Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.522
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Inovasi Penelitian Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA) Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Review Politik Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu International Significance of Notary VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal TNI Angkatan Udara Journal Science and Theory of law
BUDI PRAMONO
Universitas Pertahanan RI
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Religious Moderate Education and Cultural Hybridation at Muhammadiyah University Pajarianto, Hadi; Pramono, Budi; Sari, Puspa; Hajeni, Hajeni
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3381

Abstract

This study aims to determine religious moderation education and the existence of cultural hybridization among university students. The subjects of this study were 50 students who were taking ma'had al-jami'a, in semester 2. The data were obtained from the Al-Islam Kemuhammadiyahan course with interviews. This study uses a qualitative approach and utilizes the nVivo 12 plus for data analysis. The results showed that religious moderation education was carried out with the content of national commitment, anti-violence, accommodative to local culture, standard tolerance in the curriculum, and hidden curricula in various learning activities. Moderation and hybridization are traits that will give birth to a moderate character in responding to differences. A moderate approach also produces hybridization through meetings and cultural crosses among participants with diverse backgrounds. The value of moderation in the Al-Islam Kemuhammadiyahan curriculum has designed a hybrid of cultures from diverse ethnicities, religions, and environments. The interdisciplinary implications of the study of religion, education, and sociology are confirmed in this article.
Antisipasi Pertahanan dan Keamanan Cyberpolitics dengan Artificial Intelligence Pramono, Budi; Prakoso, Lukman Yudho
Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.196-210

Abstract

Artificial Intelligence (AI) mejadi mengemuka akhir-akhir ini ditengah kemajuan teknologi yang sudah merambah disetiap bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia perpolitikan. Cyberpolitics menjadi mengemuka seiring peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, kompetisi yang terjadi antara calon presiden memberikan potensi ancaman pertahanan dan keamanan bagi sebuah negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membuat gagasan konsepsi penerapan AI untuk mengantisipasi dampak buruk dampak dari Cyberpolitics. Metode penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan teori perumusan kebijakan William Dunn. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan yang dilaksanakan diamati melalui proses isu kebijakan yang di dalamnya membahas mengenai masalah, melalui penyiapan tim perumus kebijakan dan proses pra kebijakan yang didalamnya terdapat pembuatan naskah akademik. Perumusan dan penetapan kebijakan bersama aktor kebijakan melalui proses publik yang dilanjutkan dengan proses merumuskan kebijakan lalu diakhiri dengan penetapan kebijakan. Sebagai kesimpulan artikel ini adalah sebuah novelty bahwa AI ini sangat relevan dalam mengantisipasi dampak negatif Cyberpolitics, jika dampak negatif dapat dieliminir maka bangsa Indonesia akan maju. Sebagai rekomendasi artikel ini adalah semua entitas terkait harus melaksanakan transformasi jaringan keja yang efektif danefisien dan harus ada driver force, sebagai commend centre pengendalian Cyberpolitics menggunakan teknologi AI.
POLITIK LUAR NEGERI TIMUR INDIA TERHADAP TAIWAN Dedy Kurmawan Jaya, Mohamad; Pramono, Budi; Eko Hadi Sancoko, Rizerius; Wilopo, Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1220-1226

Abstract

Kebijakan luar negeri India terhadap Taiwan sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi Negara India, akan tetapi sebagai negara besar berusaha untuk menjaga konstelasi pengaruh di kawasa Asia Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis kebijakan luar negeri India tetap mempertahankan kerjasama dengan Taiwan melalui kebijakan “Act East”.  Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif terkait dengan analisis kebijakan luar negeri. Dalam analisis politik luar negeri “Act East” India terhadap Taiwan mencerminkan beberapa elemen konstruktivisme yang mencakup kebijakan yang mempengaruhi preferensi, dan kepentingan negara. Yang pertama, “Act East” India adalah ide untuk menghidupkan kembali hubungan strategis dan historis dengan Taiwan. Kedua, hubungan bilateral  India-Taiwan yang positif membentuk pemahaman bersama berdasarkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan norma. Ketiga, sinergitas sebagai emerging power menempatkan India untuk hidup berdampingan secara damai dengan Taiwan dan menjaga keamanan serta stabilitas di kawasan.
PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA Pramono, Budi; Larasati, Ayu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.343-351

Abstract

Hukum internasional memiliki ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta, namun dalam hal pelanggaran hak cipta/perampokan bersenjata, menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini, pembajakan ini dikukuhkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut  (UNCLOS 1982) pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia. Namun, pembajakan dan pembajakan adalah masalah terbuka. Semua laut  lepas adalah bagian dari  zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, perairan pedalaman nasional, atau laut yang bukan milik perairan kepulauan nusantara. Arti dari definisi ini adalah bahwa tidak ada negara yang mengklaim bahwa laut lepas terbuka untuk negara mana pun dan bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya. Hal ini biasanya berlaku untuk kejahatan internasional ketika kejahatan tersebut  diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut. Bagaimanapun, Negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara terhadap tindakan ilegal oleh orang asing.
Pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara Budi Pramono
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i11.32560

Abstract

Mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam menegakkan konsep negara hukum dan memastikan pemuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme checks and balances dan putusan akhir pada upaya pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances pada pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki memiliki sifat ganda hukum-politik ditunjukkan dari empat faktor yaitu:(1) kewenangan memutus pemakzulan Wakil Presiden tidak berada di Mahkamah Konstitusi tetapi berada di lembaga DPR dan MPR; (2) pelanggaran yang diajukan ke proses pemakzulan Wakil Presiden oleh Forum Purnawiran TNI secara umum berkaitan dengan ranah politik harus memperoleh dukungan dari anggota DPR dalam mengajukan pembuktian pelanggaran hukum dari Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 kemudian oleh MKMK dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh hakim yang memutus, dapat dikategorikan sebagai “perbuatan tercela”, baik sebagai calon pada waktu itu maupun sebagai Wakil Presiden setelah dilantik karena (3) tidak semua pelanggaran hukum yang dapat dimakzulkan bersifat pidana; dan (4) hasil dari usulan pemakzulan Wakil Presiden tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen. Secara politik, pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bermula dari surat Forum Purnawirawan TNI. Namun, dengan koalisi pemerintahan menguasai sekitar 470 kursi di DPR, peluang keberhasilan untuk ditindaklanjuti sebagai usul pemakzulan sebagai pendapat DPR diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sangat minim. Putusan akhir dari usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, oleh Forum Purnawirawan TNI sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dukungan suara yang signifikan di DPR dan MPR.  
Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Penyalah Gunaan Wewenang Jabatan dalam Perspektif Negara Hukum Joko Tri Suhartono; Budi Pramono; Agung Pramono
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA (JIKMA)
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v4i4.4625

Abstract

Abuse of official authority by Indonesian National Armed Forces (INAF) soldiers is a legal issue that is not only related to criminal liability, but also concerns the principles of the rule of law, judicial independence, and the protection of human rights. This study aims to analyze the conformity of the law enforcement process against INAF soldiers who commit abuse of official authority with the principles of the rule of law and examine the correlation between military criminal law and state administrative law from the perspective of detournement de pouvoir. The study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, case, and comparative approach. Legal materials were obtained through library studies that include laws and regulations, court decisions, scientific literature, and other supporting documents, then analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical analysis. The results of the study indicate that although the regulations regarding the criminal liability of INAF soldiers have a clear legal basis, their implementation does not fully reflect the principles of the rule of law. Problems are still found in the aspects of the independence of investigators, prosecutors, and military judges, the connectivity mechanism, and the orientation of jurisdiction that is based more on the status of the perpetrator than the character of the crime. This study also found that the concept of detournement de pouvoir provides a meeting point between military criminal law and state administrative law in assessing abuse of office. Therefore, military justice reform, strengthening the independence of law enforcement officials, and harmonizing legal regulations are needed to achieve transparent, accountable law enforcement that aligns with the principles of equality before the law, fair trial, and human rights protection.
2. The Importance Of Air Defense System In The Modern Warfare: The Case Of Russia’s Air Superiority In Syria Militia Christi Pandelaki; Anak Agung Banyu Perwita; Budi Pramono
Jurnal TNI Angkatan Udara Vol 1 No 2 (2022): Jurnal TNI Angkatan Udara Triwulan Kedua
Publisher : Staf Komunikasi dan Elektronika, TNI Angkatan Udara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62828/jpb.v1i2.16

Abstract

Wilayah Mediterania Timur kini menjadi kawasan paling strategis bagi kemajuan pertahanan udara Rusia. Setelah intervensinya di teater Suriah, Rusia terlihat dapat mempertahankan jejak militernya dengan menyebarkan sistem pengawasan terintegrasi yang berhasil mengundang perhatian dunia terhadap pembangunan kapabilitas A2/AD (anti access/area denial). Rusia tampaknya telah memastikan peningkatan teknologi perang dengan keterlibatannya di perang Suriah. Dengan menjadi bos wilayah udara Suriah, Rusia pun mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan beberapa pelatihan militer dalam pengalaman tempur yang sebenarnya. Dengan demikian, artikel ini kemudian menemukan bahwa dari sudut pandang peningkatan dan penyempurnaan militer, kehadiran militer Rusia berada pada posisi yang paling diuntungkan terkait dengan peluang untuk menggunakan lingkungan permisif Suriah. Secara keseluruhan, artikel ini meyakini bahwa kemunculan dan kelanjutan aksi militer Rusia di kancah global akan selalu berakar pada persepsi ancamannya terhadap suku Barat.
Co-Authors Abdul Latif Agung Pramono AGUS RIYANTO Agus Winarna Albubaroq, Hikmat Zakky Amanda, Muhammad Rasyiid Anak Agung Banyu Perwita Anastasia Febriani, Susana Andi Azis Nizar Anis Nur Laily Anton Iman Santosa Atang Saputra Ayu Larasati Ayu Larasati Ayu Larasati Ayu Larasati Ayu Larassati Aziz Haerulloh Cahyo Wibowo Chris Hermawan Dedy Kurmawan Jaya, Mohamad Deni Yulyadi Desyandri Desyandri Dovian Isjarvin Eko Hadi Sancoko, Rizerius Elawati, Tuti Furqon Gabriel Choirul Alman Gazali Salim Guntur Eko Saputro Haetami, Haetami Hafidz Kuncoro Hajeni Hajeni Hoediono, Charissa Roderica Imam Pribadi Irene ongkowijoyo Ivan Yulivan Joko Tri Suhartono Juliana Juliana Kurniawan Makarim Wibisono Mardamsyah, Adam Militia Christi Pandelaki Muhammad Akmal Mursidi Mursidi Nanang Heri Soebakgijo Noor, M. Tauchid Pajarianto, Hadi Paramananda, Ainundita Prakoso, Lukman Yudho Prayogi Aprilianto Prihantoro, Kasih Purwantoro, Susilo Adi Puspa Sari Puspa Sari, Puspa Putri, Dyah Selvia Ratih Rachma Kurnia Reghina Rizqy Retno Kus Setyowati Rianto Rianto Ridwan Gunawan Rudy Sutanto Rudy Sutanto Saiful Bahri, Beben Santoso, Arief Suhirwan, Suhirwan Sulaksono, Sulaksono Sunardi Sunardi Supriyadi, Asep Adang Sutarno , Sutarno Sutarno Sutarno Sutrasna, Yudi Syafitri, Dini Tambunan, Johannes Tia Dikatama Tsania Uksan, Arifuddin Veithzal Rivai Zainal Wahyuning, Baiq Nadia Risna Willie Mandigo Wilopo Wilopo, Wilopo Yosua Sabar Panjaitan