Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : IWJ : Inland Waterways Journal

Analysis Of Ramp Needs On The Citanduy River, District Pangandaran West Java Province Djuliyanto, Djuliyanto; Kartini, Sri; Yuda, Dimas Pratama; Pangabean, Yunita; Aryansyah, Shepta Dwi
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 5 No. 2 (2023): Inland Waterways Journal (IWJ:Oktober)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v5i2.181

Abstract

The Citanduy River is a shipping channel with a channel length of 110 miles that serves the Kalipucang - Majingklak Route in Pangandaran Regency, West Java with river sign facilities that do not comply with applicable regulations. The aim of this research is to determine the need for river signs and to evaluate existing river signs. The research and analysis method used is a field survey method, then descriptive qualitative and quantitative analysis is carried out in accordance with the Regulation of the Director General of Land Transportation Number: KP. 4755 / AP005 / DRJD / 2020 Concerning Technical Guidelines for River and Lake Signs. The results of this research are that shipping traffic conditions in Majingklak are irregular, even though there are only 3-4 river transportation vessels operating every day, there are 33 private and fishing vessels that traffic in the channel area. The irregularities are caused by the lack of river signs as a means of regulating traffic to create safety, security, order and smooth ship traffic. Conditions in the field are that the number of signs installed is 3 units. The total need for Citanduy river signs is 19 units of Guidance signs with details of D.4 as 3 units, D.22 as many as 3 units, D.21 as many as 2 units, D.23 as many as 4 units, D.24 as many as 4 units, D.6 2 units, D.7 1 unit.
Tinjauan Kesesuaian Fasilitas Daratan Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kapal di Pelabuhan Penyeberangan Bitung Provinsi Sulawesi Utara Astuti, Septiana Widi; Sutrisno, Slamet Prasetyo; Kartini, Sri; Sari, Yulia Puspita; Yuda, Dimas Pratama; Puspita Sari, Elvi; Surnata, Surnata
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v6i1.209

Abstract

Pelabuhan Penyeberangan Bitung merupakan pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Ferry Indonesia Cabang Bitung yang mempunyai rute lintasan Bitung-Mangaran, Bitung- Melonguane, dan Bitung- Ternate serta Bitung-Tobelo, 4 (empat) rute lintasan di Pelabuhan Penyeberang Bitung lintasannya merupakan lintasan komersil. Berdasarkan hasil survei dilapangan yang telah dilakukan telah ditemukan beberapa permasalahan seperti fasilitas penunjang yang belum tersedia di ruang tunggu seperti charger box, tv dan air conditioner demi kenyamanan pengguna ruang tunggu. Belum terpenuhinya luasan efektif dari lapangan parkir siap muat dan belum tersedianya marka jalan. Tidak beroperasinya jembatan timbang pada Pelabuhan Penyeberangan Bitung serta belum tersedianya fasilitas khusus untuk penumpang pejalan kaki (gangway). Penelitian ini menggunakan metode observasi. Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara cermat dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Metode pengukuran dilakukan untuk mengetahui nilai yang akurat tentang kondisi di pelabuhan. Metode pengukuran dilakukan secara langsung setiap dimensi dari fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Bitung. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kondisi eksisting fasilitas pokok yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bitung belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan karena setelah di analisis mulai dari luasan dan fasilitas penunjang belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Belum adanya jalan akses penumpang, jadi penumpang melewati trestle bersama dengan kendaraan yang akan masuk dan keluar kapal. Hal ini membahayakan penumpang pejalan kaki dan menganggu lalu lintas kendaraan yang masuk ataupun keluar kapal. Agar pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Bitung dapat berjalan dengan lancar untuk itu dapat dilakukan upaya perbaikan seperti perlunya penambahan fasilitas penunjang seperti akses wifi, televisi, air conditioner dan charger box guna memberikan kenyamanan bagi penumpang. Perlunya pembangunan fasilitas jalan akses penumpang (gangway) selebar 1,6 m dan panjang 210 m.
EVALUASI TARIF KMP. NUSA JAYA ABADI PADA LINTASAN NUSA PENIDA – PADANGBAI DI PROVINSI BALI Nugraha, M Rizky Aditya; Kartini, Sri; Himmatul Ulya, Febriayanti; Diani, Oktrianti; Tampubolon, Riska Priscilia
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tarif angkutan penyeberangan lintasan Nusa Penida – Padangbai yang berlaku saat ini belum adanya evaluasi dari awal pelabuhan mulai beroperasi, dimana dua lintasan tersebut memiliki tarif yang berbeda. Seperti yang seharusnya tarif berpedoman dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 bahwa tarif dasar yang termuat dalam pasal 16 ayat (2) dihitung berdasarkan satuan unit produksi per mil dengan faktor muat sebesar 60% ( enam puluh persen). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Load factor, analisis Biaya Operasional Kapal (BOK) dan analisis perhitungan tarif angkutan penyeberangan. Berdasarkan hasil analisis perhitungan load factor, diperoleh rata-rata load factor untuk penumpang saat bongkar 51% dan saat muat 59% sedangkan load factor untuk kendaraan saat bongkat 73% dan saat muat 75%. Sedangkan rata-rata untuk sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM 66 Tahun 2019 adalah 60%. Adanya perubahan besaran tarif perhitungan yang diperoleh dengan kondisi eksisting yang didapatkan dengan analisis Biaya Operasional Kapal (BOK). Dimana tarif yang berlaku saat ini tidak sesuai karena lebih rendah dari hasil perhitungan data Analisa eksisting dikarenakan perubahan harga yang mengalami kenaikan seperti bahan bakar ataupun kebutuhan lainnya.