Claim Missing Document
Check
Articles

Prevalensi Pasien Tinea Kapitis di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh Periode Tahun 2020-2024 Putra, Said Nusa; Kurniawan, Rizki; Nola, Surya
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 3 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i3.598

Abstract

Tinea kapitis adalah infeksi jamur superficial yang terjadi pada kulit atau folikel rambut kepala disebabkan oleh infeksi dermatofita, sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi tinea kapitis berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tren kasus tahunan di poliklinik kulit dan kelamin RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh pada periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain cross sectional. populasi sebanyak 55 pasien. Teknik sampling menggunakan total sampling. Analisis data menggunakan chi-square. Hasil analisis data distribusi frekuensi menunjukkan bahwa dari 55 pasien tinea kapitis yang tercatat selama lima tahun, prevalensi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 22 pasien (40%) dan terendah pada tahun 2021 sebanyak 3 pasien (5,5%) Dari segi kelompok usia, kasus terbanyak ditemukan pada kelompok usia 19-59 tahun sebanyak 25 pasien (43,5%), diikuti oleh kelompok usia 10-18 tahun 15 pasien (27,3%). Dari segi jenis kelamin, pasien laki-laki lebih banyak yaitu 29 pasien (52,7%) dibandingkan perempuan sebanyak 26 pasien (47,3%). Hasil analisis bivariat menggunakan chi square menunjukan usia terdapat hubungan dengan tinea kapitis, hasil (p=0,028), jenis kelamin tidak menunjukan ada hubungan dengan tinea kapitis, hasil (p=0,214). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya fluktuasi peningkatan yang signifikan pada kasus tinea kapitis dalam beberapa tahun terakhir, dengan dominasi pada kelompok usia dewasa. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pencegahan tinea kapitis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Nalar Hukum Fiqih Syafi’iyyah Dalam Penentuan Status Nasab Anak Hasil Perselingkuhan Kurniawan, Rizki; Al Amin, Habibi
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i2.19893

Abstract

Divorce is one of kind things that led to break up the marriage relationship. One of these effects is the loss of a husband obligation to support a woman who become his ex-wife. Nevertheless, the obligation to provide for the child who born from the marriage should not to be extended to his dad. This is being weakened in practice, for making of a living rights depends to a large extent on someone’s understanding and ability. This study focuses on two things, namely how the legal reasoning of Syafi'iyyah fiqh in determining the lineage of children resulting from infidelity and how the consequences that will be obtained by children resulting from infidelity related to their rights as a child. The method used in this research is literature study with deductive analysis method. The primary sources in this study are several books of ushul fiqh and books of fiqh mu'tabaroh madzhab syafi'iyyah. The results of this study indicate that in the Syafi'iyyah madzhab, the lineage of children resulting from cheating is not attributed to their biological father, this is based on legal reasoning taken from the hadith about firasy and the implications it gets are the fall of the law and rights related to the child, i.e. both do not inherit each other, the father is not obliged to provide for him, if the child is a girl, then the father is not a mahram for the child and the father cannot be his guardian.
Optimalisasi Pelatihan Kepenulisan Dalam Meningkatkan Karya Ilmiah Mahasiswa IAT Universitas Yudharta Pasuruan di Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah Kurniawan, Rizki; Shodiq, M. Ja’far; Rochma, Nur; Husna, Shofiatul; Anwariyah, Khusnul; Silviana, Ita; Zainuddin, Ahmad
Marsipature Hutanabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 01 (2025): Marsipature Hutanabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Devi Tara Innovations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The field experience practice conducted by students from Yudharta Pasuruan University aims to improve scientific work skills, carried out through writing training held at the LSQ Ar-Rahmah Islamic boarding school, Bantul, Yogyakarta. The background of this activity is expected that students of the Qur'an and Tafsir Sciences of Yudharta Pasuruan University can produce quality scientific works at the student level in order to support preparation for making proposals and theses. We can see that students are currently minimal in making scientific works, even though the skills that a student must have are in the field of correct writing and according to the flow of making. Therefore, this PPL activity for students of the Qur'an and Tafsir Sciences of Yudharta Pasuruan University is expected to be more accurate in producing scientific works through writing training at the LSQ Ar-Rahmah boarding school. The method used is direct training and intensive mentoring from mentors at the LSQ Ar-Rahmah Bantul boarding school, Yogyakarta. This writing training was carried out for approximately 2 weeks. Students are required to create scientific works in the form of journal articles output from this PPL activity, it is expected that the journal can be included in the synta and successfully published. The results of the activity show an increase in skills and the emergence of new interests among students to be more enthusiastic in creating scientific works.
DAMPAK PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Kurniawan, Rizki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v6i1.471

Abstract

Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia  adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, maka akan dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jamina fiduisa, hal ini dikarenakan penerima fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Debitur, Kreditur, Eksekusi. DOI : 10.5281/zenodo.1468436
ANALISIS YURIDIS PEROLEHAN HARTA BAGI ANAK ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Kurniawan, Rizki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i2.483

Abstract

Wasiat wajibah bagi anak angkat, menyangkut rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa yang akan datang dari anak angkat tersebut. Beberapa hal praktek anak angkat dilakukan dalam kehidupan umat Islam, yang tentunya dilatarbelakangi berbagai pertimbangan kemanusiaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan derajat dan menolong anak yatim serta orang miskin, tidak jarang justru eksistensi anak angkat dalam keluarga terlihat lebih dekat dengan orang tua angkatnya, konflik horizontal diantara anak angkat dan keluarga sedarah mengenai harta warisan sudah sering terjadi, dan terkadang menimbulkan kegelisahaan dalam masyarakat, yang prinsipnya mengenai rasa keadilan dan kemanusiaan.Sedangkan masalahnya adalah perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah dan pandangan masyarakat Islam terhadap wasiat wajibah dalam rangka pemberian rasa keadilan bagi para ahli waris.Dalam metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kata Kunci : Harta, Waris, WajibahDOI: 10.5281/zenodo.1470137
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Kurniawan, Rizki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.500

Abstract

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie Zekerheid atau caulie mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitor terhadap barangnya. Obyek Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah dengan membedakan benda bergerak dan tidak bergerak, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang menganut asas pemisahan horizontal dan asas nasionalitas (proteksi terhadap hak atas tanah tertentu, Hak Milik, Hak Bangunan, dan Hak Guna Usaha). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasar penjelasan umum pasal 14, irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dalam ketentuan pada ayat 2 dan 3 ini, dimaksud untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Kata Kunci     :     Jaminan, Hak Tanggungan, Debitur, Kreditur
PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA FIF ASTRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Kurniawan, Rizki
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i1.508

Abstract

Fidusia adalah lembaga jaminan bentuk baru atas benda bergerak disamping gadai dimana dasar hukumnya yurisprudensi. Walaupun lembaga Fiducia ini sudah melembaga dalam praktek perFIFan khususnya FIFAstra, tidak terlepas dari cacat. Dimana menjadi persoalan adalah ketentuan mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai Akta jaminan fidusia. Kesimpulannya adalah dalam Fiducia benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitur kepada kreditur, yang diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitur dan debitur masih tetap bisa mempergunakan untuk keperluan sehari-hari. Kata Kunci     :     Fidusia, Pengaturan Fidusia, FIFAstra, Debitur, Kreditur
PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR SESUAI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Kurniawan, Rizki; Setyawan, Rahmat Afandi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i1.683

Abstract

Bank dalam melakukan kredit kepada debitur wajib dan harus dibimbing dan mempertimbangkan prinsip-prinsip kredit yang sehat dan dengan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank konvensional dalam penyelamatan kredit bermasalah menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan mekanisme penyelamatan kredit bermasalah oleh bank konvensional kepada debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundangan khususnya Undang-Undang Perbankan dan bahan pustaka lain terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan yang secara penafsirannya bank memiliki analisis terhadap calon debitur yang akan mengajukan kredit dan harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan kondisi ekonomi. administrasi kredit, yakni kredit yang perlu     mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan      bunganya dikapitalisasi, prosedur penyelesaian kredit bermasalah. Kata Kunci: Hukum, Perbankan, Prinsip Kehati-Hatian, Debitur, Kredit Macet.
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PERADILAN AGAMA MENURUT PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 2860/PDT.G/2013/PA.MR.) Kurniawan, Rizki; Intan, Ayu
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.703

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama menurut Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 atas Perkara Nomor : 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr ? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama atas perkara Nomor: 2860/pdt.G/2013/PA.Mr?Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang berhubungan dengan perbankan syariah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 2860/Pdt.G/2013/PA.Mojokerto. Bahan hukum primer (primary resource atau authoritative records) berupa 1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; dan 3) Putusan Perkara Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. Hasil penelitian diketahui 1) Menurut Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 Tahun 1939 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah salah satu alternatif yang diperbolehkan oleh hukum, 2) Keberadaan perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah atas perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr, dari analisis dapat dikemukakan bahwa masih terdapat realita perlindungan hokum bagi nasabah yang berpekara dalam perkara ekonomi syariah masih belum optimal mendapatkan perlindungan hokum oleh pihak yang berwenang menanganinya, hal ini juga dikeranakan masih banyak nasabah yang belum memahami penyelesaian hukum terhadap perkara hukum yang akan terjadi bila berkaitan dengan ekonomi syariah.. Kata Kunci: Sengketa, Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
PEMBAHARUAN UTANG KREDITUR KEPADA DEBITUR SEBAGAI BENTUK PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT Kurniawan, Rizki; Lestari, Sri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.961

Abstract

ABSTRAKPembaharuan utang atau novasi merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut, dan disinilah akan lahir perikatan baru atau terjadi sebuah novasi.Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa  PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.Kata Kunci : Pembaharuan Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan . ABSTRACTRenewal of the debt is an agreement that led to the abolishment of engagement and at the same time raised other arrangement that replace the previous engagemen. Suspension of payment is a period provided by  Law through a Commercial Court judge in which during that period creditor and debtor are given the opportunity to deliberate the ways to repay debtor debt by providing a plan to repay all or part of its debt, including when it needed to restructure the debt, and this is where the new covenant or innovation will be born.However, through Suspension of Payment of Law No. 37 Year 2004 also can speed up debtors to reach the stage of bankruptcy. In this Law, if the debtor and creditor can not reach an agreement on debt repayment during the Temporary Suspension of payment, the debtor can be declared bankrupt. As well, if Suspension of payment continues to fail, debtors also will end in bankruptcy.Keywords: Renewal of the debt, Suspension of Paymen, bankruptcy .
Co-Authors Agustina, Puti Ahmad Zainuddin Alifia Wida Izzati, Alifia Wida Aminuyati Andriyani, Fitri Aniklambas, Henny Paulina Anwariyah, Khusnul Aries Saifudin Aryanto, Mukhlis Atik Muhimatun A Awanda, Regani Rio Bafirman HB Baskoro, Aji Boike Janus Anshory, Boike Janus Br Sitepu, Sri Mahareni Dana Indra Sensuse Dwi Cahyani, Sellynda ERNAWATI " Erwin Setiawan, Erwin Fatimah, Dian Yesy Firman Firman Frisca Mareyta Ginanjar, Wahyu Girsang, Rosmaria Habibi Al Amin, Habibi Hartoto, Witjaksono Eko Hendra Purnama Herawani, Febrina Husna, Shofiatul INDAH PRABAWATI Intan, Ayu Ismail Ismail Ismail Nurdin Jamal, Adam Khoerunnisa, Maulida Rahmah Lia, Mayanda Lisandari, Yani Lusa, Sofian Manzilatusifa, Uus Mashudi , Mitro Subroto Mugiastuti, Eka Nadya Safitri, Nadya Netrawati, Netrawati Neviyarni Noer, Zakiah Nola, Surya Nurcholifah, Siti Nurhadi, Akhmad Nurhidayah, Maulida Pramudiyanto, Alvian Prasojo, Adhen Salahudin Al Ayubi Puspitasari, Dara Putra, Said Nusa Putri, Rizqiana Rachmat Trijono Rahmadani, Arnila Dinar Ria Rif’atunidaudina Rochma, Nur Salim, Nixon Salsabil, Amalia Zulfa Sandi, Muhammad Topan Santoso, Kezia Viola Satmata, Kyash Sabda Gusti Prabu Sayitno, Sayitno Sazeli Rifki, Muhamad Setyawan, Rahmat Afandi Shodiq, M. Ja’far Silviana, Ita Sri Mulyanto Herlambang Sritumini, Bella Annantha Sulistiyono, Edi Suryana, Ruly Suryani, Danu Tauran, T. TB, Desita Ria Yusian Tjitjik Rahaju Ulvah, Febria Umami, Maslikhatul Umar Umar Wibawa, Muhammad Bayu Wijayanto, Rori Wulan Handayani, Wulan Yeka Hendriyani Yulianti Yulianti Zahra Cyrilla , Lucy