Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

INDIKASI PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM PERJANJIAN DITINJAU DARI KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKATNYA Slamet, Sri Redjeki; Judge, Zulfikar; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7254

Abstract

Praktik pinjam meminjam nama (Nominee) oleh orang  asing agar dapat  memiliki hak atas tanah di Indonesia  atau pinjam nama  untuk kepemilikan saham  dalam penanaman modal, di mana  pinjam  nama ini  (Nominee) adalah untuk mensiasati  pembatasan kepemilikan bagai warga negara. Untuk itu penilitian ini bertujuan untuk  dapat memperoleh jawaban atas permasalahan, apakah perjanjian Nominee  dalam sistem hukum perjanjian  diidentifikasikan sebagai penyelundupan hukum  dan bagaimana  keabsahan dan kekuatan mengikat  perjanjian  Nominee  tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan konsep perjanjian  Nominee.  Penelitian menggunakan alat  pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder  yang  bersumber dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier terkait perjanjian  Nominee,  di mana data  penelitian dianalisa secara kualitatif.  Hasil penelitian  adalah bahwa perjanjian  Nominee    diidentifikasikan  sebagai penyelundupan hukum  perjanjian karena  bukan merupakan perjanjian  yang  sebenarnya (simulasi), di mana  perjanjian  ini  merupakan penyimpangan dari maksud  tujuan menimbulkan akibat hukum yang  berkaitan dengan kepemilikan yang  dilarang oleh peraturan perundangan  dan perjanjian  Nominee  tidak  sah karena memenuhi syarat kausa/sebab yang  halal yang  mengakibatkan perjanjian  Nominee  tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ariyani, Nita; arianto, Henry
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.19442

Abstract

Perkembangan jaman tidak dapat dielakkan lagi bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa, kemjauan jaman ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital. Dengan berkembanganya teknologi digital, maka kejahatan juga akan mengikuti dari perkembangan jaman tersebut, oleh karen itu diperlukannya regulasi atau kebijakan berupa peraturan perundang undangan, khususnya mengenai teknologi digital, oleh karenanya lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik untuk menjawab perembangan teknologi khususnya dibidang teknologi digital untuk dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi dikelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Ygyakarta, dengan harapan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuata yang melanggar aturan pada dunia maya, serta dapat memebrikan rasa aman jika terdapat adanya perbuatan yang merugikan warga masyarakat khususnya didalam dunia maya.  Adapun metode edukasi hukum ini mengguunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak anatara tim pengabdi dengan panitia warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman warga masyarakat terhadap eprbuatan yang oleh maupun tdak boleh dilakukan berserta sanksi hukuman berupa penjara maupun denda.  Legal Education Implications of Electronic Information and Transaction Law in Bener Village, YogyakartaAbstract: The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
MEMBUDAYAKAN LITERASI UNTUK MENUMBUHKAN PRIBADI YANG LITERAT TERHADAP LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN Slamet, Sri Redjeki; Lisasih, Nin Yasmine; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Damayanti, Siti Alfina; Syahputra, Ahmad Reza; Riyadi Sadono, Bayu Ridzki; Wibowo, Randy Yoso; Daryono, Guntur; Lelono, Gatot; Sihotang, Dian Rosalina; Puspita, Ari Isnaeni; Rizqy, Radithya Cahya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i4.9067

Abstract

The community service conducted at SMA Negeri 1 Tambun Selatan was carried out in the form of a Class Literacy Seminar. This activity is conducted to teach students how to read with the aim of improving their literacy skills. The results of the activity show that literacy is an individual's ability to use their skills to process and understand information while participating in activities or tasks that involve reading and writing.  Reading ability and reading skills are the foundation for acquiring students' knowledge, skills, and attitudes. that habituating and cultivating students' reading and literacy is part of the effort to foster character or student behavior in accordance with the Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2015 concerning the Cultivation of Character
KONSINYASI GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT ADANYA SENGKETA KEPEMILIKAN Kustiani, Larasati; Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9058

Abstract

AbstractLand acquisition is a government action to obtain land for various development purposes by providing compensation, which is deposited in the District Court. This research examines the disbursement of compensation consignment for land acquisition in the event of land ownership disputes and the legal protection for landowners in the presence of ownership disputes over the consigned compensation.  the method of normative legal research through document studies on land acquisition for public interest and analyzed qualitatively.  In the event of a land ownership dispute, for the disbursement of compensation consignment, the disputing parties must file a lawsuit to determine who is entitled to receive the compensation or through a settlement effort with mediation. The entitled party must receive legal protection, which includes preventive protection. The government must ensure land ownership affected by land acquisition before the establishment of the normative field and ensure that the disputing parties comply with the court's decision as the basis for the disbursement of the consignment. As for repressive protection, the consignment cannot be disbursed without a court ruling that determines the entitled party to the land. Keywords: consignment, land acquisition, ownership dispute
Program Peningkatan Kompetensi Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa di Universitas Al-Azhar dan Universitas Esa Unggul Machmud, Aris; Fuad, Fokky; Arianto, Henry; Sudiro, Amoury Adi
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 4 (2024): Volume 7 No 4 2024
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i4.14043

Abstract

ABSTRAK Publikasi ilmiah akhir-akhir ini menjadi fenomena dalam dunia akademik terutama sejak keluarnya Permendikbud Nomor 53 tahun 2023 tentang Mutu Perguruan Tinggi, dimana adanya pergeseran paradigma bahwa bukti lulus adalah skripasi untuk S1, Tesis untuk S2 dan Disertasi untuk S3. Bukti lulusan sekarang dapat diperoleh melalui publikasi ilmiah terutama untuk lulusan S1 dan S2 tergantung dari kebijakan prodi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa S1 dan S2 dalam publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui seminar dan diskusi yang dilakukan secara hybrid di dua lokasi yakni universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indonesia melalui seminar pelatihan dan pengembangan kemampuan dalam menulis. Pelatihan ini dilaksanakan di Universitas Esa Unggul dan Universitas Al-Azhar Indoensia dengan melibatkan siswa S1 dan S2 dari kedua universitas tersebut yang dilaksanakan secara hybrid. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami proses publikasi di jurnal bereputasi, setelah dilakukan pelatihan terdapat peningkatan jumlah publikasi di kalangan mahasiswa berkat pendampingan dan kolaborasi penelitan bersama antar dosen dan mahasiswa. Kesimpulannya bahwa perlu dilakukan pelatihan secara berkelanjutan meningkatkan budaya menulis di kalangan sivitas akademika. Kata Kunci: Budaya Menulis, Jurnal, Kolaborasi, Pelatihan, Publikasi  ABSTRACT Scientific publications have recently become a phenomenon in the academic world, especially since the issuance of Minister of Education and Culture Regulation Number 53 of 2023 concerning the Quality of Higher Education, where there has been a paradigm shift that proof of passing is a thesis for S1, a thesis for S2 and a dissertation for S3. Evidence of graduates can by scientific publications, especially for undergraduate and postgraduate graduates. This research aims to determine the development of undergraduate and graduate students' abilities in scientific publications in reputable journals. The method of community service activities is through seminars and discussions held in a hybrid manner at two locations, namely Esa Unggul University and Al-Azhar University Indonesia through training seminars and developing skills in writing. The research results show that publication training increases writing culture. After the training, there was an increase in the number of publications among students by mentoring and joint research collaboration between lecturers and students. The conclusion is that ongoing training needs to improve the writing culture in the academics. Keywords: Collaboration, Journals, Publications, Training, Writing Culture
KONSEP, BENTUK, DAN MEKANISME PENANGGULANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEPAILITAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Slamet, Sri Redjeki; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Rizqi, Radithya Cahya
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10126

Abstract

Perbuatan melawan hukum dalam kepailitan merupakan salah satu isu penting dalam hukum bisnis di Indonesia karena sering menimbulkan kerugian bagi kreditor dan mengganggu prinsip keadilan dalam pemberesan harta pailit. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitor, kreditor, maupun kurator, beserta mekanisme hukum yang tersedia untuk menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil Penelitian  menunjukkan ahwa konsep perbuatan melawan hukum dalam kepailitan memiliki dua dimensi: dimensi umum yang ditemukan dalam Pasal 1365 KUBHperdata dan dimensi khusus yang ditemukan dalam Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya melalui instrumen actio pauliana. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang umum terjadi meliputi pengalihan aset secara curang oleh Debitor, eksekusi sepihak oleh kreditor, serta penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Untuk menanggulanginya, hukum positif menyediakan mekanisme berupa actio pauliana, keberatan kepada hakim pengawas, dan gugatan ganti rugi. Saran perbaikan adalah bahwa perbuatan melawan hukum dalam kepailitan tidak hanya menjadi persoalan Debitor, tetapi juga kreditor dan kurator, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta konsistensi pengadilan dalam menegakkan hukum kepailitan.