Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.641
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Hukum Magnum Opus NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Inovasi Penelitian Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Journal of Language and Health International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Review Politik BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu RechtIdee International Significance of Notary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Riset Ilmiah Jurnal TNI Angkatan Udara Journal Science and Theory of law
BUDI PRAMONO
Universitas Pertahanan RI
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Religious Moderate Education and Cultural Hybridation at Muhammadiyah University Pajarianto, Hadi; Pramono, Budi; Sari, Puspa; Hajeni, Hajeni
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i02.3381

Abstract

This study aims to determine religious moderation education and the existence of cultural hybridization among university students. The subjects of this study were 50 students who were taking ma'had al-jami'a, in semester 2. The data were obtained from the Al-Islam Kemuhammadiyahan course with interviews. This study uses a qualitative approach and utilizes the nVivo 12 plus for data analysis. The results showed that religious moderation education was carried out with the content of national commitment, anti-violence, accommodative to local culture, standard tolerance in the curriculum, and hidden curricula in various learning activities. Moderation and hybridization are traits that will give birth to a moderate character in responding to differences. A moderate approach also produces hybridization through meetings and cultural crosses among participants with diverse backgrounds. The value of moderation in the Al-Islam Kemuhammadiyahan curriculum has designed a hybrid of cultures from diverse ethnicities, religions, and environments. The interdisciplinary implications of the study of religion, education, and sociology are confirmed in this article.
Antisipasi Pertahanan dan Keamanan Cyberpolitics dengan Artificial Intelligence Pramono, Budi; Prakoso, Lukman Yudho
Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.196-210

Abstract

Artificial Intelligence (AI) mejadi mengemuka akhir-akhir ini ditengah kemajuan teknologi yang sudah merambah disetiap bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia perpolitikan. Cyberpolitics menjadi mengemuka seiring peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, kompetisi yang terjadi antara calon presiden memberikan potensi ancaman pertahanan dan keamanan bagi sebuah negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membuat gagasan konsepsi penerapan AI untuk mengantisipasi dampak buruk dampak dari Cyberpolitics. Metode penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan teori perumusan kebijakan William Dunn. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan yang dilaksanakan diamati melalui proses isu kebijakan yang di dalamnya membahas mengenai masalah, melalui penyiapan tim perumus kebijakan dan proses pra kebijakan yang didalamnya terdapat pembuatan naskah akademik. Perumusan dan penetapan kebijakan bersama aktor kebijakan melalui proses publik yang dilanjutkan dengan proses merumuskan kebijakan lalu diakhiri dengan penetapan kebijakan. Sebagai kesimpulan artikel ini adalah sebuah novelty bahwa AI ini sangat relevan dalam mengantisipasi dampak negatif Cyberpolitics, jika dampak negatif dapat dieliminir maka bangsa Indonesia akan maju. Sebagai rekomendasi artikel ini adalah semua entitas terkait harus melaksanakan transformasi jaringan keja yang efektif danefisien dan harus ada driver force, sebagai commend centre pengendalian Cyberpolitics menggunakan teknologi AI.
Problematics of the Legal Settlement of Connective Crimes in Indonesia Budi Pramono; Pramono, Agung
Hang Tuah Law Journal VOLUME 8 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v8i2.253

Abstract

This research discusses the issue of forming a Joint Decree of the Minister of Defense, Attorney General and Commander of the Indonesian National Army, whether it is in accordance with the provisions of the laws in force in Indonesia. This research falls into the category of normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the research found that the Minister of Defense, the Attorney General and the Commander-in-Chief have the authority to form a Permanent Team for Investigating Criminal Crimes, but its formation does not involve elements of the Indonesian National Police as investigators of general crimes and certain Civil Servant Investigators as investigators of certain crimes (including Commission investigators). Eradication of Corruption) does not comply with the mechanisms regulated in the Criminal Procedure Code and the Military Justice Law. Conditions like this have the implication of not being able to carry out investigations into general crimes and specific crimes related to connection cases, except for corruption crimes. The issuance of the Joint Ministerial Decree has the implication of creating a statutory law in the process of investigating general crimes in connection cases. In order to fill this statutory law, law enforcers carry out legal smuggling by carrying out a separation process, resulting in the potential for inequality before the law.
POLITIK LUAR NEGERI TIMUR INDIA TERHADAP TAIWAN Dedy Kurmawan Jaya, Mohamad; Pramono, Budi; Eko Hadi Sancoko, Rizerius; Wilopo, Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i3.2025.1220-1226

Abstract

Kebijakan luar negeri India terhadap Taiwan sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi Negara India, akan tetapi sebagai negara besar berusaha untuk menjaga konstelasi pengaruh di kawasa Asia Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis kebijakan luar negeri India tetap mempertahankan kerjasama dengan Taiwan melalui kebijakan “Act East”.  Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif terkait dengan analisis kebijakan luar negeri. Dalam analisis politik luar negeri “Act East” India terhadap Taiwan mencerminkan beberapa elemen konstruktivisme yang mencakup kebijakan yang mempengaruhi preferensi, dan kepentingan negara. Yang pertama, “Act East” India adalah ide untuk menghidupkan kembali hubungan strategis dan historis dengan Taiwan. Kedua, hubungan bilateral  India-Taiwan yang positif membentuk pemahaman bersama berdasarkan nilai-nilai kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan norma. Ketiga, sinergitas sebagai emerging power menempatkan India untuk hidup berdampingan secara damai dengan Taiwan dan menjaga keamanan serta stabilitas di kawasan.
PELAKSANAAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH INDONESIA Pramono, Budi; Larasati, Ayu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.343-351

Abstract

Hukum internasional memiliki ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta, namun dalam hal pelanggaran hak cipta/perampokan bersenjata, menjadi tanggung jawab masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini, pembajakan ini dikukuhkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut  (UNCLOS 1982) pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia. Namun, pembajakan dan pembajakan adalah masalah terbuka. Semua laut  lepas adalah bagian dari  zona ekonomi eksklusif, perairan teritorial, perairan pedalaman nasional, atau laut yang bukan milik perairan kepulauan nusantara. Arti dari definisi ini adalah bahwa tidak ada negara yang mengklaim bahwa laut lepas terbuka untuk negara mana pun dan bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya. Hal ini biasanya berlaku untuk kejahatan internasional ketika kejahatan tersebut  diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut. Bagaimanapun, Negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban Negara terhadap tindakan ilegal oleh orang asing.
Pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara Budi Pramono
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i11.32560

Abstract

Mekanisme pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam menegakkan konsep negara hukum dan memastikan pemuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme checks and balances dan putusan akhir pada upaya pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances pada pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia memiliki memiliki sifat ganda hukum-politik ditunjukkan dari empat faktor yaitu:(1) kewenangan memutus pemakzulan Wakil Presiden tidak berada di Mahkamah Konstitusi tetapi berada di lembaga DPR dan MPR; (2) pelanggaran yang diajukan ke proses pemakzulan Wakil Presiden oleh Forum Purnawiran TNI secara umum berkaitan dengan ranah politik harus memperoleh dukungan dari anggota DPR dalam mengajukan pembuktian pelanggaran hukum dari Putusan MK No.90/PUU- XXI/2023 kemudian oleh MKMK dinyatakan melibatkan pelanggaran etik berat oleh hakim yang memutus, dapat dikategorikan sebagai “perbuatan tercela”, baik sebagai calon pada waktu itu maupun sebagai Wakil Presiden setelah dilantik karena (3) tidak semua pelanggaran hukum yang dapat dimakzulkan bersifat pidana; dan (4) hasil dari usulan pemakzulan Wakil Presiden tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen. Secara politik, pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka bermula dari surat Forum Purnawirawan TNI. Namun, dengan koalisi pemerintahan menguasai sekitar 470 kursi di DPR, peluang keberhasilan untuk ditindaklanjuti sebagai usul pemakzulan sebagai pendapat DPR diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sangat minim. Putusan akhir dari usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, oleh Forum Purnawirawan TNI sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dukungan suara yang signifikan di DPR dan MPR.  
Perlindungan Hukum terhadap Dokter Gigi Program Internsip dalam Tindakan Kegawatdaruratan Medis di Rumah Sakit Granidya Rosa Atlantika; Budi Pramono; Andika Persada Putera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4881

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan perlindungan hukum dokter gigi dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan medis selama program internsip. Program internsip dokter gigi dapat dipandang sebagai tahap peningkatan kualitas tenaga kesehatan profesional guna menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam praktik di masa mendatang. Namun, pengalaman dokter gigi internsip dalam menangani kasus kegawatdaruratan masih terbatas sehingga tindakan tersebut sering kali mengandung risiko medis dan dapat memengaruhi kepercayaan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi internsip memiliki kewenangan formal untuk melakukan tindakan kegawatdaruratan medis sesuai dengan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang dimiliki. Perlindungan hukum diberikan sepanjang dokter gigi menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional (SOP). Dalam keadaan darurat, dokter gigi diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan klinisnya demi keselamatan pasien dan dapat memperoleh pengecualian dari tuntutan tanggung jawab. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi dokter gigi internsip telah diatur secara normatif, namun upaya preventif masih perlu ditingkatkan melalui pengawasan rutin serta penguatan standar operasional di setiap wahana internsip.
Co-Authors Abdul Latif Agung Pramono, Agung AGUS RIYANTO Agus Winarna Albubaroq, Hikmat Zakky Amanda, Muhammad Rasyiid Anak Agung Banyu Perwita Anastasia Febriani, Susana Andi Azis Nizar Andika Persada Putera Anis Nur Laily Anton Iman Santosa Asmuni Asmuni Atang Saputra Ayu Larasati Ayu Larasati Ayu Larasati Ayu Larasati Ayu Larassati Aziz Haerulloh Bahari, Syaiful Cahyo Wibowo Chris Hermawan Dedy Kurmawan Jaya, Mohamad Deni Yulyadi Desyandri Desyandri Dovian Isjarvin Eko Hadi Sancoko, Rizerius Elawati, Tuti Fitriyah, Dyah Kusumaning Furqon Gabriel Choirul Alman Gazali Salim Granidya Rosa Atlantika Guntur Eko Saputro Haetami, Haetami Hafidz Kuncoro Hajeni Hajeni Hamidah, Titin Hoediono, Charissa Roderica Imam Pribadi Irene ongkowijoyo Ivan Yulivan Juliana Juliana Kurniawan Makarim Wibisono Mardamsyah, Adam Militia Christi Pandelaki Mokhamad Khoirul Huda Muhammad Akmal Mursidi Mursidi Nabella, Tamima Izzat Nanang Heri Soebakgijo Noor, M. Tauchid Nurrochmah Ihayani I Nurul Istiqomah S H Pajarianto, Hadi Pandelaki, Militia Christi Paramananda, Ainundita Prakoso, Lukman Yudho Prayogi Aprilianto Prihantoro, Kasih Purwantoro, Susilo Adi Puspa Sari Puspa Sari, Puspa Putri, Dyah Selvia Putri, Zahra Malinda Ratih Rachma Kurnia Reghina Rizqy Retno Kus Setyowati Rianto Rianto Ridwan Gunawan Rudy Sutanto Rudy Sutanto Saiful Bahri, Beben Santoso, Arief Sitti Nursanti Suhirwan, Suhirwan Sulaksono, Sulaksono Sunardi Sunardi Suparman, Yusup Supriyadi, Asep Adang Sutarno , Sutarno Sutarno Sutarno Sutrasna, Yudi Syafitri, Dini Tambunan, Johannes Tia Dikatama Tsania Uksan, Arifuddin Umar, R. Isyack Veithzal Rivai Zainal Wahyuning, Baiq Nadia Risna Willie Mandigo Wilopo Wilopo, Wilopo Yosua Sabar Panjaitan