Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.344
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 142 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 142 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA Encep Feby Nuramdhan; Ruslan Renggong; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1580

Abstract

Penggelapan atas barang jaminan kredit fidusia amat kerap terjadi dan sangat rawan karena berupa benda bergerak. Peranan penyidik dalam melindungi barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan. Sedangkan pendekatan normatif adalah jenis penelitian dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dan dianggap tepat. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dengan studi pustaka berupa buku, dokumen dan literatur lain yang mendukung objek yang diteliti. Penelitian dilakukan di instansi terkait yaitu di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik akan memberikan waktu untuk berunding antara Terlapor dan Terlapor jika Terlapor mau bertanggung jawab dan atau tidak dapat mengembalikan Jaminan Obyek Fidusia. Tersangka telah dipanggil dua kali, dan Jaminan Fidusia tidak dapat ditahan karena diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Embezzlement of fiduciary credit collateral is very common and very vulnerable because it is in the form of movable objects. The role of investigators in protecting fiduciary collateral is carried out based on several statutory provisions. This study aims to determine two things, namely: How is the process of investigating criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees and the factors that hinder the investigation of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees. This study uses a normative juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of guarantee agreements. While the normative approach is a type of research in which the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or as a rule that guides human behavior and is considered appropriate. The source of this research data comes from primary data, namely interviews and secondary data, namely by literature study in the form of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was conducted in related institutions, namely in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The results of this study indicate that the Investigator will give time to negotiate between the Reported Party and the Reported Party if the Reported Party is willing to take responsibility and or cannot return the Fiduciary Object Guarantee. The suspect has been summoned twice, and the Fiduciary Guarantee cannot be detained because it is threatened with a maximum imprisonment of 2 (two) years.
HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Avrila Dwi Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1585

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu, di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Termasuk data yang diambil langsung di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan di Polrestabes Makassar, selain itu juga dilakukan wawancara langsung  dengan hakim yang menangani kasus tersebut dan pihak kepolisian yang berperan langsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam perkara putusan nomor 627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnyaa diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to find out two things: first, to find out whether the death penalty imposed in decision number 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and secondly, to find out how people think about the implementation of the death penalty in Indonesia. The research method used is normative empirical law is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. This research was carried out in two places, namely, in 1 District Court Class I A Makassar and Polrestabes Makassar. The results of this research were obtained through field research and literature which were classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly at the Makassar Class I A District Court and at the Makassar Polrestabes, in addition, direct interviews were also conducted with the judge who handled the case and the police who played a direct role. The results of this study indicate that the death penalty imposed in case decision number a1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. the human rights values in question are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because it is considered to be against human rights. However, in accordance with applicable legal procedures, actions that are proven and carried out in an inhumane manner should be given a severe and commensurate punishment for what he did in accordance with the applicable laws and regulations
ANALISIS TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE: Studi Kasus di Polrestabes Makassar Bustamin Bustamin; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1887

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan faktor penghambat penanggulangan prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, metode yang digunakan adalah wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan kepolisian menanggulagi prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan optimal khususnya dalam menjalankan fungsi represif sebagai bagian tugas kepolisian selain tindakan preemtip dan preventif. Faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Polrestabes Makassar dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran hukum dan faktor budaya This study aims to determine the actions and inhibiting factors for overcoming online prostitution at the Makassar City Police Resort. This research is an empirical normative legal research with a qualitative approach conducted at the Makassar City Police Resort, the methods used are interviews, observations and documentation. The results of the research on police action in dealing with online prostitution at the Makassar City Police have not run optimally, especially in carrying out repressive functions as part of the police task in addition to preemptive and preventive actions. The inhibiting factors in efforts to tackle online prostitution at the Makassar Police are influenced by two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors consist of legal factors and facilities and infrastructure factors. External factors consist of legal awareness and cultural factors
ANALISIS PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA SULAWESI SELATAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA Deddy Randa; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1891

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani gatekeeper. Metode investigasi yang digunakan adalah penilaian pedoman pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 Undag-Undang No 42 Thn 1999 tentang Jaminan Wali karena pemindahan objek pengamanan administrator hukum di Polda Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat dari kepolisian. Dalam mengungkap suatu pertunjukan pelaku kejahatan memindahkan objek penjagaan keamanan, seharusnya sesuai dengan pasal 36 Undamg-undang No 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, karena pasal tersebut mengatur rencana permainan penjahat dengan memperdagangkan objek penjaga gerbang. keamanan. Selain itu, para ahli dalam mengelola contoh-contoh perpindahan benda jaminan penyelenggara hukum dapat diandalkan menerapkan Pasal 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang keamanan administrator hukum, mengingat bagian-bagian yang diselesaikan oleh pihak yang bersalah telah memenuhi bagian-bagian pasal 36, maka ahli menerapkan pasal tersebut kepada pelaku perdagangan barang jaminan penjaga. Kendala dan cobaan para ahli dalam mengungkap barang bukti tindak pidana pemindahan objek pengamanan gatekeeper di Polda. Kekusutan yang terlihat oleh para analis dalam pelanggar hukum menunjukkan memindahkan objek penjaga keamanan adalah unik, tetapi apa yang sering dihadapi para ahli dalam kasus-kasus pemindahan objek keamanan administrator hukum adalah pelepasan tersangka, orangnya campur aduk, keberadaannya dari pihak yang bersalah gelap, dan kurungan tidak dapat diselesaikan. Hambatan ini dilihat oleh spesialis berdasarkan perdagangan objek penjaga gerbang keamanan, karena dalam kasus ini tersangka banyak waktu lepas landas dan tidak datang ketika dirakit oleh analis atau sebelum primer. This study means to choose the occupation of specialists of the excellent criminal assessment directorate in the assessment of legal administrator infringement, the preventions to the experts of the one of a kind criminal assessment directorate in dealing with gatekeepers. The investigation method used is controlling guideline assessment. The results show that the execution of Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees because of moving the object of legal administrator security at the South Sulawesi Police is especially expected by people from the police. In uncovering an evildoer show of moving the object of watchman security, it ought to be according to article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning legal administrator security, since that article controls the crook game plans by virtue of the trading of the object of gatekeeper security. Additionally, experts in managing examples of thing move of legal administrator guarantees reliably apply Article 36 of Law no. 42 of 1999 concerning legal administrator security, in light of the fact that the parts finished by the guilty party have fulfilled the parts of article 36, the expert applies the article to the offender of the trading of the object of the watchman guarantee. Obstacles and tries of experts in uncovering the criminal exhibit of moving the object of gatekeeper security at the. The tangles looked by analysts in the law breaker showing of moving the object of watchman security are unique, but what experts much of the time face in occasions of moving the object of legal administrator security are the suspect removing, the person is jumbled, the whereabouts of the guilty party are dark, and confinement can't be finished. These obstructions are looked by specialists by virtue of the trading of the object of gatekeeper security, because in these cases the suspect much of the time takes off and doesn't come when assembled by the analyst or before the primer
FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Abdul Djabbar; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1893

Abstract

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Olehnya, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Sedangkan kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat berupa besarnya biaya operasional, keterbatasan personil, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat Various problems and callenges faced by the Regional Police of West Sulawesi in its function, especially in dealing with criminal acts of narcotics abuse. Therefore, the researchers conducted a study that aims to determine the function of the West Sulawesi Regional Police when dealing with narcotics abuse crimes an to find out the obstacles faced. This research will be conducted at the West Sulawesi Regional Police Office, wich is located at Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, Mamuju sub-district, Mamuju district, West Sulawesi province. The technique used to collect research data is observation, interviews, and documentatioan wich are then analyzed using qualitative data analysis. The result of the study indicated that the function of the police in enforcing the law is carried out by the Dit Resnakoba West Sulawesi in eradicating and tackling nacoticts abuse, namely by conduction the first pre-emptive program (coaching), the second preventif program (prevention), and the third repressive program (action). Meanwhile, the obstacles faced in combating the distribution and abuse of narcotics by the Directorate of Drug Research and Drugs in West Sulawesi in the jurisdiction of West Sulawesi are in the form of large operational costs, limited personnel, lack of supporting facilities, and lack of community participation
NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS Mukarramah Mukarramah; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1895

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Ajaran Nebis In Idem dilakukan dalam kesepakatan berbagai kasus 474/Pdt.G/2019/PA Ny. 2) perhatian hakim agar gugatan dapat biasa dalam kasus variasi 474/Pdt.G/2019/PA Ny 1) Kegunaan sila nebis in idem dalam kesepakatan Perdata Keputusan No. 474/Pdt.G/2019/PA Ny. pedoman dan peraturan perundang-undangan, terutama didasarkan sepenuhnya pada konsekuensi dari tinjauan, dapat didefinisikan bahwa kegunaan dari sila nebis in idem dalam contoh ini telah dilaksanakan dengan baik, yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Pasal 1917 KUH Perdata. Kode. Namun dalam contoh ini, ada hal-hal yang menjadi faktor esensial dalam kalimat pengajuan terdakwa, yang pertama-tama ada 2 (dua) terdakwa, dan dalam kasus berikutnya hanya ada 1 (satu) terdakwa, para tergugat dalam gugatan ke-2 pada dasarnya sama, terutama masing-masing ahli waris. 2) Landasan kejahatan hakim adalah tidak melupakan sila nebis in idem dalam pilihannya No. 474/Pdt.G/2019/PA, khususnya Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai intisari perkara yang kritis, yang meliputi peristiwa-peristiwa yang identik dengan pokok sengketa yang sama yang sebenarnya telah mendapat ketenaran tindak pidana melalui suatu sidang pemilihan berkas perkara yang mempunyai kekuatan abadi (inkracht van gewijsde), sehingga tidak dapat direklamasi dalam kasus sign in tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih pilihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengurangi penerimaan masyarakat sebagai benar dengan kewenangannya dalam praktek peradilan yang tepat dan sehat This study was conducted with the aims of  1) The precept of Nebis In Idem is carried out withinside the agreement of case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. 2) the judge`s attention in order that the lawsuit can't be regular in case variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs 1) The utility of the precept of nebis in idem withinside the agreement of civil instances Decision Number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. refers back to the legal guidelines and regulations, primarily based totally at the consequences of the look at, it is able to be defined that the utility of the precept of nebis in idem in this example has been nicely implemented, that's primarily based totally on Article 1917 of the Civil Code. However, in this example, there are matters that come to be essential factors in phrases of the defendant's submission, which first of all there had been 2 (two) defendants, and withinside the next case there has been handiest 1 (one) defendant, the defendants withinside the 2d lawsuit had been basically the identical, particularly each heir. 2) The judge's felony foundation is to do not forget the precept of nebis in idem in his selection variety 474/Pdt.G/2019/PA Mrs, particularly Article 1917 of the Civil Code and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 647 K/sip/1973. So nebis in idem in step with the writer may be interpreted as an critical essence of the case, which includes the identical events with the identical item of dispute which has in truth been given felony fame thru a courtroom docket selection that has everlasting force (inkracht van gewijsde), so it can't be reclaimed in a separate case sign in so that it will keep away from overlapping choices that could create uncertainty that can lessen people's accept as true with of their authorities in precise and healthful judicial practices
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE Parawansa S. Tjanggo; Ruslan Renggong; Yulia A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat dan dikaitkan dengan norma yang berlaku, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang Anak melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, yakni faktor ekonomi (para pelaku anak berasal dari keluarga, dimana orang tuanya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan, terkadang terjerumus dalam kejahatan karena adanya inisiatif untuk membantu perekenomian keluarganya), faktor pendidikan (tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu anak merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga melakukan kejahatan), faktor lingkungan (tingkah laku seseorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Lingkungan pergaulan cenderung mengikuti sifat dominan yang berpengaruh dalam lingkungan tersebut), dan faktor penegak hukum (terbatasnya aparatur yang ditugaskan pada penanganan tindak pidana untuk anak). This study aims to analyze the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency and efforts to overcome narcotics crime committed by a child in Bone Regency. This research uses empirical normative legal research that is carried out with an approach to legal reality in society and is associated with applicable norms, the data used are primary data and secondary data obtained through interviews and documentation. The collected data was then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results of the study indicate that the factors that cause a child to commit a narcotic crime in Bone Regency can be classified into several factors, namely economic factors (child perpetrators come from families, where their parents do not have permanent jobs, or even do not have jobs, sometimes falling into crime because of the initiative to help his family's economy), education factor (the minimal level of formal education in the community can have an impact on the community, namely children feel and behave inferiorly and are less creative so there is no control over their personalities so they commit crimes) , environmental factors (where the child is in the association tends to follow the dominant nature that influences the environment), and law enforcement factors (limited apparatus assigned to handling criminal acts for children).
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEKERASAN DI KABUPATEN PINRANG Harianto Harianto; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin  dan untuk mengetahui bagaiman pertanggung jawaban pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi adalah Pengadilan Negeri Pinrang. Analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dan data sekunder sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Pada Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus dengan berlandaskan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban maka selama proses penyelidikan berlangsung polisi memberikan perlindungan kepada korban SW dan Saksi HJK, ATA, R dan AN berupa jaminan rasa aman kepadanya dari kemungkinan ancaman yang timbul dari tersangka maupun komplotannya. Pelidungangan yang diberikan yakni mengecek atau memastikan bahwa korban dalam keadaan baik baik saja baik melalui media telpon ataupun datang kerumah korban. Bentuk sangsi pidana terhadap saksi dan korban tindak pidana pencurian kekerasan pada putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Pin yaitu  majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asri als Sari Bin Larente tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. This study aims (1) to examine and analyze forms of legal protection for witnesses and victims of the crime of violent theft in decision number 112/Pid.B/2017/PN. Pin (2) To determine how criminal responsibility is given to witnesses and victims of criminal acts, the theft of violence in decision number 112/Pid.B/2017/PN.Pin. The type of research used in this research is qualitative research. The location is the Pinrang District Court. Data analysis was carried out to process primary data and secondary data, as previously mentioned, by using qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the form of legal protection for witnesses and victims of the crime of theft of violence in Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. The pin is because the safety of witnesses and victims in the criminal justice process in Indonesia has not been regulated properly. Based explicitly on Law no. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, during the investigation process, the police protected victims SW and Witnesses HJK, ATA, R and AN in the form of a guarantee of security for them from possible threats arising from the suspect or his gang. The protection provided is to check or ensure that the victim is in good condition by telephone or by cominga to the victim's house. Criminal Accountability Against Witnesses and Victims of the Crime of Violent Theft In Decision Number 112/Pid.B/2017/PN. Pin, namely the panel of judges, sentenced the defendant Asri als Sari Bin Larente, to imprisonment for 2 (two) years
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN RESTORATIV JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Hasnur Alfitrah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1906

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanakan dan faktor penghambat restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, khususnya pada Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas. Metode yang digunakan adalah wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Pelaksanaan restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan secara optimal berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan bersandar pada dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersbut diantaranya tidak adanya perdamaian kedua belah pihak yang menjadi syarat formil sehingga menjadi tidak terpenuhinya syarat materil untuk memenuhi adanaya kata sepakat. Faktor yang menghambat kepolisian khususnya Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Makassar terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal berupa sarana dan prasarana dan hukum dan faktor eksternal berupa Kesadaran hukum dan budaya This study aims to determine the implementation and inhibiting factors of restorative justice in resolving traffic accidents at the Makassar City Police Resort. This research is an empirical normative legal research with a qualitative approach carried out at the Makassar City Police Resort, especially in the Traffic Unit Accident Unit. The method used is interview, observation and documentation. Research Results from The implementation of restorative justice in settlement of traffic accidents at the Makassar City Police Resort has not run optimally based on the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice by relying on two conditions, namely formal requirements and material requirements. The two conditions include the absence of peace between the two parties, which is a standard requirement that the content requirements are not fulfilled to fulfil the agreement. The factors that hinder the police, especially the Makassar Polrestabes Investigators, in investigating traffic violations that cause traffic accidents in the Makassar Polrestabes area consist of two factors, namely internal factors in the form of facilities and infrastructure and law and external factors in the state of legal and cultural awareness.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Muh. Iqram Andi Saputra; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1908

Abstract

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol, membuat banyak pengendara yang kurang disiplin serta kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Kima 3 kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, karena kecelakaan tersebut korban luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 347/Pid.Sus/ 2019/PN.Mks sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kelalaian dalam hal kecelakaan lalu lintas dalam putusan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup. Barang bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka dari kasus yang dibahas, maka jika dihubungakan dengan alat bukti lain, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan berakibat korban meninggal dunia. Penerapan sanksi telah sesuai dengan Pasal 310   ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Dengan demikian penerapan pidana mulai dari dakwaan hingga tuntutan kepada terdakwa telah terlaksana sebagai bentuk upaya aparat dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hokum The large number of traffic accidents involving fatalities is a serious concern for the public and the government. The lack of driving discipline and control has made many drivers less disciplined and less careful in driving, making them vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents.The accident case that the author studied in this study was an accident that occurred in Jalan Kima 3 Makassar city on Wednesday, December 19 2018; because of the accident, the victim was injured and died at the scene, the objectives to be achieved in writing this thesis is to find out the element of negligence in the case of traffic accidents in the decision No. 347/PID.sus/2019/PN.Mks and to find out the application of criminal sanctions in decision No. 347/Pid.Sus/2019/PN.Mks following article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic accidents and road transportation. The element of negligence in the case of traffic accidents in this decision is based on adequate evidence. The evidence is the testimony of witnesses, experts, letters, instructions and statements of the defendant, which in the investigation is still the testimony of the suspect. Based on the information from the suspect in the case discussed, Then if it is connected with other evidence, it can be concluded that the suspect has fulfilled the element of negligence, which caused a traffic accident and resulted in the victim's death. The application of sanctions follows Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009, that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfil the formulation of the criminal act committed by the defendant. Thus, the implementation of the crime, starting from the indictment to the prosecution of the defendant, has been carried out as a form of the apparatus' efforts to ensure legal certainty, order and protection
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Sofyan Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas MARWAN MAS Marwan Mas Masri Masri Mudassir Hasri Gani Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Izhar Kurniawan Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A Hasan Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli