Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 107 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 107 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Hermawan, Agung; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan di jalanan di wilayah Kecamatan dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polsek Rappocini terhadap kasus kejahatan pencurian disertai kekersan di jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Rappocini. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Rappocini Kota Makassar. Adapun tipe adalah penelitian hukum normative. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam di wilayah hukum Polsek Rappocini Makassar disebabkan oleh 6 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan keluarga,faktor minuman keras dan narkoba, faktor pergaulan dan faktor lemahnya penegakan hukum . Adapun upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku sedangkan upaya preventif tindak lanjut kepolisian berdasarkan ketepatan hukum berlaku serta Upaya represif harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya This study aims to find out two things, first to find out the factors that cause children to commit crimes of theft accompanied by violence on the streets in the District of Rappocini and to find out the efforts of law enforcement by the Rappocini Police in cases of theft accompanied by violence on the streets committed by children in the Rappocini District. The type is normative legal research. The data used are primary data and secondary data. Based on the results of the research, the causes of the crime of theft with violence using sharp weapons in the jurisdiction of the Rappocini Makassar Police are caused by 6 main factors, namely economic factors, educational factors, family environmental factors, alcohol and drug factors, social factors and weak law enforcement factors. The efforts to eradicate Curas crime can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms in the community through legal counseling to raise legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. Meanwhile, preventive efforts for police follow-up are based on the correctness of applicable laws and repressive efforts
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TA’BANG KAJU PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG Taufik, Andi Rahmi Arditha; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju pada masyarakat adat Kajang, dan untuk mengetahui pengakuan pemerintah daerah terhadap proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Toa dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat Kajang dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menghubungkan data lapangan dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju di masyarakat adat Kajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju diselesaikan dengan beberapa tahapan yakni a’borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau hingga nipassala. Pemerintah daerah setempat mengakui dan menghormati proses peradilan adat dengan diterbitkannya Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang The research aims to determine the process of resolving the Ta'bang Kaju crime in the Kajang indigenous community, and to determine the local government's recognition of the process of resolving the Ta'bang Kaju crime. The type of research used is normative-empirical. The primary data source was obtained through interviews, while the secondary data came from library research. This research was conducted in Tana Toa Village by conducting interviews with Kajang traditional stakeholders and the local regional government. The research results were then processed and analyzed descriptively qualitatively, connecting field data and literature to answer the problem of resolving the ta'bang kaju crime in the Kajang indigenous community. The results of the research show that the process of resolving the crime of ta'bang kaju was completed in several stages, namely a'borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau to nipassala. The local regional government recognizes and respects the customary justice process with the issuance of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning the Confirmation, Recognition of Rights and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Traditional Law Community
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Kadari, Abdul Jalil; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i1.4732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice khususnya di wilayah kerja Kepolisian Sektor Panakkukang serta memahami hambatan yang dialami Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukuam kualitatif dengan penekanan penelitian empiris hukum yang diperoleh dari lapangan dipadukan dengan pendekatan Yuridis atau undang-undang dan peraturan hukum lainnya atau bahan-bahan literatur hukum (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dapat dilihat dari penyelesaian tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice telah berjalan dengan baik sebagaimana amanat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan tersbebut melalui tahapan pelaksanaan Preemtif, Preventif, dan Represif. Kemudian hambatan Kepolisian Sektor Panakkukang dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Restorative Justice yaitu Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak dilakukan dengan Aktifitas Seksual Korban Anak, Faktor Ekonomi keluarga korban anak, dan ketidaksepakatan pihak yang terlibat This study aims to determine the resolution of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice, especially in the Panakkukang Sector Police work area and to understand the obstacles experienced by the Panakkukang Sector Police in terms of resolving criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice. The method used is a qualitative legal research method with an emphasis on empirical legal research obtained from the field combined with a juridical approach or laws and other legal regulations or legal literature materials (Statute Approach). Based on the results of the study, it can be seen that the settlement of criminal acts of economic exploitation of children through Restorative Justice has gone well as mandated by the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2022 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. The implementation is through the stages of Preemptive, Preventive, and Repressive implementation. Then the obstacles of the Panakkukang Sector Police in terms of solving cases of economic exploitation of children through Restorative Justice are the types of economic exploitation of children carried out by the sexual activities of child victims, the economic factors of the child victim's family, and the disagreement of the parties involved
EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PELAKU ANARKI OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN BATALYON B PELOPOR Natsir, Anzhar; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Markas Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dilakukan dengan (a) perintah, (b) tindakan melumpuhkan, (c) minta bantuan kekuatan, dan (d) pertolongan korban. Meski demikian, penanggulangan tersebut belum berjalan dengan efektif, (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor: (a) sarana dan prasarana yang ada belum memadai, (b) sumber daya manusia hanya 331 orang, jumlah tersebut masih kurang, dan dari segi kemampuan (kualitas), masih ada personil yang belum profesional sehingg sering terpancing emosi saat pelaksanaan tugas di lapangan, (c) banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of overcoming anarchy perpetrators and to determine and analyze the factors that become obstacles in the implementation of overcoming anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Headquarters of the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. The data collection techniques used are literature study, interviews, and documentation. The results showed that (1) the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the South Sulawesi Regional Police Mobile Brigade Unit Battalion B Pelopor was carried out by (a) command, (b) paralyzing action, (c) requesting force assistance, and (d) victim assistance. However, the countermeasures have not been effective, (2) factors that become obstacles in the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor: (a) existing facilities and infrastructure are inadequate, (b) human resources are only 331 people, this number is still lacking, and in terms of ability (quality), there are still personnel who are not professional so that they are often provoked by emotions when carrying out tasks in the field, (c) many people do not have adequate legal awareness.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KABUPATEN MAMASA : STUDI PUTUSAN NOMOR: 340/PID.SUS/2022/PN.POL Steven, Steven; Renggong, Ruslan; Madiong , Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.4612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertangungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Mamasa dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertangungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Mamasa belum bisa dikatakan sesuai dengan teori Pemidanaan yaitu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana karena terdakwa merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana yang sama akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimalnya dikarenakan terdakwa merupakan residivis narkotika, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pemenuhan rasa keadilan pada Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika seharusnya diberikan pidana penjara tambahan 1/3 (sepertiga), mengingat bahwa pelaku merupakan aparat kepolisian. Selain itu, terdakwa dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana dengan Putusan Nomor 04/PID.B/2014/PN.BLK. dan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban. This study aims to determine how criminal responsibility for members of the police who commit narcotics abuse in the Mamasa district area. And the criminal sanctions imposed in verdict number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol have fulfilled a sense of justice in efforts to eradicate narcotics crimes. The research method used is Normative Legal research. The results showed that criminal responsibility for members of the police who committed narcotics abuse in the Mamasa Regency area could not be said to be in accordance with the theory of punishment, namely the determination of sanctions and also the stage of sanctioning in criminal law because the defendant was a recidivist who had repeated the same criminal act but the judge decided on a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, the judge should have imposed a sentence on the defendant plus one third (1/3) of the maximum penalty because the defendant was a narcotics recidivist, this is as stipulated in Article 144 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the fulfillment of a sense of justice in the Criminal Sanctions imposed in efforts to Eradicate Narcotics Crimes in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, ideally the imposition of criminal sanctions decided by the judge against unscrupulous police officers who commit narcotics crimes should be given an additional imprisonment of 1/3 (one third), considering that the perpetrators are police officers. In addition, the defendant in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol is a recidivist who has repeated the criminal offense with Decision Number 04/PID.B/2014/PN.BLK. and Decision Number: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.
TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH UTANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Farid, Firman; Renggong, Ruslan; Tira, Andi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5266

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dan upaya mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan penagih utang di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa debt collector, yang memiliki ikatan sosial yang lemah dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat luas, cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam proses penagihan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan pekerjaan dan sikap tidak kooperatif dari debitor. Upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam penagihan utang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi yang baik antara debt collector dan debitor, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan yang baik antara debt collector dan debitor sehingga tindakan kekerasan bisa dihindari dalam proses penagihan. The purpose of this study was to analyze the causes of violent acts committed by debt collectors and efforts to prevent violent acts committed by debt collectors in Makassar City. The type of research used is qualitative research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are library research and field research. Data analysis used in this research is using qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicate that debt collectors, who have weak social ties and different values from the wider community, tend to commit acts of violence in the collection process. This is due to various factors, including job pressures and uncooperative attitudes from debtors. Efforts to prevent violent acts in debt collection can be made through improving the quality of good communication between debt collectors and debtors, as well as adherence to standard operating procedures and an understanding of the rights and obligations of each party are key factors in building a good relationship between debt collectors and debtors so that violent acts can be avoided in the collection process.
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Amzak, Muhammad Fajar Mawadi; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5269

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan, dan mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan masalah. Hal ini membuat kinerja Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum, belum berjalan secara optimal. Dan faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; substansi, struktur, budaya, sumber daya penyidik yang kurang, Anggaran Yang Terbatas dan Luas Wilayah. Pada kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Satuan Reserse Kriminal Umum adalah substansi hukum. This study aims to analyze the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police, and examine and analyze the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police. The research method used is a combined normative and empirical research. The results showed that: The application of the law against perpetrators of violent theft in the Pangkejene and Islands Resort Police is not running optimally, because in the law enforcement process there are still problems. This makes the performance of the Investigator of the General Criminal Investigation Unit, not running optimally. And the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft are; substance, structure, culture, lack of investigator resources, limited budget and area. In these five factors, the most influential on the application of the law against perpetrators of violent theft in the General Criminal Investigation Unit is the substance of the law.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN PENGANTAR JENAZAH Toha, Nugroho Wisnumurti; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris, yaitu penelilitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun prilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini yaitu: Penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, belum berjalan secara efektif dalam. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara saat mengiringi mobil jenazah mengakibatkan penurunan kesadaran untuk mematuhi dan menaati seluruh protocol dalam berkendara. Faktor yang yang menjadi hambatan penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, yaitu: Faktor internal yang bersumber dari pihak pelaku dan pihak korban serta faktor eksternal yang bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar. This study aims to determine and analyze law enforcement and factors that hinder criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers. The research method used is a combined normative and empirical research, namely research that uses secondary data or data obtained through library materials and also empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior through direct observation. The results that the author obtained from this research are: Criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers in Makassar City has not been running effectively. This is due to the lack of public awareness and compliance in driving when accompanying a hearse resulting in a decrease in awareness to comply with and obey all protocols in driving. Factors that become obstacles to criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of pallbearers in Makassar City, namely: Internal factors originating from the perpetrator and the victim and external factors originating from the Makassar Police Traffic Police Investigator.
ANALISIS YURIDIS DASAR PEMBERAT DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN Palimbong, Anre; Renggong, Ruslan; Zubaedah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberat pengulangan tindak pidana pencurian menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu objek,  fokus dan gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dari hasil analisis putusan pengadilan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim memperimbangkan beberapa hal, yakni terdakwa adalah seorang residivis, dan terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian dikategorikan malam hari. Mengacu pada unsur pengulangan tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan. This study aims to determine the basis for aggravating the repetition of theft crimes into the judge's legal consideration in imposing sanctions in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks and the elements of theft can be proven in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks. This type of research is Descriptive-Qualitative, using the type of research that is to describe and describe as carefully as possible about an object, focus and specific symptoms or groups that are objects in the study. This research uses primary legal material obtained through interviews, secondary legal material collected through court decisions, and tertiary legal material collected through the internet and mass media. Then it is analyzed qualitatively, namely from the results of the analysis of court decisions with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that in imposing criminal sanctions, the panel of judges considered several things, namely the defendant was a recidivist, and the defendant at the time of committing the crime of theft was categorized at night. Referring to the elements of repetition of serious or qualified theft crimes, if described, the elements in Article 363 have been fulfilled and proven in court.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR Samrin, Miranti Maharani; Renggong, Ruslan; Zubaidah, Siti
Clavia Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v22i3.5432

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksi pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, DitresNarkoba Polda Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. terdakwa Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid memenuhi segala unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan dan oleh Majelis Hakim dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kedua, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara, dengan penerapan menerapkan Pasal 197 Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. This research aims to analyze the responsibility of criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit and the application of sanctions for criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit. The type of research used by the author is empirical normative, the research locations that the author studied were at the Makassar District Court, Makassar District Prosecutor's Office, South Sulawesi Police Narcotics Directorate. The research techniques used are library study techniques and interviews. The research data obtained was analyzed qualitatively. The results of the research show that First, accountability for those who attempt to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit is based on Court Decision Number 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. Defendant Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid fulfills all the elements of criminal responsibility, the defendant intended the act to occur and was deemed by the Panel of Judges to be able to take responsibility for the unlawful act he committed. Second, based on the considerations of the Panel of Judges, they imposed criminal sanctions in the form of imprisonment for 1 year and 10 months with a fine of Rp. 106 paragraph (1), (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code.
Co-Authors Abd Rahman Abdul Salam Siku Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bone, Meliani Meak Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Fahri, Ashar Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kamri, Nurfadilah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur MARWAN MAS Masri Masri Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam siti zubaedah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tandilese, Duwisno Ipang Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli