Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.344
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 142 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 142 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP Chrisnanto, Rendy; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan apakah keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif – normatif.lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majelis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisis sebuah putusan yang berkaitan dengan tema peneltian ini, diperoleh hasil: (1) keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. (2) keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. This study aims to determine whether the verbal witness testimony can support the judge's conviction in deciding a criminal case and whether the verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B /2018/PN.Mam. This research was conducted using quantitative, normative research methods. The research location was at the Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with Judge Majelis and police investigators and analyzing a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case. (2) the testimony of the verbal witness does not contradict the efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Code. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the power of verbal witnesses in their use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. The conclusion of this study is that the use of verbal witnesses (investigating witnesses) in the process of proving a criminal case is necessary if during a trial the witness and/or the defendant denies the information contained in the investigation report because of an element of coercion or pressure either in the form of mental or physical pressure from the investigator at the time of making the investigation report, causing the legal facts obtained in court examination to be less clear.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN : Studi Kasus Polrestabes Makassar Nurfazilah, Nurfazilah; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1195

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes  Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena sanksi yang sangat ringan karena PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam menentukan pasal pada pelaku, sehingga pelaku bebas dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu perilaku pelaku ingin melakukan suap terhadap aparat penegak hukum. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya personil, faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor sarana yaitu kurangnya anggaran. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at the Metropolitan Police Station (Polrestabes) Makassar, and to identify and analyze the factors that hinder the ineffectiveness of law enforcement on the practice of girl trafficking at Polrestabes Makassar. This research was conducted at Polrestabes Makassar, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, books, articles and lecture materials obtained. The form of the interview is a data collection technique by conducting interviews with the Head of PPA Polrestabes Makassar, investigators and the Chair of the Women's Solidarity Institute, Anging Mammiri and asking for data. The results of this study indicate that law enforcement at the PPA Polrestabes Makassar has not been effective, because in 2018-2019 sanctions were not implemented by law enforcers, and law enforcers often made mistakes in imposing articles so that perpetrators were free from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Criminal Acts. Besides, the perpetrators often want to bribe. The factors for the ineffectiveness of law enforcement are the human resource factor, namely the lack of personnel, the community factor due to lack of knowledge so they are afraid to report, and the facility factor is the lack of budget.
ANALISIS HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA TERHADAP PNS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Aksan, Muhammad; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1222

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Tehnik pengumpulan data yakni Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pindana korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi, namun dalam pelaksanaanya mengalami banyak hambatan dan tantangan baik dari segi aspek sumber daya manusia maupun dari aspek kondisi alam, dukungan dana dan sarana dan prasarana, sedangkan pada aspek sumber daya manusia, dapat dilihat banyaknya pegawai negeri sipil yang tidak berminat menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa hal ini disebabkan jabatan yang memiliki resiko besar karena konsekkuensinya adalah terlibat dalam persoalan hukum di Indonesia. The type of research used in this study is the type of normative research. Data collection techniques, namely the form of library research, namely data collection techniques by studying various literature, both article books and course materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews with competent parties and the object of research, as well as requesting data from related parties. The results of the study show that investigating corruption crimes is an action taken to eradicate corruption, but in its implementation there are many obstacles and challenges both in terms of aspects of human resources and aspects of natural conditions, financial support and facilities and infrastructure, while in the aspect of resources. humans, it can be seen that there are many civil servants who are not interested in becoming officials in the procurement of goods and services. This is because the position has a big risk because the consequences are being involved in legal issues in Indonesia
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HANDPHONE DI WILAYAH POLRES PINRANG Mansyur Mansyur; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1365

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Pinrang, dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres  Pinrang, dengan menggunakan metode Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomenayang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian handphone di Kabupaten Pinrang, yakni faktor kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan gaya hidup. Ketiga faktor inilah yang kemudian menimbulkan cikal-bakal seseorang untuk melakukan kejahatan, khusus faktor gaya hidup didasarkan atas tingkat kebutuhan dan masuknya budaya barat yang begitu pesat di Kabupaten Pinrang membuat para anak-anak di Kabupaten Pinrang tidak mau ketinggalan trend, sehingga karena tidak didukung dengan ekonomi yang baik maka salah satu solusi yang mudah untuk dilakukan adalah dengan melakukan pencurian handphone. Sementara pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.9/Pid.B/2020PN Pin yang dalam amarnya memuat penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang mengandung pertimbangan meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, serta non yuridis yaitu akibat perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa.. The purpose of this study was to determine the implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of theft in the jurisdiction of Pinrang Police, and to find out the basis of the judge's considerations in deciding cases against the perpetrators of the crime of theft. This research was conducted in the jurisdiction of Pinrang Police, using a qualitative descriptive approach research method, so that researchers can describe the empirical reality behind the phenomena that occur. Data collection techniques were carried out by conducting observations, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the factors that cause someone to commit the crime of cellphone theft in Pinrang Regency, namely factors of economic needs, environment, and lifestyle. These three factors then give rise to the forerunner of a person to commit a crime, specifically the lifestyle factor based on the level of need and the rapid entry of western culture in Pinrang Regency makes children in Pinrang Regency do not want to miss the trend, so that because they are not supported good economy, then one of the easy solutions to get money is to steal cellphones. Meanwhile, the judge's considerations in deciding the Pinrang District Court Decision No.9/Pid.B/2020PN Pin which in its order contains the imposition of a criminal sentence on the Defendant which contains considerations including juridical considerations consisting of the indictment of the Public Prosecutor, Witness Statement, Defendant's Statement, Items evidence, and articles in laws and regulations, as well as non-juridical, namely the result of the actions of the Defendant and the condition of the Defendant.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ATAU PENGGELAPAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Ahmad Muhajir; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1375

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana penipuan di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi selatan; (2) mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yakni metode pustaka dan studi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik, korban, tersangka, advokat dan aktifis LSM. Sampel ditetapkan adalah 35 responden. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa (1) Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Pertimbangan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, yaitu adanya surat perdamaian yang menyatakan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, pelapor mencabut laporannya dan mencabut keterangannya terdahulu dalam bentuk berita acara interogasi ataupun berita acara pemeriksaan (2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah disebabkan oleh faktor keinginan, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu disarankan dalam penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu dasar penyelesaian kasus, hendaknya dilakukan pembaharuan KUHP dan KUHAP dengan mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. This study was conducted with the aims of: (1) knowing and analyzing the implementation of a restorative justice approach in resolving cases of alleged criminal acts of fraud in the jurisdiction of the regional police of South Sulawesi; (2) knowing the factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement. This study uses a descriptive method using primary and secondary data with data collection techniques, namely the library method and field study. The population in this study were investigators, victims, suspects, advocates, and NGO activists. The sample set is 35 respondents. The results of this study indicate that (1) Investigators Ditreskrimum South Sulawesi Police have applied the principles of restorative justice in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement with the consideration of investigators. Ditreskrimum South Sulawesi Police use a restorative justice approach in the settlement of criminal acts of Fraud and embezzlement, namely the existence of a peace letter stating both parties have reconciled and forgive each other, the loss has been returned, the complainant withdraws his report and withdraws his previous statement in the form of an interrogation report or an examination report (2) The factors causing the occurrence of criminal acts of fraud and or embezzlement are caused by desire, economic and environmental factors. For this reason, it is recommended that in the implementation of Restorative Justice as a basis for resolving cases, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code should be reformed by adopting the principles of Restorative Justice.
ANALISIS PUTUSAN PN NOMOR 2/PID.S/2020/PIN. ADL. TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 La Subu; Ruslan Renggong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilian umum di Kabupaten Konawe Selatan, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam putusan Nomor: 2/P.id.s/2020/PIN.Adl. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan mengenai putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Adl berdasarkan analisa proses peradilan tindak pidana pemilu bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigm) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (straafinaad), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan yaitu putusan nomor Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Adl. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum. This study aims to explain and analyze criminal law enforcement in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency, and analyze the basis of judges' considerations in sentencing the perpetrators of the crime of regional head elections in decision Number: 2/P.id.s/2020/ PIN.Adl. The research method used is descriptive qualitative research method. The results showed that in the enforcement of criminal law in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency regarding the decision Number: 2/Pid.S/2020/PN.Adl based on the analysis of the judicial process of election crimes, there are still differences or disparities in decisions and the number of criminal verdicts. The trial (mild) shows that there are different perspectives (paradigms) among judges in viewing cases of election crimes. On the one hand, most of the judges considered that sentencing (straafinaad), including the sentencing of election cases, was not an arena for revenge, so in this view the sentence handed down was more of a corrective step and guidance to the perpetrators. While on the other hand, judges can assess election crimes in a deeper perspective that election crimes have injured the public's sense of justice and damaged the democratic governance structure. So that retaliation for election crimes should be prioritized in order to provide a deterrent effect. Then the basis for the judge's consideration in imposing a criminal decision on the decision is decision number 2/Pid.S/2020/PN.Adl. The judge was right in considering the mitigating things that the defendant revealed in court such as the judge had decided lighter than the public prosecutor's demands and this was related to several considerations regarding the testimony of the witness and the defendant was honest and forthright about his actions, the defendant regretted his actions and promised not to do it again and the defendant has never been convicted.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI MATA UANG ASING DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Abdul Samad; Ruslan Renggong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan Investasi mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata Uang Asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan kriminologis penipuan terhadap investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Dan Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan Penyidik Polres Sidrap dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, yaitu data Putusan Nomor berkas 132/Pid.Sus tanggal, 22 Mei 2017 tentang penipuan terhadap Investasi Uang Dinar Iraq di Kabupaten Sidrap, buku literatur, buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di kabupaten sidenreng rappang yaitu faktor keimanan, faktor keinginan atau niat, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten sidenreng rappang adalah peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah. This study aims to determine the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency and to find out the obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against criminals in Sidenreng Rappang Regency. The type of research used in this study is normative legal research, which uses a statute approach and a case approach. The legislative approach is to review all laws and regulations especially those related to criminological fraud against foreign currency investments in Sidrap Regency. The primary data were obtained directly from the first source (respondents) at the research location through the author's interview with the Sidrap Police Investigator and the Sidrap District Court Office. The Secondary data were obtained at the Sidrap District Court Office, namely Decision data file Number 132/Pid.Sus dated May 22, 2017, regarding fraud against Iraqi Dinar Money Investments in Sidrap Regency, literature books, other reading books relevant to the discussion of the problem in this research. The results of the study show that the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency are the faith factor, the desire or intention factor, the economic factor, and the community factor. The obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against perpetrators of criminal acts in the Sidenreng Rappang Regency are laws and regulations, public awareness that is reluctant to provide reports and testimonies, facilities and infrastructure, namely in disseminating information/socialization about investments/financial businesses and the like, and law enforcement officers whose quantity is still lacking, such as the investment alert task force team that only exists in the regions.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 Mudassir Hasri Gani; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak eksepsi pemohon didasari atas tidak adanya kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No.10/2016 hal tersebut terlihat dari seslisih suara sah yang diperoleh melebihi ketentuan yang ada. Pihak pemohon tidak melakukan proses peradilan sebelum tahapan pemungutan suara, sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengedepankan aspek keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan subtantif. This research aims to analyze the judges' considerations on the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 and the dispute resolution process in accordance with the existing principles of justice. The background of this research starts from the reality of direct regional head elections in Barru Regency, where in the process of implementing the selection of candidate pairs for Regent and Deputy Regent, it is suspected that there has been an administrative violation in the determination of one pair of candidates by KPUD. This fact led to a dispute over the election results at the Constitutional Court as a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes over the results of regional head elections in Indonesia. This study uses an empirical normative approach and is descriptive and the data sources used are secondary and primary data which were analyzed inductively. From the results of the analysis, it is concluded that the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 rejects the petitioner's exception based on the absence of the applicant's legal position based on article 158 paragraph (2) of Law No.10/2016 which can be seen from the difference in the valid votes obtained exceed the existing provisions. The applicant party did not carry out the judicial process before the voting stage, so that the room for legal certainty in the annulment of the KPU's decision regarding the determination of the candidate pair was missed. In the decision of the Constitutional Court, it seems that it prioritizes aspects of procedural justice and ignores substantive justice.
ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA Achmad Aridha Wirawan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1472

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar, dan 2) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.Tipe penelitian ini adalah empiris, Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui metode pustaka (library research), wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa : (1) Terkait dengan penyelesaian perkara, hanya sebagian kecil perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagian besar perkara diselesaikan melalui proses mediasi penal/ Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian kota Makassar dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Direkomendasikan bahwa :(1) Kepala Satuan Lalu Lintas diharapkan untuk menambah jumlah personil penyidik kecelakaan lalu lintas dan juga dengan menambah berbagai fasilitas atau sarana/ prasarana yang dibutuhkan seperti mobil TPTKP untuk efektivitas penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. (2) Pihak kepolisian sebaiknya memberikan sosialisasi terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas agar masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan nantinya diharapkan akan menjadi lebih patuh hukum. This research aims: 1) To find out the investigation of suspected traffic violators that resulted in fatalities at the Makassar Police Station, and 2) To analyze the obstacles faced by Makassar Police Station investigators in investigating traffic violations that resulted in fatalities. This type of research is empirical. Data collection is carried out in this study through the method of literature, interviews, and documentation, then analysis is carried out using descriptive analysis methods by describing phenomena or facts obtained from research results. The results found out that: (1) Regarding the settlement of cases, only a small number of cases were delegated by the prosecutor's office. most are resolved through a penal mediation process /Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) The obstacles experienced by the Makassar city police in law enforcement against traffic accidents consist of two factors, namely internal factors, and external factors. It is recommended that: (1) The Head of the Traffic Unit is expected to increase the number of traffic accident investigators and also by adding various facilities or infrastructure needed such as TPTKP cars for handling traffic accidents that could result in fatalities. (2) The police are expected to provide socialization related to law enforcement efforts against traffic accidents so that the public is more aware of the law and will later become more obedient to the law.
ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULAWESI SELATAN Roy Oka Mahendra; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1475

Abstract

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian Tindak Pidana Perzinahan dan faktor penghambat bagi Penyidik dalam tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara menelaah dan mengkaji suatu ilmu untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Perzinahan fungsi penyelidik dan penyidik digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni : fungsi penyidik dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Perzinahan dengan mengumpulkan barang bukti dan alat yang di gunakan yang berada di TKP, sehingga memudahkan penyidik untuk menentukan status tersangka dalam kasus perzinahan. tempat kejadian perkara (TKP) tidak dalam status quo lagi atau TKP sudah dalam keadaan rusak sehingga penyidik sulit dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana perzinahan.  Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. The purpose of this study was to determine the process of proving the crime of adultery and the inhibiting factors for investigators in the crime of adultery at the General Crime Directorate of South Sulawesi Regional Police. This study uses a qualitative research type, by examining and reviewing a science to uncover cases of the Criminal Act of Adultery, the function of the investigator and investigator is used as a basis for solving problems and analyzing qualitatively. The results obtained are the function of the investigator in uncovering the perpetrators of the crime of adultery by collecting evidence and tools used at the crime scene and making it easier for investigators to determine the status of suspects in adultery cases. The crime scene (TKP) is no longer in the status quo or the TKP is in a damaged condition so that investigators find it difficult to identify cases of adultery. This can be seen in the case of the crime of adultery at the General Crime Directorate of the South Sulawesi Regional Police.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Sofyan Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Mudassir Hasri Gani Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Izhar Kurniawan Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A Hasan Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli