Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jambe Law Journal Kosmik Hukum ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Hukum Sasana JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Idea Hukum Journal Presumption of Law JHCLS Proceedings Series on Social Sciences & Humanities JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Law, Environmental and Justice Southeast Asian Journal of Victimology Amerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Cendekia Ilmiah JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Khazanah Hukum
Saefudin, Yusuf
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Rekrutmen, Seleksi, dan Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan: Studi Kualitatif di Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang Muhaimin; Wiguna, Wahyu; Saefudin, Yusuf; Sutansyah, Gilang Yasin; Kholik, Rahmat Topan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15516

Abstract

Kinerja guru dan tenaga kependidikan (tendik) merupakan faktor kunci dalam pencapaian mutu pendidikan di lingkungan yayasan pendidikan. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah melalui penerapan proses rekrutmen, seleksi, dan pengelolaan kompetensi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik rekrutmen, seleksi, dan kompetensi berperan dalam membentuk kinerja guru dan tenaga kependidikan di Yayasan Al-Muhajirin Nikomas Gemilang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pengelola yayasan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi berdampak pada variasi kualitas kinerja guru dan tendik. Selain itu, kompetensi profesional, pedagogik, dan administratif sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja serta peluang pengembangan yang diberikan oleh yayasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan memerlukan sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih terstruktur serta strategi pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.
RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE TO SETTLEMENT OF MISDEMEANOR CRIMES: A CASE STUDY : KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KEJAHATAN PELANGGARAN: STUDI KASUS Athif Hasan Al Banna; Yusuf Saefudin; Syahrul Adam Salleh Ibrahim
Journal Presumption of Law Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i1.6955

Abstract

This article examines the utilization of restorative justice as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal justice system at the Police sector Purwareja Klampok level. The aim of this research is to analyze the effectiveness and challenges faced in implementing the principles of restorative justice to address criminal offenses at the Police sector level. This research adopts a normative juridical approach and utilizes both secondary and primary data sources. Secondary data is obtained through literature research, while primary data is gathered through observations and interviews, involving key stakeholders such as police officers, victims, offenders, and community members, to obtain a comprehensive understanding of the implementation of restorative justice in Police sector Purwareja Klampok. The findings of this study highlight the potential benefits of restorative justice in facilitating victim-offender reconciliation, involving the community, and promoting rehabilitation. Additionally, the research reveals limitations and barriers in the application of restorative justice, including limited resources, inadequate awareness and understanding among stakeholders, and the need for capacity development and training. Based on data analysis, this article provides recommendations to enhance the implementation of restorative justice at the Police sector Purwareja Klampok level. In conclusion, this research contributes to the existing literature on restorative justice by offering insights into its application as an alternative to misdemeanor crimes in the criminal justice system at the Police sector Purwareja Klampok level. The study emphasizes the importance of promoting a more balanced and comprehensive approach to justice that focuses on repairing harm, fostering accountability, and restoring social harmony within the community. Keywords: restorative justice, misdemeanor, implementation of restorative justice, social improvement, police sector.
KOHABITASI SEBAGAI DELIK KESUSILAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Anas Indratanaya; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1099

Abstract

ABSTRAK Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pembaruan hukum pidana Indonesia yang berlandaskan nilai Pancasila dan nilai umum yang hidup dalam masyarakat. Salah satu pembaruan penting adalah pengaturan kohabitasi sebagai delik kesusilaan dalam Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan ini mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dan ditempatkan dalam kerangka perlindungan norma kesusilaan serta institusi keluarga. Pengaturan tersebut memunculkan diskursus mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik serta relevansinya dengan tujuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP Nasional dan menilainya berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga, namun implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional. Keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kunci agar pengaturan kohabitasi selaras dengan tujuan hukum pidana nasional.Kata kunci: Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminalisasi
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2024/PN PAL. Pandu Ardiansyah; Yusuf Saefudin; Selamat Widodo; Rahtami Susanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.1098

Abstract

ABSTRAK  Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku residivis narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta untuk mengkaji implikasinya berdasarkan teori tujuan pemidanaan dalam perspektif utilitarian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dalam putusan tersebut secara normatif telah diterapkan melalui pertimbangan keadaan yang memberatkan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP Baru karena hakim belum menguraikan secara komprehensif hubungan antara residivisme, tingkat kesalahan pelaku, dan efektivitas pidana sebelumnya. Selain itu, dalam perspektif utilitarian, pemberatan pidana memiliki legitimasi sebagai sarana pencegahan kejahatan, tetapi penerapannya belum sepenuhnya menunjukkan rasionalitas preventif karena tidak disertai analisis terhadap faktor penyebab pengulangan tindak pidana maupun upaya pembinaan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.Kata kunci: Residivis, Narkotika, Utilitarianisme.
Criminal Liability For Dark Pattern Practices In Personal Data Processing Yusuf Bagus Febrianto; Selamat Widodo; Yusuf Saefudin
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11894

Abstract

This study examines criminal liability for the use of dark patterns in the registration process on digital platforms and applications, which often mislead users into providing consent for the processing of their personal data. Dark patterns are interface design strategies intentionally crafted to influence user behavior through visual and psychological manipulation, resulting in consent that is no longer freely given. The purpose of this research is to analyze the basis of criminal liability for the implementation of dark patterns under Indonesia’s national legal framework, particularly the Personal Data Protection Law (PDP Law), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the 2023 Criminal Code (KUHP), as well as to identify obstacles to law enforcement against such practices in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that dark patterns may fulfill the elements of a criminal offense due to the presence of intentionality, deception, and unlawful economic gain, thereby allowing liability to be imposed on both individuals and corporations. Nevertheless, significant barriers to effective enforcement remain, including the absence of an independent data protection authority, the lack of clear legal standards regarding manipulative interface design, and low levels of digital literacy among the public. This research underscores the urgency of strengthening regulatory frameworks and institutional capacity to ensure the protection of privacy rights and legal certainty within Indonesia’s digital ecosystem. Keywords: Dark Pattern, Criminal Liability, Personal Data Protection.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Agus Raharjo Al-Amini, Inayatul Khaqu Alhakim, Abdurrakhman Aminudin, Sifa Anas Indratanaya Annastasya Nur Rahmawati Ardiansyah, Prasetyo Argani, Latif Ari Setiawan Athif Hasan Al Banna Attamimi, Zeehan Fuad Bha’iq Roza Rakhmatullah Budiono, Budiono Chairul Huda, Chairul Damar Satya Wicaksono Farhani Nabiha Binti Mohd Yazi Fasya, Sofia Junindya Fatin Rohmah Nur Wahidah Fazacholil, M. Ghufron Febrianto, Yusuf Bagus Ferdianicko Maulana Hardiman Ghani, Muhammad Yusuf Al Hardianto Djanggih Hardiman, Ferdianicko Maulana Hendriana Chandra Permana Hertanto, Iwan Hidayah, Astika Nurul I Desak Ketut Dewi Satiawati I Komang Wahyu Wiguna Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Iwan Hertanto Jayanti, Sri Mulyani Putri Kaila Nindia Labibah Kartini, Ika Ariani Kem Nori Alfath Kholik, Rahmat Topan Luthfi Kalbu Adi Ma'ruf, Ma'ruf Mahdi Muhammad Marsitiningsih, Marsitiningsih Masrofah Masrofah Mohd Hassan, Fareed Muhaimin Muhamad Romdoni Muhammad Rustamaji Muhammad Rustamaji Muhammad, Imam Maulana Mukarromah, Safitri Mulya, Agres Setia Ningrom, Ira Citra Nugroho, Daffa Jati Pandu Ardiansyah Prasetyo Ardiansyah Prima Maharani Putri Putri, Prima Maharani Raharjo, Agus Rahtami Susanti Rahtami Susanti Rena Yulia Resmi, Herni Nursheta Rusdiana, Shelvi Samhudi, Gamalel Rifqi Selamat Widodo Shendria Melva Anugrach Siti Duwi Lestari Situmeang, Ampuan Sohheng, Nipon Sonny Zulhuda Supanto Supanto Supanto Suparto Suparto, Supanto Susilo Wardani Sutansyah, Gilang Yasin Syahrul Adam Salleh Ibrahim Thalita Afradilla Sandra Utomo, Prio Budi Tri Vanda Affan Vanda Affan Widodo, Selamat Yunita Adinda Wulandari Yusmita Sari Yusuf Bagus Febrianto