Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.35
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Sasana JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Idea Hukum Journal Presumption of Law Keadilan JHCLS Proceedings Series on Social Sciences & Humanities JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law, Environmental and Justice Southeast Asian Journal of Victimology Keadilan Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Saefudin, Yusuf
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER DALAM TELEMEDICINE TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN ASAS NON-MALEFICENCE Nika Demitri Hudan; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/6h64t209

Abstract

Perkembangan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara dokter dan pasien dari interaksi tatap muka menjadi pelayanan medis jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, praktik telemedicine juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian dan batas pertanggungjawaban dokter apabila terjadi kerugian pada pasien. Hal ini disebabkan karena pengaturan telemedicine di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum membentuk rezim hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine dengan bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudence), asas non-maleficence, serta teori pertanggungjawaban hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan telemedicine di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, sehingga belum membentuk kerangka regulasi yang komprehensif terhadap praktik telemedicine berbasis aplikasi digital. Selain itu, pertanggungjawaban dokter dalam pelayanan telemedicine harus dipahami dalam konteks alur pelayanan medis jarak jauh yang meliputi konsultasi, konsultasi klinis, pemeriksaan penunjang, penerbitan resep elektronik, hingga pelayanan telefarmasi. Dalam setiap tahapan tersebut, dokter tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan asas non-maleficence. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum dokter lebih tepat didasarkan pada teori pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault liability) dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, serta menegaskan pentingnya pembentukan regulasi telemedicine yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan pasien.  Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter; Teknologi Kesehatan
Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kejahatan Pembegalan oleh Anak di Kota Semarang Kaila Nindia Labibah; Yusuf Saefudin
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 5 (2025): Maret - April
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kxtbpg62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang melalui sudut pandang kriminologi dan viktimologi, dengan menggunakan metode studi literatur review. Fenomena pembegalan oleh anak bukan hanya persoalan hukum, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, serta pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku menyimpang. Pendekatan kriminologi membantu menjelaskan penyebab anak terjerumus dalam tindakan kriminal, sedangkan viktimologi menyoroti dampak yang dialami korban, baik fisik maupun psikologis, serta kerentanannya dalam kejahatan jalanan. Studi literatur ini mengkaji data dari berbagai jurnal, buku hukum, dan laporan kasus, guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara pelaku anak dan korban dalam peristiwa pembegalan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pencegahan dan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.
KEDUDUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP BARU: TINJAUAN NORMATIF KRITIS Maizidah Salas; Yusuf Saefudin
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.187

Abstract

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial ke KUHP saat ini membuka ruang kajian, salah satunya menganalisis secara kritis kedudukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasca-integrasi ke dalam KUHP Baru  yakni UU No. 1 Tahun 2023. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti dekolonisasi hukum melalui kebijakan rekodifikasi nasional. Di satu sisi, KUHP Baru berhasil menyelesaikan kebuntuan teoretis pertanggungjawaban pidana korporasi dan mekanisme eksekusi sanksi denda pengganti, yang diharmonisasi secara operasional oleh UU No. 1 Tahun 2026. Di sisi lain, analisis kritis menunjukkan adanya deformasi elemen delik pada Pasal 555 KUHP Baru. Penyederhanaan formulasi tanpa merinci aspek tindakan, sarana, dan tujuan eksploitasi berisiko menimbulkan multitafsir, menghambat pembuktian, serta mengaburkan batas yurisdiksi dengan delik penyelundupan manusia. Selain itu, sinkronisasi dengan UU Kesehatan , UU TPKS , dan UU ITE  memicu tumpang tindih regulasi yang kompleks. Untuk mengatasi kelemahan ini, direkomendasikan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk memperjelas serta pedoman penuntutan komprehensif guna memastikan kepastian hukum dan optimalisasi pelindungan hak korban.
Legal Protection for Sellers in Cash on Delivery Schemes: Analysis of Consumer Rights Abuse in Electronic Commerce Transactions Latif Argani; Susilo Wardani; Yusuf Saefudin
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11900

Abstract

The development of information technology has led to a shift from conventional transactions to electronic commerce, including the widespread use of Cash on Delivery (COD) systems on marketplace platforms. Although COD provides a sense of security for consumers, it also creates legal risks for sellers, particularly when buyers abuse the product return mechanism. This study examines the legal protection available to online sellers against the misuse of COD returns, using a case example of a sports retail business in Banyumas, including Planet Shoes Banyumas. This research applies a normative legal method based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), particularly the provisions governing sale and purchase agreements (Articles 1457–1540), the principle of good faith (Article 1338 paragraph 3), the principle of balance between contractual parties, and the concept of breach of contract (Article 1243). The act of returning goods that have been replaced with different items constitutes a breach of contract, which gives sellers the legal right to demand performance or compensation. The findings indicate that the enforcement of sellers’ rights is often constrained by limited evidence, incomplete consumer data, and the restricted role of third parties such as marketplace platforms and courier services, whose responsibilities are not comprehensively regulated in electronic contracts. This study recommends strengthening legal protection through clearer contractual clauses, proper documentation of product conditions, and technical verification mechanisms during the return process. The findings are expected to contribute to the development of civil law in the context of digital transactions and to provide practical guidance for business actors using COD systems in order to promote more balanced contractual relationships.
Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas Yusuf Saefudin; Gamalel Rifqi Samhudi
Kosmik Hukum Vol. 21 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i3.12029

Abstract

Cases of drugs abuse and illicit trafficking continue to rise along with the increasing number of addicts and abusers of narcotics. Addicts and Victims of Narcotics Abuse are often in a dilemma between the perpetrator or victim. Assessment integrated can clarify their position. The problems studied in this research is about how the concept of assessment integrated into the case of criminal acts of narcotics and how the mechanism of placement of victims of abuse of narcotics into institutions of rehabilitation. This research is a juridical-sociological, designed using survey method, observation, interview and literature study. The Data obtained were collected and analyzed qualitatively with the model of descriptive-analytical. Based on the results of research, assessment integrated designed to distinguish between addicts and victims of narcotics abuse with a drug dealer/courier narcotics. Assessment integrated to produce recommendations that contain a description of the involvement of the suspect with a network of illicit narcotics, the level of dependence on narcotics and a plan of rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse. Of the 15 cases studied, there were 8 cases of drug abuse and only 1 of 8 such cases that boil down to rehabilitation. The assessment integrated a mechanism that is able to avoid the victims of the abuse of narcotics from the threat of imprisonment. Avoiding the victims of drug abuse from a criminal to prison is expected to break the chain of problems of drug abuse and illicit trafficking. It can be realized through a pattern of different handling between the addict/abuser with a drug dealer/courier narcoticsKeywords: Integrated Assessment, the Narcotics Crime, the Victims of Drug Abuse 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Yusuf Saefudin; Fatin Rohmah Nur Wahidah; Rahtami Susanti; Luthfi Kalbu Adi; Prima Maharani Putri
Kosmik Hukum Vol. 23 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320

Abstract

This study aims to describe the various forms of acts that fall into the category of criminal acts of sexual violence. In addition, this research is directed to comprehensively examine what forms of legal protection for victims of sexual violence in Indonesia have been specifically regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Therefore, this research is designed using the normative juridical method. Where the main data comes from laws and regulations, legal concepts related to sexual violence. The approaches used are statute approach and conceptual approach. The results showed, first, there are twelve types of sexual violence criminal offenses regulated in the TPKS Law. Second, Victims are entitled to Handling, Protection, and Recovery since the occurrence of Sexual Violence Crimes. Meanwhile, victims with disabilities are entitled to accessibility and reasonable accommodation for the fulfillment of their rights in accordance with the provisions of laws and regulations.Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Victims of Sexual Violence.
Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam Mahdi Muhammad; Kem Nori Alfath; Yusuf Saefudin
Kosmik Hukum Vol. 23 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i3.18390

Abstract

In human history, the death penalty is not a brand-new form of punishment. In early civilizations, it was known and widely used throughout the world. It was legalized in Codex Hammurabi. Contrary to its long history, the view changed radically after World War II. The abolition of it began to be propagated during the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) formulation in 1948 due to respect for the right to life. Islam adheres to the fundamental principle that everyone has the right to life, but that does not mean there is no death penalty in Islam. In this research, the problem to be solved is whether the death penalty regulation, according to the International Bill of Human Rights and Islam, has accommodated the right to life. The purpose of it is to find out and analyze which death penalty regulatory regime is more accommodating to the right to life. This type of research is normative juridical research using secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The approaches used are statute and comparative approaches. This research shows that the right to life is thoroughly accommodated in the Islamic death penalty regulation, while the abolition of it under the mandate of the International Bill of Human Rights, especially the Second Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights, only accommodates the perpetrator right to life of the perpetrator by ignoring many people right who could potentially be taken away if they are not sentenced to death.Keywords: right to life, death penalty, Islam.
Legal Protection for the Victims of Religious Hate Speech on the Internet Agus Raharjo; Yusuf Saefudin; Sonny Zulhuda
Kosmik Hukum Vol. 23 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i2.18426

Abstract

Over recent decades, the boom in information and communication technologies (ICTs) has brought completely new ways of establishing and maintaining relationships. Nevertheless, in very different ways, people are vulnerable to multiple forms of violence that threaten their physical and psychological integrity. Various media and new technologies are explored, but particularly the Internet and mobile phones and the convergence between the two are discussed. The religious hate speech was easily found on the internet. The victims on certain social media can report it to the managers for blocked. But on some websites, such things cannot be done, so those who feel victimized ended up doing the same thing to the first attack. Cyberwar through words will continue without end. State responses alone will never be sufficient. This happens for several reasons. First, the possibility of anonymity; second, the rapidly growing anarchy in cyberspace as a form of culture wild-wild west; the third, still weak law enforcement in the field of cybercrime – especially religious hate speech; fourth, the possibility of committing crime outside the criminal jurisdiction of a country; and fifth, diminishing of tolerant awareness. There should be a criminal policy and strong in handling this crime, and growing healthy behaviors for Internet users to communicate with other users.Keywords: cybercrime; religious hate speech; internet; anonymity; anarchy.
Criminological Analysis of Child Sexual Violence in the Family: An Indonesian Case Study Based on Routine Activity Theory Yusuf Saefudin; Gusti Kinanthya Anugrahing; Silviana Nesya Rizky; Nisa Zahra Aliyah Khoirun
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i2.27014

Abstract

This research aims to analyze the phenomenon of sexual violence against children committed by individuals from the immediate environment, particularly within the family, using a criminological approach through Routine Activity Theory (RAT). This approach focuses on understanding how criminal opportunities are shaped by the interaction between motivated offenders, vulnerable targets, and the absence of effective guardianship. The method employed is a literature review, utilizing secondary data such as laws and regulations, official documents, state agency reports, and relevant academic literature. The analytical technique applied is descriptive-qualitative and prescriptive analysis, aiming to identify criminogenic factors and power dynamics that enable sexual violence to occur within private spheres. The findings indicate that perpetrators typically possess emotional and structural access to victims and exploit relational inequalities to commit acts of sexual abuse. Weak social control and limited public literacy regarding child protection further increase the opportunity for such crimes to take place. Therefore, enhancing the capacity of community-based supervision and strengthening the legal protection system are essential for effective prevention. This study is significant as it offers a criminological lens that moves beyond psychological or juridical approaches by integrating Routine Activity Theory to explain the structural conditions that facilitate child sexual abuse, especially within familial contexts in Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Tanpa Sumpah Anak sebagai Korban Pencabulan dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN CLP Hanafiah Hanafiah; Rahtami Susanti; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2026): Legal Standing (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i2.14188

Abstract

This research examines the evidentiary value of unsworn testimony provided by child victims and analyzes judicial considerations in imposing sanctions for child molestation cases through the perspective of the negative statutory proof theory. Employing a normative legal research method, the study applies statutory, case, and conceptual approaches, with a focus on Cilacap District Court Decision Number 106/Pid.Sus/2025/PN Clp. The findings reveal that a child victim’s statement delivered without an oath does not qualify as independent legal evidence under Article 185 paragraph (7) of the Indonesian Criminal Procedure Code. Nevertheless, such testimony may contribute to the evidentiary process when supported by other lawful evidence, including witness statements, the defendant’s confession, and the Visum et Repertum. The court’s reasoning demonstrates the application of the lex specialis derogat legi generali principle through the Child Protection Act, which served as the legal basis for establishing the defendant’s guilt. Accordingly, this study highlights the need for standardized child-sensitive examination procedures to ensure effective legal protection and minimize the risk of revictimization during judicial proceedings.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Agus Raharjo Agus Setya Wardhana Alhakim, Abdurrakhman Anas Indratanaya Annastasya Nur Rahmawati Ardiansyah, Prasetyo Argani, Latif Ari Setiawan Athif Hasan Al Banna Attamimi, Zeehan Fuad Bha’iq Roza Rakhmatullah Budiono, Budiono Chairul Huda, Chairul Daffa Jati Nugroho Damar Satya Wicaksono Dwi Lulu Afsan Saputra Farhani Nabiha Binti Mohd Yazi Fasya, Sofia Junindya Fatin Rohmah Nur Wahidah Fazacholil, M. Ghufron Febrianto, Yusuf Bagus Ferdianicko Maulana Hardiman Ghani, Muhammad Yusuf Al Gusti Kinanthya Anugrahing Halfan Dimas Aji Pangestu Hanafiah Hanafiah Hardianto Djanggih Hardiman, Ferdianicko Maulana Hendriana Chandra Permana Herni Nursheta Resmi Hertanto, Iwan Hidayah, Astika Nurul I Desak Ketut Dewi Satiawati Imam Maulana Muhammad Inayatul Khaqu Al-Amini Indriati Amarini Ira Citra Ningrom Ismail, Noorfajri Iwan Hertanto Kaila Nindia Labibah Kartini, Ika Ariani Kem Nori Alfath Latif Argani Luthfi Kalbu Adi Ma'ruf, Ma'ruf Mahdi Muhammad Maizidah Salas Marsitiningsih Marsitiningsih Marsitiningsih, Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mohd Hassan, Fareed Muhamad Romdoni Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Mukarromah, Safitri Mulya, Agres Setia Nika Demitri Hudan Nisa Zahra Aliyah Khoirun Pandu Ardiansyah Prasetyo Ardiansyah Prima Maharani Putri Prio Budi Tri Utomo Putri, Prima Maharani Raharjo, Agus Rahtami Susanti Rahtami Susanti Rena Yulia Rusdiana, Shelvi Samhudi, Gamalel Rifqi Selamat Widodo Shendria Melva Anugrach Sifa Aminudin Silviana Nesya Rizky Siti Duwi Lestari Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Sonny Zulhuda Sri Mulyani Putri Jayanti Supanto Supanto Supanto Suparto Suparto, Supanto Susilo Wardani Syahrul Adam Salleh Ibrahim Thalita Afradilla Sandra Vanda Affan Vanda Affan Widodo, Selamat Yunita Adinda Wulandari Yusmita Sari Yusuf Bagus Febrianto