Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.93
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Widyagogik : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Bisma The Journal of Counseling Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JETL (Journal Of Education, Teaching and Learning) Pendhapa Jurnal Agroplasma Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Procedia of Social Sciences and Humanities Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies Abdibaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi Karimah Tauhid Indonesian Journal of Public Administration Review Bigint Computing Journal Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Kalao’s Maritime Journal Jurnal Epistemic : Jurnal Ilmiah Pendidikan Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat Marsipature Hutanabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Agroscript: Journal of Applied Agricultural Sciences
Rizki Kurniawan, Rizki
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PERADILAN AGAMA MENURUT PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 2860/PDT.G/2013/PA.MR.) Kurniawan, Rizki; Intan, Ayu
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.703

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama menurut Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 atas Perkara Nomor : 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr ? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama atas perkara Nomor: 2860/pdt.G/2013/PA.Mr?Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang berhubungan dengan perbankan syariah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 2860/Pdt.G/2013/PA.Mojokerto. Bahan hukum primer (primary resource atau authoritative records) berupa 1)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; dan 3) Putusan Perkara Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. Hasil penelitian diketahui 1) Menurut Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 Tahun 1939 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah salah satu alternatif yang diperbolehkan oleh hukum, 2) Keberadaan perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah atas perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr, dari analisis dapat dikemukakan bahwa masih terdapat realita perlindungan hokum bagi nasabah yang berpekara dalam perkara ekonomi syariah masih belum optimal mendapatkan perlindungan hokum oleh pihak yang berwenang menanganinya, hal ini juga dikeranakan masih banyak nasabah yang belum memahami penyelesaian hukum terhadap perkara hukum yang akan terjadi bila berkaitan dengan ekonomi syariah.. Kata Kunci: Sengketa, Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
PEMBAHARUAN UTANG KREDITUR KEPADA DEBITUR SEBAGAI BENTUK PENJATUHAN PUTUSAN PAILIT Kurniawan, Rizki; Lestari, Sri
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.961

Abstract

ABSTRAKPembaharuan utang atau novasi merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan sebelumnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui hakim Pengadilan Niaga yang dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan cara memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut, dan disinilah akan lahir perikatan baru atau terjadi sebuah novasi.Namun demikian, melalui PKPU ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 juga dapat mempercepat debitor untuk sampai pada tahapan kepailitan. Dalam Undang-undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa  PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan pailit. Demikian pula bila PKPU Tetap gagal dilaksanakan, debitor pun akan berujung pada kepailitan.Kata Kunci : Pembaharuan Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan . ABSTRACTRenewal of the debt is an agreement that led to the abolishment of engagement and at the same time raised other arrangement that replace the previous engagemen. Suspension of payment is a period provided by  Law through a Commercial Court judge in which during that period creditor and debtor are given the opportunity to deliberate the ways to repay debtor debt by providing a plan to repay all or part of its debt, including when it needed to restructure the debt, and this is where the new covenant or innovation will be born.However, through Suspension of Payment of Law No. 37 Year 2004 also can speed up debtors to reach the stage of bankruptcy. In this Law, if the debtor and creditor can not reach an agreement on debt repayment during the Temporary Suspension of payment, the debtor can be declared bankrupt. As well, if Suspension of payment continues to fail, debtors also will end in bankruptcy.Keywords: Renewal of the debt, Suspension of Paymen, bankruptcy .
PENGATURAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK MILIK Kurniawan, Rizki; Salsabil, Amalia Zulfa
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1200

Abstract

ABSTRAK Tanah merupakan salah satu unsur utama dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Tanah diperlukan antara lain untuk tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Selain itu, tanah merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia  hidup  dan  berkembang  biak,  serta melakukan aktivitas diatas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka tidakmenutup kemungkinan akan menimbulkan konflik di bidang pertanahan. Tanah adalah benda tidak bergerak/benda tetap karena sifatnyatidak dapat dipindah-pindahkan.Dari latar belakang tersebut maka timbul permasalahan, Bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Bangunan dan Hak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia dan Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan hukum Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang hak pemegang Hak Guna Bangunandiatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Sementara kewajiban pemegang Hak Guna Bangunandiatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 340 Tahun 1996. Sedangkan Pengaturan hukum tentang Hak PemegangHak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat (2) UUPA, dan kewajiban pemegangHak Milik dalam hukum pertanahan Indonesia diatur dalam pasal 15 UUPA.Kata Kunci: Bangunan;Hak; Pemberian; Pengaturan; Tanah.  ABSTRACT Land is one of the main elements in human life and is a source of natural wealth which has an important function for the economic development of Indonesian society. Land is needed, among others, for residence and for business activities which are increasingly varied according to economic, social, cultural and technological developments. In addition, land is one of the basic necessities of human life. Humans live and reproduce, and carry out activities on the ground, so that every time humans come into contact with the land. With the increasing need for land, it is possible to cause conflicts in the land sector. Land is immovable object / fixed object because it cannot be moved. From this background, the problem arises, How are the legal arrangements regarding the rights and obligations of Building Use Rights and Property Rights holders in Indonesian land law and how are the legal arrangements for granting Building Use Rights Above Freehold Land.The results of this study indicate that the legal arrangements regarding the rights of building use rights holders are regulated in Article 32 of Government Regulation Number 40 of 1996. Meanwhile, the obligations of holders of Building Use Rights are regulated in Article 30 of Government Regulation Number 340 of 1996. While Indonesian land law is regulated in article 4 paragraph (2) of the UUPA, and the obligations of property rights holders in Indonesian land law are regulated in article 15 of the UUPA.Keywords: Building; Rights; Giving; Arrangement; Land.
KEWENANGAN NOTARIS NON PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN: Notaris, Kewenangan, Akta Pertanahan. Kurniawan, Rizki; Nurcholifah, Siti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v10i1.1436

Abstract

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan membuat terjadi adanya suatu konflik norma dalam kewenangan pembuatan akta pertanahan. Hal tersebut memunculkan banyak macam penafsiran dan pro kontra. Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan Notaris yang tidak menjabat sebagai PPAT dalam membuat akta pertanahan dan pelaksanaan kewenangan Notaris yang tidak menjabat sebagai PPAT terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPAT. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan PPAT dalam pembuatan akta pertanahan yang sebelumnya telah menjadi kewenangan PPAT.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA TERHADAP PASSING OFF DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.): Merek, Pemboncengan Merek, Perlindungan Hukum Merek Kurniawan, Rizki; Sulistiyono, Edi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1602

Abstract

Merek adalah salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam perkembangan era globalisasi. Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut tentang pelanggaran merek passing off Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana data primer diambil dari Putusan Nomor 57/Pdt.Sus- Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. serta peraturan-peraturan yang mengikat dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lainnya. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan atas Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK Kurniawan, Rizki; Dwi Cahyani, Sellynda
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1709

Abstract

Tujuan penelitian ini dimohon untuk Pemerintahan Daerah membuat suatu aturan yang mana sebagai acuan Tenaga Harian Lepas di Satuan Polisi Pamong Praja baik dalam bertindak di lapangan dan perlindungan huukum jika ada permasalahan yang menyangkut status anggota Tenaga Harian Lepas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis Peraturan Perundang-Undangan, dikaji dari aspek-aspek yang mengatur rekrutmen Tenaga Harian Lepas dan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan sejarah, dan Pendekatan Perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumberbahan hukum tersier. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kedudukan sebagai Tenaga Harian Lepas tetap berkedudukan sebagai Tenaga Harian Lepas sampai menunggu adanya Peraturan Pemerintah atau dibuatnya Peraturan Bupati. Untuk perlindungan yang diberikan Pemerintah setelah berlakunyan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pemerintah masih belum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh terhadan Tenaga Harian Lepas.
Pengembangan Kecerdasan Buatan Whatsapp Chatbot untuk Mahasiswa Suryana, Ruly; Aryanto, Mukhlis; Kurniawan, Rizki; Satmata, Kyash Sabda Gusti Prabu; Yulianti, Yulianti; Saifudin, Aries
Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi
Publisher : Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A chatbot is an artificial intelligence-based computer program that can carry out conversations via audio or text. This study intends to identify and analyze the types of artificial intelligence in the form of chatbots and their possible use as chatbot-based communication media. Currently, the practice in most is that branch employees need to consult with the central employees or search through official websites for work-related information. However, the process of obtaining the required information can take some time ranging from minutes to hours and is sometimes inconsistent as questions are answered by different employee members. There are WhatsApp chat groups for branch employees to interact with central employees, but group chats can be overwhelmed by questions due to the large number of members causing important messages to be ignored. In an effort to overcome this challenge, we developed a WhatsApp chatbot to overcome this problem by offering a centralized platform of communication for central employees and branch employees to share information via WhatsApp messages. Communication in the form of personalized messages between chatbots and users thus solving the overwhelming messaging problem that group chats pose. The Agile Kanban methodology was used to develop a system that promotes the use of Kanban boards to visualize development stages. A questionnaire is distributed to branch employees, head office employees and managers to test the system and collect opinions and suggestions from target users to assess whether the system is meeting its objectives. The biggest benefit of the Kanban methodology is the ability to continuously improve work. It can be used in any work environment and is great in situations where work arrives unexpectedly.
ANALISIS FAKTOR PSIKOLOGIS PENGGUNA BATU AKIK DI KOTA MALANG Kurniawan, Rizki
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 4 No. 2
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analysis of the psychological factors the gemstone user in Malang. The research is a qualitative descriptive with phenomenology approach. This approach was chosen because the researchers wanted to examine more about the common experiences of informants while using gemstone. This study uses (6) informant obtained using the snowball of gemstone users who live in Malang. Data collection techniques used is the direct observation, interviews and documentation. Data analysis techniques includes: preparing and reading data,  recode,  describe  coding,  narrating  themes  and interpret  the  data.  The results of studies obtained the following findings. (1) informant has the motivated encouragement  external, motivation  individual  motifs  and  motivation  needs jewelry in using gemstone. (2) the user's perception of gemstone have the notion that by using gemstone one's confidence will increase. (3) learning classified into stimulation  impulse  (drive)  and  the  stimulation signal  (cue)  in  the  use  of gemstone. (4) beliefs and attitudes based on three categories: knowledge, feelings and evaluation of the use of gemstone.Keywords: psychological factors, motivation, perception, learning, beliefs and attitudes, phenomenology
Penyuluhan Pengelolaan Stress pada Lansia di Rumah Lansia Bahagia Bintan Handayani, Wulan; Agustina, Puti; Lisandari, Yani; Kurniawan, Rizki
Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): Welfare : September 2023
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/welfare.v1i3.549

Abstract

Stress is an unavoidable reality of everyday life, caused by changes that require adjustment. After being given counseling, it is hoped that the elderly can understand stress management. After getting an explanation about stress management, participants Counselors are expected to know the meaning of stress, the signs and symptoms of stress, the causes of stress, and stress management. The problem is that some elderly people in Bintan Happy House experience mild stress because they still do not understand how to manage stress in the elderly. The basic thing that is offered to help solve the problem is counseling activities for the elderly at Bintan Happy House, which are packaged with the activity name "Health Education on Stress Management in the Elderly at Bintan Happy House". Activities are carried out using lecture, discussion, and question-and-answer methods. The results obtained after education were that the elderly who took part in health education activities about stress management in the elderly could understand how to manage stress in the elderly at Bahgia Bintan House. Thus, from the evaluation that has been carried out, the elderly in Bintan Happy House can manage stress well.
Comparative Analysis of Space Efficiency in Three Co-Working Spaces in Jakarta Salim, Nixon; Anshory, Boike Janus; Kurniawan, Rizki
Pendhapa Vol. 14 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33153/pendhapa.v14i2.5194

Abstract

In Indonesia, many companies operate from their own offices, whether in buildings or shop houses. However, co-working spaces have emerged since 2010, providing a viable alternative for entrepreneurs, particularly start-ups, freelancers, and small business owners who lack the capital to lease traditional office spaces. Co-working spaces have seen significant growth, especially in Jakarta, driven by the need for flexible and cost-effective workspace solutions. This research aims to examine the effectiveness of space utilization in co-working spaces in Jakarta, focusing on three specific locations: InHype.Co, UnionSpace, and Ko+labora. By employing both quantitative and qualitative methodologies, including surveys, direct observation, and interviews, this study provides a comprehensive analysis of space efficiency in these co-working environments. The findings reveal key factors that contribute to effective space utilization, including layout design, furniture functionality, and the balance between private and communal areas. The insights from this research are intended to inform entrepreneurs and designers on optimizing co-working spaces to enhance productivity and user satisfaction.
Co-Authors Agustina, Puti Ahmad Zainuddin Alifia Wida Izzati, Alifia Wida Aminuyati Andriyani, Fitri Aniklambas, Henny Paulina Anwariyah, Khusnul Aries Saifudin Aryanto, Mukhlis Atik Muhimatun A Awanda, Regani Rio Bafirman HB Baskoro, Aji Boike Janus Anshory, Boike Janus Br Sitepu, Sri Mahareni Cecep Hilman Dana Indra Sensuse Dwi Cahyani, Sellynda ERNAWATI " Firman Firman Frisca Mareyta Ginanjar, Wahyu Girsang, Rosmaria Habibi Al Amin, Habibi Hendra Purnama Herawani, Febrina Husna, Shofiatul Intan, Ayu Ismail Ismail Ismail Nurdin Jamal, Adam Khoerunnisa, Maulida Rahmah Lia, Mayanda Lisandari, Yani Lusa, Sofian Manzilatusifa, Uus Mashudi , Miftahul Jannah Mitro Subroto Mugiastuti, Eka Nadya Safitri, Nadya Netrawati, Netrawati Neviyarni Noer, Zakiah Nola, Surya Nurcholifah, Siti Nurhadi, Akhmad Nurhidayah, Maulida Pramudiyanto, Alvian Puspitasari, Dara Putra, Said Nusa Putri, Rizqiana Putri, Sabrina Rachmat Trijono Rahmadani, Arnila Dinar Ria Rif’atunidaudina Riswan Riswan Rochma, Nur Salim, Nixon Salsabil, Amalia Zulfa Sandi, Muhammad Topan Santoso, Kezia Viola Satmata, Kyash Sabda Gusti Prabu Sayitno, Sayitno Sazeli Rifki, Muhamad Setyawan, Rahmat Afandi Shodiq, M. Ja’far Silviana, Ita Sitepu, Arjuna Sri Lestari Sri Mulyanto Herlambang Sritumini, Bella Annantha Sulistiyono, Edi Suryana, Ruly Suryani, Danu TB, Desita Ria Yusian Umami, Maslikhatul Umar Umar Wibawa, Muhammad Bayu Wijayanto, Rori Wulan Handayani, Wulan Yeka Hendriyani Yulianti Yulianti Zahra Cyrilla , Lucy