhkan putusan tersebut kepada Terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak mengalami kesulitan dalam penjatuhan pidana tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana pada pada putusan 115/Pid.B/2021/PN PKY, berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yuridis.  Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa. Hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali perbutannya  dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan filosifis. This study aims to find out the judge's decision in criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY has fulfilled the judge's sense of justice and consideration in imposing sanctions on criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY. The research method used is qualitative research. Qualitative research uses a theoretical basis as a guide to focus research, as well as highlighting the processes and meanings contained in these phenomena by using primary and secondary data. The results of the study show that in decision Number 115/Pid.B/2021/PN Pky, the judge sentenced him to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months, for the actions of the defendant who was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of stealing coconuts PT. Letawa, the judge said that the decision that had been handed down was correct and fair in passing the decision to the Defendant. In imposing charges on the defendant the Panel of Judges did not experience any difficulties in imposing the sentence. Matters considered by the judge in imposing criminal sanctions on decision 115/Pid.B/2021/PN PKY, based on evidence, namely witness testimony and defendant's statement accompanied by evidence presented in the indictment by the public prosecutor. As well as the facts that were revealed at trial, strengthened by the conviction of the judge himself. In this case the judge uses juridical considerations. Besides that, before the judge imposes a sentence, the judge first considers things that can be aggravating and can relieve the Defendant. The judge gave leniency to the defendant because the defendant regretted his actions and promised not to repeat it again. In this case the judge used philosophical considerations.
Co-Authors Abdul Salam Siku Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad MARWAN MAS Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Reza, Andi Muhammad Saidatina, Sitti Hadija Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sumange Alam, Andi Suryana Hamid, Suryana Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli