Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.382
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Veritas et Justitia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Law Research Review Quarterly Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Inicio Legis : Jurnal Hukum Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Jurnal Cendekia Ilmiah ADHAPER Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Lucky Dafira Nugroho
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
STRATEGI PERANCANGAN KONTRAK YANG BAIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN SENGKETA Moh. Widadun Ni’am; Muhammad Azmi Robbani Jakfar; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.1991

Abstract

Artikel ini menganalisis optimalisasi perancangan kontrak sebagai alat preventif untuk mencegah sengketa hukum privat melalui pendekatan normatif-yuridis dan kajian literatur. Penelitian mengacu pada KUHPerdata Pasal 1320–1339, sumber sekunder, dan studi kasus di sektor properti, konstruksi, serta UMKM. Hasil menunjukkan bahwa kontrak yang disusun secara komprehensif—meliputi identitas pihak, objek, hak dan kewajiban, klausul wanprestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa—efektif meminimalisir konflik. Prinsip kehati-hatian dan itikad baik menjadi dasar etis dan hukum yang penting. Temuan utama menekankan pendekatan *contract-based dispute prevention*, di mana kontrak berfungsi sebagai alat manajemen risiko hukum, bukan hanya alat pemaksa. Artikel ini menawarkan model kontrak adaptif yang menekankan kesetaraan, kejelasan redaksional, dan mekanisme antisipatif. Rekomendasi meliputi peningkatan literasi kontraktual, penggunaan jasa hukum profesional, dan standar kontrak sektoral untuk mewujudkan kepastian hukum dan hubungan bisnis berkelanjutan.
PEMBELAAN HUKUM TERGUGAT DALAM MEDIASI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ATAS TANAH WAKAF Bintang Priyantika Putri; Robiatul Adawiyah; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bawj7236

Abstract

Sengketa pada objek tanah yang telah diwakafkan dan diajukan melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri menunjukkan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum terkait status, pengelolaan, dan kepemilikan tanah wakaf. Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa harta benda wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dialihkan atau dijadikan objek sengketa kepemilikan pribadi. Dalam konteks tersebut, tergugat yang posisinya sebagai nazhir, merupakan pihak yang menerima amanah wakaf seringkali berada pada posisi sulit ketika digugat atas dasar PMH, meskipun ia tidak terlibat dalam proses sebelum wakaf atau dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-kualitatif untuk mengkaji strategi pembelaan hukum nadzir dalam mediasi sengketa perbuatan melawan hukum atas tanah wakaf. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan, sedangkan pendekatan empiris diperoleh dari wawancara dan observasi praktik mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan nadzir sebagai pengelola wakaf memiliki perlindungan hukum kuat melalui akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf, serta ketentuan Pasal 3 dan 40 Undang-Undang Wakaf. Pembelaan hukum yang dilakukan tergugat (nazhir) pada tahap mediasi berperan penting dalam menegaskan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sekaligus memperkuat posisi hukum wakaf sebagai aset sosial-keagamaan yang tidak dapat diganggu gugat.
Konflik Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional Reva Hazarina Karmila; Angie Kesuma Putri; Lucky Dafira Nugroho
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.427

Abstract

Hukum Perdata Internasional (HPI) berperan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang melibatkan unsur asing, seperti dalam transaksi bisnis dan perkawinan campuran. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam konflik yurisdiksi, pilihan hukum, serta pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari literatur hukum dan peraturan terkait untuk menganalisis penerapan HPI di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan HPI masih mengalami kendala dalam harmonisasi regulasi dan pengakuan putusan arbitrase asing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas HPI di Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BENAR DEBITOR DALAM PROSES KEPAILITAN Hlaaillah Diah Permada Margadineta, Qifatah; Nugroho, Lucky Dafira
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 9 No. 02 (2023): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v9i02.46

Abstract

Abstract The bankruptcy process and the cooperative attitude of the bankrupt debtor are important factors for the successful resolution of cases. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU (UUK-PKPU) is based on the principles of balance and fairness, one of which is to minimize debtor fraud. However, in practice, there are still cases of fraud that are not explicitly regulated, such as the provision of false statements regarding the debtor's assets. This study examines two issues, namely the impact of false statements by debtors on bankruptcy assets and the legal liability of debtors who cause harm to third parties. The research method used is normative with a legislative approach, conceptual approach, and comparative approach, referring to the Malaysian Insolvency Act 1967. The issues are analyzed through Decision Number 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN Niaga Surabaya, which shows a legal vacuum in the UUK-PKPU because it does not require the accuracy of debtor information. As a result, false statements do not affect bankruptcy assets according to Article 26 paragraph (2), so that the debtor's liability can be settled through the UUK-PKPU or Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Liability; Debtor; Bankruptcy; Third Party; Loss   Abstrak Proses kepailitan, sikap kooperatif debitor pailit merupakan faktor penting bagi keberhasilan penyelesaian perkara. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) berlandaskan prinsip keseimbangan dan keadilan, salah satunya untuk meminimalkan kecurangan debitor. Namun, dalam praktik masih ditemukan tindakan penipuan yang belum diatur secara tegas, seperti pemberian pernyataan palsu mengenai harta debitor. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu dampak pernyataan palsu debitor terhadap harta pailit serta tanggung jawab hukum debitor yang merugikan pihak ketiga. Metode penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. merujuk Malaysia Insolvency Act 1967 Permasalahan dianalisis melalui Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN Niaga Surabaya yang menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam UUK-PKPU karena tidak mewajibkan kebenaran informasi debitor. Akibatnya, pernyataan palsu tidak berdampak pada harta pailit menurut Pasal 26 ayat (2) sehingga Tanggung jawab debitor dapat diselesaikan melalui UUK-PKPU atau Pasal 1365 BW. Kata Kunci: Tanggung Gugat; Debitor; Pailit; Pihak Ketiga; Kerugian
PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nugroho, Indra Bayu; Amiliya, Amiliya; Nugroho, Lucky Dafira
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.29959

Abstract

Abstrak Asas nasionalitas merupakan salah satu asas yang mutlak keberlakuannya dalam rezim Undang-Undang agraria , sehingga adanya praktik penyelundupan hukum yang memberikan hak penguasaan yang mutlak kepada warga negara asing merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap asas tersebut . Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji sumber bahan hukum berupa literatur dan Peraturan Perundang-undangan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori perdata internasional yang terkait dengan praktik penyelundupan hukum . Hasil d ari p enelitian i ni a dalah b ahwa Hukum P erdata Internasional m elalui k eberlakuan p rinsip k etertiban u mum s ejatinya m enolak a danya p raktik p enyelundupan h ukum yang t entunya sangat m erugikan h ukum dan p eradilan s suatu negara Kata Kunci : Perjanjian , Penyelundupan , Hukum Abstrak Asas kebangsaan merupakan salah satu asas mutlak dalam sistem hukum agraria , sehingga praktik penghindaran hukum yang memberikan hak milik mutlak  kepada warga negara asing merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang secara khusus mengkaji bahan-bahan sumber hukum berupa kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori-teori hukum perdata internasional yang terkait dengan praktik penghindaran hukum. Hasil penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional melalui penerapan asas ketertiban umum pada hakikatnya menolak praktik penghindaran hukum yang tentunya sangat merugikan hukum dan peradilan suatu negara. Kata Kunci: Kesepakatan, Penghindaran, Hukum 
EFEKTIVITAS NEGOSIASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA HUKUM PERDATA DI LUAR PENGADILAN( NON-LITIGASI) DI INDONESIA Ahmad Ferdian Ramadhani; Apriliana Anggun Triwardani; Lucky Dafira Nugroho
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 11 No. 02 (2025): Volume 11 No. 02 Juni 2025 In Order
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v11i02.6872

Abstract

Environmental disputes are complex problems and require effective and efficient resolution. Negotiation of environmental dispute resolution through civil law outside the court (non-litigation) is an attractive alternative to resolve conflicts without going through a long and expensive trial process. This study aims to analyze the effectiveness of negotiation in resolving environmental disputes through civil law outside the court. This study uses literature study and case analysis methods to understand the negotiation process and its results in resolving environmental disputes. The results of the study indicate that negotiation can be an effective method in resolving environmental disputes, because it can promote good communication between the disputing parties, increase public awareness and participation, and produce more creative and flexible solutions. This study also identifies several factors that influence the effectiveness of negotiation, such as the ability of the negotiator, trust between the disputing parties, and the presence of a neutral facilitator. The results of the study indicate that negotiation can be an effective and efficient alternative in resolving environmental disputes, and can help increase public awareness and participation in protecting the environment.
Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Praktik Korupsi Amalia Safitri; Alfini Nur Alifah Zain; Lucky Dafira Nugroho
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2530

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah secara transparan dan efisien. Namun demikian, sektor ini juga memiliki tingkat kerentanan korupsi yang tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain kontrak dalam pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan praktik korupsi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan merujuk pada jurnal, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kontrak yang baik dapat mencegah praktik korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan muncul dalam bentuk ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan kontrak oleh penyedia, yang seringkali menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kontraktual dan penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitas pengadaan publik.
Perjanjian Lisensi Pemanfaatan Hasil Riset Santi Rima Melati; Lucky Dafira Nugroho; Ida Wahyuliana
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 15, No 2: Oktober 2022
Publisher : Universitas Trunodjoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v15i2.17734

Abstract

Upaya menyejahterakan rakyat Indonesia melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui kegiatan riset yang bertujuan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat. Kegiatan penelitian ini ada yang membutuhkan dana untuk pelaksanaannya.  Oleh karena itu, terkadan perlu bantuan dana dari para lembaga donor baik nasional maupun internasional dengan syarat dan ketentuan adanya timbal balik bagi lembaga donor tersebut. Hal ini menjadi rumit manakala penelitian itu. Menghasilkan produk, gagasan, atau penemuan yang berpotensi diberikan hak kekayaan intelektual dan selanjutnya dikomersialisasikan untuk mendapatkan pendapatan. Artikel ini hendak mengkaji aspek hukum dalam upaya pemanfaatan hasil riset yang didanai pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif.  Hasil karya cipta pengetahuan dan teknologi dapat dilindungi oleh hukum dengan diberikan hak cipta dan paten itu dimiliki oleh peneliti. Pemanfaatan hasil riset dapat dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak ketiga melalui suatu perjanjian lisensi. Model perjanjian bagi hasil lebih menguntungkan karena peneliti dan founder mendapatkan hak yang sama sehingga memberikan keadilan bagi para pihak baik peneliti dan juga founder.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL TERHADAP BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN PERJANJIAN ELEKTRONIK Diani Zahra Hapsari; Lucky Dafira Nugroho
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i1.15438

Abstract

The advancement of information technology has significantly increased electronic commerce (e-commerce) transactions. While offering convenience and efficiency, this shift in consumer behavior has also raised legal concerns, particularly when consumers receive defective or non-conforming goods. This study examines the legal responsibility of business actors in e-commerce transactions involving defective products, using a normative juridical approach that refers to existing laws and legal literature in Indonesia. Based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, business actors are subject to strict liability for any losses incurred due to defective or inappropriate goods. This responsibility applies without the need for the consumer to prove any fault or negligence. The findings indicate that the strict liability principle provides a solid legal foundation for consumer protection. The legal framework ensures that businesses are accountable for the quality of products offered through digital platforms. Consistent law enforcement and greater awareness among business actors regarding consumer rights serve as essential efforts to build a fair and trustworthy digital trade environment. With the rapid transformation of the economic landscape through digitalization, safeguarding consumer interests and maintaining balance between the parties involved in e-commerce become critical components of a stable and credible marketplace.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No : 44/pdt.G/2025/PN.YYK Iva Yuli Hanifah; Khoirotunnisa; Lucky Dafira Nugroho
JUSTNESS - Jurnal Hukun Politik dan Agama Vol 5 No 2 (2025): September 2025
Publisher : STIH Zainul Hasan Kraksaan Kraksaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/justness.v5i2.91

Abstract

This research discusses the probative strength of oral agreements in breach of contract disputes. Oral agreements, although not written, are legally recognized under the Indonesian Civil Code. This article uses a normative juridical approach to examine the legal position of oral contracts and their evidentiary strength in courts. The findings reveal that oral agreements can be valid but have weaker evidentiary value compared to written agreements, especially in disputes involving default. Courts rely on witness testimony and supporting evidence to assess credibility. The conclusion emphasizes the need for legal awareness regarding contract documentation to prevent disputes.
Co-Authors Abdul Hamid Safar Abdur Rahman Jainur Dani Adillah, Ishmah Izzati Arianti Ahmad Ferdian Ramadhani Alfini Nur Alifah Zain Amalia Safitri Amiliya, Amiliya Amini, Aisyah Ananda Aimmatul Aminin Ananta Fitri Handayani Anggraini, Sherlyna Resti Angie Kesuma Putri Angraini, Nur Mulia Isnai Apriliana Anggun Triwardani Aprilina Pawestri Azzahra Dita Pratiwi Bayu Deni Harensyah Bintang Priyantika Putri Bona Tua Tampubolon Dani Lailatul Magviro Desak Andini Parameswari Dewi Tri Lusiyana Agustin Diani Zahra Hapsari Dina Atika Oktafiana Elyviatino, Elsha Putri Emalia Fahad, Muhammad Faninazila Azzahra Amnurdiant Farchan Hamdani Ferdy Arliyanda Putra Feriska, Mifta Nur Firdiyansyah, Erik Edwar Firman Rahmat Hidayat FIRMANSYAH, RHEZA Ghefari Albir Fachri Suherman Gilang Octa Pasca Resta Aswitok Handayani, Asri Lilik Handayani, Imelda Fertikel Putri Helmy Boemiya Hlaaillah Diah Permada Margadineta, Qifatah Hudama Leo Putra Perkasa Ida Wahyuliana Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu Infitahatun Nimah Iqbalur Rohman Ismiati, Ifa Iva Yuli Hanifah Khoirotunnisa Kholis, Kholis Latif, Moch Gufron Latifahtul Maulida Maldi Omar Muhammad Maltufah, Siti Masyunah Masyunah, Masyunah Melinda Aji Nilamsari Moh. Widadun Ni’am Moh.Alfan Baetoni Muhammad Azmi Robbani Jakfar Muhammad Haikal Muhammad Hanif Aliyyuddin Mulyani, Dwi Irwana Murbarani, Tanissa Diva Siti Nasira Arijasakinah Nazila, Laila Nuril Norul Jihan Novita Alfa Ramadhan Nur Amaliyah Purwitasari Nurrahmah, Sabrina Mina Oktaviani, Riekya Puspitasari, Berlian Febyana Putra, Moh Rafli Awalul Putri Maharani Putri, Meila Maulidina Eka Rahayu, Ervina Dwi Ramadhani, Fariza Reva Hazarina Karmila Rizqi Rahma Adinda Robiatul Adawiyah Salman Taufiq samsul arifin Santi Rima Melati Sari, Hani Puspita Sari, Ratih Amalia Septy Amelia Handayani Sepul Paruq Setianingsih, Riska Sinta Trijanatun Kasanah Sirait, Togar Polmanto Winfernando Siregar, Indriyani Siti Nurul Jannah Siti Rohmah Tia, Indah Surya Ning Tijan Wira Saputra Victor Karna Junior Wardhani, Indah Setyo Winarno, Dian Putri Windiawati Yasid Amali