Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
14.344
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanity Jambura Law Review Indonesian Journal of Legality of Law Clavia: Journal of Law Indonesian Journal Of Law Studies Sawerigading Law Journal
Ruslan Renggong
UNIVERSITY OF 45 MAKASSAR
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 142 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 142 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN Reski Ospiah; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1910

Abstract

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan “perluasan” objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan, Sedangkan secara tidak langsung putusan hakim pada putusan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS secara tidak langsung menganulir putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS. Dalam perkara Praperadilan, putusan hakim merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah kepaka putusan, idnetitas para pihak, pertimbangan dan amar putusan. Sehingga demikian pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang terdapat didalam setiap putusan hakim termasuk dalam perkara Praperadilan. Didalam muatan Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi bahwa : “ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ; Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan”. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui Due Process Of Law yang berkeadilan dan bermanfaat.
ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG Yus Ade Elisia; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1914

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui peran polres ujung pandang dalam pemberantasan pencurian kendaraan bermotor untuk mengetahui hambatan Polsek Ujung Pandang dalam mengusut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polres Ujung Pandang dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya Kecamatan Ujung Pandang adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Langkah-langkah telah diambil untuk mencegah kejahatan. Sedangkan penumpasan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan untuk menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor. Penyebab terjadinya pencurian mobil di kota Makassar khususnya di Kecamatan Ujung Pandang adalah faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Poin-poin ini bekerja bersama dan berdampak This study aims to determine: To find out how the role of the Ujung Pandang Police in tackling the crime of motor vehicle theft). To find out the factors that hinder the Ujung Pandang Police in investigating the crime of motor vehicle theft. The research method used is normative law research. The results showed Whereas the efforts made by the Ujung Pandang Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Ujung Pandang District, are preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are made to prevent the occurrence of crime. Meanwhile, the repressive efforts are enforcement efforts in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. The factors that cause motor vehicle theft in Makassar City, especially in Ujung Pandang District, are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other.
ANALISIS FUNGSI KEPOLISAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Kaimuddin Kaimuddin; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1915

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret dan untuk mengetahui hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.
Siri'na Pacce: a Form of Fulfilling Women's Rights through the Conduct of Responsible Fisheries Yulia Yulia; Baso Madiong; Mustawa Mustawa; Ruslan Renggong; Zulkifli Zulkifli
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.801 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v5i1.17024

Abstract

Conservation of fish resources aims to protect fish species, maintain fish species diversity, protect ecosystems, and utilize fish resources in a sustainable manner. This study aims to analyze the legal protection of women's empowerment in the conservation of fish resources with the siri'na pacce philosophy of the Makasssar tribe. This study uses a qualitative approach, which is elaborated by using legal norms based on the provisions of international law and national law. The results of this study show that women's empowerment in the conservation of fish resources is protected by international and national laws, so that women in Takalar Regency, South Sulawesi, are entitled to legal protection from misbehavior. discriminatory on any basis, to empower instilling children and families' care in conserving fish resources with the Siri'Na Pacce philosophy of not doing Siri' Mappakasiri'siri' which can prevent someone from doing things that are  contrary to the law, norms that live in society, and other things that can harm humans and humanity itself, especially in the protection, utilization, and conservation of fish resources.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENDAMPAKKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs Sahiruddin Sahiruddin; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1583

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana atas tindak pidana kelalaian dalam putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs dan relevansi sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan No.48/Pid.sus/2020/PN.Mrs telah sesuai dengan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga kepolisian untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Hasil penyidikan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini diputus oleh hakim dengan pidana penjara lima bulan penjara, atau pidana penjara sepuluh bulan, yang lebih kecil dari tuntutan jaksa. Adapun pertimbangan hakim, selama persidangan terdakwa dengan sopan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian hakim memutuskan tingkatnya lebih rendah dari tuntutan jaksa. This research aims to find out the application of criminal sanctions for criminal offenses in decision No.48/Pid.Sus/2020/PN.Nyonya and the relevance of criminal sanctions imposed in decision No.48/Pid.sus/2020/PN.Nyonya are in accordance with efforts to prevent traffic accidents. This research is a type of normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues studied as well as sources of information obtained from interviews with panel of judges, public prosecutors and also the police to complete the required information. The results of this examination show that the judge decided to sentence in this case with five months imprisonment or ten months imprisonment, which is less than the prosecutor's demand. As for the judge's consideration, during the trial he politely acknowledged all of his actions and promised not to repeat them, then the judge decided the level was lower than the prosecutor's prosecution.
ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH Deden Deni Hermawan Deden; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v20i3.1872

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya. Serta sistem pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. This research aims to find out which form of distribution occurs in decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) and which punishment system is applied to decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. This research is a normative type of research, this type of research is to examine document studies, namely using various secondary data such as of legislation, legal theory etc. This research was conducted in Makassar City and Manado City. All data is obtained from literature research and interviews and the analysis used is descriptive analysis. The results of this study show that In this case, Mukrim Dg Tommi committed the crime of forging letters and remarried, the defendant Mukrim Dg Tommi became a member of the Indonesian Army in 2002, the defendant had a wife named Lulu Sera who married on November 17, 2008. Initially, the defendant knew Fitria Ladilae, his second wife, in April 2015 by telephone, then the defendant went to the home of Firia Ladilae's parents named Mrs. Siti Maryam Sumele. At the time of the alan, the defendant claimed to be a bachelor and had not yet married. Then the relationship between the defendant and Fifria Ladilae continued to a courtship relationship and the defendant often came to Fitria Ladilae's house and stayed at her house. As well as  the system of legal considerations by judges in passing judgments must reflect the sense of justice of society, that is, not only based on its juridical considerations but also its sociological considerations that lead to the background of the occurrence of crimes. Judges are required to have a conviction and associate that belief with valid evidence and create their own laws that certainly do not conflict with Pancasila as the source of all laws in Indonesia.
PELAKSANAAN PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI BONE Bobby Ashari Lukman; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam  melakukan Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian ini dilaksanakan di di Kejaksaan Negeri Bone lebih tepatnya di Kabupaten Bone. Dengan menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, data dari bahan hukum primer diperoleh langsung dari sumber pertama pada lokasi penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bone dalam melakukan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur biasa disingkat (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum terkhusus Prapenuntutan dimana disebutkan bahwa dalam prapenuntutan, penuntut umum setelah menerima berkas perkara penyidikan penyidik dan berpendapat bahwa hasil penyidikan itu dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone melakukan Prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diawali penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum yang tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga terjadi keterlibatan Kejaksaan Negeri Bone terhadap kasus yang dimaksud dalam SPDP. Kejaksaan Negeri Bone juga melakukan Prapenuntutan berdasarkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang tersusun dari Pasal 8 sampai Pasal 12. This study aims to identify and analyze the implementation of pre-prosecution at the Bone State Prosecutor's Office and to find out and analyze the basic considerations of the Public Prosecutor in carrying out Pre-Prosecution at the Bone State Attorney's Office. This research was conducted at the Bone District Attorney, more precisely in Bone Regency. By using the type of research approach juridical. The type of data used is Primary Data and Secondary Data, data from primary legal materials obtained directly from the first source at the research location. Secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues under study. The results showed that the Bone District Attorney carried out pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code and PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling general criminal cases, especially pre-prosecution, which states that in pre-prosecution, the public prosecutor after receiving the investigator's investigation case file and is of the opinion that the results of the investigation are considered complete or incomplete. The Public Prosecutor of the Bone State Prosecutor's Office conducted a pre-prosecution based on the Criminal Procedure Code. It began with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the public prosecutor as stipulated in Pasal 109 Ayat (1) of the Criminal Procedure Code so that the Bone District Prosecutor's Office was involved in the case referred to in the SPDP. The Bone District Attorney also conducted pre-prosecution based on PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases which are composed of Pasal 8 to Pasal 12.
TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL Tasya Ramadani Jalil; Ruslan Renggong; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritasa Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif . 2) Kendala kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku fintech technology illegal sehingga perusahaan financial technology illegal masih terus beroperasi. This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Kasus Putusan No. 1029/Pid.B/2022/PN.Mks Amiruddin Makmur; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk mengetahui bagaimana hakim dalam memeberikan pertimbangan terkait penjatuhan sanksi pidana  terhadap pelaku pembunuhan berencana. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa M.Asri yang telah turut serta melakukan pembunuhan berencana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang berdasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi pidana kurungan penjara selama 15 tahun terhadap terdakwa M.Asri dengan pertimbangan yang meringankan terdakwa dirinya belum pernah dipidana sebelumnya serta bersikap sopan dalam persidangan This study aims to find out how law enforcement efforts are made against the perpetrators of premeditated murder and to find out how judges give consideration regarding imposing criminal sanctions on perpetrators of premeditated murder. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviewing. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results showed that the law enforcement efforts carried out by the judge against the defendant M. Asri who had participated in the premeditated murder were in accordance with the laws and regulations where the judge had given considerations in his decision based on the conviction obtained from valid evidence. based on the law and imposed a criminal sanction of 15 years in prison against the defendant M. Asri with the mitigating considerations for the defendant himself having never been convicted before and being polite in court
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR Abd Haris Hamid; Siti Zubaidah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online. Penelitian ini dilaksanakan di Wiliyah Hukum Polrestabes Makassar dengan menggunakan Metode peneilitian hukum yuridis-empiris yakni empiris yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan dibenturkan dengan kenyataan yang terjadi pada praktiknya. Dan akan disajikan sebagai narasi yang deksriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah menempuh jalur restorative justice dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. This study aims to determine the evidence of the elements of a crime in online social gathering fraud. This research was carried out at the Makassar Polrestabes Law Area by using the juridical-empirical legal research method, namely empirical research that uses a research approach to legislation and is collided with the reality that occurs in practice. And will be presented as a descriptive narrative using a qualitative analysis approach. The results of this study found that to prove the element of fraudulent online social gathering must be in accordance with the formulation of norms regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) and the element is misleading fake news and fake news referred to here is news that advertise or broadcast a product or service but the news is not in accordance with the reality. Then the news can bring harm to consumers in conducting electronic transactions and legal settlement of criminal acts of online social gathering, especially in the jurisdiction of the Makassar Police, has taken the path of restorative justice in order to fulfill and restore the rights of victims, namely losses in the form of capital issued to become members. online gathering.
Co-Authors A. Putri Cahyani Aprilian Abd Rahman Abdul Djabbar Abdul Salam Siku Abdul Samad Abigael Paembonan Lee Sui Fung Achmad Aridha Wirawan Afrisal, Afrisal Afrizal, Afrzal Ahmad Muhajir Ahmad, S Ahya, A. Muh. Fachri Al Aksan, Muhammad Alamsyah, Andi Alif Masselomo, Andi Akhmad Alifwansah. S, Muh. Almusawir Nansa Almusawir, Almusawir Almusawwir, Almusawwir Amalia, Reski Amir, Firman Amiruddin Makmur Amsa, Albertus Amzak, Muhammad Fajar Mawadi Andi M Fayiz Haq Andi Sofyan Andi Tira, Andi Aryanto, Hendry Asriwan, Asriwan Asrudi, Asrudi Astaman, Astaman Atnan, Andi Feby Febrianty Avrila Dwi Putri Azis, Andi Asnidar Badaruddin Badaruddin Bagus Ramadian Permana Bahar, Nur Hijir Ismail Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Baso Madiong Basri Oner Bernanrd, Gabriella Putri Bobby Ashari Lukman Bone, Meliani Meak Bustamin Bustamin Chaerullah, Chaerullah Chrisnanto, Rendy Dappi, Setti Deddy Randa Deden Deni Hermawan Deden Encep Feby Nuramdhan Fahri, Ashar Fahrizal H Jamal Farid, Firman Ferdynando, Ferdynando Halwan, Muh. Hamid, Abd. Haris Hamzah Hamzah Harianto Harianto Harliansyah, Muh. Dahri Harliyanti, Harliyanti Haruna, Husain Hasbi, Muh Ali Hasdi, Cipta Anugrah Hasmadianto, Andi Arham Maulana Hasnur Alfitrah Hermansyah Hermansyah Hermawan, Agung Idris Idris Immawati, Andi Jamal, Agustiawan Kadari, Abdul Jalil Kaimuddin Kaimuddin Kamri, Nurfadilah Kamsilaniah Kamsilaniah kamsilaniah, Kamsilaniah Kogoya, Delson Kristalara, Intan Krowin, Pontianus Apa Rume La Subu Lessy, Patrialis Akbar Madiong , Baso Makkaraeng, Ahmad Mansyur Mansyur Mansyur Mansyur Marwan Mas Marwan Mas MARWAN MAS Masri Masri Mudassir Hasri Gani Muh. Iqram Andi Saputra Muhammad Izhar Kurniawan Muhammadi Mukhtari Mukarramah Mukarramah Munarty, Munarty Mustamin Mustamin Mustawa, Mustawa Natsir, Anzhar Natsir, Jufri Novia, Elsha Nur, Muh. Hilal Fakhri Nurfazilah, Nurfazilah Palimbong, Anre Parawansa S. Tjanggo Prasetya, Panji Catur Purba, Arnold Putri, Alysha Rahma Putri, Rukmanawati Rahman, Muh. Ashadi Renggong, Alamsyah Reski Ospiah Reza, Andi Muhammad Rianto, Dedi Risman Risman Ristanto, Adhi Yudha Roy Oka Mahendra Sahiruddin Sahiruddin Saidatina, Sitti Hadija Saleh, Muh Salemba, Pranata Salim, Desy Natalia Samrin, Miranti Maharani Santing, Waspada Saputra, Andi Irham Andry Saputri, Putri Ismu Rahayu Sari, Muhammad Khairil Setiawati, Intan Shadiq, Amil Sikati, Syarief Siku, H. Abd. Salam Siti Zubaidah Siti Zubaidah Soeardy, Soeardy Steven Steven Sulfikar, Sulfikar HR Sumange Alam, Andi Sunarya, Irwan Suryana Hamid, Suryana Sutoyo, Ahmad Syamsir -, Syamsir Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin, Nurkholifah Tamsanumajar, Erwin Tamsil M. Djabir T. Tandilese, Duwisno Ipang Tasya Ramadani Jalil Taufik, Andi Rahmi Arditha Teturan, Kluyvert Revzy Toha, Nugroho Wisnumurti Tulak, Wulan Sari Umbara, I Tri Usman Usman Wahyudin, Jalil Waspada, Waspada Wilantara, Made Winda, Tri Wulandari Wita Sari, Fikka Kurnia Yaman, Nurul Syahrizad Yulia A Hasan Yulia A. Hasan Yulianto, Dedi Yus Ade Elisia Yusri Lisangan Zulkifli Makkawaru Zulkifli Zulkifli