Claim Missing Document
Check
Articles

KONTRIBUSI PENGEMBANGAN WISATA BEE JAY BAKAU RESORT TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo) Dhani Wahid; Slamet Muchsin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.093 KB)

Abstract

Pariwisata mempunyai peran strategis sebagai pembangunan nasional. Pariwisata berkontribusi penting terhadap pembangunan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi. Selain itu, Pariwisata merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena dengan adanya Pariwisata dapat diperoleh penerimaan daerah sebagai dasar pengembangan terhadap pembangunan bernegara. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana pengembangan wisata Bee Jay Bakau Resort, Kontribusi Bee Jay Bakau Resort terhadap pendapatan asli daerah, faktor pendukung dan penghambat pengembagan wisata Bee Jay Bakau Resort. Yang hasilnya akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan kontribusi pengembangan wisata Bee Jay Bakau Resort terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prolinggo, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisis penelitian menggunakan teori pengembangan oleh Pearce dan Summeng 2001, yang membahas mengenai pengembangan dan toeri Pendapatan Asli Daerah oleh Mardiasmo 2001 mengenai perpajakkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bee Jay Bakau Resort telah melakukan pengembangan pariwisata. 2) Bee Jay Bakau Resort berkontribusi terhadap pajak dan retribusi daerah. 3) Sedangkan beberapa faktor pendukung yaitu suburnya tumbuhan mangrove. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat adalah tumpukan sampah di kawasan hutan mangrove. 
PROBLEMATIK PELAYANAN PUBLIK APARATUR PEMERINTAH KELURAHAN (Studi Kasus Di Kantor Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang) Gandis Wulan Oktavisatrika; Slamet Muchsin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 13, No 6 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.247 KB)

Abstract

Aparatur pelayanan publik dalam melayani masyarakat dituntut memiliki kinerja yang baik. Pada kenyataannya belum semua aparatur pemerintah menyadari pentingnya pelayanan. Setiap organisasi tentu berharap para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Kinerja pegawai Kelurahan dalam memenuhi komponen standar pelayanan berdasarkan menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiansyah 2011:41) masih ada beberapa kekurangan. Hal ini terbukti pada lima dimensi kualitas pelayanan dari Berwujud (tangible) yang dilihat dari indikator sarana dan prasarana; Kehandalan (reliability); Ketanggapan (responsiveness); Jaminan (assurance) yang diberikan pegawai kepada masyarakat; dan Empati (empathy). Faktor penyebab kurang maksimalnya kinerja aparatur pemerintah yaitu usia, karena rata-rata pegawai diatas 50 tahun, kurangnya motivasi dalam mempelajari hal-hal baru, dan pelatihan pengembangan teknologi yang kurang maksimal. Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat di berikan yaitu bagi seluruh staf kelurahan untuk memiliki budaya kerja yang baik dan motivasi kerja yang kuat agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, pimpinan perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki prestasi, pimpinan harus melakukan penilaian kinerja secara periodik (satu bulan sekali) dan terencana.Kata kunci :  Problem, Pelayanan Publik, Aparatur Pemerintah, Kelurahan
EVALUASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) Dhea Aprilia; Slamet Muchsin; Roni Pindahanto
Respon Publik Vol 14, No 2 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.411 KB)

Abstract

Evaluasi kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan penting dilakukan agar proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Melihat dari fenomena yang ada, wajib pajak di Desa Slamparejo masih banyak yang mengabaikan tangung jawabnya sebagai wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. Masih banyak ditemukan wajib pajak di Desa Slamparejo yang membayar PBB jatuh tempo, membayar PBB tidak tepat waktu, bahkan sampai menunggak bertahun-tahun. Inilah yang menyebabkan capaian target PBB di Desa Slamparejo tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui capaian target PBB di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang tahun 2017-2019. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (A) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo yaitu: (1) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2017-2019 dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (2) target capaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo di tahun 2018 tidak dapat teralisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. (B) Faktor yang mempengaruhi capaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slamparejo yaitu : (1) Sistem dan Prosedur Pembayaran PBB. (2) Jumlah Petugas Pemungut PBB. (3) Pengawasan Pemungutan PBB.(C) Kendala yang dihadapi dalam membayar PBB di Desa Slamparejo yaitu : (1) Rendah kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. (2) Tingkata Pengetahuan Yang Rendah. (3) Isu Pajak. (4) Kesalahan data SPPT. (5) SPPT tidak sampai wajib pajak. (D) Solusi kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB. (1) Melakukan Sosialisasi. (2) Pendekatan langsung kepada wajib pajak. (3) Pemasangan Spanduk PBB. (4) Melakukan Tindakan Tegas. (5) Mengajukan Terkait SPP yang ada kesalahan. (6) Segera Menyampaikan SPPT Kepada WP. Kata Kunci : Evaluasi Kepatuhan , Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan
EVALUASI KEBIJAKAN BENCANA ALAM (Studi Kasus Penanganan Pasca Bencana Banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek) Nabila Hanun Zayain; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.376 KB)

Abstract

Indonesia memiliki kerentanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi. Ketika bencana alam menimpa hal yang perlu di perhatikan yaitu proses penanganan atau penanggulangan bencana. Penanganan pasca terjadinya bencana banjir sangat penting untuk mengatasi dampak maupun trauma dari korban maupun kerugian yang dialami oleh korban bencana banjir. Salah satu aspek paling penting dalam penanganan korban bencana banjir adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, pada bab 3 pasal 5-9 dijelaskan terkait tangung jawab dan wewenang pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini yang akan memberikan arahan langkah bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya tersebut dalam memberikan penanganan terhadap korban bencana. Apabila implementasi dari kebijakan sudah terlaksana yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam penanganan pasca bencana, pemerintah juga akan menentukan siapakah aktor non-pemerintah yang akan dilibatkan dalam proses kebijakan publik. Peneliti menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan strategi menggunakan studi kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, serta pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara, observasi, dokumentasi,dan catatan lapangan. Analisis yang digunakan peneliti berupa analisis domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemkab Trenggalek dalam penanganan pasca bencana di SDN 1 Bendoroto ada beberapa tahap. Dari yang pertama peninjauan lokasi terdampak dengan tujuan mengetahui apasaja yang harus ditindak lanjuti. Kemudian pendirian sekolah darurat sementara waktu sampai ada kebijakan selanjutnya. Hal terpenting dalam kebijakan ini adalah relokasi dan rekontruksi sekolah sebagai alternatif pemecahan masalah. Sumber pendanaan yang digunakan untuk proses penanganana pasca bencana banjir tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan CSR Bank Jatim. Selain iu, peran aktor non-pemerintah dalam hal ini adalah keterlibatan Bank Jatim Kantor Cabang Trenggalek dalam implementasi kebijakan perusahaan berupa alokasi program Coorporate Social Responsibility Bidang Pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk prasarana belajar. Seluruh komponen kebijakan yang dilakukan Pemkab Trenggalek dan Bank Jatim KC Trenggalek telah terealisasi dengan baik. Dengan didukung sumber dana yang mencukupi, maka proses pembangunan berjalan cepat dan sesuai dengan harapan. Maka dari itu, dikatakan kebijakan tersebut sudah optimal. Peneliti memberikan saran berupa perbaikan dan monitoring tanggul (DAS), Pendirian Kampung Siaga Bencana, Peningkatan Bina Lingkungan BJT dan Pendanaan CSR BJT Kata Kunci: Manajemen Bencana, Keterlibatan Aktor Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, Kecamatan Munjungan
STRATEGI PALANG MERAH INDONESIA KOTA MALANG DALAM MEMPERTAHANKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 Denis Wijayanto; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.904 KB)

Abstract

Pelayanan dapat diciptakan dengan memberikan strategi yang tepat, dalam persaingan saat ini. Pelayanan diharapkan mampu menjadi salah satu unsur agar masyarakat bisa merasakan kepuasan pelayanan yang diberikan. Di era reformasi ini penyelenggaraan pelayanan publik sering dihadapkan pada tantangan kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan baik itu dalam perubahan kehidupan dibidang kehidupan masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Ditambah lagi adanya tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi dan lainnya. Manajemen strategi merupakan langkah awal dalam mempertahankan kualitas pelayanan yang mengalami penurunan diberbagai unit pelayanan public yang disediakan oleh PMI. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi, langkah-langkah serta faktor pendorong dan penghambat PMI Kota Malang dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik pada Situasi Pandemi COVID-19.  metode penelitian yang dilakukan menggunakan metoide kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 1) strategi yang dilakukan dengan memperbanyak titik pelayanan, mengembangkan pelayanan berbasis online, Memperbanyak Kerja Sama Dengan Berbagai Macam Instansi. 2) langkah-langkah yang dilakukan Identifikasi Lingkungan meliputi dimensi empati PMI melakukan peninjauan ulang ke seluruh titik yang ada di seluruh Kota Malang serta Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal. 3) faktor pendorong meliputi fasilitas teknologi yang sudah memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PMI Kota Malang sudah tinggi, dan letak geografis PMI Kota Malang yang berada di Sentral Kota Malang dapat mudah dijangkau oleh masyarakat ingin ke PMI Kota Malang. sedangkan untuk faktor penghambat meliputi pelaksanaan kerjasama yang masih kurang efektif saat terjadi pandemi COVID-19, fungsi media kurang efektif dalam pengunaan media sosial. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BATU (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu ) Lailatul Chasanah; Slamet Muchsin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.581 KB)

Abstract

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk daerahnya agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peran dari masyarakat itu sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengelola sumber potensi daerah nya serta meningkatkan daya saing dengan memerhatikan keadilan, pemerataan, prinsip demokrasi, serta keanekaragaman.Kegiatan perparkiran, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi. Di Kota Batu membutuhkan banyak lahan parkir yang harus disediakan namun minimnya lahan parkir yang mengakibatkan para pengendara menaruh kendaraannya sembarangan dan dimanfatkan oleh juru parkir untuk menarik keuntungan, meski peraturan pemerintah tentang parkir dan pajak pembayaran buat parkir telah ditetapkan, namun masih saja juru parkir mengambil keuntungan sendiri dengan menaikan pembayaran tarif parkir, Seperti yang terjadi banyak penarikan uang parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertera dikarcis, contohnya di alun-alun kota Batu. Dalam karcis tertera Rp 2000 kemudian dibawahnya tertera tulisan sesuai perda nomor 10 tahun 2010. Dengan tidak sesuai nya tarif parkir ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada sektor retribusi parkir tidak dapat tercapai. Faktor-faktor yang menghambat diantaranya sumber daya manusia seharusnya profesional, isi kebijakan belum dipahami oleh implementor kebijakan dan pelaksana lainnya, serta pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Dan faktor-faktor yang mendukung ini seharusnya didukung oleh ada insentif pengelola parkir, fasilitas yang memadai serta partisipasi masyarakat yang sangat penting juga dalam impelentasi kebijakan peraturan ini. Kata Kunci : Implementasi kebijakan, retribusi parkir
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Lina Kusumawati; Slamet Muchsin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 15, No 9 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.822 KB)

Abstract

ABSTRAKTerselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah disuatu negara. Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat didaerah tersebut. Hal ini sudah dijalankan untuk memaksimalkan pembangunan yang kurang baik disetiap daerah. Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang , (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat  tentang pengelolaan dana desa yang ada di Desa Sukoanyar Pakis. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa (1) Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus: Pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa , Hasil dari pengelolaan Dana Desa. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus: Faktor Pendukung dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kata Kunci : Good Governance, Pengelolaan Dana Desa, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SANANKERTO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG Anggun Adiningsih; Slamet Muchsin; Taufiq Rahman Ilyas
Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.911 KB)

Abstract

Desa Sanankerto memiliki ekowisata Boon Pring dan sudah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Sebelum adanya ekowisata tersebut masyarakat banyak yang masih pengganguran dan kurangnya berdaya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang mewujudkan usaha – usaha ekonomi kreatif. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana startegi penguatan ekonomi kreatif, kedua bagaimana pemberdayaan masyarakat dan ketiga apa faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan satu untuk mengetahui strategi penguatan ekonomi kreatif. Kedua mengetahui pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam melakukan pelaksanaannya melalui program – program di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Greenteori yang digunakan pada fokus penelitian yaitu Ismawan Priyono. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi penguatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sanankerto berada pada kuadran I dalam bagan SWOT, dan adanya pola interaksi triple helix yaitu adanya hubungan interaksi anatara akademisi, swasta atau bisnis dan pemerintah daerah. (2) pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sanankerto dengan pelatihan- pelatihan atau pembinaan serta adanya kelompok – kelompok masyarakat seperti Pokdarwis, pengembangan usaha produktif. (3) faktor pendukung meliputi dukungan dari pemerintah desa, alam, dan partisipasi masyarakat yang baik. Sedangkan faktor penghambat meliputi sumber daya manusia yang masih rendah, kecukupan modal dan perlunya peningkatan digilatisasi. Dapat disimpulkan bahwa cara penguatan yang dilakukan pemerintah desa sudah baik karena pemerintah juga memiliki hubungan dengan perguruan tinggi, pihak swasta dan pemerintah daerah dalam pengembangan desa, serta pemberdayaan yang dilakukan juga sudah masuk pada programnya. Saran dari penulis perlu adanya pelatihan marketing penjualan secara online agar dapat memaksimalkan pendapatan masyarakat. Kata Kunci : Penguatan Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang) Iik Sakinah; Slamet Muchsin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.879 KB)

Abstract

Pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 pasal 1 penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya.Kota Malang sebagai kota inklusi mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui peraturan daerah nomor2 tahun 2014. Namun implementasi peraturan daerah ini masih belum terlaksana maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perauran daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas pada point rehabilitasi sosial serat faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Kota Malang cukup baik, penyandang disabilitas sudah merasakan rehabilitasi sosialyang diadakan oleh Dinas Sosial dan Yayasan di Kota Malang. Faktor pendukung implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah Antusias dari keluarga penyandang disabilitas sehingga terbentuk paguyuban, melibatkan secara langsung disabilitas pada kegiatan sosial, kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan berbagai instansi lain. Faktor pengahambat implementasi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas adalah minimnya pegawai yang menangani rehabilitasi sosial bagi disabilitas, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk disabilitas masih minim, keterbatasan waktu pada rehabilitasi sosial. Dengan temuan penelitian seperti berikutdiharapkan bisa memberikan perubahan supaya implementasinya secara optimal. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Disabilitas Kota Malang
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Studi pada Desa Wonoayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang Anggaran Tahun 2016-2019) Muh Oji Mardiansyah; Slamet Muchsin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.343 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun anggaran 2016-2019. 2untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi dalam pembangunan desa dan musremnbangDes. 3untuk mengtahui dan menganalisis tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. 4untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di desa wonoayu, kecamatan wajak, kabupaten malang. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian secara keseluruhan, menjelaskan bahwa pemerintah desa wonoayu, dalam pengelolaan alokasi dana desa. sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa, di desa wonoayu menerapkan prinsip akuntabiltas yang dimana, ada transparan dan akuntabel. Untuk mengetahui partisipasi pembangunan dan musrtembangDes yang ada di desa wonoayu, sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah desa. Mulai dari musrembangdes mengundang seluruh tokoh masyarakat, perempuan, pemuda desa, dan perwakilan RT/RW untuk hadir, dan memberikan usulan-usulan yang akan disepakati bersama. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa
Co-Authors Abdul Azis Abdul Haris Nur Sugeng Abi Ibnu Majid Achmad Agung Maulana Saiful Rizal Afiffuddin Afiffuddin Afiffudin Afiffudin Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin, Afifuddin Agus Abidin Agus Zainal Abidin Agus Zainal Abidin Agus Zainal Abidin Ahmad Isnaini Haryanto Aina Khilya Isna Shofia Akhmad Tabrani Akmad Piru Jabadi Anggun Adiningsih Atiqoh, Lia Nur Cokro Wibowo Sumarsono Damayanti, Dwi Ayu David Eko Prasetyo Denis Wijayanto Denny Rakhmad Widi Ashari Devi Permana Dhani Wahid Dhea Aprilia Dwi Ari Kurniawati Dwi Ayu Damayanti Dwi Hari Cahyono Dwi Ratna Fatmawati Eva Auliya Putri Fietatul Ihdiyah Gandis Wulan Oktavisatrika Geofany Brillian Fajar Akasha Hayat Hayat , Hayat Hayat Hayat Hayat Hayat Heny Ayu Agustina Hidayah Kartiko Weny Hikmah Haryanti Iik Sakinah Iis Khoirun Nisa’ Imam Asrori Indana Masda Masruroh Inggit Kentjonowaty Iswara, Yoga Nur Jeni Susyanti KABRAN JADIDAH PICAL khoiron khoiron Khoiron Khoiron Khoiron Khoiron Laela Octaviana Yusuf Lailatul Chasanah Langgeng Rahmatullah Putra Lavenia Ied Harany Lina Kusumawati Lisna Wati Mohamad Lutfiyah Lutfiyah Luthfi Mulya Rizqi Maratus Solihah Moh Subaidi Moh. Ali Mas’udi Mohammad Afifulloh Mohammad Ardiansyah Eka Saputra Mohammad Mas’ud Said Mohammad Muhibbin Muchamad Arif Wijayanto Muh Oji Mardiansyah Muhammad Djunaidi Ghony Muhammad Fajriansyah Muhammad Mas'ud Said Muhammad Saidin Mangu Duru Muhammad Syahrul Hidayat Mustasfiri Mustasfiri Mustofa, Mutmainnah Nabila Hanun Zayain Nanda Aprillia Nanik Maulidiyah Nikmatul Laily Agustin Niko Yuwandika Ramadhan Nimas Aulia Nandha Pratama Ninda Herista Bella Nizar Subqi Hamza Nur Chamidah Nur Fajar Arief Nur Habiba Febriantika Sari Nur Laili Ismayanti Pardiman Pardiman Prautami Sintaresmi Prautami Sintaresmi Putri Awaliyah Raphael Ersa Manusakerti Retno Wulan Sekarsari Ridlwan, Muhammad Ama Ridlwan, Muhammad Ama Rini Rahayu Kurniati Riska Aisyah Putri Risna Amalia Riza Mustofa Rochmatin, Laily Rofiqotul Ummah Roni Pindahanto Roni Pindahanto Widodo Roni Widodo Roni Widodo Rudianto Rudianto Rulam Ahmadi Rulam Ahmadi Samian Samian Selly Nurlita Sari Selvi Marcellia Setiawan, Galih Wahyu Shangriani Yona Subagyo Shinta Dwi Lestari Silfa Ari Pradana Sri Ambar Budi Suhartatik Suhartatik Sukma Faradiba Sumartono Sumartono Sunardi Sunardi Sunariyanto Sunariyanto Sunariyanto Sunariyanto, Sunariyanto Surya Sari Faradiba Suyeno Suyeno Taufiq Rahman Ilyas Tiffany Heruveradita Trina Yuni Safitri Utami Sri Maryani Utami, Artanty Vena Syaharani Vicky Rahadyanto Widyatmoko Wyls Ratna Puspita Yaqub Cikusin Yunta Fa’aubi Maulidyah Yusni, Berliana Shakinah Zainal Abidin