Claim Missing Document
Check
Articles

PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Ubaidillah, Syahid; Ismail, Mahsun; Nadir, Nadir; Mohammad, Mohammad; Sjah, Firman
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2932

Abstract

   Abstrak Dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan studi komparasi antara Pasal 480 KUHP lama dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, Bagaimana kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, Apa perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 480 KUHP lama hanya mengatur secara terbatas dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda nominal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP lama, atas pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 591 tentang penadahan memperluas cakupan perbuatan penadahan dan menaikkan kategori ancaman pidana denda, masuk pada kategori V (Rp 500.000.000.00) lima ratus juta rupiah, sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan kejahatan kontemporer. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan. 
Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia’s Criminal Environmental Law Enforcement Gunawan, Adi; Nadir, Nadir; Syahroni, Abdul Wahab; Gazali, Gazali; Qurnain, Nuzulul
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 3 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i3.48391

Abstract

Law enforcement against environmental crimes in Indonesia has yet to fully reflect the primary objective of environmental protection as mandated in Article 54 of Law Number 32 of 2009. Court rulings tend to impose imprisonment or fines without directing perpetrators to engage in environmental restoration. This study aims to analyze the orientation and effectiveness of environmental law enforcement in Indonesia and to propose a more relevant and equitable alternative approach, namely Restorative Justice. This approach is considered more capable of achieving substantive justice, as it emphasizes the involvement of offenders in environmental recovery and provides space for affected communities. This study utilizes a normative legal method employing conceptual and statutory approaches. Secondary data were gathered through a literature review, encompassing primary legal sources such as legislation and court rulings, alongside secondary legal sources from scholarly literature and legal journals. The findings indicate that the current law enforcement approach has not been optimal in realizing ecological justice and needs to be reinforced by a new paradigm that is responsive and forward-looking. Therefore, integrating the Restorative Justice approach into Indonesia’s environmental legal system is an urgent step toward establishing a legal system that is not only repressive but also constructive and restorative.
Model Pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara dalam Sistem Tata Negara (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia) Nadir, Nadir; Holidi, Achmad
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v4i4.6164

Abstract

Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian menteri negara merupakan aspek penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di indonesia dan malaysia. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan di Malaysia memiliki peran penting dalam menentukan dan menunjuk siapa pun yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai menteri negara sesuai dengan sistem pemerinta-han masing-masing. Presiden dan perdana menteri harus mempertimbangkan dengan sangat baik agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan menjamin bahwa setiap orang yang diangkat sebagai menteri harus terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewenangan presiden dan perdana menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan comparative study terhadap konstitusi di masing-masing negara sebagai hukum tertinggi dan menggunakan pendekatan statute approach, menganalisis konstitusi sebagai pemberi hak kepada presiden dan perdana menteri untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara serta menjadi pemimpin dalam kabinet pemerintahan.
Risiko Produksi dan Pendapatan Usahatani Kakao di Desa Kuajang Binuang Kabupaten Polewali Mandar Arsyad, Wahyuni; Mardiyati, Sri; Nadir, Nadir; Nailah, Nailah; Molla, Soleh
Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal Vol 1, No 2 (2022): December
Publisher : Program Studi Magister Agribisnis, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/agrisema.v1i2.64433

Abstract

Cocoa is a commodity that has high economic value and has the potential for sustainability to continue to be developed.  Cocoa is a mainstay commodity in various regions in Indonesia, one of which is West Sulawesi which is included in the five largest cocoa bean producing provinces in Indonesia.  This study aims to determine the level of production and income as well as the risk of production and income of cocoa farming in Kuajang Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The method used in this study is a quantitative approach that emphasizes the analysis of numerical data.  The sampling technique was carried out using the simple random sampling method. The sample in this study was 40 cocoa farmer respondents or 20% of the cocoa farmer population, which totaled 200 people. Data was collected by observation, interviews and documentation.  Analysis of the data used is the Coefficient of Variation (CV) analysis.  The results showed that the CV value of production risk was 0,76 which was classified as high risk or very risky.  This is because of the attack of pests and plant diseases that reduce the production of cocoa plants.  While the CV value of income risk is 0,18 which is classified as low risk.  This risk also includes the impact of pests and diseases that cause low production and quality of cocoa beans.