Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.154
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Law Research Review Quarterly Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Inicio Legis : Jurnal Hukum Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik J-CEKI ADHAPER
Lucky Dafira Nugroho
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Studi Kasus Wanprestasi: Implikasi terhadap Perancangan Kontrak di Sektor Bisnis Victor Karna Junior; Ghefari Albir Fachri Suherman; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.5155

Abstract

Default, or breach of contract, is a common problem in business transactions and can have significant impacts, both financially and non-financially. This article analyzes the various forms of default, such as failure to fulfill obligations, delays, or non-performance in accordance with the agreement. The impact of default is not only directly related to financial losses—for example through fines or damages—but can also damage business relationships and the company's reputation. Therefore, good contract design is very important in reducing this risk. Effective contract design should include clear clauses regarding obligations, deadlines, and sanctions that apply in the event of a breach. Penalty clauses are often used to provide incentives for the parties involved to fulfill their obligations. Furthermore, in the context of globalization and international transactions, it is important for contracts to include clear dispute resolution mechanisms, such as mediation or arbitration, to avoid escalation of problems. This article aims to provide practical guidance for companies in designing contracts that not only reduce the risk of default, but also ensure the sustainability of mutually beneficial business relationships. With a thorough understanding of legal risks and the implementation of appropriate mitigation measures, companies can maintain smooth operations and prevent major losses due to default. Keywords : Default, Breach Of Contract, Contract Drafting, ,, , Mediation, Arbitration, Corporate Reputation, Risk Management.
Konflik Hukum Perdata Internasional dalam Kepemilikan Tanah oleh WNA di Indonesia: Studi atas Lex Rei Sitae dan Public Order Septy Amelia Handayani; Desak Andini Parameswari; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.5311

Abstract

Indonesia is a unitary state comprised of thousands of islands and vast seas. Land is a vital asset for both the people and the state; therefore, its control, use, and preservation must be regulated fairly to prevent misuse, particularly by foreign parties. This study focuses on the extent to which the limitations on land ownership by foreign nationals (FNs), as established by national law, can be effectively applied in cases occurring beyond Indonesia's jurisdiction.The aim of this research is to examine how the principle of lex rei sitae, the doctrine of cross-border inheritance law, and the concept of ordre public in Indonesian law interact with one another in order to formulate legal policies that uphold agrarian justice and national sovereignty, while also adapting to global changes. The findings of this study reveal that the principles of lex rei sitae and ordre public serve not merely as grounds for legal rejection, but as fundamental pillars in shaping land ownership policies for foreign nationals based on fairness, proportionality, and sustainability. By implementing a legal system that is firm, consistent, yet flexible, Indonesia is able to safeguard its national sovereignty while also fostering international trust as a rule-of-law state capable of facing global challenges without losing its national identity.
STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA Moh. Widadun Ni’am; Muhammad Azmi Robbani Jakfar; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.1991

Abstract

Artikel ini menganalisis optimalisasi perancangan kontrak sebagai alat preventif untuk mencegah sengketa hukum privat melalui pendekatan normatif-yuridis dan kajian literatur. Penelitian mengacu pada KUHPerdata Pasal 1320–1339, sumber sekunder, dan studi kasus di sektor properti, konstruksi, serta UMKM. Hasil menunjukkan bahwa kontrak yang disusun secara komprehensif—meliputi identitas pihak, objek, hak dan kewajiban, klausul wanprestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa—efektif meminimalisir konflik. Prinsip kehati-hatian dan itikad baik menjadi dasar etis dan hukum yang penting. Temuan utama menekankan pendekatan *contract-based dispute prevention*, di mana kontrak berfungsi sebagai alat manajemen risiko hukum, bukan hanya alat pemaksa. Artikel ini menawarkan model kontrak adaptif yang menekankan kesetaraan, kejelasan redaksional, dan mekanisme antisipatif. Rekomendasi meliputi peningkatan literasi kontraktual, penggunaan jasa hukum profesional, dan standar kontrak sektoral untuk mewujudkan kepastian hukum dan hubungan bisnis berkelanjutan.
PEMBELAAN HUKUM TERGUGAT DALAM MEDIASI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ATAS TANAH WAKAF Bintang Priyantika Putri; Robiatul Adawiyah; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bawj7236

Abstract

Sengketa pada objek tanah yang telah diwakafkan dan diajukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri menunjukkan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum terkait status, pengelolaan, dan kepemilikan tanah wakaf. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan atau dijadikan objek sengketa kepemilikan pribadi. Dalam konteks tersebut, tergugat yang posisinya sebagai nazhir, merupakan pihak yang menerima amanah wakaf seringkali berada pada posisi sulit ketika digugat atas dasar PMH, meskipun ia tidak terlibat dalam proses sebelum wakaf atau dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-kualitatif untuk mengkaji strategi pembelaan hukum nadzir dalam mediasi sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah wakaf. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan, sedangkan pendekatan empiris diperoleh dari wawancara dan observasi praktik mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki perlindungan hukum kuat melalui akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf, serta ketentuan Pasal 3 dan 40 Undang-Undang Wakaf. Pembelaan hukum yang dilakukan tergugat (nazhir) pada tahap mediasi berperan penting dalam menegaskan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sekaligus memperkuat posisi hukum wakaf sebagai aset sosial-keagamaan yang tidak dapat diganggu gugat.
Konflik Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional Reva Hazarina Karmila; Angie Kesuma Putri; Lucky Dafira Nugroho
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.427

Abstract

Hukum Perdata Internasional (HPI) berperan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan unsur asing, seperti dalam transaksi bisnis dan perkawinan campuran. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam konflik yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari literatur hukum dan peraturan terkait untuk menganalisis penerapan HPI di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HPI masih mengalami kendala dalam harmonisasi regulasi dan pengakuan putusan arbitrase asing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas HPI di Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BENAR DEBITOR DALAM PROSES KEPAILITAN Hlaaillah Diah Permada Margadineta, Qifatah; Nugroho, Lucky Dafira
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 9 No. 02 (2023): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v9i02.46

Abstract

Abstract The bankruptcy process and the cooperative attitude of the bankrupt debtor are important factors for the successful resolution of cases. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK-PKPU) is based on the principles of balance and fairness, one of which is to minimize debtor fraud. However, in practice, there are still cases of fraud that are not explicitly regulated, such as the provision of false statements regarding the debtor's assets. This study examines two issues, namely the impact of false statements by debtors on bankruptcy assets and the legal liability of debtors who cause harm to third parties. The research method used is normative with a legislative approach, conceptual approach, and comparative approach, referring to the Malaysian Insolvency Act 1967. The issues are analyzed through Decision Number 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN Niaga Surabaya, which shows a legal vacuum in the UUK-PKPU because it does not require the accuracy of debtor information. As a result, false statements do not affect bankruptcy assets according to Article 26 paragraph (2), so that the debtor's liability can be settled through the UUK-PKPU or Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Liability; Debtor; Bankruptcy; Third Party; Loss   Abstrak Proses kepailitan, sikap kooperatif debitor pailit merupakan faktor penting bagi keberhasilan penyelesaian perkara. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) berlandaskan prinsip keseimbangan dan keadilan, salah satunya untuk meminimalkan kecurangan debitor. Namun, dalam praktik masih ditemukan tindakan penipuan yang belum diatur secara tegas, seperti pemberian pernyataan palsu mengenai harta debitor. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu dampak pernyataan palsu debitor terhadap harta pailit serta tanggung jawab hukum debitor yang merugikan pihak ketiga. Metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. merujuk Malaysia Insolvency Act 1967 Permasalahan dianalisis melalui Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN Niaga Surabaya yang menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UUK-PKPU karena tidak mewajibkan kebenaran informasi debitor. Akibatnya, pernyataan palsu tidak berdampak pada harta pailit menurut Pasal 26 ayat (2) sehingga Tanggung jawab debitor dapat diselesaikan melalui UUK-PKPU atau Pasal 1365 BW. Kata Kunci: Tanggung Gugat; Debitor; Pailit; Pihak Ketiga; Kerugian
PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nugroho, Indra Bayu; Amiliya, Amiliya; Nugroho, Lucky Dafira
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.29959

Abstract

Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak  kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum 
EFEKTIVITAS NEGOSIASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA HUKUM PERDATA DI LUAR PENGADILAN( NON-LITIGASI) DI INDONESIA Ahmad Ferdian Ramadhani; Apriliana Anggun Triwardani; Lucky Dafira Nugroho
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 02 (2025): Volume 11 No. 02 Juni 2025 In Order
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i02.6872

Abstract

Environmental disputes are complex problems and require effective and efficient resolution. Negotiation of environmental dispute resolution through civil law outside the court (non-litigation) is an attractive alternative to resolve conflicts without going through a long and expensive trial process. This study aims to analyze the effectiveness of negotiation in resolving environmental disputes through civil law outside the court. This study uses literature study and case analysis methods to understand the negotiation process and its results in resolving environmental disputes. The results of the study indicate that negotiation can be an effective method in resolving environmental disputes, because it can promote good communication between the disputing parties, increase public awareness and participation, and produce more creative and flexible solutions. This study also identifies several factors that influence the effectiveness of negotiation, such as the ability of the negotiator, trust between the disputing parties, and the presence of a neutral facilitator. The results of the study indicate that negotiation can be an effective and efficient alternative in resolving environmental disputes, and can help increase public awareness and participation in protecting the environment.
Co-Authors Abdul Hamid Safar Abdur Rahman Jainur Dani Adillah, Ishmah Izzati Arianti Ahmad Ferdian Ramadhani Amiliya, Amiliya Amini, Aisyah Ananda Aimmatul Aminin Ananta Fitri Handayani Anggraini, Sherlyna Resti Angie Kesuma Putri Angraini, Nur Mulia Isnai Apriliana Anggun Triwardani Aprilina Pawestri Azzahra Dita Pratiwi Bayu Deni Harensyah Bintang Priyantika Putri Bona Tua Tampubolon Dani Lailatul Magviro Desak Andini Parameswari Dewi Tri Lusiyana Agustin Dina Atika Oktafiana Elyviatino, Elsha Putri Emalia Fahad, Muhammad Faninazila Azzahra Amnurdiant Farchan Hamdani Ferdy Arliyanda Putra Feriska, Mifta Nur Firdiyansyah, Erik Edwar Firman Rahmat Hidayat FIRMANSYAH, RHEZA Ghefari Albir Fachri Suherman Gilang Octa Pasca Resta Aswitok Handayani, Asri Lilik Handayani, Imelda Fertikel Putri Hapsari, Diani Zahra Helmy Boemiya Hlaaillah Diah Permada Margadineta, Qifatah Hudama Leo Putra Perkasa Ida Wahyuliana Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu Infitahatun Nimah Iqbalur Rohman Ismiati, Ifa Iva Yuli Hanifah Khoirotunnisa Kholis, Kholis Latif, Moch Gufron Latifahtul Maulida Maldi Omar Muhammad Maltufah, Siti Masyunah Masyunah, Masyunah Melinda Aji Nilamsari Moh. Widadun Ni’am Moh.Alfan Baetoni Muhammad Azmi Robbani Jakfar Muhammad Haikal Muhammad Hanif Aliyyuddin Mulyani, Dwi Irwana Murbarani, Tanissa Diva Siti Nasira Arijasakinah Nazila, Laila Nuril Norul Jihan Novita Alfa Ramadhan Nur Amaliyah Purwitasari Nurrahmah, Sabrina Mina Oktaviani, Riekya Puspitasari, Berlian Febyana Putra, Moh Rafli Awalul Putri Maharani Putri, Meila Maulidina Eka Rahayu, Ervina Dwi Ramadhani, Fariza Reva Hazarina Karmila Rizqi Rahma Adinda Robiatul Adawiyah Salman Taufiq samsul arifin Santi Rima Melati Sari, Hani Puspita Sari, Ratih Amalia Septy Amelia Handayani Sepul Paruq Setianingsih, Riska Sinta Trijanatun Kasanah Sirait, Togar Polmanto Winfernando Siregar, Indriyani Siti Nurul Jannah Siti Rohmah Tia, Indah Surya Ning Tijan Wira Saputra Victor Karna Junior Wahyuliana, Ida Wardhani, Indah Setyo Winarno, Dian Putri Windiawati Yasid Amali