Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS Susanti, Heni; Maduri, Mutia
Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v16i2.550

Abstract

Kajian penelitan ini mengangkat isu tindak pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr, yaitu penganiayaan yang dilakukan secara terpaksa. Pembelaan diri dalam keadaan darurat yang melampaui batas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus penganiayaan, terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut, yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena dirinya telah dilecehkan. Pembelaannya menyebabkan sang pelaku luka berat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas dan kedua, bagaimana ketentuan pasal terkait alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Adanya alasan pemaaf menjadikan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa terdakwa dapat dilepaskan dari jeratan pasal-pasal tindak pindana penganiayaan atas kondisi tertentu atau terdesak. Terdakwa dianggap berada dalam kondisi kegoncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan ia kehilangan logika untuk berpikir. Upaya pembelaan itu tampak dilakukan secara spontan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, namun terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Penerapan pasal pembelaan terpaksa melampaui batas dalam pertanggungjawaban tindak pidana dapat diterapkan sebagai alasan pemaaf sehingga memungkinkan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum yang ditimpakan.
Implementation of Transformational Leadership by Principals to Improve Teacher Motivation and Performance in The Digital Era Susanti, Heni; Encep Syarifudin; Machdum Bachtiar; Ahmed, Mahmoud Tmsah; Anis Fauzi; Abdul Muin
Educompassion: Jurnal Integrasi Pendidikan Islam dan Global Vol. 2 No. 4 (2025): November
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/educompassion.v2i4.392

Abstract

This study explores the implementation of transformational leadership among principals in Islamic Senior High Schools in Indonesia within the context of the digital era. The study aims to analyze how transformational leadership influences teacher motivation and performance, to identify the leadership roles of principals, and to examine the challenges and strategies applied in digital educational transformation. Employing a qualitative descriptive multi-case study design, data were collected through interviews, observations, and document analysis from two Islamic Senior High Schools located in Serang Regency and Serang City. The findings reveal that principals successfully applied the four dimensions of transformational leadership (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration) in guiding teachers through digital adaptation. They acted as motivators, facilitators, and innovators, fostering collaboration and professional growth through digital initiatives. The integration of Islamic moral values such as amanah (trustworthiness), adl (justice), and ihsan (excellence) enriched the leadership’s ethical and spiritual foundation. Despite facing challenges such as digital inequality, limited infrastructure, and resistance to change, the principals implemented adaptive strategies, including continuous professional development, mentoring, and spiritual reinforcement. The study concludes that transformational leadership grounded in Islamic ethics and digital competence significantly enhances teacher motivation and performance, offering a sustainable framework for educational transformation in the 21st century.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Pengabdian Kepada Masyarakat Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi; M.Musa, M.Musa; Hamzah, Rosyidi; Apriani, Desi; Admiral, Admiral; Febrianto, Surizki; Susanti, Heni; Prasja, Teguh Rama; Harviasantri, Selvi; Fudika, Moza Dela; Arlina, Sri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3152

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana klekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dalam berbagai perkara kekersan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosisal dan tontonan.
PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON Musa, M.; Susanti, Heni
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.529

Abstract

ABSTRAK Hakim menggunakan dua jenis ajaran penyertaan dalam melakukan penalaran perluasan pemidanaan. Ajaran pertama memperluas pemidanaan terhadap orang (strafausdehnungsgrund) yang menitikberatkan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana penyertaan. Ajaran kedua memperluas pemidanaan terhadap perbuatan (tatbestandausdehnungsgrund) yang memandang suatu perbuatan sebagai delik dalam penyertaan. Ketentuan norma penyertaan dalam KUHP menjadi persoalan dalam penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena menimbulkan diskrepansi hakim dalam menerapkan perluasan pemidanaan dari penyertaan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal karena menggunakan sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan/studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Data diverifikasi dengan wawancara terhadap hakim, jaksa, advokat, dan ahli hukum serta dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum dari putusan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua variasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Putusan-putusan pengadilan dari hakim judex facti menentukan perluasan pemidanaan didasarkan pada pandangan perluasan pemidanaan terhadap perbuatan. Penyertaan dipandang sebagai persoalan perbuatan pelaku adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan berupa pemidanaan. Putusan-putusan dari hakim judex juris memandang penyertaan tindak pidana sebagai persoalan pertanggungjawaban untuk memperluas dapat dipidananya seseorang. Putusan-putusan hakim judex facti telah menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap peserta tindak pidana.Kata kunci: penalaran hakim; tindak pidana korupsi; penyertaan; perluasan pemidanaan.ABSTRACT Judges use two concepts of complicity in legal reasoning related to sentence expansion. The rst concept expands the punishment of a person (strafausdehnungsgrund), emphasizing a person’s responsibility for complicity. The second concept expands the punishment of an act (tatbestandausdehnungsgrund), viewing it as an offense in complicity. The provisions of the complicity norm in the Criminal Code are a problem in law enforcement of the Anti-Corruption Law because it creates judges’ discretion in implementing the expansion of sentences of complicity. This study discusses the judges’ reasoning on complicity regarding the expansion of sentences of complicity in a corruption case. This study is normative legal research or doctrinal law using secondary data sources, speci cally court decisions/case studies of corruption crime in videotron procurement at the Ministry of Cooperatives and Small-Medium Enterprises. The data were veri ed by interviewing judges, prosecutors, advocates, and legal experts and by conducting a focus group discussion to determine the level of legal synchronization of existing court decisions. The study exhibits two variations of judges’ legal reasoning in determining the expansion of sentences in the decisions on complicity in a corruption case. Judex facti judges’ decisions determine the extension of sentences adhering to the view of expanding punishment for acts. Complicity is perceived as the accomplices’ actions are criminal acts taking the same degree of guilt and punishment. Judex juris judges’ decisions view complicity as a matter of liability to expand a person’s conviction. The judex facti decisions create a disparity of sentences for the accomplices. Keywords: judges’ legal reasoning; corruption crime; complicity; sentence expansion.
Socioeconomic Inequality and Judicial Disparities In Drug Sentencing: A Mixed-Methods Study on Rehabilitation vs Imprisonment In Indonesia Rinaldi, Kasmanto; Susanti, Heni; Ladiqi, Suyatno; Adni, Dita Fisdian
Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52496/mjhki.v4i1.87

Abstract

Drug-related arrests in Indonesia frequently result in disparate legal outcomes influenced by extralegal determinants, raising concerns about fairness and consistency within the national drug policy framework. This study examines the factors shaping judicial decisions between rehabilitation and imprisonment within the Indonesian legal system. Employing a mixed-methods design, the research integrates quantitative analysis of secondary data derived from judicial decisions and reports of the National Narcotics Agency (BNN) covering the period 2019–2024, with qualitative insights obtained through in-depth interviews, analyzed using NVivo 12. The analysis is grounded in critical criminology and Islamic legal principles, particularly maqāṣid al-sharī‘ah. Within this framework, “systemic bias” is operationalized as patterned disparities in sentencing outcomes associated with extralegal factors, including socioeconomic status and drug type. The findings indicate that individuals from lower socioeconomic backgrounds and those involved with synthetic drugs are significantly more likely to receive custodial sentences, whereas defendants from higher socioeconomic groups or associated with traditional substances are more frequently directed toward rehabilitation programs. These disparities reflect structural inequalities that undermine both legal rationality and the normative objectives of justice, including the protection of life, intellect, and social welfare as emphasized in maqāṣid al-sharī‘ah. To address these issues, the study advocates for comprehensive legal reforms, including the standardization of sentencing guidelines, expanded access to rehabilitation services, strengthened inter-agency coordination, and a shift toward a harm-reduction approach to promote a more equitable system of drug law enforcement in Indonesia.
The Effect Of Problem Based Learning (PBL) On Science Learning Outcomes Susanti, Heni
Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.07 KB) | DOI: 10.20961/shes.v4i6.70584

Abstract

Pada umumnya pembelajaran di sekolah dasar kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga siswa kurang kreatif. Pembelajaran IPA menekankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif dan melatih siswa untuk berfikir kritis dan objektif. Modelpembelajaran Problem Based Learning(PBL) merupakan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk berfikir lebih kritis, aktif dan belajar secara mandiri sehingga hasil belajar siswa akan meningkat.Pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based Learning telah memberikan pengaruh dengan harga effect size sebesar 0,75%terhadap hasil belajar IPA di kelas IV SDN 12 Pontianak Selatan. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan modelpembelajaran PBL dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional, hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SD di Gugus XV Kecamatan Buleleng tahun pelajaran2013/2014. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa SD. 
Effect of Problem-Based Learning (PBL) on Science Learning Outcomes Susanti, Heni
Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series Vol 4 (2021): Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series (Special Issue 2
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.826 KB) | DOI: 10.20961/shes.v4i6.70543

Abstract

In general, learning in elementary schools does not use innovative learning models so that students are less creative. Science learning emphasizes student involvement in the active learning process and trains students to think critically and objectively. The Problem Based Learning (PBL) learning model is a learning strategy that provides opportunities for students to think more critically, actively and learn independently so that student learning outcomes will increase. Learning by applying the Problem Based Learning model has had an influence with an effect size price of 0.75% on science learning outcomes in grade IV SDN 12 Pontianak Selatan. There is a significant difference in science learning outcomes between groups of students who are taught using the PBL learning model and groups of students who are taught with conventional learning, this shows that the application of the PBL learning model affects the science learning outcomes of grade V elementary school students.