Articles
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Kamri, Nurfadilah]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Zubaidah, Siti]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2290
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19 dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni faktor individu, faktor keluarga, faktor layanan kesehatan, faktor sosial, budaya dan agama. Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat memicu penolakan pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19 yang diperparah dengan praktik di Indonesia dilakukan dengan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat. Banyaknya fenomena keluarga pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengambil paksa jenazah korban tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Seperti halnya di Kota Makassar terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 telah dilakukan penyidikan dan terdapat beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. Hal ini tentunya akan menyebabkan terciptanya pengurangan jaminan juga kepastian hukum, jika para oknum pelaku tidak diproses secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Kota Makassar dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. This study aims to find out what factors are the cause of the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 and the attitude of the community towards the crime of forcing the removal of the bodies of Covid-19 The research method used is descriptive analysis with an empirical approach. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study indicate that the factors causing the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients are individual factors, family factors, health service factors, social, cultural and religious factors. The public's attitude towards the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients, namely the uncontrolled psychological condition of the deceased's family and cultural values that have taken root in society, triggers the rejection of returning the bodies with the Covid-19 procedure which is exacerbated by the practice in Indonesia carried out independently in society diverse and influenced by perceptions and sources of information that are not quite right There are many phenomena of families of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) patients who forcibly take the bodies of victims without complying with existing health protocols in several regions in Indonesia. As is the case in Makassar City, an investigation has been carried out regarding the forced removal of the bodies of Covid-19 patients and several people have been named suspects in the Makassar District Court decision Number: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. This of course will lead to the creation of a reduction in guarantees as well as legal certainty, if the unscrupulous perpetrators are not processed strictly. This study aims to identify and analyze the factors that cause the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients in Makassar City and the attitude of the community towards the crime of forcing the corpses of Covid-19 patients.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE ]]>
<![CDATA[Hasmadianto, Andi Arham Maulana]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Zubaidah, Siti]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4005
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ResortBone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kabupaten Bone. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros tepatnya di Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi kepustakaan, lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Bone dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana dan Upaya premetif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut This study aims to find out and analyze the factors that cause the crime of murder by children, as well as know and analyze the countermeasures carried out by the ResortBone Police and the Maros Class II Child Special Development Institute in tackling the crime of murder by children in Bone Regency. The type of research used is normative-empirical legal research. The location of this research was carried out in Bone Regency and Maros Regency, to be precise at the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute. The data collection technique used is the technique of library research, field studies and interviews. The results showed that the factors that cause children to commit murder are internal factors, namely negative thinking patterns, psychology, and emotional instability and external factors, namely family factors, social environment factors, and economic factors. efforts made by the Bone Resort Police and the Maros Class II Child Special Development Institute in overcoming the crime of murder committed by children, namely with two efforts consisting of repressive efforts, namely through criminal law channels and preventive and preventive efforts, namely initial efforts to prevent this happened.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN SUNGAI SA’DAN DI TANA TORAJA: Studi Kasus Pt. Sabar Jaya ]]>
<![CDATA[Dappi, Setti]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Oner, Basri]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4008
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT sabar jaya telah memenuhi unsur pencemaran dan perusakan lingkungan disungai sa’dan Tana Toraja dan untuk mengetahui tindakan aparat kepolisian dan pemerintah daerah Tana Toraja terhadap dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sungai sa’dan Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Metode pengumpulan data adalah wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik kualitatif yaitu memilih data yang berkualitas untuk memilih data yang berkualitas dan disajikan dengan cara deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.Penelitian ini memberikan gambaran tentang pencemaran sungai sa’dan yang dilakukan PT. Sabar jaya Limbah gas Pabrik menyebabkan polusi yang menggangu masyarakat, Air sungai tidak dapat digunakan warga karena telah tercemar oleh limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), Kondisi tanah di sekitar pabrik menjadi hitam karena tumpahan limbah minyak, oli dan zat yang mengandung logam berat sehingga menyebabkkan tumbuhan di sekitarnya. aparat kepolisian melakukan upaya patroli dan pembinaan kepada para pelaku usaha supaya kegiatan usahanya tidak mencemari lingkungan, Kemudian pemerintah daerah Tana Toraja melakukan pengawasan pegelolaan lingkungan terhadap usaha atau kegiatan baik berupa pengawasan rutin terhadap laporan semesteran pemegang izin persetujuan lingkungan dan aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepad masyarakat tentang pencegahan pencemaran sungai Sa’dan This study aims to find out whether PT Patient Jaya has fulfilled the elements of environmental pollution and destruction in the Tana Toraja Sa'dan River and to find out how the actions of the police and the Tana Toraja regional government have regarding the alleged pollution and environmental destruction of the Tana Toraja Sa'dan River.This type of research is empirical normative. The data collection method is structured interviews. The analytical method used in this study is using qualitative techniques, namely choosing quality data to select quality data and present it in a descriptive way to draw a conclusion on the issues discussed.This study provides an overview of the pollution of the Sa'dan River by PT.sabar jaya The factory gas waste causes pollution that disturbs the community. The river water cannot be used by residents because it has been polluted by B3 waste (hazardous and toxic materials). surrounding. police officers carry out patrols and coaching efforts for business actors so that their business activities do not pollute the environment. Then the Tana Toraja local government supervises environmental management of businesses or activities, either in the form of routine supervision of semiannual reports of environmental approval permit holders and actively conducts education and outreach to the community on the prevention of pollution of the Sa'dan river]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT ]]>
<![CDATA[Lessy, Patrialis Akbar]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Almusawir, Almusawir]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4018
<![CDATA[Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba. Pencucian uang adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan keuntungan hasil kejahatan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tindakan pencucian uang saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengumpulkan data kualitatif dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Putusan pidana terkait tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dianggap tidak adil Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks This research is to evaluate whether the criminal act of money laundering fulfills the elements of the criminal act of money laundering and whether the judge applies fair sanctions in the case decision with No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks at the South and West Sulawesi Bank Branch Offices in Bulukumba. Money laundering is an act that involves exploiting or using the proceeds of previous crimes. The current law that regulates money laundering is "Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". This research uses normative-empirical research methods by collecting qualitative data from interviews and literature studies. The results of this research show whereas, the application of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision on case No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks is proven to fulfill the elements of the crime of money laundering. the criminal act of money laundering by the defendant was considered unfair because the defendant as a banker abused his power. The judge in his considerations only considered mitigating matters so that later this became a deficiency in case decision No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Mks.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ]]>
<![CDATA[Hasdi, Cipta Anugrah]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Madiong, Baso]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Kepolisan Resort Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang gunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektifitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa: (a) perlindungan identitas, (b) perlindungan fisik, meski demikian perlindungan belum berjalan dengan efektif; 2) faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Pangkajene dan Kep yaitu: (a) faktor internal yang terdiri dari (1) pelaku dan (2) korban, (b) faktor eksternal yang terdiri dari: (1) keluarga, (2) lingkungan, (3) hukuman, (4) Kebudayaan This study aims to: 1) identify and analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts; 2) to find out and analyze the factors that influence the occurrence of crimes of sexual violence in Pangkajene and Islands districts. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Pangkajene and Islands Resort Police Office. The methods used are interviews and literature studies. The results of the study show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Islands districts is carried out by providing protection in the form of: (a) identity protection, (b) physical protection, although this protection has not been effective; 2) factors that influence legal protection for reporting witnesses in the crime of sexual violence in Pangkajene and Kep Regencies, namely: (a) internal factors consisting of (1) perpetrators and (2) victims, (b) external factors consisting of: ( 1) family, (2) environment, (3) punishment, (4) culture]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM ADAT INDONA SESENAPADANG ]]>
<![CDATA[Ferdynando, Ferdynando]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Makkawaru, Zulkifli]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4024
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa dan penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa Kecamataan Sesenapadang. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan membaca referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ; 1) penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum adat di wilayah Adat Indona Sesenapadang Kabupaten Mamasa, yaitu didasarkan pada sistem Ada’ Tuo Tang Mate, Mapia Tang Kadake artinya bahwa penyelesain tindak pidana mengedepankan rasa kemanusiaan dimana setiap penyelesaian tindak pidana tidak mengedepankan ego dalam diri seseorang tetapi lebih kepada persetujuan yang akan merujuk kepada hal-hal baik dan akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan; 2) penyelesaian tindak pidana menurut hukum adat telah memenuhi rasa keadilan masyarakat di wilayah Indona Sesenapadang, bahwa penerapan sanksi di wilayah Adat Indona Sesenapadang sudah berlaku adil pada masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut, dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan, hal ini didasarkan pada keadaan ekonomi masyarakat atau strata sosial dimana masyarakat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi saksi sesuai dengan kemampuan pelaku (umpotakin takinna).]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA DENGAN METODE RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELAUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Bahar, Nur Hijir Ismail]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Nur, Mustawa]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4025
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitian di kantor Kepolosian Resort (Polres) Kabupaten Bulukumba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan wawancara. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba sebenarnya telah berjalan optimal akan tetapi belum sepenuhnya karena dalam beberapa kasus masih terdapat tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor yang menyebabkan perdamaian sebagai syarat formil dalam upaya restorative justice tidak tercapai. 2) Faktor penghambat penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Polres Bulukumba dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu: a. Faktor hukum yang mengakibatkan pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan perdamaian. b. Faktor ekonomi yang dimana pihak pelapor menuntut bayaran ganti rugi yang tidak disanggupi oleh terlapor. c. Faktor sosial yaitu adanya intervensi dari pihak ketiga dalam hal ini keluarga This study aims to find out how the application of restorative justice in cases of criminal defamation through social media at the Bulukumba Police Station. This type of empirical research, namely research conducted with an approach to legal reality in society. The research location is at the Polres Resort (Polres) office of Bulukumba Regency. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show: 1) The application of Restorative Justice in the Criminal Case of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police has actually been running optimally but not yet fully because in several cases there was still no agreement between the two parties who reported and reported which led to peace as a formal requirement in restorative justice efforts are not achieved. 2) The inhibiting factors for the implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Defamation through Social Media at the Bulukumba Police Station are influenced by 3 factors, namely: a. Legal factors that result in the victim and the perpetrator not reaching a peace agreement. b. Economic factors in which the reporting party demands compensation payments that the reported party cannot afford. c. The social factor is the existence of intervention from a third party in this case the family]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Teturan, Kluyvert Revzy]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Zubaidah, Siti]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4030
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar dalam perkara Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negri Kelas 1 A Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, jenis data yang di gunakan yaitu data priemer dan data sekunder, Metode yang gunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumen untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa, pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak korban perdagangan orang, seperti penjemputan dan pengembalian, kerahasian identitas hingga hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Dalam memberikan perlindungan hukum juga tidak berjalan dengan efektif karena adanya beberapa hambatan, pertama korban tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan, yang kedua sikorban mungkin takut akan adanya akibat yang lebih serius karena pertentangan tersebut dan ketiga sikap tidak peduli ini sudah menjadi iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya rekasi yang luas The study aims to identify the forms and barriers in providing legal protection to victims of crime of trafficking people in the City of Makassar in the case (Judgment No. 491 / pid.sus / 2022 / pn mks) The study is a normative-empirical study conducted at the office of the first-class black court of Makassar and the police of the southern sulawesi district. The type of data used is primary and secondary data. The method used is an interview. library studies and documents to draw a conclusion on the issue discussed. Research results show that the implementation of legal protection against victims of human trafficking is done by providing such protection. compensation of losses, Restitution and compensation, consulting services and medical assistance, Legal assistance and providing information and as well as ensure the fulfillment hak-hak victims of the, such as pickup and return, the right to obtain kerahasian identity to rehabilitation providing legal protection is not effective because of several obstacles, first the unable to react against irregularities, the second sikorban probably feared there may be due to more serious because of opposition and the third concerned the social climate has been caused by the absence of broad rekasi]]>
<![CDATA[ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Sari, Muhammad Khairil]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Oner, Basri]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4032
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : Fungsi Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Pustaka dengan dengan menelaah referensi hukum, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen, dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ; 1) Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, yaitu Perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat dan dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan bukti surat Visum Et Repertum mengenai kondisi fisik korban yang dapat membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn.Mks. bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah sesuai dengan aturan hukum, bukti surat Visum Et Repertum merupakan bukti kuat dalam perkara ini, dan menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hakim dalam perkara tersebut This research was conducted to determine: The function of Visum Et Repertum in proving criminal acts and the judge's legal considerations in criminal cases No.34/Pid.Sus. Anak/2023/Pn. Mks This research was conducted at the Makassar Polestabes and the Makassar District Court. This type of research is qualitative research with a normative and empirical approach method which is carried out by examining the law in reality. The data sources used in this research were taken from primary data and secondary data. The data collection technique used in this research is library research by examining legal references, legislation, and documents, and field research by conducting direct interviews with Makassar Police Investigators and Makassar District Court judges. The results of this research concluded that; 1) The function of Visum Et Repertum in Proving Criminal Offenses, namely that the actions of the defendants have met the requirements and a defendant can be sentenced. This can be seen by evidence of a Visum Et Repertum letter regarding the victim's physical condition which can prove the relationship between the act and the consequences of the act. 2) Judge's Legal Considerations in Criminal Cases No. 34/Pid.Sus.Anak/2023/P.Mks. that the decision-making process carried out by the panel of judges was in accordance with legal regulations, the evidence of the Visum Et Repertum letter is strong evidence in this case, and is a strong basis for the judge's considerations in this case]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[Saidatina, Sitti Hadija]]>;
<![CDATA[Renggong, Ruslan]]>;
<![CDATA[Hasan, Yulia A.]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v22i2.4048
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh ialah data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagaina yang masih berhubungan dengan isi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan sulitnya proses perizinan. Hasil penelitian pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjalankan proses penyidikan dengan sangat sistematis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.]]>
