Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

10.33

P-Index

This Author published in this journals

Muhammad Husni Abdulah Pakarti

Universitas Muhammadiyah Bandung

Author-ID : 5428975

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

3 4 5 6 7

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA Husni Abdulah Pakarti, Muhammad; Farid, Diana; Fathiah, Iffah; Hendriana4
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v4i2.93

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial. Pemerintah sebagai regulator masyarakat berperan dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan keluarga. Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keluarga adalah kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam perspektif hukum, kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang kompleks dan perlu dianalisis secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan keluarga berencana terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan kebijakan pemerintah terkait. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait dengan kebijakan keluarga berencana, termasuk peraturan, hak asasi manusia, dan perlindungan keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan keluarga berencana memiliki dampak yang signifikan terhadap keluarga dalam perspektif hukum. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan manfaat seperti akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, pengendalian jumlah anak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, terdapat beberapa isu hukum yang muncul, seperti pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi gender, dan intervensi pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi keluarga. Peraturan kebijakan keluarga berencana perlu dianalisis dengan cermat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengatur populasi dan hak-hak keluarga untuk membuat keputusan mengenai tubuh mereka sendiri. Kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan menjaga privasi keluarga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Gender Roles And The Redefinition Of Family Law: Toward A Modern Family With Justice Judijanto, Loso; Sistyawan, Dwanda Julisa; Kariyasa, I Made; Amiruddin; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2024): November
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v2i2.37

Gender roles in society have undergone significant changes in recent decades. Social transformation, economic progress, and the increasingly championed gender equality have influenced the dynamics of family law. This research aims to analyze gender roles and the redefinition of family law: towards a modern family with justice. This research uses a qualitative approach with the method of literature study and lawyer analysis. Literature study, collecting data from various written sources, such as books, scientific journals, news articles, and official documents. And discourse analysis, analyzing legal texts, regulations, and mass media. Data analysis uses thematic analysis to identify themes in the data. As well as using interpretative analysis to understand the meaning of the data and produce new findings. The results showed that gender roles are still very strong in Indonesian families, with an unfair division of labor between men and women. This causes women to experience a double burden and injustice in the family. Family law in Indonesia also still contains many elements of discrimination against women, such as in terms of marriage, divorce, and inheritance. Causing women not to get their full rights in the family. To realize a modern family with justice, a redefinition of gender roles and family law is needed. Redefinition of gender roles needs to be done by changing the mindset and behavior of the community about the roles of men and women in the family. Redefinition of family law needs to be done by changing laws and regulations that discriminate against women.

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM BUDAYA MERARIQ SUKU SASAK DI DESA MEREMBU KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT Haerani, Ruslan; Safriani, Laela; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Surasa, Ais; Husain, Husain
Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/tahkim.v7i2.13622

ABSTRAKTradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, menjadi sorotan menarik dalam kajian antropologi hukum. Praktik perkawinan di bawah umur yang marak dalam tradisi ini menghadirkan tantangan dalam konteks hukum positif Indonesia. Penelitian ini secara mendalam mengurai mekanisme penyelesaian perkawinan Merarik, dengan fokus pada implikasi hukum yang timbul. Metode penelitian menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan data primer dari lokasi penelitian dan data sekunder dari sumber terpercaya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tradisi Merarik di Desa Merembu, Lombok Barat, meski sarat dengan nilai budaya, namun berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat ketidaksesuaiannya dengan ketentuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya mencari titik temu antara hukum dan budaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan adat. Temuan ini mengindikasikan adanya pertentangan antara nilai-nilai budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut, sehingga perlindungan hukum bagi individu, khususnya perempuan dan anak, dapat terjamin tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. The Merarik tradition in Merembu Village, West Lombok, is an interesting highlight in the study of legal anthropology. The rampant practice of underage marriage in this tradition presents challenges in the context of Indonesian positive law. This research deeply analyzes the mechanism for resolving Merarik marriages, with a focus on the legal implications that arise. The research method uses empirical legal methods and a qualitative approach with primary data from the research location and secondary data from trusted sources. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies. The results of this study reveal that the Merarik Tradition in Merembu Village, West Lombok, although full of cultural values, has the potential to cause legal problems due to its incompatibility with the provisions of marriage in Indonesian positive law. The research highlights the importance of finding common ground between law and culture to protect individual rights and ensure legal certainty in the context of customary marriage. The findings indicate a conflict between local cultural values and national legal provisions. Therefore, efforts are needed to find solutions that can accommodate both aspects, so that legal protection for individuals, especially women and children, can be guaranteed without ignoring local wisdom values.

The Impact of Changing Gender Roles on the Dynamics of Family Law in the Modern Era Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Edy Saputra; Husain; Lexy Fatharany Kurniawan; Nahdia Nazmi
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol. 19 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/yinyang.v19i1.9513

The role of gender in society has undergone significant changes in recent decades. Social transformation, economic advancements, and the increasing advocacy for gender equality have influenced the dynamics of family law. This research aims to analyze the impact of changing gender roles on family law dynamics in the context of the modern era. In this case study, the researcher will examine how changes in gender roles affect child custody, roles in marriage and divorce, and other legal implications using a qualitative approach by collecting data from various sources, such as literature reviews, documentation, and analysis of related legal cases. Data analysis will be conducted using a comparative descriptive approach to identify changes occurring in family law and its relation to changing gender roles. The results of this study indicate that changes in gender roles within family law have significant impacts in the modern era. These changes include the expected roles of husbands and wives in marriage, child custody after divorce, as well as legal protection against gender discrimination and access to fair legal services. Although challenges still exist, it is important for society and the legal system to support these changes and address existing barriers. Thus, marital and divorce relationships can become more balanced, fair, and consider the best interests of the couples and children involved.

Legal Reconstruction of Voter Abstention in Indonesia: Comparative Insights from MUI Fatwa and Electoral Law Sistyawan, Dwanda Julisa; Safriani, Laela; Judijanto, Loso; Saputra, Edy; Ridwan, Mohammad; Pakarti, Muhammad Husni Abdulah
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 2 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i2.40234

This study aims to examine the phenomenon of voter abstention, known as voter abstention (Golongan Putih or Golput), from the perspectives of Islamic law and Indonesian electoral legislation. The research utilizes a qualitative approach, relying on literature reviews and primary governmental documents to analyze how these two legal frameworks address and regulate voter abstention. The study explores the intersection of Islamic jurisprudence, particularly the 2009 fatwa by the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia or MUI) that declared Golput haram (forbidden), and Indonesia’s electoral law, specifically Law No. 7 of 2017, which encourages voter participation without penalizing abstention. The findings reveal that while Golput is not prohibited by electoral law, it is framed as a violation of religious duty within Islamic legal thought. Additionally, the study highlights Golput as a form of civil resistance and political expression in Indonesia's democratic system. The analysis of these dual legal systems provides insights into the complexities of voter behavior and presents recommendations for strengthening democratic engagement. The implications of this research suggest that integrating religious principles with legal norms could enhance voter turnout and foster more inclusive electoral participation in Indonesia.

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM YANG KOMPREHENSIF Harmono; Suwarsono, Hendri; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v5i1.478

Local Elections (Pilkada) in Indonesia are pivotal in the democratic framework, requiring fair and transparent conduct at all levels of local government, including villages. Village Heads play a crucial role in upholding the integrity of the electoral process and ensuring its adherence to principles of healthy democracy. Village heads play a pivotal role in local governance in Indonesia, responsible for administering government affairs, development initiatives, and public services within their communities. However, the issue of village head neutrality becomes crucial in the context of regional elections. This study aims to examine the role of Village Heads in facilitating the smooth conduct of Pilkada, particularly in the context of implementing neutrality regulations. These regulations are stipulated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government.The research methodology employed involves a literature review from various relevant sources, including legislative regulations, research reports, and relevant case studies. The analysis reveals that despite the existence of neutrality regulations, challenges persist in their practical implementation. Some Village Heads occasionally engage in non-neutral political activities, directly or indirectly influencing the overall electoral process. The impact of Village Heads' neutrality violations on the integrity of the democratic process at the village level includes election unfairness, loss of public trust in the local democratic system, and potential social polarization and conflicts. Efforts to enhance Village Heads' understanding and compliance with neutrality regulations, such as training, intensive socialization, and monitoring and addressing violations, need continuous improvement. This research aims to contribute to improving the local democratic system in Indonesia by strengthening the role of Village Heads as guardians of neutrality in the electoral process.

Pengaruh Hukum Islam dan Dinamika Sosial pada Masa Khulafaur Rasyidin dan Fase Mulkan Jabariyyah Hasna Amiroh Malda; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Diana Farid; Ais Surasa; Ulummudin Ulummudin
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i1.2133

Islamic law has a close relationship with the evolving social dynamics within Muslim societies. Social, cultural, and political changes demand flexibility in the application of Islamic law to remain relevant. This study employs a historical approach and descriptive analysis, focusing on two major phases in Islamic history: the Khulafaur Rasyidin phase and the Mulkan Jabariyyah phase. Data were collected through literature reviews of various primary and secondary sources. The findings indicate that Islamic law can adapt to social changes through the mechanisms of ijtihad and tajdid. However, its application must consider social, cultural, and historical contexts to avoid misinterpretation. Islamic law is not a static entity but a dynamic and responsive system that evolves with societal changes. With the right contextual approach, Islamic law can remain relevant in modern Muslim societies.

Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer Husnu Shidqiah; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Diana Farid; Husain Husain; Ulummudin Ulummudin; Ais Surasa
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i2.1243

Islamic fiqh is an evolving legal system influenced by the various fiqh madhhabs that have emerged since the early days of Islam. This diversity has contributed significantly to the application of Islamic law in the contemporary world. This study aims to analyze the historical development of the main fiqh madhhabs (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) and their influence on the practice of Islamic law in the context of legal pluralism and fiqh reform in Muslim countries. This research uses a historical and analytical approach by examining classical fiqh literature and the development of modern Islamic law. It analyzes fiqh texts, legal decisions, and Islamic legal policies implemented in various Muslim countries. The results show that fiqh madhhabs played an important role in the formation of diverse Islamic legal systems. The influence of these madhhabs can be seen in the application of sharia law in various Muslim countries, despite differences in its recognition and implementation. In addition, the fiqh madhhabs also contribute to the socio-political dynamics in Muslim societies. This study asserts that despite the challenges in adapting fiqh to the modern era, a flexible and inclusive approach to fiqh can be a solution in dealing with global legal issues. Fiqh reforms that take into account the social context and needs of Muslim societies can enhance the relevance and justice of Islamic law in the contemporary era.

Dinamika Ijtihad dalam Islam: Pertemuan Madrasah Ahlur Ra’yi dan Ahli Hadis Rifka Siti Khuzaimah; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Diana Farid; Husain Husain; Ulummudin Ulummudin; Ais Surasa
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i1.814

During the time of Rasulullah SAW, Muslims did not need certain rules in understanding sharia law. After the spread of Futuhat Islamiyah, Arab Muslims interacted a lot with other nations who had different languages. On the other hand, the need for ijtihad is very urgent, because there are many new problems that have never occurred before and require clarity in fiqh law. So two large madrasahs emerged that reflected their ijtihad method - the Ahlir-ra'yi Madrasah used more qiyas (analogies) to generate heated debates, thus making the ulama feel the need to create written regulations that were recorded as common law in uniting these two madrasas. The hadith about being more careful in giving fatwas and qiyas gave rise to heated debate, making the ulama feel the need to make written rules which were recorded as joint laws in uniting the two madrasas. Imam Syafi'i was the first person to write a book about ushul fiqh-Imam Syafii was a great mufti of the Muslim community who was also the founder of the Syafi'i school, developing his school in Baghdad. Ushul fiqh is the postulates of fiqh which are global in nature - The object of the discussion is to study the postulates which are still of a general nature seen from their general legal provisions and the ultimate aim of studying them is to protect the Islamic religion from deviations and misuse of the postulates of the Shari'a, so that misleading carelessness does not occur.

Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam Harmono, Harmono; Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Judijanto, Loso; Kadir, Taqyuddin; Gunawan, Moh Sigit
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1208

This law has a significant impact on various aspects of people's lives, including the economy, labor, and the environment. This study aims to analyze the Omnibus Law on Job Creation from an Islamic perspective with a focus on aspects of social justice, protection of workers' rights, and environmental impacts. However, the problems are (1) How is the Islamic perspective on social justice regulated in the Omnibus Law on Job Creation Law? (2) How is the protection of workers' rights in the Omnibus Law on Job Creation Law seen from an Islamic perspective? (3) How is the environmental impact of the implementation of the Omnibus Law on Job Creation Law from an Islamic perspective?. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach as well as conceptual and statutory regulations (normative-juridical). By analyzing legal documents, and Islamic literature, related to the Omnibus Law on Job Creation Law. This approach will help in understanding aspects of social justice, protection of workers' rights, and environmental impacts associated with the law. The results show that, although the Omnibus Law on Job Creation is designed for the public good with the aim of promoting economic growth and job creation, there are discrepancies with the principles of Islamic Law, particularly in terms of social justice, welfare, and protection of workers' rights. Some of the rules in this law tend to favor employers, which can be detrimental to workers and society, and contradict the concept of justice in Islam. In addition, the negative impact on the environment that may arise from the implementation of this law is also not in line with Islamic principles that emphasize the importance of preserving nature and the balance of the ecosystem.

Co-Authors Abdurrohman, Yusup Aden Rosadi Afifah Nur Hamidah Ah. Fathonih Ais Surasa Al Kautsar Mabruri, Kemal Amiruddin Andriyani Andriyani Andriyani Andriyani Arfi Hilmiati Arif Zakaria, Mohd Radhuan Armai Arief Azhar Muhamad Akbar Banaesa, Iba Basuni, Ilyas Chusnan, Masyitoh Dety Mulyanti Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Diana Farid Edy Saputra Ending Solehudin Farid, Diana Farid, Diana Fathiah, Iffah Fauzan Ali Rasyid Fikfik Taufik Ghina Ulpah Ghina Ulpah Ghina Ulpah Ghina Ulpah Gilang Sukma Permana Gisymar, Najib A. Gunawan, Moh Sigit Gussevi, Sofia Haerani, Ruslan Harmono HARMONO HARMONO Harmono, Harmono Hasan, Muhammad Farid Hasna Amiroh Malda Hassan Bello, Abdulmajeed Bolade Hendra Maulana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana Hendriana, Hendriana Hendriana, Hendriana Hendriana4 Heni Mulyasari Hilma Fanniar Rohman Husain Husain Husain Husain Husain Husnu Shidqiah I Made Kariyasa Iffah Fathiah Iffah Fathiah Indra Budi Jaya Judijanto, Loso Kadir, Taqyuddin Kemal Al Kautsar Mabruri Kemal Al Kautsar Mabruri Kemal Al Kautsar Mabruri Mabruri Khasna Rif'atunnabilah Kurniawan, Lexy Fatharany Lexy Fatharany Kurniawan Lina Marlina Susana Mabruri, Kemal Al Kautsar Maruf Maruf, Maruf Masyitoh Chusnan Mochamad Faizal Almaududi Aziz Dachlan Moh. Imron Taufik Mohamad Hilal Nu'man Mohamad Hilal Nu’man Mohamad Muidul Fitri Atoilah Mohammad Ridwan Mohammad Syaiful Aris Mubarok Mubarok Muhammad Afif Muhammad Maisan Abdul Ghani Muhammad Nur Muhajir Mukhlas, Oyo Sunaryo Muttaqien, Muhammad Syahrul Nada Siti Hasanah Nadiya, Siti Nahdia Nazmi Nik Saleh, Nik Salida Suhaila Noor, Tajuddin Nur Alim Nur Azizah Nurdin, Rahmat Nurul Afifah Nu’man, Mohamad Hilal Otong Syuhada Permana, Gilang Sukma Raden Mohamad Herdian Bhakti Ramdani Wahyu Sururie Ratu Tiara Zilliavirni Rheza Fasya Ridha Romdiyani Ridwan Ridwan Rif'atunnabilah, Khasna Rifka Siti Khuzaimah Robet Andika Saputra Roby Putra Yahya Rohman, Hilma Fanniar Saebeni, Beni Ahmad Saepullah, Usep Safriani, Laela Saujan, Iqbal Shakibiciu, Saeideh Sistyawan, Dwanda Julisa Siti Mustaghfiroh Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama Sofyan Mei Utama, Sofyan Mei Suntana, Ija Supaat, Dina Imam Surasa, Ais Suwarsono, Hendri Syaidah Nasution, Zahratus Taufid Hidayat Nazar Taufik Maulana Taufik Maulana, Taufik Ulpah, Ghina Ulummudin, Ulummudin Usep Saepulloh Wahidin, Jenal WAHYUDI Wahyudi Wahyudi Wasdikin Wasdikin Yahya, Roby Putra Yahya, Roby Putra Yogi Iskandar Yubaidi, Ahmad Yudi Daryadi Zilliavirni, Ratu Tiara Zulkifli Makkawaru

Title

Found 79 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 79 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 79 Documents
Search