Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.515
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Sasana JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Idea Hukum Journal Presumption of Law JHCLS Wijayakusuma Law Review Proceedings Series on Social Sciences & Humanities JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law, Environmental and Justice Southeast Asian Journal of Victimology Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Cendekia Ilmiah JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum
Saefudin, Yusuf
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP UNSUR ‘MENERIMA’ PADA PASAL 3 UNDANG–UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Ardiansyah, Prasetyo; Saefudin, Yusuf
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis  yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati- hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan hakim yang kurang  tepat, terutama dalam tindak pidana pencucian  uang. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU.Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "menerima" pada Pasal 3  UU TPPU dalam Putusan  Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kedua, apakah unsur "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur “menerima” dalam Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach),  pendekatan  kasus  (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini .sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskrtiptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran hakim yang kurang tepat mengenai unsur “menerima” pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait unsur menerima uang hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli saja, tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi dan keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana melainkan dari modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat.  Penerapan  unsur menerima tidak tepat, hal ini para terdakwa termasuk pelaku pasif, hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 UU TPPU. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang, Menerima
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP INFLUENCER YANG MENGIKLANKAN JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk) Vanda Affan; Saefudin, Yusuf
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecanggihan teknologi informasi membuat judi online semakin berkembang. Hal ini juga menimbulkan maraknya promosi dan iklan judi online, salah satunya seperti yang dilakukan username @abdiiyyy pada tanggal 28 Juni 2022 yang mempromosikan judi online di laman instagramnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang menyangkut tindak pidana terhadap judi online menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosial dan teoritis. Data penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama seorang influencer dapat menerima tawaran judi online karena tekanan finansial dan menjadikan jasa promosi sumber pendapatan utama. Seorang influencer juga menginginkan audiensnya semakin meningkat, sehingga berani untuk mengiklankan judi online, kedua salah satu cara supaya influencer tidak melakukan promosi judi online yaiu dengan membuat kebijakan larangan promosi judi online di berbagai platform dan memberikan edukasi kepada influencer mengenai dampak negatif jika promosi terhadap judi online tetap dilakukan Kata Kunci: Judi Online, Influencer, Iklan judi online The advancement of electronic information has led to the growing popularity of online gambling. This has also resulted in the proliferation of promotions and advertisements for online gambling, such as the one conducted by the username @abdiiyyy on June 28, 2022, who promoted online gambling on their Instagram page. This research is a normative juridical study with descriptive-analytical specification, involving criminal acts related to online gambling according to Law No. 11 of 2008, with a statutory, conceptual, social, and theoritical approach. An influencer can engage in this crime in relation to sociogenesis theory. It can occur due to financial pressure and a luxurious lifestyle, which forces them to seek additional sources of income. Prevention efforts can be made by implementing policies that prohibit or restrict online gambling advertisements. The government can set strict standards regarding the types of ads that influencers can promote, including a ban on online gambling ads. Based on the results of the discussion regarding this research, it is concluded that, firstly, an influencer can accept online gambling offers due to financial pressure and make promotional services the main source of income. An influencer also wants his audience to increase, so that he dares to advertise online gambling, secondly, one way for influencers not to carry out online gambling promotions is by making policies prohibiting online gambling promotions on various platforms and educating influencers about the negative impacts of promoting online gambling. still doing. Keywords: Online gambling, Social Rehabilitation, Abuse
PENGARUH AJARAN CONCURSUS TERHADAP JENIS DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 194/Pid.B/2021/PN.Mtr) Setiawan, Ari; Saefudin, Yusuf
AMERTA Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3 (2023): Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses the concursus contained in the Decision of the Mataram District Court Number: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. The author's interest in this research is based on the concursus that is more often found in the form of crimes that are not similar. However, it is different in the object of this research which is a concursus with similar criminal offenses, namely in the form of theft with theft. With the concursus doctrine, of course the type of indictment imposed on the defendant will affect the verdict. Departing from this, in this study the author aims to analyze the effect of the concursus teaching on the type of indictment in the crime of theft with the object of research in the Mataram District Court Decision Number: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. This research uses normative juridical research, which is research conducted using the library method to explore legal rules related to the object of research. Because this research is a decision analysis, the approaches used in this research are statutory approaches and conceptual approaches. The results of this study indicate that the object of research is included in the qualification of concursus realis and is included in the type of single indictment. The inclusion of a single indictment is certainly due to the influence of concursus realis which in a regulation must contain several elements of a criminal offense that can provide clarity to the Public Prosecutor to impose a type of indictment on the Defendant. Keywords: concursus, indictment, theft Penelitian ini membahas mengenai concursus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. Ketertarikan penulis dalam penelitian ini didasari pada keidentikan concursus yang lebih sering dijumpai yaitu berupa tindak pidana yang tidak sejenis. Namun, berbeda pada objek penelitian ini yang merupakan concursus dengan tindak pidana sejenis, yaitu berupa kasus pencurian dengan pencurian Dengan adanya concursus tentu sebuah dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berpengaruh terhadap putusannya. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis pengaruh ajaran concursus terhadap jenis dakwaan dalam tindak pidana pencurian dengan objek penelitian Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 194/Pid.B/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan metode pustaka untuk menggali aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena penelitian ini merupakan analisis putusan maka pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam objek penelitian termasuk dalam kualifikasi concursus realis dan termasuk dalam jenis dakwaan tunggal. Dikenainya dakwaan tunggal tersebut tentu tidak lain disebabkan pengaruh concursus realis yang di dalam sebuah pengaturannya harus memuat beberapa unsur tindak pidana yang bisa memberikan kejelasan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan sebuah jenis dakwaan kepada Terdakwa. Kata kunci: concursus, dakwaan, pencurian
Electronic Medical Records as Evidence of Therapeutic Transactions Putri, Prima Maharani; Saefudin, Yusuf
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.3.3520

Abstract

The results of the medical examination are proof of the doctor-patient relationship, which is documented in a record containing an explanation of the patient's health condition based on the results of the examination that has been carried out. Although the recording process is an obligation, there are several cases where medical records are not filled in correctly and some are not even filled in by officers. Therefore, this research is designed to find out the urgency of electronic medical records as evidence of therapeutic transactions. The problems studied in this article are: First, the juridical consequences of health workers and hospitals in making and keeping RM or RME confidential; Second, the position and strength of RM or RME as evidence according to the law of evidence. The results show that health workers or hospitals are obliged to make Medical Records or Electronic Medical Records correctly and responsibly. Regulation of the Minister of Health Number 749a/MENKES/Per/XII/1989 concerning Medical Records is the basis for the obligation to procure Medical Records, therefore it must be adhered to for every health service.Keywords: Medical Records, Electronic Medical Records, Evidence
Tragedi Dalam Secangkir Kopi Mengungkap Misteri Pembunuhan Dengan Sianida Annastasya Nur Rahmawati; Yusuf Saefudin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2353

Abstract

Kriminologi merupakan ranah keilmuan yang mempelajari kejahatan serta perilaku menyimpang. Istilah ini di serap dari kata "crimen," yang berarti kejahatan, dan "logos," yang memiliki makna  ilmu. Wilhelm Saue mendefinisikan kriminologi merupakan  ilmu yang mempelajari sifat jahat individu dan masyarakat, dengan fokus pada kriminalitas dalam kehidupan pribadi maupun publik. Selain itu, kriminologi juga meneliti pelaku kejahatan, korban, serta respons sosial terhadap tindak kriminal. Di Indonesia, angka kriminalitas terus mengalami peningkatan, khususnya dalam kasus pembunuhan, seperti yang melibatkan penggunaan sianida. Pembunuhan dengan sianida merupakan kejahatan berat yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Artikel ini berupaya menghadirkan gambaran ringkas mengenai isu yang di analisis mengenai kasus pembunuhan dengan sianida, dengan menyoroti motif, pelaku, serta dampaknya. Dalam kejadian pembunuhan  sianida ,kopi  sianida di jadikan alat utama untuk menghabisi nyawa korban. Dampaknya sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi mengancam keselamatan banyak orang
DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Yunita Adinda Wulandari; Yusuf Saefudin
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.23623

Abstract

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemanfaatan kekuatan fisik, ancaman, atau manipulasi psikologis untuk memaksa individu melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Dampak dari kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial yang signifikan pada korban. Artikel ini membahas dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual dengan mengadopsi perspektif viktimologi, yang memahami korban sebagai subjek penelitian dan bukan hanya objek. Dalam melihat dampak psikologis, penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan. Pemahaman mendalam terhadap pengalaman korban diperlukan untuk memberikan dukungan psikologis yang tepat. Selain itu, perspektif viktimologi memberikan pentingnya memahami bagaimana stigma sosial dapat memperburuk kondisi psikologis korban, menciptakan hambatan dalam proses penyembuhan mereka. Dari segi dampak sosial, kekerasan seksual dapat merusak hubungan interpersonal dan sosial korban. Isolasi sosial seringkali terjadi karena rasa malu, ketakutan, dan stigmatisme yang terkait dengan kejadian tersebut. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan dapat mempengaruhi keterlibatan korban dalam proses hukum.
Reassessing Functional Differentiation and Dominus Litis Under Indonesia’s New Criminal Procedure Code Huda, Chairul; Yulia, Rena; Romdoni, Muhamad; Saefudin, Yusuf; Ismail, Noorfajri
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ymmfk139

Abstract

The enactment of Indonesia’s Criminal Procedure Code 2025 (KUHAP 2025) marks the strengthening of the integrated criminal justice system, positioning the principle of functional differentiation as a primary tenet in the administration of criminal proceedings. Under its provisions, KUHAP 2025 clearly defines the authority of law enforcement institutions, ensuring that their respective functions are not encroached upon. However, the principle of dominus litis still places the prosecutor as the controller of the case, raising questions regarding the boundaries of authority between the fact-finding process conducted by investigators and the assessment of the appropriateness of prosecution. This study focuses on how the limits of investigative and prosecutorial authority within the KUHAP 2025 should be understood proportionally to ensure that the application of dominus litis does not obscure the neutrality of investigations. Clarifying these functional boundaries is essential to prevent the integrated criminal justice system from collapsing into one that conflates authorities, but functions as a cooperative framework that preserves objectivity in uncovering the truth. The study relies on the perspective of the KUHAP 2025, which promotes integration in the criminal justice system by differentiating – not unifying – authorities, allowing functions to complement and supervise one another. By distinguishing investigation as the discovery of factual guilt and prosecution as the evaluation of legal guilt, this research shows that functional differentiation and dominus litis are not opposing principles. Rather, they constitute complementary concepts necessary to avoid overlapping authorities in law enforcement practice.
CRIMINAL LIABILITY FOR DARK PATTERN PRACTICES IN PERSONAL DATA PROCESSING: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PRAKTIK DARK PATTERN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI Febrianto, Yusuf Bagus; Widodo, Selamat; Saefudin, Yusuf
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11894

Abstract

This study examines criminal liability for the use of dark patterns in the registration process on digital platforms and applications, which often mislead users into providing consent for the processing of their personal data. Dark patterns are interface design strategies intentionally crafted to influence user behavior through visual and psychological manipulation, resulting in consent that is no longer freely given. The purpose of this research is to analyze the basis of criminal liability for the implementation of dark patterns under Indonesia’s national legal framework, particularly the Personal Data Protection Law (PDP Law), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the 2023 Criminal Code (KUHP), as well as to identify obstacles to law enforcement against such practices in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that dark patterns may fulfill the elements of a criminal offense due to the presence of intentionality, deception, and unlawful economic gain, thereby allowing liability to be imposed on both individuals and corporations. Nevertheless, significant barriers to effective enforcement remain, including the absence of an independent data protection authority, the lack of clear legal standards regarding manipulative interface design, and low levels of digital literacy among the public. This research underscores the urgency of strengthening regulatory frameworks and institutional capacity to ensure the protection of privacy rights and legal certainty within Indonesia’s digital ecosystem. Keywords: Dark Pattern, Criminal Liability, Personal Data Protection.
Legal Protection for Sellers in Cash on Delivery Schemes: Analysis of Consumer Rights Abuse in Electronic Commerce Transactions Argani, Latif; Wardani, Susilo; Saefudin, Yusuf
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11900

Abstract

The development of information technology has led to a shift from conventional transactions to electronic commerce, including the widespread use of Cash on Delivery (COD) systems on marketplace platforms. Although COD provides a sense of security for consumers, it also creates legal risks for sellers, particularly when buyers abuse the product return mechanism. This study examines the legal protection available to online sellers against the misuse of COD returns, using a case example of a sports retail business in Banyumas, including Planet Shoes Banyumas. This research applies a normative legal method based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), particularly the provisions governing sale and purchase agreements (Articles 1457–1540), the principle of good faith (Article 1338 paragraph 3), the principle of balance between contractual parties, and the concept of breach of contract (Article 1243). The act of returning goods that have been replaced with different items constitutes a breach of contract, which gives sellers the legal right to demand performance or compensation. The findings indicate that the enforcement of sellers’ rights is often constrained by limited evidence, incomplete consumer data, and the restricted role of third parties such as marketplace platforms and courier services, whose responsibilities are not comprehensively regulated in electronic contracts. This study recommends strengthening legal protection through clearer contractual clauses, proper documentation of product conditions, and technical verification mechanisms during the return process. The findings are expected to contribute to the development of civil law in the context of digital transactions and to provide practical guidance for business actors using COD systems in order to promote more balanced contractual relationships.
Police and Law Enforcement of Domestic Violence Crimes Based on Human Rights in Indonesia Iwan Hertanto; Supanto Suparto; Muhammad Rustamaji; Yusuf Saefudin
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 2 August (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i2.34357

Abstract

Domestic Violence (DV) as a form of crime that violates the rights of victims cannot be underestimated, the Police as law enforcement officers must be able to enforce the law fairly and beneficially for the integrity and peace of the household. Domestic violence crimes have a serious impact on family continuity and can even threaten the integrity of a family. This crime can occur at any time and happen to anyone, both men and women, but the majority of domestic violence victims are women. Women and children, as the majority of victims of domestic violence, have attracted international attention. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) regulates the scope of human rights and the state's obligation to ensure their fulfillment. This normative juridical method research aims to answer why the Police in law enforcement of domestic violence in Indonesia must be based on human rights, through several approaches such as the statutory approach and theoretical approach so that it can be concluded that domestic violence is a criminal offense between the perpetrator and the victim has a close relationship within the scope of the household. Indonesia as a state of law must uphold human rights. Pancasila as the spirit in resolving criminal acts of domestic violence has values that complement each other and qualify between one precept and another and each precept has human rights values. The fundamental values of Pancasila have created a harmonious life in a divine, humane, united, populist, and just manner, this of course has upheld the values of human rights in domestic violence law enforcement by the Police in Indonesia. Keywords: domestic violence, police, law enforcement, human rights
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Agus Raharjo Al-Amini, Inayatul Khaqu Alhakim, Abdurrakhman Aminudin, Sifa Annastasya Nur Rahmawati Ardiansyah, Prasetyo Argani, Latif Ari Setiawan Athif Hasan Al Banna Attamimi, Zeehan Fuad Bha’iq Roza Rakhmatullah Budiono, Budiono Chairul Huda, Chairul Damar Satya Wicaksono Farhani Nabiha Binti Mohd Yazi Fasya, Sofia Junindya Fatin Rohmah Nur Wahidah Fazacholil, M. Ghufron Febrianto, Yusuf Bagus Ferdianicko Maulana Hardiman Ghani, Muhammad Yusuf Al Hardianto Djanggih Hardiman, Ferdianicko Maulana Hendriana Chandra Permana Hertanto, Iwan Hidayah, Astika Nurul I Desak Ketut Dewi Satiawati I Komang Wahyu Wiguna Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Iwan Hertanto Jayanti, Sri Mulyani Putri Kaila Nindia Labibah Kartini, Ika Ariani Kem Nori Alfath Kholik, Rahmat Topan Luthfi Kalbu Adi Ma'ruf, Ma'ruf Mahdi Muhammad Marsitiningsih, Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mohd Hassan, Fareed Muhaimin Muhamad Romdoni Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad, Imam Maulana Mukarromah, Safitri Mulya, Agres Setia Ningrom, Ira Citra Nugroho, Daffa Jati Prasetyo Ardiansyah Prima Maharani Putri Putri, Prima Maharani Raharjo, Agus Rahtami Susanti Rahtami Susanti Rena Yulia Resmi, Herni Nursheta Rusdiana, Shelvi Samhudi, Gamalel Rifqi Shendria Melva Anugrach Siti Duwi Lestari Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Sonny Zulhuda Supanto Supanto Supanto Suparto Suparto, Supanto Susilo Wardani Sutansyah, Gilang Yasin Syahrul Adam Salleh Ibrahim Thalita Afradilla Sandra Utomo, Prio Budi Tri Vanda Affan Vanda Affan Widodo, Selamat Yunita Adinda Wulandari Yusmita Sari