Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.385
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES MAMASA Yulianto, Dedi; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.636

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Penyidik Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana, dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Mamasa. Fokus pada penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan. Data dikumpulkan dengan teknik penelitian pustaka, penelitian lapangan. Kemudian data diolah dengan tahapan Editing, Coding, dan Tabulating. Selanjutnya data dianalisis dengan model interaktif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu penyidik mempunyai peran meneruskan ke proses hokum atau kasus itu diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Kemudian kendala yang dihadapi penyidik adalah ketika proses restorative justice yang ditempuh terkendala oleh pihak keluarga korban yang tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa. The purpose of this research is to find out how to optimize the role of Police Investigators in investigating a crime, and to find out what are the obstacles for the Police investigators in carrying out their duties and functions as an investigator. This type of research is qualitative descriptive normative research. This research was conducted at Mamasa Police Station. The focus of this research is on the criminal act of maltreatment. Data were collected using library research and field research. Then the data is processed through the stages of editing, coding, and tabulating. Furthermore, the data were analyzed using an interactive model, starting with data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that in certain cases an investigator has a role to continue to the legal process or the case is resolved through a restorative justice approach. Then the obstacle faced by investigators is when the restorative justice process is constrained by the victim's family who is not willing to bury the hatchet which is marked by a statement letter asking that the perpetrator must be punished and processed like an adult perpetrator.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN POLEWALI Usman, Usman; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.637

Abstract

Ditenggarai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 menjadi isu yang mengemuka, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Peran pengawasan, penegakan dan penindakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memuat sejumlah ketentuan yang mengatur mekanisme dan tata cara penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian empiris yang mengkaji regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, terdapat 3 (tiga) kasus dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Polewali Mandar yang semestinya melewati 9 (sembilan) tahapan dalam kenyataannya hanya sampai pada tahapan ketiga yakni, rapat pleno pengawas Pemilu. Hal itu dikarenakan adanya ketidak sepahaman di dalam tim Sentra Gakkumdu dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Adapun kendala dalam penengakan hukum terhadap dugaan pidana politik uang sangat terkait dengan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagaimana fakta dan temuan lapangan. Karenanya, penelitian ini merekomendasikan, ke depan pidana Pemilu tidak lagi ditangani oleh Bawaslu, tetapi dimasukkan sebagai pidana umum. Dan jika sentra Gakkumdu tetap dipertahankan keberadaannya, hendaknya diberi kewenangan tambahan yakni, melakukan penahanan terhadap terduga pelaku politik uang, agar tidak terbuka ruang mengkodisikan saksi dugaan politik uang. Termasuk pentingnya pembentukan peradilan khusus Pemilu agar perbedaan pandangan atas kasus dugaan politik uang dapat diminimalisir. The indication of the weak law enforcement against money politics violations that occurred in the 2019 Election has become an emerging issue, including in Polewali Mandar Regency. The role of supervision and enforcement, as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) contains a number of provisions governing the mechanisms and procedures for law enforcement against such violations of money politics. The method used in this research is empirical research that examines regulations or statutory regulations in law enforcement practices against suspected violations of money politics at the 2019 Election. The research conclusion shows that, there were 3 (three) cases of alleged violations of money politics in the 2019 Election in Polewali Mandar Regency which should have passed 9 (nine) stages but in reality only reached the third stage, namely, the Election supervisor plenary meeting. It was due to the lack of Understanding on the Sentra Gakkumdu with Bawaslu Polewali Mandar. The obstacles in law enforcement against allegations of money politics crime are closely related to the legal structure, legal substance and legal culture as well as facts and field findings. Therefore, this research recommends that in the future election crimes will no longer be handled by Bawaslu, but be included as general crimes. And if the Sentra Gakkumdu is maintained, it should be given additional authority, namely, detaining suspected money politics actors, so that there is no room to codify witnesses for alleged money politics. This includes the importance of establishing a special election court so that differences in views on suspected cases of money politics can be minimized.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLISI LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA SAAT BERTUGAS Sumange Alam, Andi; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.639

Abstract

Penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan yang dilakukan anggota Polisi Lalu lintas atas dasar-dasar tertentu. Anggota Polri yang melakukan penganiayaan terhadap pengendara motor pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan  oleh Anggota Polisi lalu lintas yang sedang ditangani oleh Propam Polrestabes Makassar yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 ke-3 dan 5 KUHP. (2) berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan pelaku, pertanggungjawaban tindak pidana sebagai penegakan hukum, mencakup pengertian mengenai subjek dan objek dalam proses tegaknya hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas struktur organisasi di Polres. Hukuman Tindakan Disiplin, Kode Etik, dan Peradilan Umum merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Propam Polrestabes Makassar dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis proses hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan anggota Polisi Lalu lintas. Financial S Persecution is defined as causing unpleasant feelings, pain, or injury intentionally. Persecution committed by Traffic Policemen is based on certain principles. Indonesian policemen who abuse motorcyclists are basically subject to the general court. The findings obtained from this research include: (1) The implementation of the law against the persecution criminal act by aggravating the traffic policemen handled by Profession and Security (Propam) of Makassar Police is violating Article 351 verses 1 to 3 and 5 of the Criminal Code. (2) based on evidence from testimony of witnesses and statements of perpetrators, liability for criminal acts as law enforcement includes the notion of subjects and objects in the process of upholding the law itself. In enforcing the law against Indonesian Policemen who commit disciplinary violations, Indonesia National Police through Propam (Profession and Security) has the responsibility and task of the organizational structure at Police Stations. Disciplinary Action Punishment, Code of Ethics, and General Courts are forms of criminal liability. This research was conducted at Propam of Makassar Police Station by conducting direct interviews and deciding on the Criminal Act of Persecution by the Traffic Policemen.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Reza, Andi Muhammad; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.641

Abstract

Kehadiran orang asing di wilayah Kota Makassar meningkat dengan cepat. Tetapi kebanyakan orang asing yang datang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin keimigrasian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Saran dari penelitian ini adalah penempatan pegawai pada kantorimigrasi harus lebih diperhatikan sesuai dengan kemampuannya. Pro-keadilan dalam tindakan penegakan hukum harus dilakukan, untuk memastikan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya agar tidak melakukan kejahatan imigrasi yang sama. Selain itu, Masyarakat Kota makassar diharapkan untuk bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk membuat keluhan tentang keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di dekatnya melalui APOA. The presence of foreigners in Makassar City is increasing rapidly. However, most foreigners who come conduct activities that are not in accordance with the purpose of being granted an immigration permit. The results of this research and discussion show that law enforcement of the abuse of immigration residence permits is carried out by administrative measures and immigration pro-justice measures. The suggestion from this research is that the placement of employees at the immigration office must be considered according to their capability. Pro-justice in law enforcement actions must be carried out, to ensure a deterrent effect on the perpetrators and other foreigners from committing the same immigration crime. In addition, the Makassar City Community is expected to cooperate with immigration officers to make complaints about the presence or activities of foreigners nearby through APOA.
ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS Munarty, Munarty; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.644

Abstract

Secara teori, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP. Namun dalam praktek selama ini, Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan beberapa di antaranya di kabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya. Kondisi semacam ini sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip Negara Hukum, khususnya dalam Upaya mewujudkan kepastian hukum. Atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 114/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atau Putusan Bebas oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi terhadap Putusan Bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakukan yang sama di hadapan hukum. In theory, public prosecutors (JPU) are not allowed to file a cassation against the acquittal as stipulated in Article 244 of the Criminal Procedure Code. However, in practice so far, Public Prosecutors have several times filed an appeal against the acquittal decisions and some of them have been granted by the Supreme Court. This occurs because the prohibition on filing an appeal for an acquittal as stipulated in Article 244 of the Criminal Procedure Code has multiple interpretations, which creates different opinions in its application. This kind of condition is very contrary to the principles of rule of law, especially in the effort to create legal certainty. On that basis, the Constitutional Court through its decision number 114 / PUU-X / 2012 stated that the phrase "except for free decisions" as contained in Article 244 of Law Number 8 Year 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the legal considerations of the Constitutional Court, the prohibition against filing an appeal or Free Decision by Public Prosecutors does not provide ordinary remedies against free decisions and eliminates the function of the Supreme Court as a Cassation Court against Free Decisions, so that fair legal certainty is not achieved and the principle of equal treatment in the law.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM NAKHODA TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR Badaruddin, Badaruddin; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.645

Abstract

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum nakhoda terhadap keselamatan pelayaran. (b) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab hukum nahkoda kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftip yakni penelitian yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara dan penyebaran koesioner terhadap responden ke lapangasn serta menggunakan buku-buku, artikel melalui penelusuran internet termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian bahwa, Tanggung jawab nahkoda dalam keselamatan pelayaran  merupakan tanggung jawab Nakhoda dan Nakhoda bisa lolos dari tanggung jawab itu hanya jika bisa dibuktikan sebaliknya, seorang Nakhoda kapal juga dapat di mintai tanggung jawab perdata jika terjadi tabrakan kapal di dermaga akibat kelalaian Nakhoda, Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab Hukum Nakhoda Kapal disebabkan oleh faktor internal meliputi kurangnya kompetensi dan skill serta mental dan disiplin yang kurang dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pelayaran, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, faktor eksternal yaitu pengaruh cuaca buruk sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi nakhoda dalam mengambil keputusan. This study aims (a) to determine the implementation of the skippers’ legal responsibility for sailing safety. (b) to determine factors that cause the non-compliance of the ship captain's legal responsibility. The research method used is descriptive research, that examines problems using primary data and secondary data by means of interviews and distributing questionnaires to respondents and using books, articles through internet searches, including laws and regulations relating to problems discussed in this study. The results of the study show that the responsibility of skippers in sailing safety is the responsibility of the captains and they can escape from that responsibility only if it can be proven, otherwise a captain can also be asked for civil liability if a ship collision at the dock happens due to the captain's negligence, factors causing the failure to carry out the legal responsibility of the captains due to internal factors including lack of competence and skill as well as inadequate mental and discipline in carrying out their duties and lack of understanding of sailing laws and regulations, and lack of supervision from the authorities regarding violations of sailing safety, external factors namely the influence of bad weather resulting in a lack of concentration of skippers in making decisions.
KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN BELUM OPTIMAL Saputri, Putri Ismu Rahayu; Renggong, Ruslan; Almusawwir, Almusawwir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.625

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan berdasar pada Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015. OJK berdasar pada Pasal 1 angka 1 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dimaksudkan disini adalah permasalahan dalam menangani kasus tindak pidana di bidang jasa keuangan yang dilakukan OJK. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji proses penyidikan dalam OJK melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan, serta memahami dan mengetahui beberapa faktor penghambat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) OJK menjalankan wewenangnya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik OJK belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan POJK Nomor 22/POJK.01/2015. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghamabat, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan eksistensi OJK dan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang jasa keuangan, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud disini adalah jumlah PPNS OJK yang terbatas dan sarana prasarana yang kurang mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK. The Authority owned by the Financial Services Authority (OJK) in investigating criminal acts in the financial sector is based on OJK Regulation Number 22/POJK.01/2015. OJK based on Article 1 number 1 of the Law on Financial Services Authority is an independent institution, free from interference from other parties, which has the functions, duties, and authorities of regulation, supervision, examination, and investigation intended to handle criminal cases in the field of financial services conducted by OJK. The research aims to analyze and review the investigation process in OJK when carrying out its duties in handling banking criminal cases, as well as to understand and know some of the factors inhibiting PPNS (Civil Servant Investigators) of OJK from exercising their authority. Qualitative research method is used in this study to describe the results of the research in its entirety and in depth. The results of this study show that the authority of OJK investigators has not been running as determined by Law No. 21 of 2011 concerning OJK and POJK Number 22/POJK.01/2015. This is due to several mitigating factors, such as the lack of public knowledge of the existence of OJK and its duties as a criminal investigator in the field of financial services, as well as human resources (HR) referred to here is a limited number of OJK PPNS and infrastructure facilities that do not optimize the implementation of banking criminal investigations by the OJK.
ANALISIS SOSIO YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR Fahri, Ashar; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.626

Abstract

Kekerasan pada anak dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia dengan prevalens yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat anak disebabkan kasus kekerasan terhadap anak-anak Indonesia meningkat dengan sangat tajam. Jumlah kekerasan pada anak di Kota Makassar cukup tinggi pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan pada anak di Kota Makassar ditinjau dari sosio yuridis. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengambilan sampel secara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian yaitu dari literature dan data lapangan. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangangan terhadap anak korban kekerasan di Kota Makassar melibatkan beberapa insitusi yang terkait yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan. Akibat hukum terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu penanganan secara langsung oleh P2TP2A yaitu dengan cara pembinaan di rumah aman sehingga kegiatan preventif lebih diutamakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu factor keluarga, faktor lingkungan dan factor anak itu sendiri.. Violence in children is reported in almost all over the world with a prevalence that tends to increase from year to year. Indonesia is in a state of emergency for children because cases of violence against Indonesian children have increased very sharply. The number of violence against children in Makassar City is quite high from 2017 to 2020. This study aimed to analyze violence against children in Makassar City in terms of socio-juridical terms. The research was conducted in November 2020 to January 2021. The data was collected through interviews and documentation with purposive sampling. The types of data used were primary data and secondary data. Sources of research data were literature and field data. The data collection techniques were interview and documentation study. The data analysis used was normative. The data analysis used was normative. The results showed that the handling of child victims of violence in Makassar City involved several related institutions, namely P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children), Social Service, Health Service, Education Service, Police, Court. The legal consequence of child abuse in Makassar City is direct handling by P2TP2A, namely by means of guidance at a safe home so that preventive activities are prioritized. Factors that cause violence in children, namely family factors, environmental factors and factors of the child himself
KINERJA PENGAWAS PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG Afrizal, Afrzal; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1182

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, dilaksanakan di Kantor Polres Pinrang. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, dilaksanakan di Kantor Polres Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang telah dilakukan dalam bentuk monitoring, eksaminasi dan supervisi,  namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang adalah aturan hukum aturan hukum yang ada belum mengakomodir cara pelaksanaan pengawasan, hanya memberikan legalitas kepada Pengawas Penyidik, sarana dan prasarana masih sangat kurang seperti tidak adanya ruangan khusus dan kendaraan operasional bagi Pengawas Penyidik, dan sumber daya manusia hanya 1 (satu) orang Pengawas Penyidik, yakni Kepala Urusan Pembinaan Operesional (Kaur Bin Ops/KBO), yang bertugas juga membantu Kasat Reskrim Polres Pinrang. The purpose of this study was to determine and analyze the forms and factors that influence the conduct of investigators on the rights of suspects at the Pinrang Police, carried out at the Pinrang Police Office. This research is a normative-empirical research with an approach to identify and analyze the forms and factors that influence the performance of supervisors on the fulfillment of the rights of suspects at the Pinrang Police, carried out at the Pinrang Police Office. The results showed that the implementation of the performance of the Investigating Supervisor towards the fulfillment of the suspects’ rights at the Pinrang Police had been carried out in the form of monitoring, examination and supervision, but it had not run as it should. Factors that affect the implementation of Investigator Supervision on the rights of investigators at the Pinrang Police are the legal rules that accommodate the implementation of supervision, only provide legality to investigators, facilities and infrastructure that are still very lacking such as the absence of a special room and operational vehicle for the Investigator Supervisor, and human resources that are only 1 (one) Investigating Supervisor, namely the Head of Operations Development Affairs (KBO), who also assists the Pinrang Police Criminal Investigation Unit
DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK OLEH PENYIDIK Prasetya, Panji Catur; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  proses pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyeidik Polda Sulawesi Barat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi. Dan data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan dengan responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis   yaitu data tentang penyelesaian Perkara Pidana Anak. This study aims to determine the process of implementing Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases by West Sulawesi Regional Police Investigators and to find out the obstacles faced by investigators in the implementation of Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is normative research, which uses a statutory approach and a case approach. Legislative approach to review all laws and regulations especially those related to diversion. Case approach by examining cases related to the form of settlement of child criminal cases by West Sulawesi Regional Police investigators, especially children in conflict with the law which are resolved through diversion. And primary data, namely data obtained directly from the first source (respondents) at the research site through interviews with respondents. Secondary data is data obtained by the author, namely data on the settlement of juvenile criminal cases..
Co-Authors Abdul Salam Siku Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad MARWAN MAS Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Reza, Andi Muhammad Saidatina, Sitti Hadija Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sumange Alam, Andi Suryana Hamid, Suryana Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli