Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Sasana JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Idea Hukum Journal Presumption of Law Keadilan JHCLS Proceedings Series on Social Sciences & Humanities JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law, Environmental and Justice Southeast Asian Journal of Victimology Keadilan Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Cendekia Ilmiah JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum
Saefudin, Yusuf
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Rekrutmen, Seleksi, dan Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan: Studi Kualitatif di Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang Muhaimin; Wiguna, Wahyu; Saefudin, Yusuf; Sutansyah, Gilang Yasin; Kholik, Rahmat Topan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15516

Abstract

Kinerja guru dan tenaga kependidikan (tendik) merupakan faktor kunci dalam pencapaian mutu pendidikan di lingkungan yayasan pendidikan. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah melalui penerapan proses rekrutmen, seleksi, dan pengelolaan kompetensi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik rekrutmen, seleksi, dan kompetensi berperan dalam membentuk kinerja guru dan tenaga kependidikan di Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi berdampak pada variasi kualitas kinerja guru dan tendik. Selain itu, kompetensi profesional, pedagogik, dan administratif sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja serta peluang pengembangan yang diberikan oleh yayasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan memerlukan sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih terstruktur serta strategi pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE TO SETTLEMENT OF MISDEMEANOR CRIMES: A CASE STUDY : KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KEJAHATAN PELANGGARAN: STUDI KASUS Athif Hasan Al Banna; Yusuf Saefudin; Syahrul Adam Salleh Ibrahim
Journal Presumption of Law Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i1.6955

Abstract

This article examines the utilization of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal justice system at the Police sector Purwareja Klampok level. The aim of this research is to analyze the effectiveness and challenges faced in implementing the principles of restorative justice to address criminal offenses at the Police sector level. This research adopts a normative juridical approach and utilizes both secondary and primary data sources. Secondary data is obtained through literature research, while primary data is gathered through observations and interviews, involving key stakeholders such as police officers, victims, offenders, and community members, to obtain a comprehensive understanding of the implementation of restorative justice in Police sector Purwareja Klampok. The findings of this study highlight the potential benefits of restorative justice in facilitating victim-offender reconciliation, involving the community, and promoting rehabilitation. Additionally, the research reveals limitations and barriers in the application of restorative justice, including limited resources, inadequate awareness and understanding among stakeholders, and the need for capacity development and training. Based on data analysis, this article provides recommendations to enhance the implementation of restorative justice at the Police sector Purwareja Klampok level. In conclusion, this research contributes to the existing literature on restorative justice by offering insights into its application as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal justice system at the Police sector Purwareja Klampok level. The study emphasizes the importance of promoting a more balanced and comprehensive approach to justice that focuses on repairing harm, fostering accountability, and restoring social harmony within the community. Keywords: restorative justice, misdemeanor, implementation of restorative justice, social improvement, police sector.
KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Anas Indratanaya; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1099

Abstract

ABSTRAK Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional.Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

Abstract

ABSTRAK  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
Criminal Liability For Dark Pattern Practices In Personal Data Processing Yusuf Bagus Febrianto; Selamat Widodo; Yusuf Saefudin
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11894

Abstract

This study examines criminal liability for the use of dark patterns in the registration process on digital platforms and applications, which often mislead users into providing consent for the processing of their personal data. Dark patterns are interface design strategies intentionally crafted to influence user behavior through visual and psychological manipulation, resulting in consent that is no longer freely given. The purpose of this research is to analyze the basis of criminal liability for the implementation of dark patterns under Indonesia’s national legal framework, particularly the Personal Data Protection Law (PDP Law), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the 2023 Criminal Code (KUHP), as well as to identify obstacles to law enforcement against such practices in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that dark patterns may fulfill the elements of a criminal offense due to the presence of intentionality, deception, and unlawful economic gain, thereby allowing liability to be imposed on both individuals and corporations. Nevertheless, significant barriers to effective enforcement remain, including the absence of an independent data protection authority, the lack of clear legal standards regarding manipulative interface design, and low levels of digital literacy among the public. This research underscores the urgency of strengthening regulatory frameworks and institutional capacity to ensure the protection of privacy rights and legal certainty within Indonesia’s digital ecosystem. Keywords: Dark Pattern, Criminal Liability, Personal Data Protection.
The Application of Restorative Justice in Traffic Accidents with Child Perpetrators that Resulted in The Death of The Victim Rahtami Susanti; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.909

Abstract

The basic principle of restorative justice in the case of an accident that resulted in the death of the victim is the recovery of the victim's heirs who suffered from the death of the victim. The perpetrator's family and the victim's family make an agreement in the form of compensation to the victim's family. This research examines the settlement of traffic accident cases with the principle of restorative justice in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the application of the principle of restorative justice in the examination of cases in court in cases of traffic accidents committed by children resulting in death. The research method is normative juridical. The results showed that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation requires compensation to be given to the victim's family where in the perspective of restorative justice this is in line with the recovery of losses suffered by the victim's family. If the perpetrator is a child, the settlement uses diversion if there is an agreement between the parties. If no agreement is reached, the examination continues in court where the judge still prioritizes the principles of restorative justice in examining and passing a verdict.
Restorative Justice in The Settlement of Fraud Crimes in The Banyumas Police Criminal Investigation Unit Marsitiningsih Marsitiningsih; Ira Citra Ningrom; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.911

Abstract

The settlement of fraud cases with restorative justice is an innovative step to follow the dynamics of the development of the legal world which began to shift from positivism to progressive. Restorative justice is an approach that focuses more on the conditions for the creation of justice and balance for the perpetrators of criminal acts and the victims themselves. The research method used is empirical juridical, namely legal research on the implementation of restorative justice in action in the settlement of fraud cases by the Banyumas Police Criminal Investigation Unit. The purpose of this research is to analyze the settlement of fraud crimes through restorative justice and to find out the obstacles in the settlement of theft crimes through restorative justice at Satreskrim Polresta Banyumas. The results showed that the Banyumas Police Criminal Investigation Unit resolved fraud cases using a restorative justice approach based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice, namely by bringing together the perpetrator and victim and seeking to restore the losses suffered by the victim. The obstacles faced by Satreskrim Polresta Banyumas are that the victim does not want the involvement of outside parties in resolving his case and the inability of the perpetrator to fulfill the compensation requested by the victim, causing the settlement of fraud cases through restorative justice to fail.
Legal Protection of Abortion for Rape Victims Herni Nursheta Resmi; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.1012

Abstract

This study discusses: How is the legal review of the act of abortion as a result of rape based on Law no. 39 of 1999 concerning Health and its Relation to Human Rights, and how is the application of material criminal law by Judges to perpetrators of participation in the crime of abortion. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data collection method in this study was carried out by means of literature study. The data that has been collected, then processed and analyzed using qualitative methods. The results of this study can be concluded that: Rape victims experience unwanted pregnancies not only experience mental and psychological suffering, they also have to seek justice through legal means as a result of their abortions. The Indonesian Criminal Code strictly prohibits all forms of abortion. Whereas Law Number 36 of 2009 concerning Health provides confirmation of legal abortion arrangements, namely the result of medical emergencies and pregnancy as a result of rape. The perpetrator of the abortion as a result of rape is included in the category of unlawful acts or strictly regulated in Article 48 of the Criminal Code that no one can be punished by anyone who commits an act because he was forced by an urgent condition (overmacht). Human rights which are more specific to women's reproductive rights as part of women's human rights are guaranteed to be fulfilled in the Constitution of the Republic of Indonesia jo. Article 49 paragraph (3) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights states that the special rights attached to women due to their reproductive function are guaranteed and protected by law. Children as victims of rape as well as perpetrators of abortion who are charged with imprisonment will have a negative impact on the mental growth and soul of the child. Based on criminal responsibility explained in the doctrine that the elements seen are the ability to be responsible, there is an element of error, there is no excuse for forgiveness. Rape victims as well as abortion perpetrators, who are clearly victims, instead receive unfair treatment when seeking justice. Children should receive guarantees for normal physical, mental and mental development. Settlement of cases against child victims of rape as well as perpetrators of abortion through the judicial process, the results will give a negative stamp to children as convicts who can adversely affect the community environment.
Legal Protection Fulfillment of the Rights of Child Victims of Sexual Violence Inayatul Khaqu Al-Amini; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.1031

Abstract

Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the potential and successors of the nation's struggle ideals. Based on data from the Ministry of PPPA, there were also 8,478 cases of violence against women in 2021, of which 15 percent or 1,272 cases were cases of sexual violence. The problem of sexual violence in children is very concerning because of the tremendous negative impact experienced by children after the incident even after many years of the incident have passed. The recovery of child victims of sexual crimes is a complex issue in the psychological recovery of child victims. But unfortunately, the law in Indonesia is still only focused on how to provide punishment for perpetrators, but has not paid attention to how the physical and psychological condition of the victim. Therefore, it is necessary to formulate preventive (preventive) and curative (healing) measures carried out by all parties to be able to fulfill the rights of victims, especially physical and psychological trauma assistance. The purpose of this study is to determine how preventive and curative steps to assist physical and psychological trauma as a form of fulfilling the rights of child victims of sexual violence. The research method used is normative juridical, which is a type of legal research that uses research materials in the form of theories, concepts, legal principles, and legal regulations that concern the subject of research or in other words normative juridical research is research that uses sources from literature or secondary data. The results of this study are how preventive and curative efforts to assist physical and psychological trauma as a form of fulfilling the rights of children victims of sexual violence are appropriate and who can contribute to these efforts.
Criminological Review of the Crime of Sexual Violence Against Children (Case Study in Banyumas Regency) Imam Maulana Muhammad; Yusuf Saefudin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.1039

Abstract

This legal writing aims to examine factors in terms of Criminology of Sexual Violence Against Children handled by UPTD PPA Banyumas Regency. This research is included in the type of Normative research. This research uses secondary data. Secondary data is obtained through data on cases of sexual violence 2021 UPTD PPA banyumas district, books, scientific journals, and so on. The data collection technique used is literature study. The data analysis technique uses descriptive analysis. . Based on the results of the research, it can be obtained that the perpetrators of sexual violence against children must have committed their crimes due to the factors that cause crime, namely factors originating from within the perpetrator (internal factors) and factors from outside the perpetrator (external factors). From the data analysis, it was found that sexual violence against children was 86.84%, the gender of victims was dominated by women, 86.84%, the age of victims was dominated by 14-18 years old, 57.89%, the most common form of sexual violence was intercourse, 44.74%, victims of sexual violence were dominated by students, 76.32%, the most victims had a junior high school education, namely 44.74%, the relationship between the perpetrator and the victim was dominated by boyfriends and other people, namely 23.69%, the locus of sexual violence was most often found in the public domain, namely 57.89%, and the follow-up handling of sexual violence cases was mostly resolved by litigation, namely 84.21%.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Agus Raharjo Alhakim, Abdurrakhman Anas Indratanaya Annastasya Nur Rahmawati Ardiansyah, Prasetyo Argani, Latif Ari Setiawan Athif Hasan Al Banna Attamimi, Zeehan Fuad Bha’iq Roza Rakhmatullah Budiono, Budiono Chairul Huda, Chairul Daffa Jati Nugroho Damar Satya Wicaksono Dwi Lulu Afsan Saputra Farhani Nabiha Binti Mohd Yazi Fasya, Sofia Junindya Fatin Rohmah Nur Wahidah Fazacholil, M. Ghufron Febrianto, Yusuf Bagus Ferdianicko Maulana Hardiman Ghani, Muhammad Yusuf Al Hardianto Djanggih Hardiman, Ferdianicko Maulana Hendriana Chandra Permana Herni Nursheta Resmi Hertanto, Iwan Hidayah, Astika Nurul I Desak Ketut Dewi Satiawati I Komang Wahyu Wiguna Imam Maulana Muhammad Inayatul Khaqu Al-Amini Indriati Amarini Ira Citra Ningrom Ismail, Noorfajri Iwan Hertanto Kaila Nindia Labibah Kartini, Ika Ariani Kem Nori Alfath Kholik, Rahmat Topan Latif Argani Luthfi Kalbu Adi Ma'ruf, Ma'ruf Mahdi Muhammad Maizidah Salas Marsitiningsih Marsitiningsih Marsitiningsih, Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mohd Hassan, Fareed Muhaimin Muhamad Romdoni Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Mukarromah, Safitri Mulya, Agres Setia Nika Demitri Hudan Pandu Ardiansyah Prasetyo Ardiansyah Prima Maharani Putri Prio Budi Tri Utomo Putri, Prima Maharani Raharjo, Agus Rahtami Susanti Rahtami Susanti Rena Yulia Rusdiana, Shelvi Samhudi, Gamalel Rifqi Selamat Widodo Shendria Melva Anugrach Sifa Aminudin Siti Duwi Lestari Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Sonny Zulhuda Sri Mulyani Putri Jayanti Supanto Supanto Supanto Suparto Suparto, Supanto Susilo Wardani Sutansyah, Gilang Yasin Syahrul Adam Salleh Ibrahim Thalita Afradilla Sandra Vanda Affan Vanda Affan Widodo, Selamat Yunita Adinda Wulandari Yusmita Sari Yusuf Bagus Febrianto