Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Sosiohumaniora Insignia: Journal of International Relations JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Transformasi Global Global Strategis Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Hubungan Internasional Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Indonesian Perspective Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Hasanuddin Law Review JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Pertahanan : Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity Jurnal Asia Pacific Studies Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional TRANSBORDERS: International Relations Journal Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Andalas Journal of International Studies Gema Keadilan Sospol : Jurnal Sosial Politik Polinter Jurnal Public Policy Indonesian Journal of International Relations Media Iuris PERSPEKTIF Global Political Studies Journal Journal of Political Issues Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Padjadjaran Journal of International Relations Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Resolusi: Jurnal Sosial Politik Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains Jurnal Inovasi Penelitian Ilomata International Journal of Social Science GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Balobe Law Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Papua Journal Of Diplomacy And International Relations BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Intermestic: Journal of International Studies Indonesian Perspective Global: Jurnal Politik Internasional Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Journal of Public Representative and Society Provision Bhuvana: Journal of Global Studies Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Sunan Ampel International Conference of Political and Social Sciences Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik dan Kewarganegaran Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Arfin Sudirman
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Public Policy Analysis in the Field of National Security: A Study on the Securitization of Illegal Asylum Seekers During the John Howard Administration in Australia Sena Septiana; Arfin Sudirman; Yusa Djuyandi
Jurnal Public Policy Vol 8, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v8i4.6032

Abstract

This article aims to understand the securitisation process of MV Tampa asylum seekers during the leadership of John Howard, who tended to perceive them as a threat. As one of the countries that ratified the International Convention regarding asylum seekers, this action became a problem because it was considered a form of Australia's inconsistency towards the Convention and drew many reactions from other related parties. This article aims to discover how MV Tampa asylum seekers are framed as a national threat to Australia using the concept of Securitisation and Illegal Asylum Seekers. In this article, the author uses a qualitative method with data collection techniques through document-based studies, internet-based studies, and interviews. The author finds that the policies taken by Australia are not always state-centric because of John Howard's motives in facing the 2001 federal election. In addition, asylum seekers tend to be framed as an existential threat to social security in Australia.
DETERMINASI PASAR BEBAS DALAM MENCIPTAKAN KETIDAKAMANAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG Yusuf Fadillah Tirta K; Arfin Sudirman; Deasy Silvya Sari
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v4i2.42760

Abstract

Globalisasi merupakan salah satu peristiwa yang baru dan inheren bersama dengan konsep liberalisasi pasar dan keterbukaan setiap negara. Demikian pula keterkaitan ini tidak lepas dari cara pandang dan logika dari kapitalisme yang haus akan ekspansi akan tanah bernilai rendah. Hal ini terjadi terhadap negara berkembang sebagai entitas global yang berkecimpung dalam integrasi pasar global dengan mengharapkan kompetisi yang setara terhadap negara lain demi terciptanya keamanan ekonomi serta terjaminnya perdamaian. Tujuan dari pembuatan paper ini yaitu memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan mekanisme modernisasi serta dampaknya terhadap negara negara berkembang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sumber data berupa studi pustaka seperti menggunakan buku, jurnal, dan laporan sebagai dasar argumentasi sehingga data yang dikeluarkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa negara berkembang yang masuk dalam integrasi ekonomi global malah menciptakan ketidakamanan ekonomi karena faktor eksternal, berupa tekanan dari rejim internasional dan negara maju untuk terus mengekspor hasil ekstraksi bahan primer dan menciptakan barang sekunder di negara berkembang. Kesimpulan yang didapat ialah adanya integrasi ekonomi global, negara berkembang tidak bisa meningkatkan dan menciptakan poros dan pondasi ekonomi dalam negeri karena sudah ketergantungan dengan hasil ekstraksi dan ekspor komoditi untuk dibawa ke negara maju.
Maritime Autonomous Surface Ship (MASS): Tantangan dan Peluang Kemaritiman Masa Depan Taufik Rachmat Nugraha; Arfin Sudirman; Yaries Mahardika Putro; Ridha Aditya Nugraha
Media Iuris Vol. 5 No. 1SpecialIssue (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1SpecialIssue.38307

Abstract

AbstractMaritime Autonomous Surface Ships (MASS) are considered the promising future of maritime transport. MASS technology is safer and more effective in tackling current maritime issues, such as vessel collisions and accidents. MASS has a wide array of spectrum such as environmental spectrum, MASS could decrease marine accidents that result mostly from human error factors and commonly, those accidents have endangered the maritime environment and biotas. Ship accidents commonly occur in this region and result in immense oil pollution, and more than 60% is linked to human error factors. Furthermore, replacing the human decision approach with a technology such as appears in MASS on the fourth category is believed will reduce this kind of accident since the third category will be controlled by remote and the fourth will controlled by Artificial Intelligence (AI). This kind of technology commonly depends on Satellite communication in Low-Earth Orbit (LEO), which must be secure for global MASS navigation to prevent mishaps leading to another environmental catastrophe. On the other hand, the ceasing of seaman onboard intervention will likely cause a new issue regarding the jurisdiction enforcement from the coastal states. Finally, this article will scrutinise the MASS operation’s prospects and challenges in the Future. AbstrakMaritime Autonomous Surface Ship (MASS) memiliki masa depan yang cukup menjanjikan. Teknologi MASS diklaim memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih memadai, khususnya jika dikaitkan dengan masalah-masalah maritim seperti tabrakan kapal, kecelakaan kapal dan juga isu lingkungan laut. Dalam perspektif lingkungan, MASS diyakini dapat menurunkan angka kecelakaan kapal yang berimplikasi pada penurunan jumlah pencemaran bahan-bahan berbahaya ke laut sebagai hasil dari sebuah aksiden kapal laut, yang pada umumnya disebabkan oleh kelalaian fatal dari kru kapal sebesar 60%, yang dapat mencemari lingkungan dan biota laut di kawasan sekitar tempat terjadinya kecelakaan. Peniadaan keputusan oleh manusia diatas kapal pada MASS kategori empat dipercaya dapat menurunkan risiko kecelakaan kapal karena pada kategori ini kapal sepenuhnya akan dikontrol melalui penggunaan kecerdasan buatan. Namun, secara umum penerapan teknologi tersebut memiliki tantangan tersendiri yakni terjaminnya konektivitas internet secara simultan dengan menggunakan teknologi satelit Orbit Bumi Rendah atau LEO, yang harus sesegera mungkin diatur untuk memastikan keamanan pengoperasionalan MASS agar tidak terjadi kecelakaan MASS yang akan berakibat fatal pada lingkungan laut. Masalah selanjutnya terkait MASS, peniadaan kru kapal pada MASS kategori tiga dan empat akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara pantai. Artikel ini akan membahas tantangan dan peluang pengoperasionalan MASS di masa depan.
Legal Cooperation in the ASEAN Maritime Environment in the Free Trade Era: Its Implication for Indonesia Idris Idris; Arfin Sudirman; Mursal Maulana; Amanda Yola
Hasanuddin Law Review VOLUME 8 ISSUE 3, DECEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/halrev.v8i3.3591

Abstract

For the past 30 years, an estimated 50 percent of the coral reef population has declined as a result of overfishing, pollution, coastal development, and climate change. Such decline risks jeopardizing livelihoods and the capacity for disaster risk reduction, as well as endangering marine biodiversity. With the emergence of free trade and the high mobility of modern ships, trade goods all over the world are increasingly affected by marine pollution. Since 1992, at least 600,000 tons of oil have entered the oceans each year, primarily from normal shipping operations, accidents, and illegal discharges, which contribute to more pollution than does offshore oil and gas exploitation. Recognizing the differentiation of circumstances in each maritime area, current international law, including that in Southeast Asia, regulates the framework of marine environment protection in cooperation with other states and other international organizations. Unfortunately, because the Association of Southeast Asian Nations framework does wield binding power, its declarations have yet to create significant improvements to the region’s marine environment. This paper discusses the urgency to create a new binding regulation within Association of Southeast Asian Nations that would obligate its Member States to actively protect the region’s marine environment.
Indonesia-US Trade Barrier: A Study on the Halal Certification of Imported Chicken Leg Quarters Akim Akim; Arfin Sudirman; Januar Aditya Pratama
Jurnal Hubungan Internasional Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jhi.v12i1.17034

Abstract

This study discussed the background of Indonesia's non-tariff trade barrier implementation against imports of chicken legs from the United States (US) through halal certification. As WTO members, the two countries are bound by the rules and agreements of the WTO, one of which is trade liberalization related to the elimination of various kinds of trade barrier including non-tariff trade barrier such as halal certification. The application of halal certification by Indonesia to imports of chicken legs has prevented imported chicken legs from the US from entering the Indonesian market, even though they have a lower price. This study uses a mercantilism approach in the global political economy, namely the theory of non-tariff trade barrier from Thomas Oatley. The method used by the researcher was a qualitative research method with the type of case study and data collection techniques are carried out through literature study and interviews with related informants. This study concludes that there were two considerations behind the implementation of non-tariff trade barrier by Indonesia to the import of chicken legs from the US through halal certification, namely the consideration of a society-centered approach to protect public confidence, protect producers, and domestic livestock workers and considerations that are state-centered in the context of handling the economic crisis in the livestock sector and saving the state's foreign exchange expenditure.
South Korea's New Southern Policy: Viewing Indonesia as a Strategic Partner through IK-CEPA Arifa Rahim; Arfin Sudirman
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.6.1.2023.1-15

Abstract

The Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) is a significant bilateral agreement in the trade and economic fields between Indonesia and South Korea. It is based on three main pillars: market access for trade in goods and services, trade and investment facilitation, and cooperation and capacity building. This study aims to analyze the bilateral relationship between Indonesia and South Korea through the lens of IK-CEPA, with a particular focus on the rationale, implementation, obstacles, and significance of this cooperation. Using a qualitative approach with a descriptive method, the study collects data through document-based research, internet-based research, and interviews. To ensure data validity and reliability, data triangulation procedures are applied. The study finds that IK-CEPA requires Indonesia and South Korea to commit to higher tariff positions and to facilitate market access and better protection for investors. This fosters a closer relationship between the two countries and enables interdependence. Both countries complement each other's weaknesses to meet their national interests. Although obstacles exist in the negotiation process and the signing of IK-CEPA, the bilateral relationship between Indonesia and South Korea is improving and demonstrating success in economic cooperation.
The Need for ASEAN Environmental Maritime Security Cooperations Arfin Sudirman; Idris; Yasmin Prisella Rabbani; Mursal Maulana; Yusa Djuyandi
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 3 (2023): PERSPEKTIF, July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i3.9226

Abstract

Environmental problems are increasingly worrying in the South East Asia region. These environmental problems are found in the mainland and the marine environment, from climate change, oil spills to debris and marine pollution. ASEAN has a significant role in facilitating collaborations and dialogues between member countries to protect the marine environment. This article examines ASEAN's effort as a regional organization to protect the marine environment from environmental security's perspective in the maritime sector. This article analyzes with C. Lamont’s qualitative method along with in-depth interview with source from CSIS, ASEAN Environmental Division, and researcher. This article argues that ASEAN acknowledges the nature of ecological security poses and, therefore, intra- and inter-regional cooperation is essential.  However, ASEAN has not implemented practical cooperation because the ASEAN chairmanship system still focuses on traditional issues such as politics, security, and economy rather than the marine environment. Furthermore, due to the non-intervention principle, ASEAN has not provided binding legal instruments for ASEAN member countries since no particular body can apply legal force to all ASEAN member countries.
Analyzing the Motives of US Foreign Policy in Iraq Dina Yulianti; Arfin Sudirman; Francesca Klarensia Angela
Ilomata International Journal of Social Science Vol 4 No 3 (2023): July 2023
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52728/ijss.v4i3.866

Abstract

Twenty years have passed since the US occupation of Iraq, yet the deployment of the US military in the Middle Eastern country remains today. Initially, the US argued that the primary aim for invasion was the disarmament of the mass weapons (WMD). Further on, they claimed that the intervention was to help establish the Iraq democracy. The final justification for the troops to stay was to combat ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). This raises the question, what are the true motives of the US foreign policy in Iraq? This research was conducted using a qualitative method by analyzing textual data from the previous studies, official documents, and media reports. The data are analyzed using foreign policy theory related to national interests. The findings of this study indicate that the main motive why the US military continue to exist in Iraq is to maintain its power and hegemony in the region. In line with that, the US also has economic motives, such as oil and arms business.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDIA TERKAIT ISU PERBATASAN MELALUI PENANDATANGAN BORDER DEFENCE COOPERATION AGREEMENT DENGAN TIONGKOK TAHUN 2013 Arfin Sudirman; Yusa Djuyandi; Yoni Yolanda Sinyal
Aliansi Vol 2, No 2 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i2.46636

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan perbatasan yang terjadi antara India dan Tiongkok, dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terkait letak dari garis perbatasan. Terdapat dua area yang menjadi letak dari sengketa, yaitu Aksai Chin di bagian barat dan Arunanchal Pradesh di bagian timur. Meskipun permasalahan masih terjadi, kedua negara sudah berusaha untuk melakukan tandatangan di beberapa perjanjian internasional tentang isu sengketa perbatasan ini. Selain itu, perjanjian terbaru yang ditandantangani kedua negara adalah Border Defence Cooperation Agreement (BDCA) di tahun 2013. Dengan menggunakan beberapa konsep Determinan Kebijakan Luar Negeri artikel ini menyimpulkan bahwasanya setiap konsep determinan tersebut memiliki variasi pengaruh bagi keputusan India untuk menandantangani BDCA, dikarenakan permasalahan perbatasan antara India dan Tiongkok belum bisa terselesaikan. Hal ini disebabkan mengingat di satu sisi, India masih berpegang teguh terhadap klaim yang ada di sepanjang perbatasan karena faktor keamanan. This article is motivated by border problems that occur between India and China, where these problems are caused by different views regarding the location of the border line. There are two areas where the dispute lies, namely Aksai Chin in the west and Arunanchal Pradesh in the east. Even though the problems still occur, the two countries have attempted to sign several international agreements on the issue of this border dispute. In addition, the latest agreement signed by the two countries is the Border Defense Cooperation Agreement (BDCA) in 2013. By using several concepts of Foreign Policy Determinants, this article concludes that each of these determinant concepts has various influences on India's decision to sign the BDCA, because border issues between India and China cannot be resolved. This is due to the fact that, on the one hand, India still adheres to claims along the border due to security factors.
Between the Regional and the National Level: East Asian Security Dynamics and Abe's Legacy on Japan's Civil-Military Relations Pratama, Januar Aditya; Sudirman, Arfin
Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 24, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Since Prime Minister Shinzo Abe began his second term in office in 2012, there have been significant changes in the position of the Japanese military in the country's hierarchy. The change that was occurred almost simultaneously with the increasing threat in the East Asian region since the end of the Cold War, made as a pretext by PM Abe to reform Japan's defence structure. Based on the two factors, this study seeks to find out how the influence of the pattern of relations between countries in the East Asian security complex can affect the pattern of Japanese civil-military relations. This effort was carried out through the framework of the Huntingtonian civil-military relationship, which was concerned with civil ideology, formal and informal influences, and forms of civil control within the state, supported by the complex concept of security from the Copenhagen School which was concerned with patterns of relations and balance of power. It was found that the increasing instability of the East Asian security complex had prompted PM Abe's Japanese decision-makers to change their civil-military relations, either directly from the perception of the political elites themselves, or indirectly through encouragement from the United States. An increase in regional instability itself will encourage the state to participate in increasing military power, including by making changes to its civil-military relations so that defence policies are more targeted in order to ensure their sovereignty and territorial integrity.
Co-Authors Achmad Bachrudin Achmad Gusman Siswandi, Achmad Gusman Affabile Rifawan Afiya, Nadien Akim, Akim Alifia Putri Rahmadewi Amanda Yola Amanda Yola Elvarina Sipahutar Animbyo Cahya Putra Anshori, Muhammad Fikry Arifa Rahim Audrea Denneisha Bachrudin, Achmad Bimbi Rianda Catur Siswandi, Achmad Gusman Clara Uli Rebecca Darmana, Feni Darmawan, Lucky Janitra Priyai Dasnita, M. Nur Rahman Deasy Silvya Sari Dina Yulianti Dina Yulianti Djumala, Darmansjah Edta Muhammad Fadilah Eko Wibowo Fadel, Mohamad Fadilah, Edta Muhammad Fadly Achmad Falhan Hakiki Falhan Hakiki Falhan Hakiki Feniawati Darnana Firohmatillah, Zulvyanie Pilgrimmy Francesca Klarensia Angela Gilang Nur Alam Gouw, Safina Al Shifa Chandra Greaty Fitraharani Gumilang, Mugi Hakiki, Falhan Hapsari, Karina Erdian Herdiansyah, Ari Ganjar Huala Adolf Ibrahim, Muhamad Rizal Idris Idris Idris Idris Idris Idris, Idpianto Imanuel, Josafath Jafar Alkadrie Januar Aditya Pratama Junov Siregar Kamil, Fadly Muhammad Khrisna Ariyanto Lanti, Irman G. Lanti, Irman Gurmilang Mahestu, I Maiko Manullang, Abel Josafat Mas Halimah Maulana, Mursal Mauly Dini Budiyanti Meiwatizal Trihastuti Muhammad Fauzan Malufti Muhammad Harry Riana Nugraha Muhammad Ridho Muradi - Muzaffar, Eiji Nathania Dwi Marietta Naura Nabila Haryanto Nguyen, Tri Minh Nugraha, Muhammad Harry Riana Nugraha, Muhammad Harry Riana Nur Salsabila, Fairuz Nadhira Oktaviani, Diva Rahma Pandjaitan, Khannia Zhafira Ronaulli Pradipta Nindyan Saputra Pratama, Fajri Syahal Guna Pratama, Januar Aditya Prisilla Octaviani Winarto Putra, Animbyo Cahya R, Satrio Gumilar R. Widya Setiabudi Sumadinata Rafidha Dinda Putri Rahim, Arifa Rayhan Indy Razani Ridha Aditya Nugraha Rizaldy, Robby RMT Nurhasan Affandi Santoso, Rizal Budi Satriya Wibawa, I Made Selian, Hanan Tasmika Sena Septiana Siti Aliyuna Pratisti Sopia, Siti Sulaeman, Dina Y Suryana, Nanang Taufik Hidayat Taufik Rachmat Nugraha Tia Panca Rahmadhani Tiara Firdaus Jafar Tumpal Silitonga Tumulo, Lukman Jusuf Wawan Budi Darmawan Wawan Darmawan Wibowo, Eko Ari Wicaksono, Raden AP Windy Dermawan Wowor, Harvardry Gerald Abraham Yanyan Mochamad Yani Yanyan Muhammad Yani Yaries Mahardika Putro Yasmin Prisella Rabbani Yomi Romlah, Oom Yoni Yolanda Sinyal Yusa Djuyandi Yusuf Fadillah Tirta K Zahid, Ali Zulvyanie Pilgrimmy Firohmatillah